<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/30/IMG_20250130_130814-1465320350.jpg" alt="Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) bersama jajaran Bulog dan Bapanas di Jakarta (30/1). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) bersama jajaran Bulog dan Bapanas di Jakarta (30/1). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah kembali menegaskan penugasan kepada Bulog untuk membeli gabah atau beras dari petani. Total hasil panen yang diserap minimal 3 juta ton setara beras. Untuk membeli hasil panen tersebut, Bulog sudah menyiapkan anggaran Rp 16 triliun. Komitmen Bulog untuk menyerap hasil petani lokal itu tertuang dalam penandatangan kerja sama di kantor Kementerian Pertanian (Kementan) pada Kamis (30/1). Acara itu dihadiri Mentan Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta Dirut Bulog Wahyu Suparyono. &rsquo;&rsquo;Kabar baik. Kami (Kementan, Bapanas, Bulog) sepakat serap beras sampai April 2025 sebanyak 3 juta ton,&rsquo;&rsquo; katan Amran usai pertemuan. Dia mengatakan, dalam musim panen kali ini, diprediksi terjadi surplus beras nasional sampai dengan Maret sebanyak 2,9 juta ton. Kemudian ditambah dengan produksi pada April menjadi 3 juta ton. Produksi beras tersebut harus diserap Bulog. Karena sudah menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Bulog bisa membeli dalam bentuk gabah atau sudah berwujud beras. Untuk wujud gabah, sudah ditetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/Kg. Sedangkan untuk wujud beras dan sudah tiba di gudang Bulog, dipatok Rp 12.000/Kg. Amran menegaskan amanah untuk menyerap hasil panen petani dengan harga tinggi itu harus segera ditunaikan. Dirut Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, apakah mereka membeli beras atau gabah, itu urusan teknis. Yang terpenting sudah ditetapkan untuk menyerap 3 juta ton setara beras dalam empat bulan ini. Dia menuturkan sudah mengantongi uang Rp 16 triliun untuk membeli gabah atau beras dari petani tersebut. &rsquo;&rsquo;Besok langsung jalan,&rsquo;&rsquo; tegas Wahyu Suparyono. Dia juga menyampaikan puncak produksi padi untuk awal 2025 ini diperkirakan pada Februari. Terkait dengan gudang, dia mengatakan, sudah siap. Bahkan bisa bekerja sama dengan BUMN lain, untuk menjadi gudang penyimpanan beras. Selain itu Bulog juga bisa bekerja sama dengan penggilingan gabah, jika masih membutuhkan gudang penyimpanan. Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan kesepakatan untuk mengamankan 3 juta ton hasil panen petani padi. Saat ini stok padi di gudang Bulog sekitar 2 juta ton. Harapannya dengan pembelian itu, stok padi di Bulog tetap terjaga. Sehingga tidak menimbulkan gejolak harga beras di pasaran. Sebelumnya, Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan HPP beras yang ditetapkan pemerintah sekarang tidak ada pengelompokan atau klasifikasi. Harganya cukup satu jenis yaitu Rp 6.500/Kg. Sebelumnya ada penggolongan gabah berdasarkan tingkat kekeringannya. Dengan HPP Rp 6.500/Kg itu, Amran mengatakan petani padi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Sehingga bisa semangat lagi untuk menanam padi. Sehingga target swasembada pangan bisa segera terwujud. Hilmi Setiawan (wan/JPK) &nbsp;

Bulog sudah menyiapkan anggaran Rp 16 triliun untuk membeli gabah atau beras dari petani. Total yang diserap minimal 3 juta ton setara beras

