<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/Hotel-Sultan-Diambil-Alih-Negara-Dery-Ridwansah-1JPG-2729448480.jpg" alt="Suasana di Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana di Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Hotel Sultan tidak ditutup. Pemerintah hanya melakukan pengalihan pengelolaan dari pihak swasta kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).</p> <p>&ldquo;Bukan ditutup, melainkan dialihkan pengelolaannya,&rdquo; kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/2).</p> <p>Prasetyo menekankan, hingga saat ini Hotel Sultan masih beroperasi dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Ia juga memastikan pemerintah telah berkomunikasi dengan pihak pengelola serta seluruh karyawan hotel.</p> <p>&ldquo;Hotel Sultan masih bisa beraktivitas, dan kami sudah berkomunikasi beberapa waktu lalu dengan seluruh karyawan serta pihak pengelola,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK terhadap PT Indobuildco dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.</p> <p>Dalam perkara tersebut, PT Indobuildco sempat mengajukan gugatan agar pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora dinyatakan sah, sekaligus menuntut ganti rugi sekitar Rp 28,2 triliun. Namun, seluruh gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.</p> <p>Sebaliknya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Mensesneg dan PPKGBK agar PT Indobuildco mengosongkan serta mengembalikan tanah eks HGB Nomor 26/Gelora dan eks HGB Nomor 27/Gelora beserta seluruh bangunan yang berdiri di atasnya kepada negara sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Gelora.</p> <p>Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun PT Indobuildco mengajukan upaya hukum lanjutan.</p> <p>Selama persidangan, pemerintah membuktikan bahwa tanah eks HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora berikut bangunan di atasnya merupakan Barang Milik Negara. Ke depan, Kementerian Sekretariat Negara bersama PPKGBK akan terus mendorong kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) berstandar internasional guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>&nbsp;</p>

Mensesneg pastikan Hotel Sultan tidak ditutup dan pengelolaan dialihkan ke PPKGBK. Pemerintah dan pihak hotel sudah berkomunikasi

Mensesneg Tegaskan Hotel Sultan Tidak Ditutup, Pengelolaan Dialihkan ke PPKGBK

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah menggugat PT Indobuildco, pengelola Hotel Sultan Jakarta, untuk membayar royalti sebesar USD 45 juta atau sekitar Rp 742,5 miliar atas penggunaan lahan negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).</p> <p>Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) selaku penggugat bersama Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK, Kharis Sucipto, mengatakan nilai tersebut mencakup bunga dan denda atas penggunaan lahan negara selama periode 2007&ndash;2023 atau sekitar 16 tahun.</p> <p>&ldquo;Semuanya sudah dihitung dengan prinsip kehati-hatian dengan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), disertai landasan hukum dan fakta-fakta yang ada,&rdquo; kata Kharis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10).</p> <p>Menurut Kharis, pemerintah telah berulang kali menagih royalti tersebut, termasuk melalui surat somasi, namun tidak direspons oleh PT Indobuildco. Karena itu, pemerintah menempuh langkah hukum perdata untuk menagih kewajiban pembayaran.</p> <p>Ia menjelaskan, PT Indobuildco sebelumnya sudah membayar royalti untuk periode penggunaan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Gelora tahun 1971&ndash;2002.&nbsp;</p> <p>Pada 2016, perusahaan itu juga membayar royalti beserta bunga dan denda untuk periode 2003&ndash;2006, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 276 PK/Pdt/2011 tertanggal 23 November 2011.</p> <p>Namun, karena PT Indobuildco masih menggunakan lahan hingga berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora masing-masing pada 3 Maret 2023 dan 3 April 2023, Mensesneg dan PPKGBK menilai masih ada kewajiban royalti yang belum dilunasi.</p> <p>&ldquo;Mensesneg dan PPKGBK telah berulang kali menagih melalui somasi, namun hingga kini PT Indobuildco belum melakukan pembayaran,&rdquo; tegas Kharis.</p> <p>Atas dasar itu, Mensesneg bersama PPKGBK mengajukan gugatan perdata dengan Nomor Perkara 287/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, dengan Mensesneg dan PPKGBK sebagai penggugat dan PT Indobuildco sebagai tergugat. Sidang gugatan tersebut kini telah memasuki agenda pemeriksaan keterangan ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Sementara, kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyebut tidak ada pembayaran royalti sepihak kepada negara. Ia menuturkan, pembayaran royalti seharusnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p>"Bagaimana mungkin kontribusi kepada negara atau tarif, ini istilahnya di undang-undang kontribusi, tidak ada royalti, kepada negara itu sepihak," ucap Hamdan Zoelva.</p> <p class="class-paragraph">Hamdan menegaskan, pembayaran royalti tanpa kesepakatan kedua belah pihak tidak bisa diterapkan.</p> <p>"Jadi tidak ada penentuan kontribusi kepada negara di atas HPL tanpa ada perjanjian atau disepakati. Kalau secara sepihak oleh pembangun HPL tanpa disepakati oleh yang memanfaatkan HPL, itu tidak mungkin ada, tidak pernah terjadi," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Gugatan pemerintah kepada PT Indobuildco, pengelola Hotel Sultan, untuk membayar royalti atas penggunaan lahan negara di GBK.

