<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/borobudur-htm.jpg" alt="DIAKUI DUNIA: Wisatawan mancanegara (wisman) menikmati pemandangan Candi Borobudur dari area pelataran kemarin. Tarif naik ke Borobudur khusus wisman akan menjadi USD 100. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIAKUI DUNIA: Wisatawan mancanegara (wisman) menikmati pemandangan Candi Borobudur dari area pelataran kemarin. Tarif naik ke Borobudur khusus wisman akan menjadi USD 100. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Tokoh Buddha Berharap Dilibatkan Susun Aturan Teknis  JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar rencana kenaikan tarif naik ke Candi Borobudur ditunda. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.  Dalam rilis yang diterima Jawa Pos dari Pemprov Jateng, usulan tersebut disetujui Luhut.  Ganjar mengatakan, diperlukan beberapa langkah sebelum memberlakukan kenaikan tarif. Apalagi, banyak elemen masyarakat yang melayangkan protes. Menurut dia, penetapan tarif naik ke stupa Candi Borobudur perlu dikaji lagi bersama Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur.  ’’Saya sampaikan kepada beliau, ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, di-postpone dulu, dan memang TWC sama balai sedang komunikasi, maka masyarakat tidak perlu resah. Itu penting untuk disampaikan,’’ ujar Ganjar setelah bertemu Luhut di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, kemarin (7/6).  Ganjar menjelaskan, penataan kawasan Candi Borobudur memang masih terus dilakukan. Karena itu, harus dicarikan skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke atas candi. Baik dengan pembatasan kuota maupun instrumen lain seperti tarif masuk. ’’Kita postpone dulu. Tadi Pak Menteri (Luhut) sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana,’’ ungkapnya.  Sebagaimana diberitakan, beberapa waktu lalu Luhut menyampaikan rencana tiket Candi Borobudur sebesar Rp 750.000 untuk wisatawan lokal dan USD 100 untuk wisatawan mancanegara. Salah satu alasannya adalah menjaga dan melestarikan Candi Borobudur. Keputusan itu sendiri belum final dan masih dikaji kembali.  ’’Memang setelah itu TWC pun menyampaikan akan ditindaklanjuti dengan balai. Itu artinya butuh pranata regulasi, kemudian kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka yang akan mengeksekusi,’’ jelas Ganjar.  Sebelumnya, Ganjar memberikan penjelasan terkait wacana yang beredar tersebut. Dia mengatakan bahwa rencana tarif Rp 750.000 itu khusus untuk wisatawan lokal yang hendak naik ke bangunan atau stupa Candi Borobudur. Sedangkan tiket masuk kawasan candi untuk wisatawan lokal dewasa sebesar Rp 50.000. Namun, tiket itu hanya berlaku sampai pelataran candi. Tidak dapat naik ke area stupa. Sampai saat ini wisatawan memang belum diizinkan naik ke atas Candi Borobudur dan hanya diperbolehkan sampai kawasan pelataran candi.  ’’Masuk ke kawasan dan naik ke candi. Dua hal ini perlu disampaikan ke publik agar bisa tahu kenapa ada pembatasan orang naik ke candi,’’ ucap Ganjar beberapa waktu lalu.  Sesuai situs borobudurpark.com, tiket masuk kawasan Candi Borobudur untuk wisatawan domestik atau lokal usia 10 tahun ke atas dibanderol Rp 50.000. Sedangkan tiket untuk wisatawan lokal usia 3–10 tahun dibanderol Rp 25.000. Tiket wisatawan lokal khusus rombongan pelajar atau mahasiswa minimal 20 orang sebesar Rp 25.000 per orang. Sedangkan tiket untuk wisatawan mancanegara dibanderol USD 25 atau sekitar Rp 350.000. Wisatawan mancanegara kategori anak-anak dibanderol USD 15 atau sekitar Rp 210.000 per orang..  