<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-04-at-21.44.54.jpg" alt="Penyidik Polres Jember mendatangi rumah tersangka korupsi honor pemakaman Covid-19 untuk melakukan upaya jemput paksa, Kamis (4/8) malam. Polres Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polres Jember mendatangi rumah tersangka korupsi honor pemakaman Covid-19 untuk melakukan upaya jemput paksa, Kamis (4/8) malam. Polres Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kepolisian Resor Jember gagal melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka korupsi honor pemakaman Covid-19 berinisial MD. Petugas mendatangi rumah di salah satu kawasan perumahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (4/8) malam.  Penyidik Polres Jember memanggil MD sebagai tersangka untuk dimintai keterangan di Mapolres setempat. Namun, dua kali panggilan tersebut diabaikan tersangka dengan alasan mengajukan permohonan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jember.  ”Kami hanya melaksanakan upaya dan mekanisme penyidikan yang sudah diatur KUHAP dan dengan upaya mengedepankan silaturahmi,” kata Kasatreskrim Polres Jember AKP Dika Hardiyan Wiratama seperti dilansir dari Antara di Jember.  Anggota penyidik Polres Jember sebanyak enam orang mencoba untuk mendatangi rumah MD di kawasan perumahan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Namun, di dalam rumah tampak lengang dan sepi. Bahkan beberapa kali polisi mengetuk pintu pagar rumah MD, tidak ada jawaban.  ”Penjemputan paksa itu sebagai upaya dan mekanisme penyidikan yang sudah diatur pada pasal 112 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa yakni tersangka atau saksi,” tutur Dika Hardiyan Wiratama.  Dia menjelaskan, aparat kepolisian juga meminta bantuan satpam dan ketua RT setempat untuk menjemput tersangka MD. Namun, yang bersangkutan tidak membukakan pintu,” ujar Dika Hardiyan Wiratama.  Selanjutnya upaya yang dilakukan juga menghubungi pengacaranya agar membantu komunikasi dengan tersangka untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka.  Sementara itu, tim kuasa hukum MD, Purcarhyono Juliatmoko, mengatakan, kliennya mengajukan gugatan praperadilan di PN Jember dan dijadwalkan sidang digelar pada 15 Agustus. ”Kami mengajukan gugatan praperadilan soal ketidakabsahan penetapan tersangka klien kami, sehingga proses pemeriksaan di Polres Jember harus dijadwal ulang setelah ada putusan final hakim tunggal praperadilan di PN Jember,” terang Purcahyono.

Penyidik Polres Jember Gagal Jemput Paksa Tersangka Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-01-at-15.54.52.jpeg" alt="Penyidik Polres Jember melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Kantor BPBD Jember, Rabu (1/9). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polres Jember melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Kantor BPBD Jember, Rabu (1/9). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Satreskrim Polres Jember menyita sejumlah dokumen terkait dengan anggaran honor pemakaman jenazah Covid-19 usai melakukan penggeledahan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Jawa Timur, Rabu (1/9).  Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna menjelaskan, penggeledahan itu untuk menindaklanjuti proses penyelidikan dan penyidikan. Sebab, penyidik membutuhkan sejumlah data dan dokumen yang diperlukan untuk hal tersebut.  ”Ada beberapa ruangan yang digeledah untuk mencari dukungan data, baik hard copy maupun soft copy yang berkaitan dengan anggaran honor pemakaman Covid-19,” kata Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna seperti dilansir dari Antara di Mapolres Jember.  Dokumen yang disita berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran pemakaman Covid-19 yang sempat menjadi sorotan semua pihak. Sebab, sejumlah pejabat ikut menikmati honor pemakaman tersebut, bahkan dikabarkan adanya pemotongan honor relawan yang bertugas memakamkan jenazah Covid-19.  ”Kami masih terus mendalami seputar pengelolaan anggaran pemakaman Covid-19. Ada beberapa dokumen yang kami temukan, sehingga akan dikaji dan dilakukan analisa terhadap dokumen itu,” tutur Komang Yogi Arya.  Dia mengatakan, pihaknya butuh waktu untuk mengkaji dokumen yang disita tersebut agar hasil penyelidikannya bisa maksimal. Tahap berikutnya akan dilakukan gelar perkara sesuai dengan ketentuan.  ”Dokumen yang diperlukan antara lain dokumen berupa fisik maupun file terkait semuanya seperti penganggaran, alokasi anggaran, dan kegiatan,” terang Komang Yogi Arya.  Tim Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Jember membawa sejumlah dokumen dari ruangan Plt Kepala BPBD Jember, kesekretariatan, dan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Jember. ”Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut kalau ada perkembangan. Kami minta bersabar karena memang memerlukan waktu,” ujar Komang Yogi Arya.  Dalam penyelidikan itu, Polres Jember dibantu Tim Polda Jawa Timur yang melakukan asistensi dan pendampingan dalam perkara tersebut agar hasilnya bisa lebih maksimal.  Selain honor pemakaman yang mengalir ke sejumlah pejabat dan akhirnya dikembalikan itu, informasi yang dihimpun di lapangan, honor yang diterima relawan pemakaman Covid-19 di Kabupaten Jember juga dipotong sekian persen.  Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian di Kantor BPBD Jember tersebut berkaitan dengan honor pemakaman Covid-19 yang sempat viral. Sejumlah pejabat menerima honor, termasuk Bupati Jember Hendy Siswanto.  Penyidik Polres Jember sudah memeriksa sebanyak tujuh orang saksi terkait dugaan penyimpangan anggaran honor pemakaman jenazah Covid-19. Beberapa pejabat BPBD Jember yang diperiksa yakni Bendahara Siti Fatimah, Plt Kepala BPBD M. Djamil, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Penta Satria, serta sejumlah relawan pemakaman Covid-19.