Pemerintah Minta Hotel Sultan Bayar Royalti Rp 742,5 Miliar atas Penggunaan Lahan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/FotoJet-30-1811875071.jpg" alt="Pemilik Hotel Sultan Pontjo Sutowo./" width="100%">
<figcaption>Pemilik Hotel Sultan Pontjo Sutowo./</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Karena adanya sengketa dengan negara terkait kepemilikan Hotel Sultan, nama Pontjo Sutowo tuai sorotan.</p> <p>Pontjo Sutowo merupakan putra dari mantan bos Pertamina pada jaman Soeharto, yaitu Ibnu Sutowo.</p> <p>Berawal pada tahun 1983, Pontjo Sutowo terlibat dalam hal kepemilikan Hotel Sultan yang pada saat itu masih bernama Hotel Hilton.</p> <p>Di bawa PT Indobuildco, Pontjo Sutowo mengambil alih pelaksanaan manajemen Hotel Sultan hingga sampai saat ini.</p> <p>Pontjo Sutowo juga mendirikan perusahaan lain disamping perhotelan, ada PT Adiguna Shipyard yakni perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal.</p> <p>PT Adiguna Shipyard didirikan oleh Pontjo Sutowo pada tahun 1970 dengan bermodalkan dana dari Ibnu Sutowo.</p> <p>Selain aktif dalam berbisnis, Pontjo Sutowo juga dikenal sebagai orang yang aktif dalam berorganisasi.</p> <p>Pengalaman organisasi tersebut antara lain Ketua Umum Hipmi, Ketua FKPPI, anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), World Tourism Organization (WTO), ASEAN Tourism Association, dan lainnya.</p> <p>Saat ini Hotel milik Pontjo Sutowo yakni Hotel Sultan tengah dilanda sebuah permasalahan.</p> <p>Pasalnya, Kemensetneg sebagai pemilik lahan tempat berdirinya Hotel Sultan meminta Pontjo Sutowo untuk melakukan pengosongan.</p> <p class="class-paragraph">Bahkan batas pengosongan Hotel Sultan juga telah ditetapkan pada Jumat, 29 September 2023 pukul 24.00 WIB.</p> <p>Tapi PT Indobuildco menolak proses pengosongan karena telah melakukan perpanjangan HGB dengan jangka waktu 30 tahun kedepan.***</p>

Hotel Sultan tengah menjadi sorotan usai diduga bersengketa dengan negara, berikut ini sosok Pontojo Sutowo yang merupakan pemilik hotel.

Mengenal Sosok Pontjo Sutowo, Sang Pemilik Hotel Sultan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/hotel-sultan-1580830462.jpg" alt="Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva (kiri) dan Amir Syamsudin (kanan)." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva (kiri) dan Amir Syamsudin (kanan).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Tim kuasa hukum PT Indobuildco, pengelola Hotel Sultan, buka suara terkait alasannya tidak menemui pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebelum memasang spanduk pengosongan lahan Blok 15 di Kawasan GBK, Jakarta.</p> <p>Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, mengatakan dirinya tidak ada di Hotel Sultan, pada saat pihak PPKGBK datang lantaran sedang ada meeting di luar.</p> <p>&ldquo;Saya enggak ada di sini (Hotel Sultan), saya ada acara. Ada meeting saya di luar,&rdquo; kata Hamdan Zoeval kepada wartawan di Ruang ASEAN 8, Hotel Sultan Jakarta, Rabu (4/10).</p> <p>Alasan lain juga disebutkan oleh Kuasa Hukum PT Indobuildco lainnya, yakni Amir Syamsudin. Menurut Amir, pihak manajemen Hotel Sultan sengaja tidak menemui PPKGBK sebagai sikap agar tidak merusak masa depan hukum di Indonesia.</p> <p>&ldquo;Jangan kita bantu melahirkan satu preseden yang betul-betul akan menjadi merusak daripada masa depan hukum kita sendiri. Ini adalah ujian, ujian kita bersama,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Diberitakan sebelumnya, Direktur Keuangan PPKGBK Hendry Arisandi mengatakan sempat hendak sowan dengan manajemen Hotel Sultan, tetapi tak ada yang menemui.</p> <p>"Sebagaimana teman-teman lihat, kami mengharapkan adanya perwakilan dari Sultan atau PT Indobuildco, ternyata belum ada yang mau menerima," katanya kepada wartawan, Rabu (4/10).</p> <p>Namun, karena tak ada pihak yang menerima pihak PPKGBK, ia mengatakan bahwa pemasangan plang spanduk dilakukan tanpa komunikasi dengan pihak manajemen Hotel Sultan maupun PT Indobuildco.</p> <p>Sehingga pemasangan dilakukan oleh satpam Gelora Bung Karno (GBK). Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara. Tak hanya di pintu masuk, PPKGBk juga memasang spanduk pengosongan Hotel Sultan di 13 titik lain di Kompleks GBK Jakarta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Direktur Keuangan PPKGBK Hendry Arisandi mengatakan sempat hendak sowan dengan manajemen Hotel Sultan, tetapi tak ada yang menemui.