Tanggapan Tokoh Buddha  Sejumlah tokoh agama Buddha turut menyikapi rencana tarif naik Candi Borobudur Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal dan USD 100 untuk wisatawan asing. Mereka umumnya menilai bahwa kebijakan itu didasari niat yang baik. Yaitu, melestarikan candi yang usianya lebih dari seribu tahun.  Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Prof Philip K. Widjaja mengatakan, selama regulasi Borobudur ditata dengan baik, pihaknya akan mendukung sepenuh hati. ’’Serta siap menyosialisasikan kepada umat,’’ katanya kemarin (7/6). Philip menjelaskan, di satu sisi, kebijakan pembatasan serta pengenaan tarif naik ke bangunan Candi Borobudur bertujuan untuk memproteksi situs yang dibangun pada 825 Masehi tersebut. Terhadap tujuan itu, Philip sangat setuju serta menilai sebagai upaya yang luar biasa.  Tetapi, di sisi lain, dia menyoroti rencana tarif Rp 750 ribu untuk warga lokal. ’’Kalau tarif untuk wisatawan asing, tidak masalah,’’ ujarnya. Dia mengatakan, rencana pengenaan tarif tersebut harus diatur secara detail. Misalnya, apakah umat Buddha yang akan beribadah atau berdoa di Candi Borobudur juga dikenai tarif tersebut. ’’Kalau kita (umat Buddha) punya acara sendiri, masak tidak boleh masuk. Kita tidak akan seenaknya. Kita tidak akan berani nongkrong di arca,’’ jelasnya. Dia menegaskan, bagi umat Buddha, bangunan Candi Borobudur beserta isinya adalah lambang kesucian agama.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Luhut-Ganjar-kenaikan_tarif-750x542.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DISKUSIKAN BOROBUDUR: Luhut B. Pandjaitan (kiri) dan Ganjar Pranowo di rumah dinas gubernur Jateng di Semarang kemarin (7/6). (HUMAS PEMPROV JATENG)  Dia mencontohkan saat perayaan Waisak lalu. Saat itu hanya sejumlah tokoh agama Buddha yang naik ke Candi Borobudur untuk menggelar doa atau ibadah. ’’Semacam kiai atau ustadnya saja yang naik,’’ jelasnya. Sementara itu, umat Buddha pada umumnya berada di pelataran saja. Philip menyatakan, pihaknya terbuka diajak diskusi oleh pemerintah. Khususnya soal aturan teknis naik ke Candi Borobudur. Dengan begitu, upaya pelestarian Candi Borobudur yang sangat mulia itu dapat berjalan tanpa ada polemik.  Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI) Suhadi Sendjaja juga menilai niat pemerintah sejatinya baik. Yaitu, pelestarian Candi Borobudur. ’’Saya kira menjadi tanggung jawab pemerintah melestarikannya,’’ ujarnya. Dia mengatakan, publik tidak perlu terlalu dini menjadikan rencana tarif naik Candi Borobudur itu sebagai polemik. Dia menuturkan, pemerintah baru melempar wacana yang masih sangat awal. Nanti pasti diikuti ketentuan teknis yang lebih detail.  Selain itu, Suhadi mengatakan bahwa pengenaan tarif tersebut dalam konteks wisata. Karena itu, kegiatan keagamaan umat Buddha di sana tidak akan terdampak. ’’Pemerintah pasti memprioritaskan kunjungan untuk keperluan ibadah atau berdoa,’’ jelasnya. Suhadi juga menegaskan bahwa Candi Borobudur adalah tempat ibadah, bukan rumah ibadah. Sebab, umat Buddha memiliki rumah ibadah sendiri-sendiri.  Terpisah, seniman dan budayawan Sutanto alias Tanto Mendut mengungkapkan, masalah tiket Borobudur bukan sekadar polarisasi setuju versus tidak setuju. Dia menyatakan, kualifikasi nilai peradaban dan kebudayaan itu lintas disiplin ilmu. ’’Ya pendidikan, ya hukum, ya perawatan cagar, ya penciptaan pemikiran baru, juga interdisiplin,’’ terangnya.  Dia menambahkan, problematika Borobudur bukan sebatas permen karet anak kecil. Termasuk bukan hanya kebijakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Tanto, mau berapa pun nominal tiket, tidak ada jaminan apakah yang naik itu mempunyai ’’ilmu memiliki’’.