Polisi Sita Dokumen Anggaran Pemakaman Covid-19 di BPBD Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemakaman-khusus-jenazah-Covid-19-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana area pemakaman khusus jenazah Covid-19 TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/8/2021). Pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus infeksi Covid-19 imbas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kend" width="100%">
<figcaption>Suasana area pemakaman khusus jenazah Covid-19 TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/8/2021). Pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus infeksi Covid-19 imbas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kend</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bupati Jember Hendy Siswanto akhirnya mengembalikan honor pemakaman pasien Covid-19 ke kas daerah. Meski demikian, dia mengatakan bahwa honor yang nominalnya Rp 100 ribu untuk tiap kegiatan pemakaman tersebut tidak melanggar aturan.  Dalam surat keputusan (SK) mengenai honor pemakaman itu, ada puluhan orang yang terlibat. ”Saya sampaikan bahwa tentang honor pemakaman itu benar. Bahwa kami punya tim pemakaman khusus Covid-19,” kata Hendy kepada Jawa Pos Radar Jember.  Dia juga menyebut posisinya sebagai pengarah. Sekda Jember penanggung jawab, kepala BPBD sebagai ketua, serta sejumlah orang lain. Tim pemakaman sudah lama terbentuk. Begitu kursi bupati berganti, tim pemakaman diperbarui pada akhir Maret dengan susunan tim baru. ”Kami meneruskan kembali dari tim terlebih dahulu,” ujar bupati yang menjabat sejak 26 Februari 2021 itu.  Seiring berjalannya waktu, petugas pemakaman bekerja dengan susunan tim baru. Baru sekitar empat hari lalu, Bupati Hendy menerima honor sebagai pengarah dan beberapa pejabat lain dengan posisi masing-masing. Hendy menerima Rp 70 juta terhitung sejak Juni. ”Saya tanya ke kepala BPBD (Moh. Djamil, Red), kok besar sekali,” ucap Hendy.  Selama masa pandemi tersebut, jumlah kegiatan pemakaman melonjak. Mekanisme honor yang dihitung adalah per kegiatan. Otomatis, dengan banyaknya kegiatan pemakaman, nominal honornya besar. ”Loh, kok ini besar sekali dan ini kurang tepat. Apalagi dengan posisi seperti ini,” jelasnya.  Pada malam penerimaan honor itu, Hendy enggan menerimanya. Dia ingin memberikannya kepada masyarakat yang membutuhkan atau terdampak Covid-19. ”Saya tidak mau terima (honor, Red). Hak pribadi saya adalah gaji. Gaji saja saya berikan (ke masyarakat, Red) kok. Kenapa saya menerima dari uang pemakaman Covid-19 ini,” ungkap Hendy.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bupati_jember.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Jember Hendy Siswanto (JUMAI/JAWA POS RADAR JEMBER)  Secara hukum, keberadaan honor kegiatan pemakaman sebenarnya sah alias legal. Ada keputusan menterinya serta bergantung kepala daerah masing-masing. Apalagi, SK kegiatan pemakaman adalah lanjutan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang juga disertai SK. ”Maret saya buat pembaruan SK. Karena ini darurat, harus ada SK. Memakamkan tidak boleh dilakukan sembarang orang, makanya perlu SK,” tegas Hendy.  Kasus tersebut kini diusut Polres Jember. Unit Pidana Korupsi Satreskrim Polres Jember melayangkan surat pemanggilan terhadap Siti Fatimah, bendahara di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember. Warkat itu tertanggal 24 Agustus lalu.  Dalam surat pemanggilan yang ditandatangani Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna tersebut, Siti Fatimah dimintai keterangan terkait dengan penyalahgunaan wewenang oleh kepala BPBD Jember dalam pengelolaan anggaran pemakaman pasien Covid-19. ”Saya datang sesuai panggilan. Selesai dari tugas di BPBD Jember, saya ke polres,” kata Fatimah saat ditemui awak media setelah keluar dari ruang penyidikan Unit Idik II/Tipikor Polres Jember kemarin (28/8).  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelesaikan polemik honor pemakaman korban Covid-19 yang diterima bupati dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Informasi terakhir yang diterima KPK, honor tersebut telah dikembalikan ke kas daerah (kasda) Pemkab Jember.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, sebelumnya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK telah berkoordinasi dengan Pemkab Jember terkait honor pemakaman tersebut. Hasil koordinasi itulah yang menjadi acuan pengembalian honor ke kasda. ”Pemkab Jember telah menindaklanjutinya,” tegas Ipi saat dikonfirmasi kemarin (28/8).  Ipi menjelaskan, mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1/2020, insentif terkait penanganan Covid-19 sejatinya hanya diberikan kepada tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat. Pemberian insentif itu disesuaikan dengan standar harga satuan yang ditetapkan kepala daerah.

