<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disdik-kotim-hanya-anggarkan-6-bulan-gaji-guru-kontrak-di-2019_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) baru mengalokasikan enam bulan anggaran untuk gaji guru honorer. Mereka berdalih kekuarangan anggaran. Sebelumnya, Disdik Kotim terlibat kasus dugaan pungli kenaikan jabatan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) baru mengalokasikan enam bulan anggaran untuk gaji guru honorer. Mereka berdalih kekuarangan anggaran. Sebelumnya, Disdik Kotim terlibat kasus dugaan pungli kenaikan jabatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah seorang guru ekstrakurikuler (ekskul) SD dan SMP negeri Surabaya mengaku, guru honorer Surabaya hanya diberikan 11 kali dalam setahun.  Bahkan, lanjut dia, ada juga guru ekskul Surabaya yang hanya menerima 9 atau 10 kali honor dalam setahun.  ”Padahal, kita tahu jika setahun itu ada 12 bulan. Kami ini hanya pengajar ekskul. Terus kami harus tanya ke siapa. Ke mana uang honor kami?” ucap dia yang enggan disebut namanya.  Dia menyatakan, praktik pemberian honor yang tak lengkap 12 kali dalam setahun itu, berjalan sejak 2017. Dia berharap ada kejelasan dan butuh campur tangan dari wali Kota Surabaya.  ”Jangan pandang kami ini hanya mengajar ekskul. Kami mengajar tari, melukis ada juga. Itu termasuk tambahan pelajaran yang bisa membantu menambah kreativitas siswa,” papar dia.  Sebelumnya, sebagian guru ekstrakurikuler (ekskul) sekolah di jenjang SD dan SMP negeri di Surabaya menjerit. Para guru tersebut mengaku honor mengajarnya tidak kunjung cair hingga kemarin.  Salah seorang guru ekskul yang ditemui JawaPos.com mengatakan, seharusnya honor guru ekskul SD dan SMP negeri Surabaya cair sebulan sekali. Namun sejak Januari, honor itu mandek.  ”Kami masih mendata terus siapa saja yang belum dapat honor. Ada yang sudah dapat, tapi ada juga yang belum,” ujar salah seorang guru honorer Surabaya yang enggan disebutkan namanya itu.

Setahun, Guru Ekskul Surabaya Terima Honor Tak Lengkap 12 Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Peringatan-Hari-Guru-Nasional-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Siswa-siswi bersama guru memberikan hormat saat kenaikan bendera merah putih dalam rangka Upacara Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 di SDN Kapuk 02 Pagi, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (25/11/2022). Dalam upacara peringatan Hari Guru Nasi" width="100%">
<figcaption>Siswa-siswi bersama guru memberikan hormat saat kenaikan bendera merah putih dalam rangka Upacara Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 di SDN Kapuk 02 Pagi, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (25/11/2022). Dalam upacara peringatan Hari Guru Nasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebagian guru ekstrakurikuler (ekskul) sekolah di jenjang SD dan SMP negeri di Surabaya menjerit. Para guru tersebut mengaku honor mengajarnya tidak kunjung cair.  Salah seorang guru ekskul yang ditemui JawaPos.com mengatakan, seharusnya honor guru ekskul SD dan SMP negeri Surabaya cair sebulan sekali. Namun sejak Januari, honor itu mandek.  ”Kami masih mendata terus siapa saja yang belum dapat honor. Ada yang sudah dapat, tapi ada juga yang belum,” ujar salah seorang guru honorer Surabaya yang enggan disebutkan namanya itu.  Dari data sementara yang tertulis yaitu SDN Kalijudan I, SDN Kapasari I, SDN Mojo 3, SDN Kalijuda  1, SDN Kendangsari 2, SDN Gading VII, SDN Kenjeran 248, SDN Pacar Keling 1, SDN Pakal 1, SDN Dukuh Kupang 1, SMPN 53, SDN Sukomanunggal 3, SDN Banyu Urip ll, SDN RomoKali Sari 1, SDN Putat Jaya 2, SDN Putat Jaya 4, dan SMPN 48.  Dalam sebulan, honor yang diterima maksimal Rp 600 ribu. Sumber yang ditemui JawaPos.com itu menyebutkan, tidak jarang jika ada guru ekskul Surabaya yang sebulan tak utuh menerima Rp 600 ribu.