Kenaikan Tarif Borobudur Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/54_lantai_candi.jpg" alt="TANPA KEPALA: Kondisi Candi Borobudur yang mengalami kerusakan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kemarin (6/6). (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TANPA KEPALA: Kondisi Candi Borobudur yang mengalami kerusakan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kemarin (6/6). (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Balai Konservasi Borobudur (BKB) Wiwit Kasiyati mengatakan, jumlah pengunjung yang dibatasi di struktur candi bukan 1.250 orang per hari. Yang betul 1.259 orang.  Pembatasan itu bukan tanpa sebab. Dia menerangkan, berdasar data monitoring, terlihat ada keausan pada badan candi. Tepatnya di bagian tangga dan lantai. Tekanan alas kaki pengunjung menunjang keausan tangga dan lantai candi sebesar 0,175 sentimeter per tahun.  Tren kerusakan tersebut cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kelebihan jumlah pengunjung yang sebelumnya boleh naik ke badan candi. ”Hal ini perlu segera diantisipasi,” ucapnya.  Lantas, apakah tiket Rp 750 ribu untuk turis lokal wajar? Menurut Wiwit, angka itu terlalu tinggi. Sebab, kebutuhan selanjutnya hanya ada pada biaya tambahan upanat (sandal khusus) dan pemandu wisata. Dia menyebutkan bahwa biaya upanat tidak sampai ratusan ribu. Prediksinya sekitar Rp 50 ribu. Ada juga biaya pemandu Rp 200 ribu. Setiap pemandu akan mendampingi 10 wisatawan. ”Artinya, Rp 50 ribu biaya upanat ditambah pemandu Rp 20 ribu sehingga hanya Rp 70 ribu sebetulnya per orang,” terangnya.  Upanat akan digunakan ketika memasuki lantai dasar candi. Struktur alas upanat dibuat khusus untuk melindungi lantai candi. Upanat juga bisa dibawa pulang oleh pengunjung. Wiwit menuturkan, istilah upanat disebutkan di relief nomor 150.  Kemudian, untuk kepentingan edukasi kepada pengunjung agar tak sekadar swafoto di candi, seluruh pemandu akan dibekali modul khusus. Modul tersebut memuat wawasan tentang candi. ”Standardisasi penyampaian materi juga akan disamakan. Jadi, meski berbeda pemandu, pengunjung itu mendapatkan materi yang sama,” imbuhnya.  PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC) mendukung kebijakan kuota tiket khusus untuk naik ke Candi Borobudur. PT TWC masih melakukan koordinasi untuk menyiapkan aturan dan SOP di lapangan, terutama terkait dengan harga tiket.  Direktur Utama PT TWC Edy Setijono dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos Radar Semarang mengatakan, kunjungan wisatawan yang khusus naik di Candi Borobudur akan dibatasi 1.200 orang setiap hari. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ”Pengaturan kunjungan 1.200 wisatawan per hari adalah kuota khusus untuk wisatawan yang naik bangunan Candi Borobudur,” terang Edy kemarin (6/6). Dia menjelaskan, pembatasan itu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek konservasi. Pengelola tidak memungkiri, banyaknya wisatawan yang naik ke area candi selama ini telah berdampak pada bangunan Candi Borobudur.  Dia menambahkan, terkait dengan harga khusus untuk naik ke Candi Borobudur, pihaknya belum bisa memastikan nominalnya. Yang jelas, angka Rp 750 ribu itu masih dikaji ulang. ”Kami saat ini masih menyiapkan standard operating procedure (SOP) teknis pelaksanaannya serta regulasinya. Kami akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Borobudur (BKB),” jelasnya.