Alasan PT Indobuildco Tak Temui Pengelola GBK Sebelum Pasang Spanduk Pengosongan Hotel Sultan

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/PENGUMUMAN-956203122.jpg" alt="Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen." width="100%">
<figcaption>Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sengketa lahan Blok 15 di area Gelora Bung Karno (GBK), termasuk Hotel Sultan sudah terjadi sejak lama. Kasus ini merupakan sengketa antara negara dengan PT Buildco yang dimiliki Pontjo Sutowo. Sejak tahun 1971, Sutowo sudah mengajukan permohonan pembangunan Hotel Sultan kepada Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin.</p> <div dir="auto">Kemudian, Sutowo akhirnya mendapatkan persetujuan untuk mendirikan hotel di tanah milik negara tersebut pada tahun 1971 dengan diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlaku hingga 30 tahun. Sehingga, HGB itu berakhir pada tahun 2002 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, di sinilah konflik dimulai. Kuasa Hukum PPKGBK Saor Siagian mengatakan, secara sepihak tiba-tiba perusahaan pimpinan Sutowo itu memperpanjang HGB hingga 20 tahun. Keputusan sepihak itu kemudian sempat masuk ke ranah hukum dan menetapkan tiga terdakwa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika sepihak memperpanjang 20 tahun, ada tiga terdakwa pada saat itu yang sempat dihukum, yaitu saudara Kepala Kanwil BPN Jakarta (saat itu) saudara Robert Jeffrey Lumempouw. Yang kedua adalah Direktur Indobuildco saudara Pontjo Sutowo, dan satu lagi pengacara Ali Mazi," katanya kepada wartawan, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013043432/kaesang-akan-bertemu-puan-maharani-di-kawasan-menteng-kamis-besok">Kaesang Akan Bertemu Puan Maharani di Kawasan Menteng Kamis Besok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Saor mengungkapkan bahwa kasus ini sudah berperkara di persidangan hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak empat kali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, pukul 11.39 WIB, dengan tiang yang menancap ke tong berwarna biru-putih, spanduk itu berdiri di dalam dekat menuju lobby Hotel Sultan. Satpam hotel hingga pegawai Hotel Sultan sendiri masih bersiaga seperti biasa melayani tamu yang datang.</div> <p>&nbsp;</p>

Kuasa Hukum PPKGBK Saor Siagian mengatakan, secara sepihak tiba-tiba perusahaan pimpinan Sutowo itu memperpanjang HGB hingga 20 tahun.

Sengketa Tanah Hotel Sultan Sudah Lama, 3 Terdakwa Pernah Dihukum karena Perpanjang HGB Sepihak

