<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menhub-budi-ingin-bandara-dan-pelabuhan-dikelola-investor-asing_m_197193.jpeg" alt="Ilustrasi Bandara Kualanamu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bandara Kualanamu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan rentang wilayah strategis di antara dua benua, yang sudah saatnya mempunyai lebih banyak bandara yang menjadi hub internasional. Menurut berbagai pelaku industri aviasi tanah air Bandara Kualanamu dinilai berpotensi besar untuk menjadi hub internasional di Asia Tenggara berikutnya.  CEO Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine Sinaga mengatakan, bandara Kualanamu berada di lokasi yang sangat tepat untuk menjadi international hub. Kehadiran Kualanamu berpotensi menjadi hub internasional berikutnya setelah Singapura dan Kuala Lumpur yang selama ini telah menjadi hub utama di kawasan Asia Tenggara.  “Saatnya Indonesia balancing the sheet dengan bandara-bandara di kawasan sekitarnya dan Indonesia AirAsia dengan senang hati mendukung Kualanamu untuk menjadi international hub," kata Veranita saat menjadi pembicara dalam acara National Seminar on Kualanamu as an International Hub in ASEAN:Challenges and Realization, di Medan, Selasa (20/9).  Selama ini Indonesia AirAsia telah menghubungkan Kualanamu dengan berbagai destinasi internasional di Malaysia, Singapura dan Thailand. "Selanjutnya kami akan mensasar potensi pengembangan ke pasar internasional lainnya,” imbuhnya.  Presiden Direktur Garuda Indonesia untuk wilayah Sumatera, Ngakan Putu Septigraha mengatakan, tantangan yang dihadapi oleh Medan dan Bandara Kualanamu untuk bisa menarik warga asing masuk ke Indonesia adalah dengan menyiapkan infrastruktur yang baik di dalam bandara itu sendiri.  “Dari Garuda, bagaimana pihak airport atau bandara itu sendiri menyiapkan infrastrukturnya itu baik. Dari sisi safety, maupun dari kenyamanan buat pelanggan atau customer, itu aja,” kata Ngakan.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, jumlah penumpang pesawat dan juga kargo terus meningkat dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Kata Budi, ini menjadi kesempatan baik bagi Bandara Kualanamu untuk menjadi international hub bisa segera diwujudkan.  "Peningkatan pelayanan serta menangkap peluang yang ada harus dilakukan dengan kolaborasi dan kerja sama dari seluruh stakeholder penerbangan domestik dan internasional. Kerja sama yang sudah dilakukan PT Angkasa Pura II dengan GMR serta stakeholder lain akan mewujudkan kolaborasi tersebut dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga pariwisata,” kata Budi Karya.  Pengamat industri penerbangan, Alvin Lie mengungkapkan, presentase warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke luar negeri dari Bandara Kualanamu lebih besar daripada warga negara asing (WNA) yang datang ke Indonesia melalui Bandara Kualanamu.  “Statistik dari 2015 hingga 2022, dan pertengahan tahun, Medan ini trafik internasionalnya terbesar ketiga di Indonesia setelah Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai,” ungkap Alvin Lie.  “Yang menarik adalah jumlah penumpang yang keluar masuk Medan ini selama kurun 7 tahun itu sekitar 10 juta,” lanjut Alvin.  “Tapi presentasenya itu 80 persen adalah WNI. WNA nya hanya 20 persen, dan ini terjadi tidak hanya di Medan, hampir semua Bandara di Indonesia kecuali Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, itu penumpangnya didominasi oleh warga negara Indonesia,” tambahnya.  Dengan pola keluar masuk penumpang pesawat tersebut, Alvin mengatakan bandara-bandara di Indonesia memfasilitasi orang-orang Indonesia sendiri untuk keluar negeri, tapi belum berhasil mengundang warga negara asing untuk masuk ke Indonesia.  Untuk itu, menurut Alvin Lie, kerja sama yang dilakukan oleh Angkasa Pura dengan GMR Group adalah langkah tepat agar warga negara asing, khususnya India tertarik masuk ke Indonesia. Sebab GMR Group memiliki akses yang besar untuk bisa masuk ke India, negara yang memiliki populasi besar dan padat. Pada akhir acara diskusi, dilakukan deklarasi yang mendukung Bandara Kualanamu menjadi hub international di Asia Tenggara.  &nbsp;

