<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/Haedar-Terbaru-1459859965.jpeg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan Selamat atas Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2025. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, kemerdekaan&nbsp; pers&nbsp; merupakan&nbsp; salah&nbsp; satu&nbsp; wujud&nbsp; kedaulatan&nbsp; rakyat&nbsp; yang&nbsp; berasaskan&nbsp; prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haedar menekankan, dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini seluruh insan dan institusi pengelola pers atau media massa merefleksikan kaidah-kaidah normatif dan imperatif tersebut untuk dijadikan acuan dan implementasi di dunia pers.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bersamaan dengan itu, Haedar menyampaikan beberapa point yang perlu direfleksikan. Pertama, pers nasional saat ini diharapkan betul-betul menjalankan fungsinya secara untuh dan komprehensif bukan semata-mata fungsi kontrol sosial tetapi juga edukasi dan menyajikan informasi yang objektif, adil, mencerahkan, dan mencerdaskan bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan makin bebasnya ekosistem pers maka diharapkan tetap menjunjungtinggi kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur kehidupan. Seraya menjauhi hoaks, provokasi, menebar kebencian dan permusuhan, serta hal-hal yang meluruhkan martabat, kebaikan, dan persatuan bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Azas cover both side mesti dipegang teguh seraya dikembangkan penyajian informasi yang memberi banyak pandangan agar tidak bersifat tendensius dan monolitik,&rdquo; kata Haedar dalam keterangannya, Minggu (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, pers nasional dalam usaha mencerdaskan bangsa diharapkan memberikan edukasi yang objektif, berbasis pengetahuan, dan memberi kesempatan kepada seluruh warga untuk menyerap informasi secara demokratis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berilah rakyat informasi yang lengkap dan sudut pandang dari berbagai aspek, sehingga tidak menimbulkan bias dan opini yang monolitik di hadapan rakyat. Rakyat berhak untuk memilah dan memilih informasi yang disajikan secara objektif, berimbang, dan demokratis," ucap Haedar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hindari pencampuradukan fakta dan opini lebih-lebih yang bersifat tendensius dan hanya bersandarkan pada satu sudut pandang. Hargai pilihan-pilihan baik kelompok-kelompok masyarakat secara bermartabat tanpa dihakimi sepihak sebagai wujud menghargai prinsip demokrasi,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, pers nasional sebagai pilar demokrasi diharapkan tetap menjadi penjaga demokrasi dan berperan aktif dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Selain tetap konstruktif dan kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan negara, diharapkan pers nasional ikut menciptakan budaya demokrasi yang moderat serta berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila, Agama, dan Kebudayaan Bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, khusus media sosial dan digital sebagai media baru dalam kehidupan pers dan ekosistem nasional diharapkan tetap menjunjungtinggi nilai dan etika luhur yang hidup di tubuh bangsa yaitu Pancasila, Agama, dan Kebudayaan Bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Media digital dan teknologi Artificial Intelligence (AI) tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan kepentingan umum termasuk untuk menebar keresahan, penipuan, pemerasan, dan merusak martabat orang lain," urai Haedar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, dengan semakin masifnya perkembangan media digital dan media sosial maka meda cetak dan media konvensional lainnya semakin terancam keberadaannya. Seluruh pihak diharapkan tetap menjaga keberadaan dan keberlangsungan media cetak dan media konvensional sebagai bagian dari menjaga kebudayaan universal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Relasi sosial yang bersifat verbal dan langsung juga masih diperlukan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan antar bangsa untuk menjaga keberadaan manusia sebagai Homo Sapiens.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Manusia dengan segala relasinya tidak dapat sepenuhnya dibentuk secara instrumental serta digantikan oleh teknologi digital, AI, dan alat mesin lainnya karena kedudukannya sebagai insan ciptaan Tuhan yang terbaik (fi ahsan at-taqwim) dan khalifah di muka bumi (khalifat fi al-ardl) yang melekat dengan sunatullah kehidupan,&rdquo; tutur Haedar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, Haedar berpesan bahwa pers sebagai media massa sejatinya merupakan media kebudayaan yang berbasis dan berorientasi pada pengembangan sistem pengetahuan kolektif manusia dalam kehidupan bersama, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan antarbangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karenanya pers nasional mesti menjaga nilai dan pengetahuan adiluhung tentang kebenaran, kebaikan, dan etika kehidupan yang utama. Pers bukan media yang menjadi alat pragmatis semata, apalagi menjadi alat kepentingan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan luhur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berkehidupan di ranah global.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apalagi bila kebenaran yang disajikan bersifat parsial dan memuat kepentingan-kepentingan pragmatis tertentu. Manusia memerlukan nilai-nilai luhur kehidupan yang bersifat Ilahiah yang niscaya dihormati dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ranah kemanusiaan universal,&rdquo; pungkas Haedar.</div>

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan Selamat atas Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2025.