Lantai Candi Borobudur Aus 0,175 Cm Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/borobudur-htm.jpg" alt="DIAKUI DUNIA: Wisatawan mancanegara (wisman) menikmati pemandangan Candi Borobudur dari area pelataran kemarin. Tarif naik ke Borobudur khusus wisman akan menjadi USD 100. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIAKUI DUNIA: Wisatawan mancanegara (wisman) menikmati pemandangan Candi Borobudur dari area pelataran kemarin. Tarif naik ke Borobudur khusus wisman akan menjadi USD 100. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gonjang-ganjing seputar kenaikan tarif masuk Candi Borobudur membuat pemerintah berubah sikap. Kemarin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklarifikasi tarif baru yang semula dia sebut Rp 750 ribu itu.  Luhut menegaskan, tarif tersebut belum final.  Keputusan final akan disampaikan Presiden Joko Widodo melalui rapat terbatas (ratas), setidaknya minggu depan. Luhut mengaku tidak mengabaikan masukan dan kekhawatiran yang diungkapkan banyak pihak. Dia malah memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Luhut juga memastikan bahwa tidak tertutup kemungkinan tarif itu diturunkan.  "Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu, saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," jelas Luhut.  Mantan komandan pasukan khusus baret merah itu juga menyampaikan terima kasih. Menurut dia, ramainya perbincangan di media sosial menunjukkan perhatian yang begitu besar pada warisan budaya kebanggaan Indonesia tersebut.  Sebagaimana diberitakan, Sabtu lalu Luhut menyampaikan rencana kenaikan tarif masuk Borobudur. Untuk turis lokal, tarif yang semula Rp 50 ribu akan dinaikkan menjadi Rp 750 ribu. Sementara itu, tarif untuk wisatawan mancanegara naik dari Rp 250 ribu menjadi USD 100 atau sekitar Rp 1,4 juta.  Meskipun pemerintah bersedia mempertimbangkan kembali tarif untuk wisatawan lokal, Luhut memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing tidak berubah. ’’Begitu pula tarif untuk pelajar, tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000,’’ terang Luhut.  Dia menuturkan, jika sekadar masuk ke kawasan candi, tarifnya tetap Rp 50 ribu seperti saat ini. Berdasar banyak masukan yang diterima, Luhut juga akan mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DI Jogjakarta. Pria yang akrab disapa Opung tersebut melanjutkan, nantinya seluruh calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur harus melakukan reservasi secara online. Hal itu dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.  Warga lokal juga diajak untuk lebih berkontribusi. Seluruh turis harus menggunakan tour guide dari warga lokal di sekitar kawasan Candi Borobudur. Selain itu, turis diwajibkan memakai sandal khusus ’’upanat’’ agar tidak merusak tangga dan struktur bangunan candi. Sandal tersebut akan diproduksi oleh warga dan pelaku UMKM di sekitar Borobudur.  ’’Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, kita tentu tidak mau dianggap tidak bisa menjaga kelestarian warisan budaya kita sendiri. Jadi, memang diperlukan treatment khusus untuk mewujudkan upaya itu,’’ pungkas Luhut.  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjamin pembatasan dan penentuan tarif baru tetap berada dalam arahan Presiden Jokowi. Penentuan tarif itu akan mempertimbangkan keadaan ekonomi yang baru pulih pascapandemi. ’’Kami diarahkan untuk betul-betul berempati dan menyinergikan dengan keadaan yang dirasakan masyarakat,’’ kata Sandi.  Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, rencana pengembangan Borobudur akan mendengarkan masukan dari para ahli dan tokoh. Baik tokoh agama, masyarakat, maupun budaya. ’’Akan kami koordinasikan karena masukan ini tentunya adalah aspirasi masyarakat,’’ paparnya.  Pemilik grup bisnis Saratoga itu menyebutkan, hasil laporan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Borobudur mengalami degradasi yang cukup drastis. Terutama pada tingkat keausan permukaan batu candi. Kebijakan kuota kunjungan dan tarif khusus disesuaikan dengan kajian lintas kementerian/lembaga dan stakeholder terkait. Menurut Sandi, pembatasan pengunjung Borobudur adalah hal yang niscaya. ’’Karena daya dukung Candi Borobudur yang sangat terbatas berdasar perhitungan para ahli,’’ ujarnya.  