<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/06/ubZdvFvA4XlDLaKh9TiKoo384zyFvWuPhvE394eN-2259052964.jpg" alt="Menko Bidang perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Bidang perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah mengusulkan kepada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk membuka program magang industri selama enam bulan dengan pemberian honorarium bagi para lulusan baru.&nbsp; Usulan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Luncheon Meeting bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) beberapa waktu lalu.&nbsp; Airlangga menegaskan, program magang ini bukan sekadar kerja praktik biasa, melainkan kesempatan nyata bagi para lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan keterampilan, sekaligus membantu perusahaan menemukan talenta potensial.&nbsp; &ldquo;Seiring dengan masuknya lulusan baru ke pasar kerja, pemerintah mengusulkan agar perusahaan besar membuka kesempatan magang industri selama enam bulan dengan pemberian honorarium,&rdquo; ujar Airlangga.&nbsp; Menurutnya, kolaborasi dengan dunia usaha sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap inklusif di tengah ketidakpastian global.&nbsp; Selain gagasan program magang, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah strategis. Seperti revitalisasi industri padat karya, stimulus sektor pariwisata, hingga perluasan akses pembiayaan untuk UMKM dan petani.&nbsp; Airlangga menambahkan, akselerasi transformasi digital juga menjadi fokus utama. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.&nbsp; "Digitalisasi, termasuk AI, itu akan memperkerjakan tenaga kerja yang banyak. Untuk data labeling saja membutuhkan 10 ribu tenaga kerja,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyinggung rencana percepatan pengerjaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).&nbsp; Termasuk pembangunan Giant Sea Wall, serta komitmen Indonesia memperkuat kerja sama global melalui perjanjian perdagangan internasional.&nbsp; "Sebagai program unggulan untuk melindungi masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim. Proyek tersebut nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dan penawaran kerja sama telah dibuka dengan sejumlah negara mitra seperti Tiongkok, Korea, Jepang, hingga negara-negara Eropa," jelasnya. Lebih lanjut, komitmen Indonesia di kancah global juga terus diperkuat. Airlangga menyebut bahwa IEU-CEPA akan diteken pada 23 September 2025 mendatang.&nbsp;Selain itu, Pemerintah akan melanjutkan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat.&nbsp; "Kemudian, Indonesia juga mencatat kemenangan di WTO dalam sengketa biodiesel dan nikel, yang menunjukkan posisi tegas Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional," pungkasnya.

Pemerintah mengusulkan program magang industri untuk lulusan baru, mendukung pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital.

Pemerintah Usul Perusahaan Besar Sediakan Program Magang Berhonor Selama 6 Bulan untuk Lulusan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/PB-PON-3787064242.jpg" alt="Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional Wilaya Sumatera Utara (PB PON Sumut). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional Wilaya Sumatera Utara (PB PON Sumut). (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional Wilayah Sumatera Utara Budi Syahputra menegaskan honorarium untuk panitia pelaksana pertandingan akan segera dibayarkan. &rdquo;Pj Gubernur meminta paling tidak Senin (30/9) semua honor sudah ditransfer apabila sudah sesuai dengan aturan atau syarat,&rdquo; ujar Budi seperti dilansir dari Antara di Medan. Dia mengatakan, proses pembayaran akan diproses mulai dari memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setelah diverifikasi, dokumen akan diproses di Bank Sumut. &rdquo;Begitulah prosesnya, sampai saat ini ada laporan cabang olahraga yang masih berproses di Bank Sumut, ada beberapa yang masih diverifikasi, dan ada sedikit lagi yang belum menyerahkan dokumen,&rdquo; ujar Budi. Budi menegaskan, akan menyelesaikan seluruh pembayaran honorarium. Dia mendesak cabang olahraga segera menyelesaikan administrasi pembayaran terlebih dahulu. &rdquo;Sudah ada tujuh cabang olahraga yang selesai pembayarannya. Intinya, jika proses pemenuhan administrasi atau dokumen sudah beres, pasti akan dibayar,&rdquo; sebut Budi Syahputra. &rdquo;Kita harap minggu depan semuanya sudah masuk dan langsung dibayarkan,&rdquo; tandas Budi Syahputra. Budi menjelaskan, 19 cabang olahraga tengah menunggu proses transfer dari Bank Sumut pada Senin (30/9). &rdquo;Pak Pj Gubernur juga sudah meminta Bank Sumut agar Senin, pembayaran langsung ditransfer ke panitia pelaksana masing-masing cabang olahraga yang sudah siap ditransfer,&rdquo; ucap Budi. Budi membantah PB PON XXI Wilayah Sumut tidak memiliki anggaran dan menegaskan anggaran selalu tersedia. &rdquo;Pak Pj Gubernur menjamin PB PON tidak akan meninggalkan utang, inilah bagian dari sukses administrasi kita, demi mencapai sukses ini, kita jamin semua beres,&rdquo; tandas Budi.