Hari Pers 2025, Muhammadiyah Ingatkan Peran Media jadi Kontrol Sosial Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/92_jokowi-232334102.jpg" alt="TABUH REBANA: Presiden Jokowi bersama Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun (tengah). Ada juga (dari kiri) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu." width="100%">
<figcaption>TABUH REBANA: Presiden Jokowi bersama Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun (tengah). Ada juga (dari kiri) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam sambutan di puncak Hari Pers Nasional kemarin (20/2), Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada insan pers. Selain menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights), Jokowi menyebutkan bahwa belanja iklan pemerintah dialokasikan untuk perusahaan media massa. &rdquo;Pemerintah akan terus mendukung ekosistem pers,&rdquo; kata Jokowi dalam sambutannya. Dia menjelaskan, Perpres 32/2024 mengatur soal tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Aturan baru itu disebutnya sebagai jembatan untuk kerja sama yang adil antara pers dan platform digital. Dia telah meminta Menkominfo Budi Arie untuk memberikan perhatian kepada media massa. Salah satunya dengan memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Pihak Google pun merespons terbitnya Perpres Publisher Rights. Google menyatakan selama ini telah bekerja sama dengan media dan pemerintah untuk mendukung serta membangun masa depan yang berkelanjutan bagi ekosistem berita di Indonesia. &rdquo;Kami percaya bahwa sangat penting bagi produk kami untuk menampilkan beragam berita dan perspektif tanpa prasangka atau bias,&rdquo; ujar Google dalam keterangan tertulis. Google juga menyoroti perlunya memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap beragam sumber berita. Termasuk memberikan dukungan pada ekosistem berita yang seimbang di Indonesia. &rdquo;Ekosistem yang memberikan berita berkualitas untuk semua orang dan memungkinkan penerbit berita, baik besar maupun kecil, untuk berkembang.&rdquo; (lyn/c7/c9/oni)

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada insan pers. Yaitu, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.

Puncak HPN 2024, Jokowi Teken Perpres Publisher Rights

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/IMG-20240215-WA0024-667851290.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa Bantuan Sosial atau Bansos menjadi sebab meroketnya harga beras di pasaran dan langka di minimarket." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa Bantuan Sosial atau Bansos menjadi sebab meroketnya harga beras di pasaran dan langka di minimarket.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal dirinya yang kerap menjadi sasaran kritikan oleh sejumlah media massa. Salah satu kritik itu terkait wajahnya yang digambarkan menjadi karikatur pada sampul media massa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Jokowi, dalam sampul tersebut wajahnya kerap digambar dalam rupa yang aneh-aneh. "Saya juga sering dikritik tajam, ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial ramai sekali," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Jokowi tak mempersoalkan bentuk kritikan itu. Hanya, Jokowi mengaku cucunya kerap menyampaikan komplain atas gambar-gambar tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak apa-apa. Tidak masalah buat saya. Tapi cucu saya komplain," tegas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"'Mbah wajahnya Mbah kok digambar jadi jelek banget'," ungkap Jokowi menirukan perkataan cucunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara memastikan, dirinya tetap menghormati kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Jokowi pun menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2024 kepada seluruh insan pers di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang secara konsisten menemani masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi," pungkas Jokowi.</div>

"'Mbah wajahnya Mbah kok digambar jadi jelek banget'," ungkap Presiden Jokowi menirukan perkataan cucunya.

