<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/1_20230914_125009_0000-2789683847.jpg" alt="Ilustrasi dokter mengecek kesehatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter mengecek kesehatan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa informasi terkait peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) alias hospital based yang digaji puluhan juta. Hal itu meluruskan informasi beberapa media yang menyebut besaran gaji peserta PPDS Hospital Based di angka puluhan juta.</p> <div dir="auto">"Beredar informasi tentang besaran gaji PPDS berbasis rumah sakit dengan nominal tertentu. Informasi tersebut tidak tepat," tulis akun resmi Kemenkes di laman WhatsApp resminya, dikutip Senin (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun terkait informasi detail yang menyebut bahwa gaji peserta PPDS Hospital Based adalah Rp 20-27 juta, Kemenkes menyebut itu tidak benar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014646753/andrew-andika-menolak-saat-tengku-dewi-putri-minta-password-akun-media-sosialnya">Andrew Andika Menolak Saat Tengku Dewi Putri Minta Password Akun Media Sosialnya </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Faktanya, gaji Rp. 20-27 juta berlaku untuk Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)," tururnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diberikan kepada dokter spesialis yang sudah lulus dan bekerja di daerah selama kurang lebih satu tahun," pungkas Kemenkes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) atau Hospital Based, Senin (6/5). Ia berharap dengan diluncurkannya program ini dapat mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama," ujarnya di Rumah Sakit Harapan Kita, Senin (6/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia membeberkan, selama enam bulan berkeliling ke daerah-daerah di Indonesia, sudah mendapatkan laporan positif karena alat-alat penunjang kesehatan sudah ada di rumah sakit maupun Puskesmas di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya saja, Jokowi menyebut bahwa fasilitas kesehatan di daerah lagi-lagi tetap mengeluhkan hal yang sama, yaitu ketiadaan dokter spesialis di lokasi tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selalu keluhan di daerah, utamanya di provinsi provinsi kepulauan, selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya," ucapnya.</div>

Adapun terkait informasi detail yang menyebut bahwa gaji peserta PPDS Hospital Based adalah Rp 20-27 juta, Kemenkes menyebut itu tidak benar

Kemenkes: Tidak Benar Peserta PPDS Hospital Based Dapat Gaji Rp 20-27 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/WhatsApp-Image-2024-03-24-at-205123-2422232479.jpg" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pentingnya pemanfaatan bonus demografi dalam target Indonesia Emas 2045 dalam kick off Indonesia Future Network." width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pentingnya pemanfaatan bonus demografi dalam target Indonesia Emas 2045 dalam kick off Indonesia Future Network.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) atau Hospital Based resmi diluncurkan hari ini, Senin (6/5). Program itu ditujukan untuk mengatasi kurangnya dokter spesialis di Indonesia.&nbsp;</p> <div dir="auto">Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kendala sedikitnya dokter spesialis di Indonesia adalah karena biaya pendidikan dokter yang mahal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, dalam PPDS Hospital Based ini, ia mengatakan bahwa peserta yang mengikutinya tidak akan dipungut biaya pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014623815/ancam-jemput-paksa-kpk-imbau-bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-hadiri-pemeriksaan-besok">Ancam Jemput Paksa, KPK Imbau Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Hadiri Pemeriksaan Besok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi pendidikan dokter spesialis ini sama seperti pendidikan dokter spesialis di dunia, tidak usah bayar uang kuliah, tidak usah bayar uang pangkal," ujar Budi saat meluncurkan PPDS Hospital Based, Senin (6/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, nantinya ia mengatakan bahwa para peserta yang sudah menjadi dokter spesialis ini akan menjadi tenaga kontrak dari rumah sakit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga mereka mendapatkan benefit yang normal seperti tenaga kerja lainnya," ucap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014623808/sering-dicap-cuek-4-zodiak-ini-terkenal-berhati-dingin-dan-sulit-terhubung-secara-emosional-dengan-orang-lain">Sering Dicap Cuek, 4 Zodiak Ini Terkenal Berhati Dingin dan Sulit&nbsp; Terhubung Secara Emosional dengan Orang Lain</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka akan mendapat perlindungan kesehatan, perlindungan hukum, jam kerja yang wajar, dan statusnya bukan status di bawah, bukan status pesuruh, bukan status pembantu, bukan status sebagai ksset atau sebagai untul, tapi mereka memang statusnya sama," pungkas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) atau Hospital Based, Senin (6/5). Ia berharap dengan diluncurkannya program ini dapat mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama," ujarnya di Rumah Sakit Harapan Kita, Senin (6/5).</div>

Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kendala sedikitnya dokter spesialis di Indonesia adalah karena biaya pendidikan dokter yang mahal.