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kasus-novanto-diusut-cepat-pengacara-novel-ini-tak-adil_m_166665.jpeg" alt="Saor Siagian salah satu kuasa hukum Novel Baswedan" width="100%">
<figcaption>Saor Siagian salah satu kuasa hukum Novel Baswedan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengancam pengelola PT Buildco hingga konsumen yang masih memanfaatkan Blok 15 GBK, termasuk Hotel Sultan dengan pidana umum hingga tindak pidana korupsi.&nbsp;</p> <div dir="auto">Hal itu disampaikan usai Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan itu berakhir pada Maret dan April lalu. Sehingga, status Blok 15 GBK, termasuk Hotel Sultan kepemilikannya adalah negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengapa kami declare, supaya publik tau semuanya, bahwa tidak ada boleh orang masuk-keluar tanpa seizin dari pemilik lahan (negara)," kata Kuasa Hukum PPKGBK Saor Siagian kepada wartawan, Rabu (4/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada konsekeuensi logis kalau ada barang siapapun yang menduduki secara ilegal di tanah eks HGB 26-27 kami ingatkan, banyak pasal-pasal, ada pidana umum, memasuki dengan tanpa hak, menduduki tanpa hak, dan juga ada unsur-unsur pidana khusus tipikor yang ada di sana," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Saor menegaskan agar semua pihak, apalagi publik yang masih menjadi konsumen Hotel Sultan. Pasalnya, pengelolaan hotel tersebut sudah seharusnya tak lagi berada di bawah PT Buildco yang dimiliki Pontjo Sutowo, melainkan negara dalam hal ini PPKGBK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itulah sebabnya kami katakan kepada publik, siapapun, kami telah pancangkan spanduk supaya setiap orang kemudian hati-hati da menghargai daripada perintah pengadilan, putusan pengadilan tersebut," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga meminta agar perusahaan milik Pontjo Sutowo itu segera melakukan pengosongan terhadap Hotel Sultan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami masih memberikan waktu kembali seperti penegasan kami pada surat kami yang terakhir yaitu tanggal 29 agar pemilik Indobuildco secara persuasif untuk segera mengosongkan tanah tersebut," ungkap Saor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013043205/penyebar-video-syur-dirinya-sudah-ditangkap-rebecca-klopper-berterima-kasih-ke-bareskrim-polri">Penyebar Video Syur Dirinya Sudah Ditangkap, Rebecca Klopper Berterima Kasih ke Bareskrim Polri </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, pukul 11.39 WIB, dengan tiang yang menancap ke tong berwarna biru-putih, spanduk itu berdiri di dalam dekat menuju lobby Hotel Sultan. Satpam hotel hingga pegawai Hotel Sultan sendiri masih bersiaga seperti biasa melayani tamu yang datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Mengapa kami declare, supaya publik tau semuanya, bahwa tidak ada boleh orang masuk-keluar tanpa seizin dari pemilik lahan (negara),"

PPKGBK Ancam PT Buildco dan Konsumen dengan Pidana Jika Belum Kosongkan Hotel Sultan

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/PENGUMUMAN-956203122.jpg" alt="Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen." width="100%">
<figcaption>Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah memasang spanduk pernyataan aset milik negara di sejumlah titik Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK) termasuk Hotel Sultan. Selain itu, PPKGBK juga akan memasang pos penjagaan.</p> <div dir="auto">"Dan juga kita akan memasang pos penjagaan agar tanah ini dalam kita monitor," kata Direktur Umum PPK GBK Hadi Sulistia kepada wartawan, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti juga ada pos pam terkait dengan deklarasi kepemilikan atau penguasaan hak lahan negara dalam hal ini dari Kemensetneg cq PPKGBK," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu mesti dilakukan, kata Hadi, lantaran aset pengelolaan Blok 15 GBK, termasuk Hotel Sultan adalah milik negara dan sudah melewati batas waktu Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki PT Buildco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, hari ini setelah kita melakukan beberapa kali somasi hari ini kita lakukan deklarasi untuk disaksikan semua publik bahwa tanah Blok 15 ini adalah tanah milik negara," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013043167/partai-nasdem-tak-persoalkan-jika-demokrat-dapat-jatah-menteri-dari-jokowi">Partai NasDem Tak Persoalkan Jika Demokrat dapat Jatah Menteri dari Jokowi </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, pukul 11.39 WIB, dengan tiang yang menancap ke tong berwarna biru-putih, spanduk itu berdiri di dalam dekat menuju lobby Hotel Sultan. Satpam hotel hingga pegawai Hotel Sultan sendiri masih bersiaga seperti biasa melayani tamu yang datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

"Nanti juga ada pos pam terkait dengan deklarasi kepemilikan atau penguasaan hak lahan negara dalam hal ini dari Kemensetneg cq PPKGBK,"