Bandara Kualanamu Didorong Jadi Hub Internasional di Asean

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/menhub-tinjau-proyek-kuala-tanjung-progresnya-sudah-94-persen_m_170490.jpeg" alt="Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) meninjau proyek Pelabuhan Kuala Tanjung didampingi Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana, Jumat (24/11)." width="100%">
<figcaption>Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) meninjau proyek Pelabuhan Kuala Tanjung didampingi Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana, Jumat (24/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, yang diproyeksikan akan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia dan pelabuhan terbesar. Sejauh ini, progres pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung sudah mencapai 94 persen untuk sisi laut dan 74,5 persen untuk sisi darat. Nantinya, pelabuhan itu merupakan pintu masuk Pulau Sumatera. Pelabuhan akan memiliki kapasitas hingga mencapai 20 juta TEUs yang dikembangkan secara bertahap hingga 2023. "Selama ini barang-barang yang ada di seluruh Indonesia tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga yang menjadi hub adalah negara-negara tetangga," jelas Budi di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (24/11). Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki dua fungsi, yaitu transhipment dan sebagai port untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). "Sehingga hub yang kita bangun lokasinya ideal berada di ujung Selat Malaka," ujar Budi. Untuk mendukung beroperasinya Pelabuhan Kuala Tanjung, akan dilengkapi dengan infrastruktur transportasi penunjang dan terintegrasi seperti jalan tol dan kereta api. "Proyek pengembangan ini perlu didukung oleh semua pihak untuk mengkampanyekan bahwa kita memiliki Kuala Tanjung yang menjadi transhipment port," paparnya. Direktur Utama PT Pelindo I Bambang Eka Cahyana menambahkan, Terminal Multipurpose Kuala Tanjung akan mulai beroperasi pada Maret 2018. &ldquo;Kami merancang konsep pelabuhan dan industri yang akan dikembangkan di Kuala Tanjung bisa terintegrasi secara langsung yang dibuat berstandar internasional," terang Bambang. Dengan begitu, diharapkan dapat menurunkan biaya logistik serta berpeluang untuk menciptakan skala ekonomi. "Sehingga dengan adanya Pelabuhan Kuala Tanjung mampu meningkatkan kinerja logistik dan daya saing Indonesia, sehingga bisa berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi," tandasnya. Seperti diketahui, pembangunan tahap I merupakan Pengembangan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung disiapkan berkapasitas 500 ribu TEUs yang dikelola oleh PT Prima Multi Terminal, yang merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terdiri dari Pelindo I, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya. Adapun omposisi penyertaan sahamnya, Pelindo I sebesar 55 persen, PT Pembangunan Perumahan 25 persen, dan PT Waskita Karya sebesar 20 persen. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap II yaitu Pengembangan Kawasan Industri 3.000 Ha (2016-2018), tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port(2017-2019), dan Tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023).

Menhub Tinjau Proyek Kuala Tanjung, Progresnya Sudah 94 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/progres-pengembangan-kuala-tanjung-sudah-92-persen_m_167544.jpeg" alt="GM PT Pelindo Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung, Agus Deritanto didampingi ACS Humas Pelindo 1 Fiona Sari Utami di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kamis (9/11)." width="100%">
<figcaption>GM PT Pelindo Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung, Agus Deritanto didampingi ACS Humas Pelindo 1 Fiona Sari Utami di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kamis (9/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I tengah mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Sumatea Utara (Sumut), sebagai Pelabuhan Hub Internasional sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Hingga kini, progres pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah mencapai 92 persen untuk sisi laut. Sedangkan untuk sisi darat sudah mencapai 71 persen. Hal itu diungkapkan oleh General Manager (GM) PT Pelindo I Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung, Agus Deritanto. "Pelabuhan Kuala Tanjung yang diproyeksikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan menjadi hub internasional di kawasan Barat Indonesia ini, dikembangkan secara bertahap dan nantinya memiliki kapasitas hingga mencapai 20 juta TEUs," kata Agus saat meninjau proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kamis (9/11). Adapun pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dilakukan dalam 4 tahap, Pertama, pengembangan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung yang disiapkan dengan kapasitas 500 ribu TEUs. "Tahap II Pengembangan Kawasan Industri 3000 Ha (2016-2018), dilanjutkan tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port (2017-2019) dan Tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023)," ungkapnya. Pengelolaan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung dilaksanakan oleh PT Prima Multi Terminal, yang merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adalah Pelindo 1, PT PP Tbk, dan PT Waskita Karya Tbk. Pelindo I menguasai saham mayoritas di PT Prima Multi Terminal sebesar 55%, PT PP memegang 25%, sedangkan PT Waskita Karya memiliki sisanya yaitu 20%. ACS Humas Pelindo I Fiona Sari Utami menambahkan, untuk mewujudkan terminal multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung, pihaknya juga sedang menyiapkan kawasan industri yang terpadu atau Industrial Gateway Port Kuala Tanjung seluas 3.000 hektare. &ldquo;Pelabuhan Kuala Tanjung ini direncanakan juga dengan pengembangan kawasan industri yang dapat semakin menurunkan biaya logistik, serta berpeluang untuk menciptakan skala ekonomi. Diharapkan, dengan adanya Pelabuhan Kuala Tanjung mampu meningkatkan kinerja logistik dan daya saing Indonesia. Sehingga bisa berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi,&rdquo; tandas Fiona.

Progres Pengembangan Kuala Tanjung Sudah 92 Persen