Dia menegaskan, pengelolaan Borobudur di masa mendatang akan berbasis konservasi, bukan lagi komersial. ’’Selain situs warisan yang perlu dijaga, tentunya juga memikirkan dampak pada masyarakat secara sosio-ekonomi. Sejalan dengan konsep pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis ekonomi masyarakat sekitar,’’ ucapnya.  Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Yogyakarta Erwin Santoso menilai kebijakan yang diambil pemerintah ada baiknya. ’’Setiap tahun bangunan candi mengalami penurunan. Maka, pemerintah ingin menjaga kelestariannya selama mungkin,’’ katanya.  Menurut rencana, pemerintah akan menjadikan Borobudur sebagai kawasan wisata yang bukan lagi mass tourism, tetapi menjadi destinasi kawasan khusus. Hal itu sama seperti Taman Nasional Komodo. ’’Dengan diberlakukannya tiket masuk yang baru, akan terseleksi wisatawan yang bisa naik ke Candi Borobudur,’’ tutur Erwin.  Selama masa pandemi, wisatawan dilarang naik ke ring 1 (relief dan stupa). Pengunjung hanya diizinkan berada di area pelataran. ’’Karena banyak wisatawan memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol dan bisa memicu kerusakan pada batu batu, relief, dan stupa,’’ ungkap Erwin.  Ketum DPP Astindo Pauline Suharno menambahkan, meski tujuan pemerintah untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur, tarif Rp 750 ribu memang mahal. "Sebetulnya terlalu mahal, apalagi untuk wisatawan backpacker. Wisman pun belum tentu akan masuk. Tapi, mungkin bisa disiasati dengan masuk sampai batas tertentu jika untuk kebutuhan foto saja," jelasnya kepada Jawa Pos.

Soal HTM Borobudur, Keputusan Akhir Diserahkan pada Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/tarif_borobudur.jpg" alt="WISATA RAKYAT: Pengunjung Candi Borobudur masih didominasi wisatawan lokal. (JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>WISATA RAKYAT: Pengunjung Candi Borobudur masih didominasi wisatawan lokal. (JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure>Yang Boleh Naik ke Candi Maksimal 1.200 Orang Per Hari  JawaPos.com – Pro-kontra langsung mencuat saat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana tarif baru untuk naik ke Candi Borobudur.  Tarif untuk wisatawan lokal yang semula hanya Rp 50–60 ribu menjadi Rp 750 ribu. Atau, naik sekitar 1.500 persen. Sedangkan tarif untuk wisatawan mancanegara naik dari Rp 210 ribu menjadi USD 100 atau sekitar Rp 1,4 juta.  Rencana tarif baru tersebut disampaikan Luhut di sela-sela kunjungannya ke Borobudur pada Sabtu dan Minggu (4-5) Juni. Luhut menjelaskan, ada satu kelompok yang dikecualikan dalam ketentuan tarif baru tersebut. Yakni, kelompok pelajar. ’’Pelajar cukup membayar Rp 5.000,” jelas Luhut, Sabtu (4/6). Sebelumnya, tarif untuk pelajar Rp 25.000. Selain menaikkan tarif, Luhut mengumumkan akan membatasi jumlah pengunjung yang bisa naik ke Candi Borobudur menjadi maksimal 1.200 orang per hari.  Luhut mengatakan, kebijakan itu diambil dengan dasar preservasi. Sebab, ditemukan beberapa kerusakan di tubuh kuil Buddha warisan Dinasti Syailendra tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa kebijakan baru itu belum berlaku, setidaknya sampai sebulan ke depan.  Kalangan pengusaha pariwisata menyesalkan rencana kenaikan tarif itu. Ketua Umum Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Artha Hanif bahkan mengaku terkejut. ’’Pak Menko Marves akan menaikkan tiket Borobudur, ini mengagetkan, surprised ya. Soal harga juga bukan persoalan yang mesti diputuskan seorang Menko untuk objek tur Borobudur. Mestinya Pak Menko fokus pada hal-hal yang lain,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (5/6).  Artha meminta kebijakan tarif tiket Borobudur diserahkan kepada yang selama ini mengurusnya. Dia berharap para pihak yang terlibat dalam rencana kenaikan tiket Borobudur bisa mempertimbangkan kembali besaran tarif yang dirasa sangat membebani itu.  Terlebih, ada banyak elemen yang akan terdampak kebijakan itu. Jika HTM (harga tiket masuk) terlalu mahal, dikhawatirkan akan terjadi dampak yang tidak diinginkan. Yakni, mematikan pelaku usaha di sekitar Borobudur.  ’’Masyarakat setempat lebih layak mendapatkan tambahan manfaat dari objek pariwisata tersebut. Kenaikan HTM yang luar biasa tinggi dan mengejutkan ini akan membuat orang jadi minim datang. Ini Rp 750 ribu lho, harus datang ke Borobudur bayar Rp 750 ribu ini nggak make sense, nggak rasional,’’ tegasnya.  Artha mengapresiasi niat baik pemerintah yang ingin melestarikan Borobudur. Namun, kenaikan tarif bukanlah solusinya. Dia menyebut, jika memang alasannya untuk melindungi bangunan candi, pemerintah bisa saja cukup membatasi jumlah pengunjung. Bukannya malah menaikkan tarif tiket dengan nilai yang fantastis. ’’Kalau tujuannya melindungi, bikin saja kuota, buat kebijakan yang sesuai dengan maksud menjaga candi. Kalau menaikkan HTM, ini kan dua hal yang beda. Kita hargai niat baiknya, tapi kalau menaikkan HTM ya untuk pemasukan negara kan,’’ jelasnya.  Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Jateng Dian Dalu Akirta menambahkan, ada beberapa hal yang harus diluruskan. Dian menjelaskan, tarif Rp 750 ribu itu bukanlah tiket masuk, melainkan tarif yang dikenakan apabila wisatawan ingin menaiki area candi. ’’Tiket masuk tetap Rp 50 ribu. Jadi, Rp 750 ribu bukan tiket masuk, tapi itu adalah biaya untuk naik ke bagian (atas) Candi Borobudur. Pengunjung masih bisa menggunakan tiket Rp 50 ribu, tapi hanya di bawah bagian selasar itu,’’ jelas dia.  Memang, dia mengakui, nanti para wisatawan terseleksi. Dia mencontohkan hal serupa di Kelenteng Sam Poo Kong, Semarang. Di lokasi tersebut, wisatawan tetap membayar tarif yang cukup ringan untuk masuk lokasi. Namun, ada opsi membayar lebih apabila ingin masuk ke area kuil.  Dian menyebut, dengan kebijakan pengenaan tarif terusan itu pun, lokasi tersebut tetap banyak dikunjungi. Bahkan, tidak ada penurunan demand dari wisatawan. ’’Tujuannya, mensterilkan lokasi sebagai tempat ibadah. Begitu pula untuk Borobudur. Memang efeknya akan menurunkan jumlah wisatawan yang sangat drastis. Namun, kembali lagi, ada seleksi alam dan Borobudur bisa tetap kita pertahankan,’’ jelas Dian.  Dia menghargai niat baik pemerintah yang ingin Borobudur bisa terjaga sebagai cagar budaya. Sistem kuota harian juga dinilai sebagai upaya yang baik. Namun, harus ada edukasi bagi masyarakat luas agar kebijakan tersebut bisa dipahami lebih baik.  Sementara itu, dari pantauan Radar Magelang di Candi Borobudur, beberapa pengunjung mengaku berkeberatan dengan kenaikan harga tersebut. Gibari, pelajar SMK Makarya Jakarta, kurang setuju dengan rencana itu. Alasannya, saat ini semua sektor pariwisata belum benar-benar bangkit akibat pandemi Covid-19. ’’Jadi, menaikkan harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur sampai Rp 750 ribu perlu dipertimbangkan lagi. Namun, untuk harga pelajar Rp 5.000 saya tidak berkeberatan,” ujar Gibari saat ditemui wartawan koran ini kemarin (5/6).  Siti, pengunjung dari Balikpapan, Kalimantan Timur, juga sangat berkeberatan. Dia mengatakan, jika harga jadi dinaikkan, jumlah wisatawan domestik akan terpengaruh. ’’Saya berharap, kalau mau menaikkan harga sewajarnya saja, misalnya Rp 100 ribu itu kan masih rata-rata,” katanya.  Ganjar Minta Ada Edukasi  Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta pihak Taman Wisata Candi Borobudur (PT TWC) segera mengedukasi masyarakat terkait latar belakang kenaikan harga tersebut. Ganjar menjelaskan, pemerintah memutuskan pembatasan jumlah wisatawan yang naik ke Candi Borobudur hanya 1.200 orang per hari. Keputusan itu, kata Ganjar, ditambah dengan pengendalian melalui penerapan tarif.  ’’Maka, untuk naik ke candi kemarin disampaikan agar ada pengelolaan dengan pengendalian melalui tarif, kira-kira begitu,” kata Ganjar saat dihubungi wartawan kemarin. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak diputuskan begitu saja. Berbagai aspek menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah konservasi Candi Borobudur yang belakangan mengalami penurunan. Sampai hari ini, wisatawan belum diperbolehkan naik ke Candi Borobudur.  Melalui Instagram-nya, Ganjar juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut belum diterapkan. Persiapan teknis dan regulasi masih dibahas pihak PT TWC dan Balai Konservasi Borobudur (BKB). ’’Sampai hari ini TWC masih akan komunikasi menyiapkan SOP-nya, soal regulasinya dengan badan pengelola (BKB). Jadi, masyarakat tidak perlu terganggu,” tegasnya.