Jokowi Akui Dikomplain Cucunya Karena Digambar Aneh di Sampul Media Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/IMG_20240210_015826-837656980.jpg" alt="Para loper koran berkumpul dalam acara perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024, di mana mereka diberikan penghargaan berupa dana apresiasi oleh Bupati Kebumen. (Prokopim Kebumen)" width="100%">
<figcaption>Para loper koran berkumpul dalam acara perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024, di mana mereka diberikan penghargaan berupa dana apresiasi oleh Bupati Kebumen. (Prokopim Kebumen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, mengapresiasi peran media dalam konteks pembangunan Kebumen. Melansir dari Radar Jogja (JawaPos Grup) pada Sabtu (10/2), Arif sangat mempercayai kredibilitas para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kebumen. Menurutnya, produk pers tetap menjadi media utama yang masih dipercaya hingga saat ini. "Produk pers setahu saya ada tata aturannya, legalitasnya jelas. Itu yang masih kita percayai dalam menyampaikan informasi yang benar," terangnya di Pendopo Kecamatan Kebumen, Kamis (9/2) malam. Menurut Arif, pers memiliki peranan penting sebagai mitra strategis pemerintah. Salah satu perannya adalah dalam fungsi kontrol. Selain itu, pers juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi tentang capaian kinerja. "Saya mendorong terus memberitakan walaupun itu pahit. Misalnya pembangunan daerah ada yang tidak baik. Saya sampaikan, beritakan saja. Jangan takut," tuturnya. Arif menegaskan bahwa kebebasan pers di Kebumen sangat terjamin. Bahkan, ia memberikan ruang bagi insan pers ketika terjadi penyimpangan dalam roda pembangunan dari aturan yang telah ditetapkan. "Apakah saya risih, tidak. Inilah pentingnya kontrol and balance supaya pembangunan tepat aturan, multiguna dan tidak merugikan rakyat," tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, bupati yang memiliki latar belakang profesi polisi memberikan hadiah berupa dana apresiasi kepada 10 loper koran. Pemberian hadiah tersebut dilakukan pada malam tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024. Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN), PWI Kabupaten Kebumen menggelar acara tasyakuran. Para loper koran yang telah lama mengabdi dalam mengantar koran turut mendapat apresiasi atas pengabdiannya. Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, memutuskan untuk memberikan penghargaan berupa uang kepada para loper tersebut. "Ya, saya kasih 10 orang. Satu orang Rp 1 juta. Besok bisa diambil," ungkap Arif. Kolaborasi antara pers dan pemerintah daerah memberikan informasi yang jujur dan akurat, yang merupakan modal positif bagi pembangunan. Pers sebagai mitra dalam menyampaikan informasi dengan lugas, menjadi penyemangat dan pendorong pembangunan. Ini merupakan hubungan yang saling mendukung dan tidak merugikan satu sama lain. Menurut Arif, pekerjaan sebagai loper koran kini menghadapi tantangan yang cukup sulit di tengah arus gempuran teknologi. Meskipun begitu, keberadaannya tetap sangat dibutuhkan sebagai penyebar informasi, terutama terkait pembangunan Kebumen. Arif juga mengungkapkan apresiasinya kepada para loper koran yang masih eksis hingga saat ini. Mereka menjadi ujung tombak dalam membantu wartawan menyebarkan informasi kepada masyarakat. "Saya sangat berterimakasih dengan loper koran karena selama ini sudah menjadi jembatan informasi," ujarnya. Ketua PWI Kebumen, Ondo Supriyanto, menjelaskan bahwa peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 diawali dengan malam tasyakuran. Menurutnya, para loper koran diundang sengaja untuk hadir dalam kegiatan tersebut karena selama ini mereka sering terlupakan. Padahal, keberadaan loper koran sangat penting sebagai penyebar produk jurnalistik. "Kami kemas berbeda. Biasanya peringatan HPN itu ada bakti sosial untuk anak yatim. Sekarang loper koran," tegasnya.

Tasyakuran HPN 2024: Bupati Kebumen Berikan Penghargaan kepada para Loper Koran yang masih mau menyampaikan informasi.