Panitia Besar PON Wilaya Sumut menegaskan honorarium untuk panitia pelaksana pertandingan akan segera dibayarkan

Bantah Tak Punya Anggaran, PB PON Sumut Pastikan Honor Panitia Pelaksana Segera Dibayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/image-13-377578372.png" alt="Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pengembangan KPU RI Parsadaan Harahap saat ditemui di gedung KPU DKI, Jakarta. (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pengembangan KPU RI Parsadaan Harahap saat ditemui di gedung KPU DKI, Jakarta. (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini menetapkan kenaikan honorarium yang cukup signifikan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2024. Dilansir dari Antara pada Selasa (12/12), honorarium ketua KPPS naik dari Rp 550 ribu menjadi Rp 1,2 juta, sementara honorarium anggota naik dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1,1 juta. "Berkat dukungan pemerintah, kita bisa menaikkan sehingga honor KPPS ketuanya menjadi Rp1,2 juta dan anggota Rp1,1 juta," kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi KPU, Parsadaan Harahap. Kenaikan tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas peran penting KPPS dalam menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Parsadaan menuturkan pada Pemilu 2019, KPPS yakni ketua hanya menerima Rp550 ribu dan anggota Rp500 ribu sehingga kenaikan honor ini dinilai sebagai semangat bagi para anggota. Menurut dia, meski para KPPS hanya bekerja satu bulan yakni 25 Januari hingga 25 Februari 2024, namun tanggung jawab serta kewenangan mereka luar biasa untuk menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013472831/jelang-debat-kpu-tkn-prabowo-gibran-kumpulkan-aktivis-98">Jelang Debat KPU, TKN Prabowo-Gibran Kumpulkan Aktivis 98</a> "Semoga bisa memberikan semangat kepada yang menjadi KPPS untuk bisa bekerja lebih baik secara maksimal dan fokus," katanya. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pulsa untuk kebutuhan anggota KPPS dalam pemakaian telepon seluler sebagai alat komunikasi. "Kita lagi desain supaya pulsanya bisa dipakai pada hari H dengan kuota yang cocok untuk kepentingan tugas," katanya. Harapannya, dengan adanya uang kehormatan serta dukungan dana pulsa ini bisa membantu KPPS agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa dibebani teknis anggaran. KPU RI memastikan seluruh sumber pendanaan honorer didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU. Anggaran tersebut ditujukan untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01571323/kpu-sumsel-pastikan-rekrut-kpps-sehat-tak-memiliki-riwayat-penyakit-bawaan">KPU Sumsel Pastikan Rekrut KPPS Sehat, Tak Memiliki Riwayat Penyakit Bawaan</a> Serta Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). &ldquo;Jadi, setidaknya sudah ada gambaran honor untuk badan ad hoc, terutama untuk KPPS sudah ada kenaikan yang relatif besar dari Rp550.000 (honor ketua KPPS pada Pemilu 2019) menjadi Rp1.200.000.&rdquo; &ldquo;Sementara untuk anggota KPPS dari Rp500.000 menjadi Rp1.100.000,&rdquo; kata Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari saat konferensi pers Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu hari kedelapan, Senin, 8 Agustus 2022). Keputusan ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan. ***

Honorarium ketua KPPS naik dari Rp 550 ribu menjadi Rp 1,2 juta, sementara honorarium anggota naik dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1,1 juta.