Borong Tiga Juta Ton Beras Petani, Bulog Siapkan Modal Rp 16 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/ok-kementan-2-2224598445.jpg" alt="Wamentan Sudaryono di tengah sawah bersama petanidi sela kunjungan kerja di Ogan Ilir, Sumsel, Senin (13/1). (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Wamentan Sudaryono di tengah sawah bersama petanidi sela kunjungan kerja di Ogan Ilir, Sumsel, Senin (13/1). (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pertanian (Kementan) angkat bicara terkait keluhan harga gabah yang anjlok di bawah harga pokok pembelian (HPP). Kemenko Bidang Pangan sebelumnya menetapkan HPP gabah Rp 6.500/kg. Namun, dalam praktiknya harga di petani jauh di bawah HPP. Wamentan Sudaryono geram dengan keluhan para petani tersebut. Dia lantas mengeluarkan ultimatum kepada Bulog. Dia meminta dalam dua hari ke depan, Bulog harus segera menyerap gabah petani. Tentunya dengan HPP yang sudah jadi kesepakatan pemerintah. Seruan tegas itu disampaikan Sudaryono di sela kunjungan kerja di Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (13/1). Dia meminta Bulog segera melakukan penyerapan gabah petani yang sudah memasuki puncak musim panen. Baginya serapan dari Bulog itu penting, untuk menjaga harga gabah di tingkat petani tetap tinggi. Sudaryono mengaku menerima informasi untuk wilayah Sumatera Selatan, ada laporan harga gabah di bawah Rp 5.400/Kg. "Jangan ada lagi harga gabah di bawah Rp 5.400 di tingkat petani. Saya minta tolong tengkulak jangan untung sendiri, kasihan petani," cetusnya. Sudaryono menegaskan, dua hari lagi Bulog wajib menyerap gabah petani sesuai dengan HPP yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, yakni Rp 6.500/Kg. Penetapan HPP itu untuk menjaga dan melindungi harga dasar gabah dan beras di tingkat petani. "Pembelian sesuai HPP itu perlu dilakukan agar petaninya sejahtera dan supaya petaninya untung," katanya. Sebab jika petani untung, mereka semangat. Berikutnya juga menanam padi kembali lebih semangat. Sudaryono mengungkapkan, ketika petani semangat menanam padi, maka produksi nasional akan meningkat dan menekan angka impor beras. Dia meminta para tengkulak jangan sampai menjadi penjajah baru. Dengan cara memeras petani melalui harga beli gabah yang murah. "Presidennya sudah Pak Prabowo. Nggak boleh lagi rakyat susah, itu nggak boleh lagi," tandasnya. Sudaryono menegaskan, penurunan harga gabah sampai di bawah Rp 5.000/Kg harus direspon seluruh pihak terkait. Supaya misi utama menuju swasembada pangan harus bisa tercapai. Baginya ujung tombak menuju swasembada pangan adalah para petani. Jangan sampai upaya menyejahterakan petani dihalangi oleh tengkulak nakal. (wan/ali)

Kementan angkat bicara terkait keluhan harga gabah yang anjlok di bawah HPP. Prabowo sudah jadi presiden, rakyat tidak boleh susah.

Wamentan Sudaryono: Presidennya sudah Prabowo, Rakyat Tidak Boleh Susah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/JKT-1-PANEN-PADI-JAKARTA-FED-9.jpg" alt="Petani saat panen padi di Lahan Pertanian Rorotan, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Sebanyak 350 petani yang berasal dari sembilan kelompok tani melakukan panen tani sebanyak 38,5 juta ton yang diharapkan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta. FOTO : FED" width="100%">
<figcaption>Petani saat panen padi di Lahan Pertanian Rorotan, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Sebanyak 350 petani yang berasal dari sembilan kelompok tani melakukan panen tani sebanyak 38,5 juta ton yang diharapkan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta. FOTO : FED</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Harga gabah di Provinsi Banten mengalami penurunan. Rata-rata harga gabah di sana anjlok hingga menyentuh angka Rp 6.200 per Kg. Padahal pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Pangan, telah memutuskan pembelian gabah yang diserap harus sesuai harga pokok penjualan (HPP) Rp 6.500 per kg. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus Tauhid meminta Bulog segera melakukan penyerapan. Dia menilai, peran Bulog di Provinsi Banten sejauh ini belum optimal. &rdquo;Untuk peran Bulog belum optimal dan fakta di lapangan memang seperti itu. Karena itu kami berharap, Bulog segera lakukan penyerapan sesuai HPP yang telah diputuskan,&rdquo; ujar Agus, Minggu (12/1). Menurut Agus, saat ini ada dua kabupaten di Provinsi Banten yang mengalami penurunan harga gabah. Kedua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Di sana, harga gabah turun di angka Rp 6.200 hingga Rp 6.300 per kilogram. &rdquo;Fakta di tingkat lapangan pertama terkait dengan pemerintah yang sudah menetapkan HPP Rp 6.500 per Kg. Sementara di lebak dan pandeglang harganya Rp 6 200 per Kg,&rdquo; jelas Agus Tauhid. Kenapa itu terjadi, Agus mengatakan, pergerakan panen tidak semasif yang di wilayah utara. Sehingga pergerakan harga cenderung menurun. Kemudian peran Bulog yang harus segera dimaksimalkan. Agus menambahkan bahwa Provinsi Banten merupakan wilayah penyangga bagi ketahanan pangan ibu kota dan juga Jawa Barat. Potensi produksi di sana sangat tinggi mengingat saat ini pemeirntah juga telah memberi berbagai bantuan seperti pupuk, benih, dan juga alat pertanian. &rdquo;Alhamdulillah di Banten kami sudah diberi banyak bantuan pemerintah. Di antaranya pupuk yang naik 100 persen, benih unggul sampai alsintan. Jadi Banten ini punya potensi yang sangat luar biasa,&rdquo; jelas Agus Tauhid. Sementara itu, untuk potensi panen tahun ini di Provinsi Banten diperkirakan akan mengalami kenaikan jika dibandingkan potensi 2024 yang hanya mencapai 1,5 juta ton gabah kering giling (GKG) dari total luasan panen padi yang mencapai 298.84 ribu hektare. &rdquo;Kami optimis naik karena alokasi pupuk 2025 sesuai dengan harapan petani Banten dan proses penebusannya semakin mudah,&rdquo; terang Agus Tauhid. Sebelumnya penurunan harga gabah juga terjadi di mana-mana. Berdasar data yang dihimpun, penurunan terjadi di Provinsi Jawa Timur, Maluku, Kalimantan, Bangka Belitung, Lampung, dan Sumatera Selatan. Padahal menurut keputusan pemerintah, harga gabah disaat panen raya harus sesuai HPP yaitu sebesar Rp 6.500 per kg.