Tarif Borobudur Naik: Lokal Rp 750 Ribu, Wisatawan Asing USD 100

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/bicara-pancasila.jpg" alt="SIMBOL KEBINEKAAN: Benderah Merah Putih dengan panjang 1.000 meter dan lebar 1,5 meter dibentangkan mengelilingi Candi Borobudur, Magelang, kemarin. (GUNTUR AGA TIRTANA/JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>SIMBOL KEBINEKAAN: Benderah Merah Putih dengan panjang 1.000 meter dan lebar 1,5 meter dibentangkan mengelilingi Candi Borobudur, Magelang, kemarin. (GUNTUR AGA TIRTANA/JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiket masuk Candi Borobudur direncanakan akan naik untuk wisatawan lokal dan juga mancanegara. Adapun, harga untuk wisatawan domestik adalah Rp 750.000 per orang dan USD 100 atau Rp 1,44 juta (kurs Rp 14.400) untuk wisatawan asing.  Harga tiket tersebut naik drastis. Untuk diketahui bahwa harga tiket masuk Candi Borobudur saat ini berkisar di antara Rp 25.000-Rp 50.000 per orang. Sementara kepada wisatawan mancanegara dikenakan tarif USD 15-USD 25 per orang atau Rp 216.000-Rp 360.000.  Apabila harga tersebut benar diterapkan, maka terdapat kenaikan drastis. Tarif untuk wisatawan lokal melonjak Rp 700.000-Rp 725.000 per orang dan wisatawan asing USD 75-USD 85 per orang. Harga tersebut pun menjadi bahan perbincangan publik.  Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang, tercatat bahwa angka pengunjung domestik Candi Borobudur pada periode 2019 sebesar 3.747.757 orang. Lalu, untuk wisatawan mancanegara adalah 242.082 orang.  Berdasar data kunjungan periode 2019, maka asumsi penghasilan yang didapatkan oleh pengelola dengan harga lama sekitar Rp 93,7 miliar sampai Rp 187,3 miliar. Sementara itu, pendapatan dari turis asing sekitar USD 3,6 juta hingga USD 6 juta, atau berkisar Rp 50,4 miliar sampai Rp 84 miliar (kurs Desember 2019 14.000).  Di sisi lain, apabila wacana tarif baru diterapkan, maka asumsi pendapatan yang akan didapatkan mencapai Rp 2,81 triliun dan USD 24,2 juta atau sekitar Rp 348,6 miliar (kurs 14.400) untuk wisatawan asing.  Sebagai informasi, rencana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan. Salah satu alasannya adalah meningkatkan perekonomian di era pasca pandemi.  "Kami juga sepakat dan berencana untuk membatasi kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang per hari, dengan biaya 100 dollar untuk wisman dan turis domestik sebesar Rp 750.000," jelas dia dikutip JawaPos.com, Minggu (5/6).

Segini Penghasilan Didapat jika Tarif Borobudur Naik jadi Rp 750 Ribu