Bupati Jember Kembalikan Honor Pemakaman Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/sekda-mirfano-jbr.jpg" alt="Sekda Jember Mirfano. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekda Jember Mirfano. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah Jember Mirfano angkat bicara terkait penerimaan honor pemakaman warga yang meninggal karena Covid-19. Sekda menerima sekitar Rp 70 juta selama sebulan terakhir. Sekda bersama Bupati Jember, Plt Kepala BPBD, dan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Jember mengembalikan honor pemakaman masing-masing sebesar Rp 70.500.000  ”Pada Juli, kami harus mengurus lebih dari 1.000 jenazah yang bukan jenazah biasa tetapi jenazah pasien Covid-19. Kami harus menjamin tidak boleh ada satu pun jenazah yang telantar,” kata Mirfano seperti dilansir dari Antara di Jember, Jumat (27/8) malam.  Bupati Jember Hendy Siswanto dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, yakni Sekretaris Daerah Mirfano, Plt Kepala BPBD M. Djamil, hingga Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Penta Satria, menerima honor sebagai tim pemakaman jenazah pasien Covid-19. Nilai honor yang diterima masing-masing pejabat tersebut sebesar Rp 70 juta lebih dari total 705 kali pemakaman dengan nominal sekali pemakaman Rp 100 ribu berdasar kode rekening 5.1.0204.01.0003 pada Juni. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan untuk empat pejabat tersebut mencapai Rp 282 juta.  Hal tersebut menuai kecaman dari sejumlah pihak karena menerima honor atas kematian pasien Covid-19 dengan nominal Rp 100 ribu untuk setiap kegiatan pemakaman warga yang meninggal akibat Covid-19.  ”Di lapangan para petugas pemakaman harus bekerja dari pagi sampai pagi lagi karena pada Juli 2021 tercatat kematian karena Covid-19 rata-rata lebih dari 50 orang per hari saat puncaknya serangan pandemi,” tutur Mirfano.  Menurut dia, para petugas pemakaman harus berhadapan dengan keluarga yang marah dan menerima kekerasan fisik. Sehingga, pihaknya di level manajemen harus mengurus ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi belum ada anggaran yang tersedia.  ”Kematian warga yang meninggal akibat Covid-19 di atas 40 orang setiap hari yang sangat mendadak dan tidak dapat diprediksi, sehingga kami setiap hari harus monitoring pemakaman sampai pemakaman terakhir,” ujar Mirfano.  Setiap hari, lanjut dia, harus menjaga kecukupan tenaga pemakaman yang berhenti karena takut risiko tertular Covid-19 dan mencari tukang kayu yang dapat memproduksi peti jenazah yang pembayarannya belakangan. ”Setiap malam, kami harus berkonsultasi dengan Bapak Bupati Hendy Siswanto untuk menyelesaikan masalah sarana prasarana pemakaman yang kebutuhannya sangat tinggi, sementara belum tersedia anggaran dalam APBD,” terang Mirfano.  Dia menjelaskan, pada puncak krisis pandemi pada Juli itu, pihaknya bekerja penuh risiko mulai petugas pemakaman. Bupati harus menjamin tidak boleh ada satu pun jenazah yang tidak dapat dimakamkan.