Harga gabah di Provinsi Banten mengalami penurunan anjlok hingga Rp 6.200 per Kg. Dinas Pertanian minta Bulog segera lakukan penyerapan

Harga Gabah Anjlok, Dinas Pertanian Banten Minta Bulog Bergerak Cepat Lakukan Penyerapan Sesuai HPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/JKT_K-popers-Demo-Tolak-Kenaikan-PPN-12-Persen_Salman-Toyibi-06JPG-348696211.jpg" alt="K-popers dari berbagai fandom grup penggemar boygroup dan girlgroup Korea membawa poster saat aksi penolakan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>K-popers dari berbagai fandom grup penggemar boygroup dan girlgroup Korea membawa poster saat aksi penolakan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 menjadi gaduh di tingkat elite politik. Hal itu bermula dari penolakan dari politisi PDIP yang menolak kenaikan PPN tersebut. Padahal PPN 12 persen lahir dari keputusan DPR yang bermula dari panitia kerja (panja) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di DPR periode 2019-2024. Panja tersebut ketika itu diketuai oleh anggota DPR dari fraksi PDIP, yakni Deddy Yevri Sitorus. Sikap PDIP itu mendapat kritikan keras dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "Kami sangat menyesalkan sikap PDIP. Lihat jejak digital, PDIP menjadi pengusul dan terlibat dalam panja UU HPP. Bahkan Ketua Panja dari PDIP. Kalau sekarang mereka menolak, apa namanya? Ya, pahlawan kesiangan,&rdquo; kata Juru Bicara PSI I Putu Yoga Saputra dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Senin (23/12). I Putu Yoga Saputra mengatakan, kini PPN 12 persen sudah menjadi amanat UU. Kalau tidak dijalankan, justru melanggar hukum dan mengundang risiko sosial. &ldquo;Kenaikan itu bermanfaat dalam jangka panjang terkait peningkatan penerimaan negara untuk membiayai sejumlah hal, termasuk program kesejahteraan sosial. Ujung-ujungnya akan kembali ke rakyat,&rdquo; ujar Yoga. Di sisi lain, kata Yoga, Fraksi PDIP adalah fraksi terbesar di DPR pada periode 2019-2024. Mereka sangat bisa mengarahkan pembahasan sebuah UU. &ldquo;Kalau mereka tidak ada di parlemen atau fraksi kecil, okelah. PDIP itu fraksi terbesar di DPR. Tidak ada catatan sama sekali mereka menolak saat pembahasan,&rdquo; pungkas Yoga. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus angkat bicara terkait polemik penolakan PDIP atas kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Kenaikan PPN itu ditetapkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dia mengklaim kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025, bukan atas dasar inisiatif fraksi PDIP. Pembahasan UU HPP sebelumnya diusulkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu. PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja). "Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui kementerian keuangan," kata Deddy, Minggu (22/12). Deddy berkilah, pada saat itu UU HPP disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi bangsa Indonesia dan kondisi global dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP meminta untuk dikaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen. Kondisi tersebut di antaranya seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah, hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang saat ini terus naik. "Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya," ujarnya.

