<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Penyegelan-Holywings-Dery-Ridwansah-14-1.jpg" alt="Suasana gedung Holywings di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yang belum memiliki sertifikat" width="100%">
<figcaption>Suasana gedung Holywings di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yang belum memiliki sertifikat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holywings menjadi sorotan banyak orang di tahun 2022. Tepatnya di bulan Juni, perusahaan hiburan malam itu membuat promosi yang kontroversial dengan menyebut-nyebut nama Maria dan Muhammad yang jadi simbol dua agama mayoritas di Indonesia.  Hal itu akhirnya membuat rentetan panjang, termasuk penutupan klab-klab malam itu di DKI Jakarta, meski dengan alasan yang lain dari hal itu.  Berikut adalah fakta-fakta menarik dari penyegelan Holywings di Jakarta hingga dugaan muncul dengan nama lain  1. 12 Club Holywings dicabut izinnya oleh Pemprov DKI  Pencabutan izin 12 club Holywings dilakukan Pemprov DKI setelah temuan pelanggaran dari dua Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) DKI Jakarta pada (27/6).  Sehingga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang berjumlah 12 lokasi di Jakarta.  Temuan itu menghasilkan bahwa penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi.  2. 12 Outlet Holywings Ditutup  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) resmi menyegel 12 gerai atau outlet tempat hiburan malam (THM) Holywings yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta. Penyegelan ini dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.  “Saya ulangi kembali bahwa hari ini kami Pemprov DKI ada Satpol PP, Dinas Parekraf, Dinas PPKUKM, dan juga dari beberapa pejabat di wilayah ada pak camat dan sebagainya di sini, melakukan suatu tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tempat usaha Holywings,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Selasa (28/6).  Hal itu didasarkan pada Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor e-0535/PW.01.02 tanggal 27 Juni 2022 perihal Rekomendasi Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Rekomendasi Penutupan Tempat Usaha Holywings Group yang berada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.  3. Dugaan Kemunculan Kembali dengan Nama W Super Club  Dugaan ini muncul setelah salah satu lokasi bekas Holywings kembali beroperasi, yaitu di Holywings Club Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Saat itu, pihak Satpol PP dan DPMPTSP langsung mengecek track record dari club malam tersebut.  W Super Club itu diketahui sama-sama merupakan club malam seperti Holywings yang seluruh outletnya sudah ditutup oleh Pemprov DKI karena masalah admistrasi.  4. Bukan di Bawah Manajemen Holywings  Setelah diselidiki, Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan DPMPTSP mengungkapkan bahwa W Super Club bukan merupakan manajemen yang sama dengan Holywings Group yang izinnya sudah dicabut oleh Pemprov DKI.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta Benny Aguscandra menegaskan, lokasi bangunan eks Holywings yang sebelumnya disegel dapat digunakan untuk kegiatan usaha lainnya jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku yang mana dioperasikan oleh manajemen berbeda dan sepanjang tidak berafiliasi dengan Holywings Group.  “Beroperasinya kegiatan usaha di lokasi bangunan eks Holywings V Club Gatot Subroto telah memiliki izin melalui Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,” jelasnya, Rabu (2/11).

Kaleidoskop 2022: Polemik Penistaan Agama Hingga Holywings Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Penyegelan-Holywings-Dery-Ridwansah-4-8.jpg" alt="Satpol PP memasang stiker penyegelan outlet Holywings di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yan" width="100%">
<figcaption>Satpol PP memasang stiker penyegelan outlet Holywings di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imbas kasus mencatut nama Muhammad dan Maria dalam promosi miras, sebanyak 3.000 pegawai Holywings DKI Jakarta terancam PHK. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ikut merespons soal karyawan Holywings.  Ribuan pegawai Holywings DKI Jakarta terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut kasus promosi miras bagi pemilik nama Muhammad dan Maria.  Nasib pegawai Holywings usai pencabutan izin 12 outlet di DKI Jakarta menjadi perhatian kalangan tertentu. Wagub Ariza berjanji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencarikan solusi.  “Nanti akan kita carikan solusi terbaiknya,” kata Ariza seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group) di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/6).  Ariza menambahkan, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki berbagai program untuk mengatasi pengganguran di Jakarta.  “Untuk pengentasan kemiskinan, kita sudah punya beberapa program yang selama ini telah menjadi perhatian. Terkait karyawan Holywings itu kita carikan solusinya,” pungkasnya.

