<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Ancaman Mengerikan Sang Dosen Jika Mahasiswanya Tak Mau Ikut HTI

Pemerintah Cari Cara Cepat Bubarkan HTI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/dukung-pembubaran-ketum-pbnu-khawatir-hti-lakukan-ininbsp_m_129661.jpeg" alt="Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, HTI memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga, menjadi sebuah keniscayaan jika dibubarkan.&nbsp; "Organisasi yang merongrong Pancasila, tidak menghormati kebhinnekaan, tidak menghormati UUD 45, harus dibubarkan," tegasnya dalam acara bertajuk 'Khilafah Dalam Pandangan Islam' di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (12/5). Said Aqil mengakui bahwa dalam penyebaran dakwah HTI tidak dilakukan dengan anarkis. Namun begitu, agenda HTI untuk mendirikan khilafah, yang salah satunya adalah dengan mengubah Pancasila, dinilai sangat berbahaya bagi kerukunan bangsa. "Sangat bahaya kalau dibiarkan menjadi besar. Bisa berpotensi perpecahan, konflik, bahkan perang saudara," urainya. Kiai Said menjelaskan bahwa dalam sejarah Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan Negara Islam, tapi Negara Madinah yang penduduknya terdiri atas muslim pendatang, muslim pribumi, dan nonmuslim yahudi. Kata Madinah sendiri berasal dari kata madani yang berarti masyarakat sejahtera, bermoral, beragama, cerdas, maju ekonomi dan teknologinya "Nabi tidak pernah mendirikan Negara Islam ataupun Negara Arab, tapi beliau mendirikan Negara Madinah," pungkasnya.(jar/rmol/mam/JPG)

Dukung Pembubaran, Ketum PBNU Khawatir HTI Lakukan Ini&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pemerintah-bubarkan-hti-ppp-pasang-badan_m_128788.jpeg" alt="Ketua Umum PPP, Romarhumuziy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP, Romarhumuziy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) didukung Ketua Umum PPP M Romahurmuziy. Pasalnya dia menilai, organisasi&nbsp;masyarakat (ormas) Islam itu dinilai anti-Pancasila dan anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami, PPP, berada di belakang pemerintah terkait kebijakan pembubaran HTI itu agar Pancasila dan NKRI tidak dirongrong terus," ujar&nbsp;pria yang akrab disapa Romi dalam keterangannya kepada media, Selasa (9/5). Romi mengatakan, ide khilafah secara tegas membelakangi NKRI dan Pancasila. Lagi pula, perdebatan mengenai apakah Indonesia negara&nbsp;agama atau tidak, sudah selesai. Adapun kurun waktu perdebatan itu berlangsung pada 1945, 1965-1969, dan awal 1997.&nbsp; "Indonesia sudah tiga kali berdarah-darah memperdebatkan apakah menjadi negara Islam atau tidak. Sehingga, hal itu tidak perlu&nbsp;diperdebatkan lagi. Sudah jelas, Pancasila sebagai dasar negara," tegas Romi. Sementara legislator asal Sleman itu berp &nbsp;endapat, sebagai langkah administratif, pemerintah sejatinya bisa saja memberikan punishment&nbsp;kepada ormas-ormas anti-Pancasila dengan membubarkannya. Namun, untuk meluruskan pemahaman yang salah, khususnya terkait ide untuk menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah, perlu peran&nbsp;ulama di dalamnya. Di saat yang sama, Romi meminta pemerintah juga tegas kepada organisasi-organisasi separatis yang ada di Papua, Aceh, dan Maluku.&nbsp;"Karena telah merongrong dasar negara dan anti-NKRI," pungkas Romi.(dna/JPG)