Program Pendidikan Dokter Spesialis Hospital Based Resmi Diluncurkan, Peserta Tak Ditanggung Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/2024050110364603-499063808.jpg" alt="Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus mengembangkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) atau Hospital Based. Saat ini, program alternatif menciptakan dokter spesialis itu hanya terbatas di beberapa rumah sakit milik pemerintah.</p> <p>Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya mengatakan bahwa pihaknhya berencana menambah RSP-PU Hospital Based. Berdasarkan proyeksi hingga 2025, Kemenkes mengembangkan program studi layanan prioritas.</p> <p>"Pengembangan tersebut akan melibatkan rumah sakit swasta. Artinya, tempat pendidikan pada program hospital based tidak hanya dibatasi pada rumah sakit pemerintah," ujar Arianti Anaya kepada wartawan, Senin (6/5).</p> <p>Proyeksi pada masa mendatang juga, katanya, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dapat menerima untuk studi bedah toraks dan kardiovaskular, RS Anak dan Bunda Harapan Kita dapat menerima peserta studi spesialis obsgin.</p> <p>"RS Kanker Dharmais tidak hanya terbatas pada onkologi radiasi, tapi ke depan dapat menerima studi bedah onkologi dan anestesi," tuturnya.</p> <p>Kemudian, RS Pusat Otak Nasional untuk studi bedah saraf, RS Ortopedi Soeharso untuk spesialis rehab medik, RS Fatmawati untuk studi ilmu penyakit dalam dan anestesi, RSUD Margono Jawa Tengah untuk studi ilmu penyakit dalam, RSUD Moewardi Surakarta untuk studi urologi, RSPAD Gatot Subroto untuk studi ortopedi dan traumatologi.</p> <p>Sedangjan RS Marzuki Mahdi juga diproyeksi dapat menerima PPDS Hospital Based studi psikiatri, RS Islam Muhammadiyah Cempaka Putih untuk studi ortopedi dan traumatologi, RSIA Bunda Menteng untuk studi obgyn dan anak, serta Jakarta Eye Centre dapat membantu RS Mata Cicendo untuk studi mata.</p>

Kemenkes terus mengembangkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit atau Hospital Based.

2025, Kemenkes Proyeksikan RS Swasta Dapat Terima PPDS Hospital Based

<p><strong>satu sehat</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/satu-sehat_ANTARA-254183357.jpg" alt="Warga memperlihatkan aplikasi SatuSehat Mobile di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (1/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Warga memperlihatkan aplikasi SatuSehat Mobile di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (1/3/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Kesehatan RI melakukan grand launching Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) atau Hospital Based hari ini, Senin (6/5).&nbsp;</p> <div dir="auto">Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya mengatakan, Kemenkes sudah menyiapkan Sistem informasi seleksi dan rekrutmen hospital based. Di mana pra registrasi akan dibuka segera di bulan ini. Info selengkapnya akan diumumkan melalui portal SATUSEHAT SDMK melalui situs https://satusehat.kemkes.go.<wbr />id/sdmk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa rekrutmen hospital based ini bersifat terbuka, tetapi diutamakan untuk para peserta yang berasal dari Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Penempatan daerah prioritas atau lokus peserta setelah menyelesaikan pendidikan akan ditetapkan oleh Kemenkes sesuai perencanaan kebutuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014620763/tes-kepribadian-kamu-orang-yang-empati-atau-powerfull-cek-gambar-yang-pertama-kamu-lihat">Tes Kepribadian: Kamu Orang yang Empati atau Powerfull? Cek Gambar yang Pertama Kamu Lihat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lokusnya kan rata-rata tidak ada di Pulau Jawa. Sementara ini memang ditujukan untuk lokus yang tidak ada di Jawa. Prinsipnya itu kan untuk (mengatasi) maldistribusi ke depannya,&rdquo; ujar Arianti kepada wartawan, Senin (6/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, jumlah kuota penerimaan peserta PPDS Hospital Based Batch 1 sebanyak 38 orang. Terdapat 6 RS milik Kemenkes yang sudah ditunjuk sebagai RSP-PU Pilot atau percontohan untuk program studi dokter spesialis, yaitu:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita program studi jantung 6 kuota, RS Anak dan Bunda Harapan Kita: program studi anak 6 kuota, RS Ortopedi Soeharso: program studi orthopaedi dan traumatologi 10 kuota, RS Mata Cicendo: program studi mata 5 kuota, RS Pusat Otak Nasional: program studi saraf 5 kuota, RS Kanker Dharmais: program studi onkologi radiasi 6 kuota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014620803/6-alasan-anda-membutuhkan-terapi-pasca-mengalami-kekerasan-verbal-kembalikan-harga-diri-dan-identitas">6 Alasan Anda Membutuhkan Terapi Pasca Mengalami Kekerasan Verbal, Kembalikan Harga Diri dan Identitas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pertimbangan kuota di atas berdasarkan jumlah sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memungkinkan untuk mengajar para calon dokter spesialis. Idealnya, rasio SDM pengajar dalam program dokter spesialis adalah 1 banding 5 sampai 1 banding 10.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menilik rasio SDM kesehatan, Arianti menuturkan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pada Batch 1 Hospital Based menerima 6 kuota. Sebenarnya, kuota tersebut masih dimungkinkan meningkat hingga 12 orang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena kan kita pakai rasio 1 banding 5. Kalau kita mau naikkan ke 1 banding 10 itu masih dimungkinkan. Makanya, bisa dinaikkan 2 kali lipat,&rdquo; pungkasnya.</div>

Kementerian Kesehatan RI melakukan grand launching Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis RSP-PU atau Hispital Based hari ini.

Hospital Based Diluncurkan Hari Ini, Cek Syarat dan Kuota Penerimaan Pesertanya di Sini

hospital based

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hospital based

Berita Terkini

Kemenkes: Tidak Benar Peserta PPDS Hospital Based Dapat Gaji Rp 20-27 juta

Program Pendidikan Dokter Spesialis Hospital Based Resmi Diluncurkan, Peserta Tak Ditanggung Biaya

2025, Kemenkes Proyeksikan RS Swasta Dapat Terima PPDS Hospital Based

Hospital Based Diluncurkan Hari Ini, Cek Syarat dan Kuota Penerimaan Pesertanya di Sini

Download Aplikasi JawaPos.com