Sekda Jember Kembalikan Honor Pemakaman Covid-19 Rp 70 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/jkt1_pemakaman-covid-masih-manual_Imam-HuseinJawa-Pos_Jawa-Pos-1-1751.jpg" alt="Petugas TPU memamkamkan pasien Covid-19 di TPU Cipenjo, Kabupaten Bogor, Rabu (14/07/2021). Para petugas masih menggunakan alat bantu pemakaman secara manual, sedangan jumlah korban meninggal karena Covid-19 terus bertambah--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Petugas TPU memamkamkan pasien Covid-19 di TPU Cipenjo, Kabupaten Bogor, Rabu (14/07/2021). Para petugas masih menggunakan alat bantu pemakaman secara manual, sedangan jumlah korban meninggal karena Covid-19 terus bertambah--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, terkait informasi bupati dan pejabat setempat menerima honor pemakaman jenazah Covid-19.  ”KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi telah berkoordinasi dengan Pemkab Jember terkait informasi tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding seperti dilansir dari Antara, Jumat (27/8).  Ipi menjelaskan, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, insentif dapat diberikan kepada tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lain yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan kepala daerah.  Dia mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Pemkab Jember, honor pemakaman tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Jember.  ”Pemkab Jember telah menindaklanjutinya dan kami menerima informasi bahwa hari ini (27/8) dana sejumlah tersebut telah dikembalikan ke Kasda (Kas Daerah) Kabupaten Jember dari empat orang. Yakni bupati, sekda, kepala BPBD, dan kabid terkait,” ucap Ipi.  Sebelumnya, Bupati Jember Hendy Siswanto dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember, yakni Sekretaris Daerah Mirfano, Plt Kepala BPBD M. Djamil, hingga Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Penta Satria menerima honor sebagai tim pemakaman jenazah pasien Covid-19.  Nilai honor yang diterima masing-masing pejabat tersebut sebesar Rp 70 juta lebih dari total 705 kali pemakaman berdasar kode rekening 5.1.0204.01.0003 pada Juni. Sehingga, total anggaran yang dikeluarkan untuk empat pejabat tersebut mencapai Rp 282 juta.  Sementara itu sebelumnya, Bupati Jember Hendy Siswanto membenarkan terkait penerimaan honor tersebut sesuai dengan aturan. ”Memang benar saya menerima honor sebagai pengarah tim pemakaman, karena di regulasi, ada pengarah, tim, ketua, dan anggota terkait monitoring dan evaluasi,” kata Hendy.

KPK Koordinasi dengan Pemkab Jember Terkait Polemik Honor Pemakaman

honor pemakaman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#honor pemakaman

Berita Terkini

Penyidik Polres Jember Gagal Jemput Paksa Tersangka Korupsi

Polisi Sita Dokumen Anggaran Pemakaman Covid-19 di BPBD Jember

Bupati Jember Kembalikan Honor Pemakaman Covid-19

Sekda Jember Kembalikan Honor Pemakaman Covid-19 Rp 70 Juta

KPK Koordinasi dengan Pemkab Jember Terkait Polemik Honor Pemakaman

Download Aplikasi JawaPos.com