Tasyakuran HPN 2024: Bupati Kebumen Berikan Penghargaan kepada Loper Koran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/IMG-20230903-WA0079-3194420168.jpg" alt="Ilustrasi petugas PLN melakukan penambahan daya pada instalasi listrik pelanggan. (Dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas PLN melakukan penambahan daya pada instalasi listrik pelanggan. (Dok. PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) memberikan diskon spesial program tambah daya listrik dalam rangka memeriahkan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2023 yang jatuh pada 4 September 2023. Berlaku hingga 30 September 2023, pelanggan PLN dapat menikmati promo penambahan daya hanya dengan harga Rp202.300 untuk semua golongan tarif listrik hingga 5.500 volt ampere (VA). Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, program promo bertema "Senyum Pelanggan PLN 2023" ini diadakan untuk memudahkan pelanggan yang ingin memenuhi kebutuhan listriknya dengan biaya lebih terjangkau. "Hari Pelanggan Nasional merupakan momen tepat bagi PLN meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Salah satunya melalui promo 'Senyum Pelanggan PLN 2023' bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan harga lebih ringan. Semoga diskon spesial ini dapat dimanfaatkan secara maksimal," kata Gregorius dalam keterangna resmi, Minggu (3/9). Dalam program promo "Senyum Pelanggan PLN 2023' ini, tambah daya mulai dari 450 VA hingga 5.500 hanya dikenakan biaya Rp202.300. Melalui promo ini, pelanggan semua golongan tarif hingga 5.500 VA dapat menikmati harga spesial dari harga normal yang jauh lebih besar biayanya. Biaya yang ditawarkan PLN jauh lebih murah dari harga normal. Biasanya, biaya tambah daya untuk pelanggan 450 VA yang ingin menambah daya ke 5.500 VA harus merogoh kocek sekitar Rp4,8 juta. "Harga promo tambah daya ini hanya berlaku untuk transaksi tambah daya di PLN Mobile hingga 30 September 2023. Kami berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelanggan," jelas Gregorius. Jika berminat, masyarakat bisa memanfaatkan program tambah daya ini dengan mengajukannya melalui aplikasi PLN Mobile. Pihaknya memastikan kemudahan bagi pelanggan hanya dengan memasukkan kode voucher. Guna mempermudah masyarakat mendapat akses diskon tambah daya PLN, begini caranya: 1. Pelanggan masuk ke aplikasi PLN Mobile. 2. Pilih menu &ldquo;Ubah Daya dan Migrasi&rdquo;, kemudian pelanggan melakukan pengisian data diri. 3. Pada bagian akhir memasukkan kode voucer promo &ldquo;SENYUMPELANGGANPLN&rdquo;. 4. Setelah pembayaran terkonfirmasi maka PLN unit setempat akan menindaklanjuti proses penambahan daya yang diajukan.

PLN memberikan diskon spesial program tambah daya listrik dalam rangka memeriahkan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2023.

PLN Beri Diskon Tambah Daya Hanya Rp 202.300, Begini Caranya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-antara.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo saat melakukan wawancara di Jakarta, Rabu (8/2/2023) (ANTARA/Ilham Kausar)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo saat melakukan wawancara di Jakarta, Rabu (8/2/2023) (ANTARA/Ilham Kausar)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menilai, berkembangnya media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan jurnalis. Sebab, pewarta harus memberikan informasi edukatif dan kontrol sosial.  Hal itu disampaikan Trunoyudo dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-38 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/2).  "Tentu hal yang sangat profesional dalam keseimbangan berita inilah untuk mengimbangi disruptif dari pada media sosial yang saat ini sejauh ini belum bisa dipertanggungjawabkan,” kata Trunoyudo.  Menurut dia, banyak aspek harus menjadi perhatian jurnalis dalam menyampaikan sebuah berita. Mulai dari pembahasan sampai dengan narasumber.  “Rekan-rekan harus memiliki narasumber, mengklarifikasi, menginvestigasi, tentu bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu produk jurnalis yang sesuai dengan profesional dan kode etik," imbuhnya.  Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu mengaku dirinya selalu mengikuti perkembangan HPN sejak dulu. Baginya, ada suatu makna tersendiri dari balik peringatan HPN.  "Tentunya ini sebagai suatu pilar atau salah satu pilar bangsa ini untuk menuju demokratis yang dengan tagline hari ini, Pers Merdeka tentu demokrasi bermartabat," pungkas Trunoyudo.  Dalam peringatan HPN 2023 ini, Polda Metro Jaya bersama Forum Wartawan Polri juga menggelar bakti sosial berupa pembagian beras. Sasaran kegiatan ini adalah para warga Kampung Sawah, Cilandak, Jakarta Selatan, yang berprofesi sebagai pemulung.