PPKGBK Akan Pasang Pos Penjaga di Hotel Sultan 

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/PENGUMUMAN-956203122.jpg" alt="Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen." width="100%">
<figcaption>Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk pernyataan kepemilikan aset negara di Hotel Sultan, area Gelora Bung Karno (GBK). Dalam kesempatan itu, Direktur Keuangan PPKGBK Hendry Arisandi mengatakan sempat hendak sowan dengan manajemen Hotel Sultan, tetapi tak ada yang menemui.</p> <div dir="auto">"Sebagaimana teman-teman lihat, kami mengharapkan adanya perwakilan dari Sultan atau PT Indobuildco, ternyata belum ada yang mau menerima," katanya kepada wartawan, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, karena tak ada pihak yang menerima pihak PPKGBK, ia mengatakan bahwa pemasangan plang spanduk dilakukan tanpa komunikasi dengan pihak manajemen Hotel Sultan maupun PT Indobulidco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013043117/benarkah-nabilah-ayu-kini-sedang-didekati-oleh-ustaz">Benarkah Nabilah Ayu Kini Sedang Didekati oleh Ustaz?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama PPK-GBK Rakhmadi A Kusumo menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan setelah pihaknya beberapa kali melakukan peneguran kepada PT Indobuildco.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPKGBK telah beberapa kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan ini karena hak guna bangunan yang dimilikinya telah berakhir," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kami datang ke sini untuk mengingatkan bahwa tenggat waktu yang diberikan telah berakhir pada 29 September 2023. Jadi, kami minta pihak Indobuildco maupun manajemen Hotel Sultan bisa bekerja sama dan segera mengosongkan lahan di Blok 15 ini," sambung Rakhmadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pihaknya juga memasang patok dan plang di sekitar Hotel Sultan untuk menyatakan kepemilikan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga memasang sejumlah spanduk pemberitahuan bahwa lahan Blok 15 merupakan barang milik negara untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempertahankan aset negara," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

"Sebagaimana teman-teman lihat, kami mengharapkan adanya perwakilan dari Sultan atau PT Indobuildco, ternyata belum ada yang mau menerima,"

PPKGBK Sempat Ingin Bertemu Manajemen Hotel Sultan Saat Hendak Pasang Spanduk, tapi Tak Diterima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/PENGUMUMAN-956203122.jpg" alt="Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen." width="100%">
<figcaption>Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</p> <p>Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</p> <p>Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.</p> <p>Saat ini, pukul 11.39 WIB, dengan tiang yang menancap ke tong berwarna biru-putih, spanduk itu berdiri di dalam dekat menuju lobby Hotel Sultan. Satpam hotel hingga pegawai Hotel Sultan sendiri masih bersiaga seperti biasa melayani tamu yang datang.</p> <p>Adapun satu plang lagi dengan pola yang sama berdiri di dekat gerbang keluar Hotel Sultan.</p> <p>Direktur Utama PPK-GBK Rakhmadi A Kusumo menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan setelah pihaknya beberapa kali melakukan peneguran kepada PT Indobuildco.</p> <p>"PPKGBK telah beberapa kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan ini karena hak guna bangunan yang dimilikinya telah berakhir," ucapnya.</p> <p>"Hari ini kami datang ke sini untuk mengingatkan bahwa tenggat waktu yang diberikan telah berakhir pada 29 September 2023. Jadi, kami minta pihak Indobuildco maupun manajemen Hotel Sultan bisa bekerja sama dan segera mengosongkan lahan di Blok 15 ini," sambung Rakhmadi.</p> <p>Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pihaknya juga memasang patok dan plang di sekitar Hotel Sultan untuk menyatakan kepemilikan negara.</p> <p>"Kami juga memasang sejumlah spanduk pemberitahuan bahwa lahan Blok 15 merupakan barang milik negara untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempertahankan aset negara," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Dirut PPK-GBK Rakhmadi A Kusumo menyatakan tindakan ini dilakukan setelah pihaknya beberapa kali melakukan peneguran kepada PT Indobuildco.

Tegaskan Tak Lagi Milik Keluarga Soetowo, Pengelola Gelora Bung Karno Pasang Spanduk Hotel Sultan Milik Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-jokdri-wil.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. (Wildan Ibnu Walid/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. (Wildan Ibnu Walid/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Tim Penjinak Bom (Jibom) Polda Metro Jaya telah mengamankan sebuah tas yang sempat dilempar oleh orang tidak dikenal di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (28/9) tepatnya di depan Hotel Sultan. Setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan ada benda berbahaya di dalamnya.<br /> <br /> Tas berwarna biru itu dipastikan berisi barang-barang pribadi. Tidak ada senjata tajam, maupun bahan peledak seperti yang dikhawatirkan masyarakat.<br /> <br /> "Isinya bungkus rokok, <em>power bank</em>, air mineral, telepon genggam, dua botol pengisi korek gas, dan uang rupiah," kata Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Lukman Cahyono.<br /> <br /> Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, identitas pelempar tas itu sudah dikantongi. Orang itu bernama Ilham Safikri asal Maluku.<br /> <br /> Saat ini pelaku sudah dibawa ke Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan. Belum diketahui motif Ilham melempar tas tersebut.<br /> <br /> "Masih didalami ya," kata Argo.

Bukan Bom, Ini Isi Tas Mencurigakan di Depan Hotel Sultan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hotel sultan

Berita Terkini