Pemerintah Bubarkan HTI, PPP Pasang Badan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/negara-negara-tanpa-hizbut-tahrir_m_128760.jpeg" alt="Massa HTI dai salah satu aksinya yang kerap menyuarakan Khilafah sebagai solusi atas berbagai permasalahan." width="100%">
<figcaption>Massa HTI dai salah satu aksinya yang kerap menyuarakan Khilafah sebagai solusi atas berbagai permasalahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keputusan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menambah panjang daftar pelarangan organisasi masyarakat (ormas) Islam di berbagai negara. Hingga kini, setidaknya ada 20 negara -termasuk Indonesia- yang memberi resistensi terhadap mereka. Beberapa di antaranya bahkan sampai melarang.  Umumnya, penolakan terhadap Hizbut Tahrir sama dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto saat mengumumkan pembubaran HTI, Senin (8/5). Yakni, mengancam azas negara yang sudah ada. ’’Aktivitas yang dilakukan (HTI) nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI,’’ tegasnya.  Sesaat setelah dibubarkan, Jubir HTI Ismail Yusanto menegaskan bahwa organisasinya tidak ilegal dan berbadan hukum resmi Indonesia. Oleh sebab itu, tidak bisa dibubarkan begitu saja. Apalagi, dia mengklaim HTI tidak anti-Pancasila. ’’Kalau kami dibilang anti-Pancasila, coba bisa tunjukkan enggak di mana kami menyebut anti-Pancasila?,’’ katanya, Senin (8/5).  Berikut negara-negara yang melarang berdirinya Hizbut Tahrir dikutip dari <a href="https://www.counterextremism.com/threat/hizb-ut-tahrir">CounterExtremism.com</a> dan berbagai sumber pada Selasa (9/5):  1. Bangladesh Dikatakan kalau penolakan resmi terhadap Hizbut Tahrir sudah dilakukan sejak 2009. Meski, anggotanya disebutkan masih terus beraktifitas dan merekrut anggota baru melalui berbagai konferensi.  2. Pakistan Hizbut Tahrir tidak diizinkan untuk beroperasi di negara ini. Namun, mereka tidak benar-benar hilang karena masih aktif melalui media sosial. Otoritas Pakistan sendiri telah beberapa kali menahan anggota Hizbut Tahrir sejak pelarangan organisasi itu pada 2003.  3. Malaysia Larangan beroperasinya Hizbut Tahrir tercatat pada 17 September 2015. Kementerian Agama Islam Malaysia di Selangor mengeluarkan fatwa bahwa ormas itu menyimpang. Mantan Jubir Hizbut Tahrir Malaysia Abdul Hakim Othman sempat melawan dengan menggelar konferensi pers pada 4 Desember 2015, tapi langsung ditangkap pihak berwajib.  4. Tiongkok Negara menyatakan bahwa Hizbut Tahrir sebagai teroris. Kebanyakan anggota Hizbut Tahrir di negara ini berasal dari barat Xinjiang.  5. Mesir Secara resmi negara ini melarang Hizbut Tahrir pada 1974. Pemicu larangan karena dianggap melakukan kudeta.  6. Negara-negara Asia Tengah Hizbut Tahrir mulai masuk di negara-negara Asia tengah seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan dan Tajikistan setelah ada perpecahan di Uni Soviet. Lantaran kegiatannya dianggap membahayakan, mereka melarang aktifitas Hizbut Tahrir dan <a href="https://www.rferl.org/a/uzbekistan-hizb-ut-tahrir-arrests/27333712.html">menangkap beberapa anggotanya</a>.  7. Rusia Pada 2003, Rusia secara resmi memasukkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang. Tidak berhenti sampai di situ, Rusia juga memasukkan Hizbut Tahrir sebagai daftar <a href="https://www.globalsecurity.org/military/world/para/hizb-ut-tahrir.htm">kelompok teroris</a>.  8. Pakistan Pada 2003 mulai ada resistensi terhadap Hizbut Tahrir dan berujung pada <a href="https://www.dawn.com/news/739474/brig-ali-khan-four-other-officers-convicted-in-mutiny-case">pelarangan organisasi</a>.  9. Turki Di negara pimpinan Erdogan itu, Hizbut Tahrir juga termasuk dalam daftar hitam. Bahkan, pada 1967 pimpinannya pernah ditahan. Pada 24 Juli 2009, polisi menangkap 200 menangkap orang-orang yang diduga menjadi <a href="https://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8166972.stm">anggota Hizbut Tahrir</a>.  10. Indonesia Secara resmi memasukkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi terlarang yang harus dibubarkan pada Senin (8/5). Pembubaran HTI secara langsung disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto dan dihadiri oleh Menkum HAM Yasonna Laoli. HTI disebut melanggar UU Ormas karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (dim)

Negara-negara Tanpa Hizbut Tahrir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/selain-hti-kelompok-ini-harus-diwaspadai_m_128656.jpeg" alt="Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qaumas (tengah)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qaumas (tengah).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyoroti organisasi lainnya yang perlu diwaspadai pemerintah, kendati gerakan ormas itu belum kentara. Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qaumas menilai, belum adanya urgensi untuk membubarkan ormas lain selain HTI. Karena, belum ada ormas selain HTI, yang jelas-jelas menolak NKRI. "Kita belum lihat, selama ini yang jelas-jelas menolak pancasila dan NKRI baru HTI," ujarnya saat memberikan keterangan pers di Kantor GP Ansor, Jakarta (8/5). Meski demikian, Yaqut meminta pemerintah juga memantau kelompok-kelompok jihad seperti Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, kelompok tersebut menyatakan keinginannya mendirikan negara islam di Indonesia. &ldquo;JAT yang jelas-jelas ingin mendirikan negara islam itu yang harus dilawan,&rdquo; kata pria yang juga politisi PKB tersebut. Namun, pendekatannya mungkin akan berbeda dengan HTI. Mengingat kelompok tersebut secara organisasi belum terdaftar di kementerian. &ldquo;Cara melawannya gimana kalau tidak berbadan hukum? Ya kita bergerak di lapangan,&rdquo; imbuhnya. Pergerakan itu dengan memotong jalan mereka dalam menyebarkan ideologinya. Oleh karena itu, Yaqut Cholil Qaumas mendorong pemerintah aktif dalam mengantisipasi gerakan tersebut di lapangan. Bersama Banser dan elemen Nahdlatul Ulama (NU) pada umumnya, pihak GP Ansor siap untuk membasmi ajaran-ajaran yang berbahaya bagi keberlangsungan pancasila dan NKRI. (far/JPK)