Honor Tak Kunjung Cair, Sebagian Guru Ekskul Surabaya Menjerit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1DF90753-22BA-48AE-A352-5B401F5B220E-1.jpg" alt="Ketua DPRD Surabaya Adi Sutrwijono menghadiri acara TPQ di Kota Surabaya beberapa waktu lalu. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Surabaya Adi Sutrwijono menghadiri acara TPQ di Kota Surabaya beberapa waktu lalu. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mendukung usul kenaikan honor guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ/TPA), Sekolah Minggu, dan PAUD, yang selama ini sebesar Rp 500 per bulan menjadi Rp 600 per bulan. Saat ini, usul itu masih pembahasan dalam RAPBD 2023.  ”Usul tersebut merupakan apresiasi DPRD bersama Pemkot Surabaya atas jerih mereka, mendedikasikan diri mendidik anak-anak di Kota Pahlawan,” kata Adi Sutarwijono seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (1/11).  Dia mengimbau pemkot agar mengkaji besaran kenaikan honor guru TPQ, Sekolah Minggu, dan insentif bunda PAUD, berdasar kemampuan keuangan daerah. ”Karena guru TPQ dan Sekolah Minggu sudah cukup lama tidak naik honornya,” ujar Adi.  Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya sebelumnya mengusulkan honorarium guru TPA/TPQ, guru Sekolah Minggu, bunda PAUD PPT (Pos PAUD Terpadu), dan guru TK, dinaikkan pada 2023.  ”Mereka punya peran penting membangun karakter anak-anak di Surabaya,” ujar Ketua Komisi D Khusnul Khotimah.  Dalam Rancangan APBD 2023, lanjut Khusnul, honor guru TPA/TPQ, guru Sekolah Minggu, bunda PAUD, yang jumlahnya sekitar 12 ribu orang, akan dinaikkan sebesar Rp 100 ribu. Saat ini, sebesar Rp 500 ribu, sehingga menjadi Rp 600 ribu tanpa dipotong PPN.  ”Sedangkan untuk guru TK, yang sebelumnya Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu,” kata Khusnul.

Ketua DPRD Surabaya Dukung Usul Kenaikan Honor Guru TPQ pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG-20191125-WA0046-1_1_1-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil seusai menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (25/11/2019). ANTARA/Dok. Humas Pemprov Jabar/am" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil seusai menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (25/11/2019). ANTARA/Dok. Humas Pemprov Jabar/am</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera mencairkan honorarium untuk pembayaran Januari-Februari 2020 bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) non-PNS di tingkat SMA, SMK dan SLB negeri. Dana yang disiapkan sebesar Rp 82,4 miliar lebih.  ”Jumlah tersebut diberikan kepada GTK Non PNS di SMA, SMK, dan SLB negeri. Ini adalah untuk pembayaran Januari dan Februari tahun anggaran 2020,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dewi Sartika seperti dilansir dari Antara pada Senin (9/3).  Dewi mengatakan, anggaran honor untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang diberikan merupakan bagian dari pembiayaan tahun ini. Untuk honorarium non-PNS di SMA, SMK, dan SLB negeri berjumlah Rp 530 miliar. Jumlah tersebut akan disalurkan kepada 22.567 orang yang terdiri atas 14.177 guru dan 8.390 tenaga kependidikan.  ”Khusus untuk guru mungkin saja besarannya tidak sama karena terkait jumlah jam mengajar,” kata Dewi.  Menurut Dewi, pemberian honorarium tersebut merupakan bukti komitmen Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Para menerima adalah tenaga non PNS pascaalih kelola kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.  Dewi mengatakan, dalam prosesnya data para penerima telah diverifikasi cabang dinas pendidikan 13 wilayah pelayanan. Setelah itu, data masuk ke bidang guru dan tenaga kependidikan untuk diproses diverifikasi dan divalidasi. Setelah seluruhnya dinyatakan tidak ditemukan persoalan, baru pencairan ditetapkan. ”Untuk prosesnya tentu ada kendala. Tapi tidak signifikan. Contoh keterlambatan pengiriman data dari cabang dinas. Pada akhirnya kami bisa selesaikan,” kata Dewi.  Untuk pencairan berikutnya, lanjut Dewi, diharapkan dapat berjalan sesuai waktu atau setiap bulan sehingga dapat membantu para guru dan tenaga kependidikan non PNS dalam menunaikan tugas di sekolah. Pihaknya juga terus memberikan kepeduliannya dalam meningkatkan mutu pendidikan guru dan tenaga kependidikan yakni dengan dilakukan dalam sejumlah program yang mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tdfFByRXfo8  https://www.youtube.com/watch?v=9gLSh5gtSW0  https://www.youtube.com/watch?v=kVaD4f0IODA