Polda Metro Jaya Sebut Media Sosial Jadi Tantangan Bagi Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Screen-Shot-2022-01-24-at-10.52.50.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Indra Arief/Antaraa" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Indra Arief/Antaraa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia. Menurut Jokowi, meskipun dalam pandemi Covid-19, namun insan pers tetap bekerja terus menyampaikan informasi.  "Menyampaikan informasi untuk meningkatkan literasi membangun optimisme dan membangun harapan sehingga masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak pandemi Covid-19," ujar Jokowi di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (9/3).  Presiden Jokowi mengetahui dalam dua tahun terakhir industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa beratnya akibat pandemi Covid-19. Selain itu ada juga tekanan akibat disrupsi digital, dan juga mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media-media arus utama.  Jokowi berujar, perubahan drastis landscape persaingan media menghadirkan berbagai persaingan yang pelik antar media massa, misalnya hanya mengejar viewers dari pembaca.  "Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar cuman klik atau views, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan," katanya.  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar dengan penuh tekanan tersebut, media-media mainstream, media arus utama harus secepatnya bertransformasi. Harus semakin inovatif meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat.  "Membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada," ungkapnya.  Jokowi berharap, pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa. Menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi di tengah perubahan.  "Mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus inegritas kita," tuturnya.  Jokowi menyebut, pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa. Sehingga menurut Jokowi pers sangat berperan penting untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.  "Pers menjadi inspirasi lompatan-lompatan kemajuan, menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan masuarakat, serta menjadikan masyarakat, bangsa dan negara percaya diri untuk mewujudkan Indonesia maju," pungkasnya.

Jokowi Sebut Insan Pers Adalah Lokomotif Kemajuan Bagi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hpn-2019-ini-harapan-oso-untuk-pers-nasional_m_.jpg" alt="Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang (OSO). (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang (OSO). (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang (OSO) menghadiri acara puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Auditorium Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2). Dalam acara tersebut, OSO dianugerahi penghargaan Warta Bakti Utama. "Saya sangat apresiasi tidak menyangka sama sekali. Terima kasih kepada pers nasional," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (9/2). Berbicara soal pers nasional, OSO melihat pers kini lebih bermartabat dan dihargai oleh masyarakat di Indonesia. Hal tersebut karena pers nasional mampu menunjukkan nilai-nilai etika jurnalisme yang berkualitas. "Nilai-nilai itu harus dipertahankan terutama melawan kabar-kabar hoax yang luar biasa menyebarkan nuansa negatif di tengah kehidupan masyarakat. Hoax memang harus dilawan bersama, salah satunya dengan produk jurnalistik yang berkualitas dan bernilai," ujarnya. Saat ini, lanjut OSO, upaya-upaya masyarakat termasuk pers nasional melawan hoax sudah terlihat dampaknya. Presiden RI sendiri mengatakan bahwa walaupun hoax secara kuantitas meningkat tapi makin hari makin tidak dipercaya masyarakat. "Pers nasional harus menyadari bahwa hoax adalah tantangan untuk terus menghasilkan produk yang dipercaya masyarakat hingga ke desa-desa. Sehingga lama kelamaan tidak percaya lagi sama sekali kepada hoax-hoax," imbuhnya. Selain Jokowi dan OSO, hadir dalam acara puncak peringatan HPN antara lain Gubernur Jawa Timur Soekarwo, 20 duta besar perwakilan negara sahabat, Ketua Dewan Pers, para Pimpinan PWI Pusat dan lima ratus lebih insan pers perwakilan berbagai daerah di Indonesia serta tamu undangan masyarakat umum.&lrm;