Honorarium KPPS 2024 Melonjak Tajam hingga Rp 1,2 juta, Parsadaan: KPPS Harus Bekerja Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/Duta-Besar-Jepang-unuk-Indonesia-berkunjung-ke-Candi-Borobudur-1824509981.jpg" alt="Kunjungan Duta Besar Jepang ke Candi Borobudur." width="100%">
<figcaption>Kunjungan Duta Besar Jepang ke Candi Borobudur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kedutaan Besar Jepang di Indonesia membuka lowongan Tenaga Honorer Proyek Grassroots Ekonomi dengan gaji besar yang akan dibayar melalui mata uang Dolar Amerika (USD). Jadwal penerimaan tenaga honorer proyek grassroots Kedutaan Besar Jepang dimulai sejak (19/9) kemarin. Rencananya, Kedutaan Besar Jepang menutup pendaftaran untuk tenaga honorer proyek grassroot ekonomi pada Rabu (18/10) mendatang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012997785/kedutaan-besar-jepang-di-indonesia-membuka-lowongan-tenaga-honorer-proyek-grassroots-buruan-daftar">Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Membuka Lowongan Tenaga Honorer Proyek Grassroots, Buruan Daftar!</a> Selanjunay, di tanggal (26/10) pendaftar akan dihubungi kembali bagi yang sudah mengirimkan dokumen melalui email. Gempa hari berikutnya, tepatnya pada tanggal (30/10) akan melakukan wawancara terhadap peserta yang mendaftar dan sesuai dengan dokumen yang diminta. Pendaftar yang lulus, seleksi penerimaan Tenaga Honorer Proyek Grassroots Kedutaan Besar Jepang di Indonesia nantinya akan mulai bekerja pada bulan Desember 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/012995021/kisah-siti-alifah-faiz-guru-honorer-yang-berhasil-wujudkan-mimpi-dan-harapan-berkat-shopee-affiliate-program"> Kisah Siti Alifah Faiz, Guru Honorer yang Berhasil Wujudkan Mimpi dan Harapan Berkat Shopee Affiliate Program</a> Dokumen yang Dibutuhkan untuk Mendaftar Tenaga Honorer Proyek Grassroots Kedutaan Besar Jepang. Dilansir dari laman&nbsp; <a href="https://www.id.emb-japan.go.jp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.id.emb-japan.go.jp/&amp;source=gmail&amp;ust=1695296970272000&amp;usg=AOvVaw09HlFmySeMdUlqx2a5ag-Z">https://www.id.emb-japan.go.jp/</a>&nbsp; bagi yang berminat untuk menjadi bagian dari Tenaga Honorer Proyek Grassroots Kedutaan Besar Jepang harus memiliki Curriculum Vitae (CV). CV yang dibuat oleh pelamar diharuskan berbahasa Jepang, ataupun berbahasa Inggris karena yang akan menyeleksi dari pegawai Kedutaan Besar di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012968085/pemprov-sumut-sambut-baik-pembatalan-penghapusan-tenaga-honorer">Pemprov Sumut Sambut Baik Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer</a> Pendaftar juga diharuskan memiliki pas foto terbaru, dan berwarna serta memiliki ukuran tiga kali empat cm (3x4) cm Dokumen selanjutnya yaitu mengenai foto copy ijazah perguruan tinggi, dan kartu tanda penduduk (KTP) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) harus dicantumkan oleh pendaftar karena termasuk dalam dokumen yang diperlukan. Sertifikat bahasa Jepang, JLPT N2 dan bukti dokumen kemampuan Bahasa Inggris seperti TOEFL termasuk dokumen yang diperlukan pada saat pengumpulan berkas. Terakhir, pendaftar diharuskan membuat surat lamaran kerja yang menggunakan Bahasa Jepang maupun