"Kami sangat menyesalkan sikap PDIP. Lihat jejak digital, PDIP menjadi pengusul dan terlibat dalam panja UU HPP," kata kata Juru Bicara PSI.

Polemik PPN 12 Persen, PSI: Lihat Jejak Digital, PDIP Menjadi Pengusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/IMG_20240917_125402-782549635.jpg" alt="Jubir Mahkamah Agung (MA) Suharto (kanan) saat konferensi pers di Jogjakarta, Selasa (17/9). (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Jubir Mahkamah Agung (MA) Suharto (kanan) saat konferensi pers di Jogjakarta, Selasa (17/9). (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mahkamah Agung (MA) membantah tudingan soal adanya dugaan tindak pidana korupsi. Yakni berupa pemotongan honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung tahun anggaran 2022-2023 sebesar Rp 97 miliar. &rdquo;Tidak ada praktik pemotongan honorarium penanganan perkara hakim agung yang dilakukan secara paksa dengan intervensi pimpinan Mahkamah Agung (MA),&rdquo; kata Jubir MA Suharto seperti dilansir dari Antara merespons rilis Indonesia Police Watch (IPW) yang diberitakan sejumlah media pada 11 September. Alih-alih menyunat honor secara paksa, menurut Suharto, fakta yang terjadi adalah para hakim agung bersepakat untuk menyerahkan secara sukarela sebesar 40 persen dari hak honorarium penanganan perkara yang diterima. Sebagian honor tersebut, diserahkan untuk didistribusikan kepada tim pendukung teknis dan administrasi yudisial. &rdquo;Pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya (honor) tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai yang diketahui oleh ketua kamar yang bersangkutan,&rdquo; ujar Suharto. Menurut Suharto, seluruh hakim agung memiliki kesadaran bahwa penanganan perkara merupakan kerja kolektif sehingga mereka bersepakat menyerahkan 40 persen dari bagiannya kepada Tim Pendukung Penanganan Perkara. Pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian hak tersebut dibuat hakim agung pada awal 2022 bersamaan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) HPP tahun 2022. &rdquo;Seluruh hakim agung telah membuat surat pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya atas HPP dan surat kuasa pendebetan. Dengan demikian, tidak benar ada hakim agung yang melakukan penolakan,&rdquo; tutur Suharto. Demi memudahkan proses penyerahan sebagian hak hakim agung atas honorarium penanganan perkara tersebut, lanjut Suharto, para hakim agung membuat kuasa kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melakukan pendebetan dana dari rekening penerimaan HPP masing-masing. MA membantah tudingan IPW bahwa HPP yang didistribusikan kepada penerima hanya sebesar 74,05 persen, sedangkan sisanya sebesar 25,95 persen digunakan pimpinan MA untuk kepentingan pribadi. Suharto menegaskan, uang honorarium penanganan perkara telah dibagikan secara habis 100 persen kepada penerima alokasi sesuai besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 2349/PAN/HK.00/XII/2023 pada 5 Desember 2023. Distribusi honorarium penanganan perkara disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya terhadap penyelesaian perkara pada MA. &rdquo;Karena itu, MA menegaskan bahwa pernyataan IPW tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan HPP hakim agung yang mencapai Rp 97.020.757.125,00 adalah tidak benar karena didasarkan pada pengolahan data dan informasi yang keliru,&rdquo; terang Suharto. Berdasar Keputusan Panitera MA, HPP dialokasikan kepada 43 kelompok penerima yang dikategorikan sebagai majelis hakim sebesar 60 persen, supervisor (7 persen), pendukung teknis yudisial (29 persen) dan pendukung administrasi yudisial (4 persen). &rdquo;Pernyataan IPW bahwa yang didistribusikan hanya sebesar 74,05 persen adalah tidak benar karena penghitungan tersebut semata-mata didasarkan pada penjumlah data yang tersaji dalam memorandum Panitera MA kepada hakim agung. Memorandum tersebut hanya memuat daftar penerima HPP yang ada dalam kamar, sedangkan penerima alokasi HPP lainnya tidak dimuat dalam memorandum tersebut,&rdquo; papar Suharto. Selain itu, menurut Suharto, MA juga membantah tudingan IPW yang menganggap seluruh perkara yang diputus pada 2022 dan 2023 dianggap diberikan HPP. Anggapan tersebut, tidak benar sebab untuk 2022, HPP hanya diberikan atas penyelesaian perkara paling lama 120 hari kalender sejak perkara diterima majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju. Sedangkan pada 2023 honorarium penanganan perkara hanya diberikan atas penyelesaian perkara paling lama 90 hari kalender sejak perkara diterima majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju. Berdasar data Kepaniteraan MA, Suharto menyebut, jumlah perkara pada 2022 yang diselesaikan paling lama 120 hari sebanyak 20.558 perkara, sedangkan 2023 yang diselesaikan paling lama 90 hari sebanyak 22.341 perkara. Suharto memastikan, pelaksanaan pemberian HPP telah dilakukan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2023. &rdquo;Hasil audit BPK tidak menemukan adanya indikasi penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,&rdquo; ujar Suharto.