Ribuan Pegawai Holywings Terancam PHK, Begini Respons Wagub Ariza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Penyegelan-Holywings-Dery-Ridwansah-5-3.jpg" alt="Satpol PP memasang stiker penyegelan outlet Holywings di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yan" width="100%">
<figcaption>Satpol PP memasang stiker penyegelan outlet Holywings di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satpol PP DKI secara serentak menutup usaha seluruh gerai Holywings di Ibu Kota, pada Selasa (28/6). 12 gerai Holywings yang ada di Jakarta untuk sementara tidak boleh beroperasi kembali.  Diketahui, Holywings mencapai 12 titik dengan rincian sebanyak lima gerai di Jakarta Selatan, Jakarta Utara (4), Jakarta Barat (2) dan Jakarta Pusat (1). "Hari ini seluruh tempat kegiatan usaha itu kami lakukan penutupan dan tidak boleh beroperasi," kata Kepala Satpol PP DKI Arifin seperti dikutip Antara (28/6).  Penutupan usaha Holywings itu terjadi di tengah kontroversi promosi bisnis yang menyinggung agama tertentu. Sebelumnya, beredar di media sosial promosi dari tempat usaha itu apabila ada pengunjung bernama "Muhammad" dan "Maria" mendapatkan minuman beralkohol setiap Kamis dengan menyertakan kartu identitas.  Hasilnya, promosi tersebut kemudian menjadi viral di media sosial dan mengundang kontroversi. Holywings melalui akun instagram @holywingsindonesia kemudian meminta maaf terkait unggahan promosi tersebut.  Namun, penutupan usaha seluruh gerai di Jakarta itu tidak terkait dengan promosi yang mengundang kegaduhan di masyarakat tersebut. Arifin menjelaskan penutupan tempat usaha tersebut mengacu surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta yang mencabut Nomor Induk Berusaha (NIB) seluruh gerai Holywings.  Pencabutan NIB itu berdasarkan rekomendasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta pada 24 Juni 2022 setelah ada pengawasan tim terpadu gabungan terhadap gerai usaha tersebut. Petugas gabungan itu terdiri dari Dinas Parekraf, Dinas PTMPTSP, Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI dan Satpol PP DKI.  Dari hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan pemantauan lapangan, petugas menemukan Holywings menghidangkan minuman beralkohol dan non alkohol serta makanan kecil. Namun, beberapa gerai Holywings belum mengantongi sertifikat standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi.  Selain itu, petugas menemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki karena menampilkan kegiatan hiburan seperti konser musik, penampilan joki "disk" (disc jockey) baik dalam dan luar negeri yang diiringi disko.  Tak hanya soal, kegiatan usaha yang tak sesuai, Dinas PPKUKM DKI menemukan 12 gerai Holywings hanya mengantongi Surat Keterangan Pengecer (SKP) minuman beralkohol. Apabila hanya mengantongi SKP, maka penjualannya hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.  Sedangkan, Holywings menyediakan minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) golongan B dan C. Tim menemukan tujuh gerai memiliki SKP, dan ada lima gerai lainnya tidak memiliki surat tersebut.  Dipersilahkan Melakukan Perbaikan  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta meminta manajemen Holywings untuk melakukan perbaikan selama penutupan usaha.  "Kami berharap para pelaku usaha khususnya Holywings yang hari ini ditutup mempunyai itikad baik, punya niat yang sama untuk memperbaiki," kata Arifin.  Menurut dia, penutupan usaha tersebut diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku usaha untuk mematuhi aturan perundang-undangan.  Ia tidak memberikan detail sampai kapan waktu penutupan usaha tersebut dan hanya menegaskan selama penutupan tidak boleh beroperasi.  ​Arifin menjelaskan penutupan usaha itu setelah petugas gabungan menemukan aktivitas beberapa gerai Holywings tidak didukung kelengkapan dokumen perizinan. Kemudian, penyalahgunaan perizinan atau tidak sesuai dengan kegiatan operasional yang dijalankan selama ini.