Bahasa Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012964936/kronologi-bima-arya-berhentikan-kepsek-hingga-batalkan-pemecatan-guru-honorer-sdn-cibereum-1-bogor">Kronologi Bima Arya Berhentikan Kepsek hingga Batalkan Pemecatan Guru Honorer SDN Cibereum 1 Bogor</a> Cara Mendaftar Tenaga Honorer Proyek Grassroots di Kedutaan Besar Jepang Pendaftar yang sudah menyiapkan dokumen persyaratan pendaftaran tenaga honorer Kedutaan Besar Jepang membuka email : <a href="mailto:asami.kato@mofa.go.jp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">asami.kato@mofa.go.jp</a>. Pada subjek email, pendaftar diharuskan menulis kata sesuai ketentuan dari Kedutaan Besar Jepang. &ldquo;Aplikasi anggota komisi akar rumput,&rdquo; tulis laman<a href="https://www.id.emb-japan.go.jp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.id.emb-japan.go.jp/&amp;source=gmail&amp;ust=1695296970272000&amp;usg=AOvVaw09HlFmySeMdUlqx2a5ag-Z"> https://www.id.emb-japan.go.jp/</a> &nbsp; menggunakan Bahasa Jepang untuk pengisian&nbsp; pada subjek email. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012964380/guru-honorer-reza-tidak-jadi-dipecat-bima-arya-malah-pecat-kepala-sekolah-sdn-cibeureum-1-bogor">Guru Honorer Reza Tidak Jadi Dipecat, Bima Arya Malah Pecat Kepala Sekolah SDN Cibeureum 1 Bogor</a> Ketentuan Honorarium Tenaga Honorer Proyek Grassroots Kedutaan Besar Jepang Dilansir dari<a href="https://www.id.emb-japan.go.jp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.id.emb-japan.go.jp/&amp;source=gmail&amp;ust=1695296970272000&amp;usg=AOvVaw09HlFmySeMdUlqx2a5ag-Z"> https://www.id.emb-japan.go.jp/</a>&nbsp; pekerja yang diterima menjadi pegawai kontrak untuk Proyek Grassroots akan mendapat gaji dengan mata uang USD yang disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah. Pendaftar yang sudah diterima, nantinya akan mendapat kontrak satu tahun dari bulan April hingga bulan Maret 2023. Setelah bulan Maret 2023, pegawai dapat diperpanjang dengan durasi maksimal tiga tahun yang disesuaikan dengan kinerja, dan pekerja yang menerima tawaran perpanjangan kontrak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012964369/buntut-pemecatan-guru-honorer-sdn-cibeureum-1-kota-bogor-bima-arya-batalkan-pemecatan-dan-janjikan-hal-ini">Buntut Pemecatan Guru Honorer SDN Cibeureum 1 Kota Bogor, Bima Arya Batalkan Pemecatan dan Janjikan Hal Ini</a> Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, pendaftar yang diterima akan mulai aktif bekerja pada bulan Desember 2023 setelah kerja pihak Kedutaan Besar Jepang dan Pendaftar yang lulus berkoordinasi.

Pendaftar yang sudah diterima, nantinya akan mendapat kontrak satu tahun dari bulan April hingga bulan Maret 2023.

Jadwal, Cara Daftar serta Honorarium Tenaga Honorer Proyek Grassroots Kedutaan Besar Jepang

Honorarium

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Honorarium

Berita Terkini

Pemerintah Usul Perusahaan Besar Sediakan Program Magang Berhonor Selama 6 Bulan untuk Lulusan Baru

Bantah Tak Punya Anggaran, PB PON Sumut Pastikan Honor Panitia Pelaksana Segera Dibayar

Honorarium KPPS 2024 Melonjak Tajam hingga Rp 1,2 juta, Parsadaan: KPPS Harus Bekerja Maksimal

Jadwal, Cara Daftar serta Honorarium Tenaga Honorer Proyek Grassroots Kedutaan Besar Jepang

Download Aplikasi JawaPos.com