HPN 2019, Ini Harapan OSO untuk Pers Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jelang-hpn-jokowi-akan-cabut-remisi-terhadap-pembunuh-wartawan_m_.jpg" alt="AJI Indonesia menyerahkan lebih dari 45 ribu petisi agar pemerintah mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan terhadap wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa di Kantor Ditjen PAS, Jakarta, Jumat (8/2)." width="100%">
<figcaption>AJI Indonesia menyerahkan lebih dari 45 ribu petisi agar pemerintah mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan terhadap wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa di Kantor Ditjen PAS, Jakarta, Jumat (8/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada Sabtu (9/2) esok, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM akan mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group), AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Pencabutan remisi itu menyusul banyaknya desakan dari koalisi masyarakat sipil dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).  "Bapak Menteri (Yasonna Hamonangan Laoly) telah menulis surat kepada Mensesneg untuk dilakukan pembatalan terhadap pemberian remisi kepada Rama (Susrama)," kata Dirjen PAS Sri Puguh Budiutami di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (8/2).  Sri menuturkan, pihaknya telah diperintahkan oleh Menkumham Yasonna Laoly untuk mengkaji remisi terhadap pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali. Hal ini setelah adanya desakan dari berbagai kalangan.  "Pak Menteri Hukum dan HAM memerintahkan kepada kami untuk melakukan kajian telaah dan sudah dilakukan," ucapnya.  Oleh karenanya, remisi terhadap Susrama yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Dari Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara akan segera dicabut.  Dalam pertimbangannya, Ditjen PAS memandang dari segi kemanfaatan, kepentingan umum, dan keadilan masyarakat. Sehingga revisi Keppres 29/2018 bisa segera diterbitkan.  "Harapannya pembatalan pemberian remisi perubahan dari pidana seumur hidup menjadi sementara 20 tahun itu bisa segera terbit," pungkasnya.  Dalam kesempatan itu, AJI Indonesia telah menyerahkan lebih dari 45 ribu petisi kepada Ditjen PAS Kemenkumham. Petisi tersebut dimaksud agar pemerintah mencabut pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.  Dalam pengadilan tingkat pertama, Susrama divonis bersalah dan mendapat hukuman penjara seumur hidup karena perannya di kasus tersebut. Namun, dia diberikan remisi atau potongan hukuman menjadi 20 tahun penjara.  Susrama bukan satu-satunya terpidana penjara seumur hidup yang mendapat perubahan pidana berdasarkan Keppres 29/2018. Ada 114 terpidana lain yang juga bernasib sama dengannya.

Jelang HPN, Jokowi Akan Cabut Remisi Terhadap Pembunuh Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pwi-riau-protes-rencana-perubahan-peringatan-hpn_m_205800.jpeg" alt="Ketua PWI Provinsi Riau, H Zulmansyah Sekedang dan beberapa pengurus PWI Riauusai rapat pengurus, Rabu (18/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua PWI Provinsi Riau, H Zulmansyah Sekedang dan beberapa pengurus PWI Riauusai rapat pengurus, Rabu (18/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pers berencana mengubah Hari Pers Nasional (HPN) yang biasa diperingati setiap 9 Februari. Hal tersebut menuai protes dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau. "Rencana Dewan pers telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat pers Indonesia," ucap Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang di Pekanbaru, Kamis (19/4). PWI Riau sangat menyesalkan dan menolak keras rencana Dewan Pers tersebut. Sebab selama ini HPN telah berjalan dengan baik. Bahkan, Presiden RI sudah enam kali berganti dan tidak ada masalah. Apalagi mengubah keputusan presiden terkait HPN. "Kami tidak setuju rencana Dewan Pers itu. Terutama terhadap Yosep Stanley Adi Prasetyo yang ingin mengutak-atik sejarah pers. Baru dua tahun menjabat posisi ketua, sudah berencana mengubah tanggal hari pers. Sedangkan Presiden Indonesia sudah enam kali ganti. Namun tidak pernah membuat gaduh pers nasional. Jadi harus kami hargai sejarah pers berdiri di negeri ini," tegas Zulmansyah. Pernyataan sikap tersebut dibuat berdasarkan hasil rapat pengurus PWI Riau. Pertemuan berlangsung di Sekretariat PWI Provinsi Riau, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Rabu (18/4) kemarin. Dalam rapat, PWI Riau menyikapi undangan Dewan Pers Nomor 195/DP/K/4/2018 tentang Rapat Terbatas dengan agenda usulan Revisi Tanggal Hari Pers Nasional (HPN). Berikut lima pernyataan sikap PWI Riau: 1. PWI RIAU BERSIKUKUH mempertahankan Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985 tanggal 23 Januari 1985 yang isinya, "9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional". 2. PWI RIAU MENDESAK Dewan Pers dan masyarakat Pers Indonesia untuk menghormati sejarah Hari Pers Nasional (HPN) serta tidak mengutak-atik tanggal peringatan HPN yang sudah diperingati 33 tahun lamanya. 3. PWI RIAU MENDESAK Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membuat MOSI TIDAK PERCAYA kepada Dewan Pers, khususnya terhadap eksistensi Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo. 4. PWI RIAU MENDESAK Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mundur dari jabatannya karena membuat gaduh pers nasional, dan nyata-nyata mengabaikan sejarah berdirinya pers Tanah Air serta berpotensi melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40/1999. 5. PWI RIAU MENDESAK Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperjuangkan Revisi Statuta Dewan Pers dan menetapkan pola rekruitmen anggota Dewan Pers dengan sistem proporsional.

PWI Riau Protes Rencana Perubahan Peringatan HPN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hpn

Berita Terkini