12 Holywings di Jakarta Tak Boleh Beroperasi, Boleh Ajukan Perbaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Penyegelan-Holywings-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Satpol PP memasang stiker penyegelan outlet Holywings di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yan" width="100%">
<figcaption>Satpol PP memasang stiker penyegelan outlet Holywings di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di Ibu Kota usai pencabutan izin usahanya karena adanya temuan beberapa outlet yan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mencabut izin usaha tempat hiburan malam Holywings. Sebanyak 12 gerai Holywings yang tersebar di DKI Jakarta pada Selasa (28/6) hari ini pun telah dilakukan penyegelan oleh pihak Satpol PP.  Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadis Parekraf) DKI Jakarta, Andhika Permata menyampaikan, Holywings terbukti melakukan pelanggaran karena belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi.  "Terbukti telah melaksanakan operasional usaha bar yaitu usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data perizinan pelaku usaha pada sistem perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi," kata Andhika dalam surat rekomendasi pencabutan izin usaha Holywings.  Operasional usaha yang dilakukan Holywings Group juga terdapat ketidaksesuaian dengan perizinan yang dimiliki karena menampilkan kegiatan hiburan seperti konser musik, penampilan Disc Jockey baik dalam negeri maupun luar negeri yang diiringi kegiatan disko.  Berkenaan dengan hal tersebut dan mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Bagian Kelima Pencabutan NIB pasal 212 menyatakan, 'Ayat 2 huruf a bahwa NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB.  Sementara itu pada Ayat 3 menyatakan, permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB atas hasil pemeriksaan kemudian (post-audit), melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.  Pencabutan izin usaha itu juga mempertimbangkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pasal 48 yaitu Ayat 1 yang menyatakan, setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.  Ayat 2 berbunyi, setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan izin yang dimiliki. Pencabutan izin usaha Holywings ini juga tidak lain menyikapi terkait promosi minuman kerad Holywings dengan nama Muhamad dan Maria. Promosi itu menuai kegadugan publik, hingga penetapan enam tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan.  Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen, serta pemantauan lapangan. Holywings terbukti telah melaksanakan operasional usaha bar, yaitu usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.  "Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data perizinan pelaku usaha pada sistem perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat stCandar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi," papar Andhika.  Berikut daftar 12 outlet Holywings di Jakarta yang telah dicabut izin operasional dan disegel:  1. Holywings Tanjung Duren Utara, 2. Holywings Kalideres, 3. Holywings Kelapa Gading Barat, 4.Tiger di PIK 5. Dragon di PIK 6. Holywings PIK, Kamal Muara 7. Holywings Reserve Senayan 8. Holywings Epicentrum 9. Holywings Mega Kuningan 10. Garison, Kemang Raya 11. Holywings Gunawarman, dan 12. Vandetta Gatsu.

Ini Dasar Pemprov DKI Cabut Izin Usaha 12 Gerai Holywings di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220627-WA0041.jpg" alt="Penutupan Holywings di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Penutupan Holywings di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi meminta agar kasus Holywings tidak terulang kembali oleh para pelaku usaha lainnya. Para pelaku usaha diminta tetap menghargai norma agama yang berlaku di masyarakat Indonesia.  "Saya berharap kasus ini bisa dijadikan pelajaran kita semua khususnya para pengusaha agar dalam melaksanakan bisnisnya tetap mengindahkan nilai-nilai kesakralan agama," kata Zainut kepada wartawan, Selasa (28/6).  "Jangan hanya untuk mengejar keuntungan bisnis atau sekedar untuk meningkatkan promosi produknya, berani menabrak dan melanggar hukum dan menciderai kesucian agama," imbuhnya.  Di sisi lain, Zainut meminta masyarakat tidak terprovokasi. Terlebih saat ini kasus tersebut sudah ditangani polisi.  "Saya yakin polisi, jaksa dan hakim akan bertindak secara profesional, proporsional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan," tukasnya.  Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 orang pegawai Holywings sebagai tersangka. Mereka diduga melanggar pidana usai membuat promosi minuman keras (miras) gratis bagi pemilik nama Muhammad dan Maria.  "Kami menetapkan 6 tersangka," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdi Susianto di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (24/6).  Keenam tersangka yakni SDR, 27, selaku creative director Holywings; NDP, 36, selaku head team promotion; DAD, 27, pembuat desain promo; EA, 22, tim admin media sosial; AAB, 25, selaku socmed officer; dan AAM, 25, selaku admin tim promo yang meminta permintaan pembuatan promo.  Penetapan tersangka ini dilakukan usai penyidik meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan. "Mereka merupakan tim kreatif promosi, semuanya karyawan HW," jelasnya.  Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa tangkapan layar unggahan promosi Holywings di media sosial, 1 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit handphone dan 1 unit hardisk.  Holywings melalui akun resmi Instagramnya juga telah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini. Mereka berdalih jika manajemen tidak mengetahui perihal promosi Muhammad dan Maria tersebut.  "Terkait dengan viralnya unggahan kami menyangkut promosi dengan menggunakan nama Muhammad &amp; Maria. Kami telah menindaklanjuti pihak tim promosi yang membuat promosi tersebut tanpa sepengetahuan manajemen Hollywings Indonesia, dengan sanksi yang sangat berat," tulis Holywings.  Holywings juga menyangkal jika berniat mengaitkan unsur agama dalam promosi produknya. "Oleh karena itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia," tutupnya.