Selain HTI, Kelompok Ini Harus Diwaspadai

Kapolri Beberkan Dasar Pembubaran HTI, Ternyata Sudah Dipantau Lama

HTI merusak sistem kebangsaan, Pagar Nusa Dukung Pembubaran

Dibubarkan, HTI Tidak Serta Merta Hilang, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/hti-aneh-pemerintah-tiba-tiba-membubarkan-kami_m_128604.jpeg" alt="Ribuan anggota Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) saat menggelar acara di sekitar Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 2015." width="100%">
<figcaption>Ribuan anggota Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) saat menggelar acara di sekitar Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 2015.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap pemerintah melalui Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang mengambil keputusan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap semena-mena. Apalagi, ormas tersebut mengaku tidak pernah diajak berdialog dengan pemerintah. Tiba-tiba, muncul keputusan untuk dibubarkan. &nbsp; Juru Bicara HTI Ismail Yusanto&lrm; mengeluhkan sikap pemerintah tersebut. Apalagi, ormas yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani sudah memiliki badan hukum yang sah, dan sudah lebih dari 20 tahun melakukan ceramah keagamaan. &rsquo;&rsquo;HTI sangat menyesalkan langkah atau keputusan yang diambil pemerintah,&rsquo;&rsquo; ujar Ismail di Jakarta, Senin (8/5). &nbsp; Lebih lanjut dia mengatakan, selama berdakwah di Indonesia,&nbsp;disebutnya tidak pernah menjadi polemik. Menurutnya aneh kalau pemerintah tiba-tiba membubarkan HTI tanpa adanya surat peringatan. Padahal, pembubaran ormas salah satu tahapan awalnya adalah dengan memberikan surat peringatan. &nbsp; "Keputusan pemerintah mengandung pertanyaan besar. Mengapa pemerintah bisa seperti itu," tegasnya. &nbsp; Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. &nbsp; Setelah mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah&ndash;langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Mantan Panglima Angkatan Besenjata Republik Indonesia (ABRI) menambahkan, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. &nbsp;  Apalagi, ungkap Wiranto, ormas itu terindikasi kuat telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. (cr2/JPG)

HTI: Aneh Pemerintah Tiba-tiba Membubarkan Kami

hti bubar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hti bubar

Berita Terkini

Ancaman Mengerikan Sang Dosen Jika Mahasiswanya Tak Mau Ikut HTI

Pemerintah Cari Cara Cepat Bubarkan HTI

Dukung Pembubaran, Ketum PBNU Khawatir HTI Lakukan Ini

Pemerintah Bubarkan HTI, PPP Pasang Badan

Negara-negara Tanpa Hizbut Tahrir

Selain HTI, Kelompok Ini Harus Diwaspadai

Kapolri Beberkan Dasar Pembubaran HTI, Ternyata Sudah Dipantau Lama

HTI merusak sistem kebangsaan, Pagar Nusa Dukung Pembubaran

Dibubarkan, HTI Tidak Serta Merta Hilang, Ini Alasannya

HTI: Aneh Pemerintah Tiba-tiba Membubarkan Kami

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hti bubar

Berita Terkini

Ancaman Mengerikan Sang Dosen Jika Mahasiswanya Tak Mau Ikut HTI

Pemerintah Cari Cara Cepat Bubarkan HTI

Dukung Pembubaran, Ketum PBNU Khawatir HTI Lakukan Ini&nbsp;

Pemerintah Bubarkan HTI, PPP Pasang Badan

Negara-negara Tanpa Hizbut Tahrir

Selain HTI, Kelompok Ini Harus Diwaspadai

Kapolri Beberkan Dasar Pembubaran HTI, Ternyata Sudah Dipantau Lama

HTI merusak sistem kebangsaan, Pagar Nusa Dukung Pembubaran

Dibubarkan, HTI Tidak Serta Merta Hilang, Ini Alasannya

HTI: Aneh Pemerintah Tiba-tiba Membubarkan Kami

Download Aplikasi JawaPos.com

Dukung Pembubaran, Ketum PBNU Khawatir HTI Lakukan Ini