MA bantah tudingan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung (2022-2023) Rp 97 miliar

MA Bantah Tudingan Soal Korupsi Pemotongan Honor Hakim Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bulog-pastikan-stok-beras-aman-hingga-februari_m_178049.jpeg" alt="Kepala Perum Bulog Divre Sumsel, Bachtiar" width="100%">
<figcaption>Kepala Perum Bulog Divre Sumsel, Bachtiar</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Stok beras di Sumatera Selatan (Sumsel) dipastikan tetap aman meskipun menghadapi libur panjang. Bahkan, stok yang dimiliki Bulog Divre Sumsel saat ini masih mampu bertahan hingga tiga bulan kedepan. Kepala Perum Bulog Divre Sumsel, Bachtiar mengatakan saat ini stok beras di Sumsel yang ada digudang yakni sebanyak 24 ribu ton. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok ini mampu memenuhi kebutuhan beras hingga Februari. "InsyaAllah stok ini akan terpenuhi hingga Februari," katanya saat dihubungi&nbsp;JawaPos.com, Kamis&nbsp;(28/12). Meski menumpuk, kondisi beras, imbuhnya akan tetap terjaga dan layak di konsumsi. Lantaran, pihaknya terus melakukan pengawasan secara rutin bahkan setiap hari. Menurutnya, jumlah ketersedian beras di gudang diprediksi tetap akan bertambah. Sebab hingga akhir tahun nanti, penyerapan beras para petani tetap dilakukan Perum Bulog Divre Sumsel Babel. Namun, memang penyerapan beras untuk tahun ini cukup rendah dibandingkan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni hanya 36 ribu ton atau 36 persen dari target sekitar 100 ribu ton sampai 120 ribu ton. "Tidak tercapainya ini dikarenakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) lebih rendah dari harga pasar. Selain itu, beras petani tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan pemerintah. Sedangkan kami harus mengikuti aturan yang berlaku dari pemerintah," terangnya. Untuk kendala lain, sambung Bachtiar&nbsp;panen dari beras petani di Sumsel Babel banyak yang sudah diserap oleh daerah lain. Seperti Lampung, Bengkulu dan Jambi. "Kadang sebelum panen, beras petani sudah banyak dipesan oleh penampung dari daerah lain di Sumsel, jadi kami juga tidak bisa berbuat banyak,&rdquo; tutupnya

Bulog Pastikan Stok Beras Aman Hingga Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/said-didu-pemerintah-lakukan-pemahaman-salah-soal-hpp_m_147406.jpeg" alt="Ilustrasi: Gudang beras" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gudang beras</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; PT Indo Beras Unggul (PT IBU) diduga juga melanggar hukum terkait harga pembelian beras di atas harga pembelian pemerintah (HPP)&lrm;. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan adanya suatu pemahaman yang salah dari pemerintah terkait HPP. PT IBU, menurutnya tidak boleh membeli beras dari petani di atas HPP. &lrm;"Jadi ini membeli di atas HPP dibelokkan dan ini adalah pemahaman yang salah," ujar Said dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (29/7). Dengan adanya pemahaman yang salah dilakukan oleh pemerintah terkait HPP ini, maka ia menduga akan akan kesewenang-wenangan yang dilakukan. Seperti polisi mudah melakukan penindakan apabila ada yang melanggar di atas HPP. "Jadi apabila ini dibelokkan bisa saja polisi menangkap, sehingga pengusaha pada takut," katanya.&nbsp; Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, awal kecurigaan polisi tersebut ketika mengetahui PT IBU, membeli gabah kering dari petani dengan harga terlalu tinggi di sentra produksi Karawan dan Bekasi. Penetapan harga itu dinilai mematikan pengusaha penggilingan yang tak bisa membeli dari petani seharga itu.&lrm; &nbsp;

Said Didu: Pemerintah Lakukan Pemahaman Salah soal HPP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hpp

Berita Terkini