Disdik Jabar Bayarkan Rp 82,4 Miliar Honorarium Guru Non-PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-siswa-sd-di-gunungkidul-saweran-untuk-tambahan-upah-gurunya_m_.jpg" alt="SAWERAN: Para siswa dari Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta rela" width="100%">
<figcaption>SAWERAN: Para siswa dari Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta rela</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemandangan tak biasa terjadi di Sekolah Dasar (SD) Mentel 1, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/09/2018/diduga-kesepian-kasus-gantung-diri-di-gunungkidul-marak" target="_blank">Kabupaten Gunungkidul</a>, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jumat (14/9). Pasalnya ratusan murid-murid sekolahan tersebut rela saweran, menyisihkan uang jajannya sehari-hari untuk diberikan kepada para gurunya yang tidak mendapatkan gaji tak seberapa dari pihak sekolahan. Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SD Mentel 1, Kamijan mengatakan kegiatan saweran tersebut sudah dilakukan sejak Maret lalu. Hal tersebut, imbuhnya juga sudah melalui kesepakatan dengan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/06/09/2018/kekurangan-guru-jateng-dikabarkan-mendapat-jatah-1300-cpns" target="_blank">Komite Sekolah</a>.  Dengan saweran tersebut, imbuhnya sedikit banyak dirasa membantu para guru honorer yang mengabdi di sekolahan. Dalam sekali saweran, setiap bulannya terkumpul uang sekitar Rp 2 juta. Nantinya uang tersebut dibagi kepada 8 Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).  "Tidak ditentukan nominalnya. Kalau ada siswa yang tidak memberikan diperbolehkan. Tergantung kemampuan dan keikhlasannya," katanya, Jumat (14/9).  Dengan kondisi tersebut, pihaknya berharap Pemerintah mampu memberikan solusi terhadap nasib GTT dan PTT di lingkungannya, terutama dari aspek kesejahteraan. Sebab, upah atau honor tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para guru yang selama ini dirasa masih jauh dari kata cukup. Sementara itu, salah seorang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/09/2018/ajukan-1700-kursi-berikut-bocoran-cpns-2018-di-jogja" target="_blank">Guru Tidak Tetap</a> (GTT) dari SD Mentel 1, Bayu Dwi Nur Cahyani menambahkan, dirinya sudah mengabdi sejak 2005 silam. Mirisnya, meski berprofesi sebagai tenaga pendidik, dirinya hanya mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp 100 ribu. Ditambah bantuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), total honor yang diterimanya hanya Rp 200 ribu. &ldquo;Ndak apa-apa, yang penting anak-anak memperoleh pendidikan yang baik," kata dia. Uang jajan yang disisihkan oleh para siswanya ini dilakukan setiap hari Jumat. Beberapa murid membawa kardus berkeliling mengumpulkan uang. Ada yang memasukkan pecatan Rp 2 ribu, 5 ribu, hingga 10 ribu. "Nanti untuk bapak dan ibu guru, kasihan tidak mendapatkan gaji layak," kata seorang siswi, Carisa Moniati kepada wartawan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul Bahron Rasyid menambahkan, tak mempermasalahkan adanya kegiatan itu. Selama ini GTT dan PTT memang belum cukup layak mendapat upah. "Kami juga berusaha agar kesejahteraan mereka meningkat," pungkasnya.

Miris, Siswa SD di Gunungkidul 'Saweran' untuk Tambahan Upah Gurunya

honor guru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#honor guru

Berita Terkini

Setahun, Guru Ekskul Surabaya Terima Honor Tak Lengkap 12 Kali

Honor Tak Kunjung Cair, Sebagian Guru Ekskul Surabaya Menjerit

Ketua DPRD Surabaya Dukung Usul Kenaikan Honor Guru TPQ pada 2023

Disdik Jabar Bayarkan Rp 82,4 Miliar Honorarium Guru Non-PNS

Miris, Siswa SD di Gunungkidul 'Saweran' untuk Tambahan Upah Gurunya

Download Aplikasi JawaPos.com