Soal Kasus Holywings, Wamenag: Jangan Hanya Mengejar Untung Bisnis!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/holywings.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mencabut izin usaha 12 outlet hiburan malam Holywings yang tersebar di Jakarta. Penutupan ini dilakukan setelah dinilai terbukti melanggar ketentuan sertifikasi penjualan alkohol.  "Saat peninjauan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen perizinan pada 12 outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, operasional usaha yang dilakukan Holywings Group terdapat ketidaksesuaian dengan perizinan yang dimiliki karena menampilkan kegiatan hiburan seperti konser musik, penampilan Disc Jockey baik dalam negeri maupun luar negeri yang diiringi kegiatan melantai (disco)," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadis Parekraf) DKI Jakarta, Andhika Permata dalam surat pencabutan izin usaha Holywings, Selasa (28/6).  Pencabutan izin usaha Holywings ini juga tidak lain menyikapi terkait promosi minuman kerad Holywings dengan nama Muhamad dan Maria. Promosi itu menuai kegadugan publik, hingga penetapan enam tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan.  Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen, serta pemantauan lapangan. Holywings terbukti telah melaksanakan operasional usaha bar, yaitu usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.  "Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data perizinan pelaku usaha pada sistem perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat stCandar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi," papar Andhika.  Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengakui pihaknya melakukan pengecekan setelah ramai promosi minuman keras dengan nama Muhamad dan Maria. Kegaduhan itu yang membuat Pemprov DKI Jakarta tergerak melakukan pengecekan izin usaha Holywings.  "Memang setelah dicek ada beberapa yang tidak memenuhi syarat administrasinya," ucap Riza, Senin (27/6) kemarin.  Berikut daftar 12 outlet Holywings di Jakarta yang telah dicabut izin operasional:  1. Holywings Tanjung Duren Utara, 2. Holywings Kalideres, 3. Holywings Kelapa Gading Barat, 4.Tiger di PIK 5. Dragon di PIK 6. Holywings PIK, Kamal Muara 7. Holywings Reserve Senayan 8. Holywings Epicentrum 9. Holywings Mega Kuningan 10. Garison, Kemang Raya 11. Holywings Gunawarman, dan 12. Vandetta Gatsu.

Berikut Daftar 12 Holywings yang Dicabut Izinnya di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Afif-Ansor3.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengevaluasi perizinan tempat hiburan Holywings di Kota Pahlawan, Jatim. Hal itu dilakukan menyusul promosi minuman keras yang mengandung SARA di Jakarta.  "Itu jelas disengaja merusak agama. Kalau pihak manajemen bilang tidak sengaja itu bohong," kata Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Surabaya HM Faridz Afif di Surabaya, Sabtu (25/6).  Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (24/6) menetapkan enam orang sebagai tersangka pada kasus berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terkait poster promosi minuman keras gratis di Holywings untuk pengunjung dengan nama Muhammad dan Maria yang diunggah di akun media sosial.  Promosi yang membuat gaduh tersebut telah dihapus, dan pihak manajemen Holywings menyampaikan permintaan maaf dalam akun media sosialnya. Manajemen Holywings juga menyampaikan bahwa promosi yang dibuat tim promosi tersebut tanpa persetujuan manajemen dan telah menindaklanjuti kasus tersebut.  Afif menilai promosi yang dilakukan manajemen Holywings tersebut telah membuat gaduh dan meresahkan masyarakat khususnya umat muslim di Indonesia. Sehingga, lanjut dia, pihaknya menilai Holywings sudah tidak layak lagi ada di Indonesia, begitu juga di Surabaya.  Afif menambahkan apa yang dilakukan oleh manajemen Holywings tersebut sudah melecehkan atau menistakan agama. Meskipun, pihak manajemen telah meminta maaf kepada publik, namun Afif meminta aparat tetap memprosesnya secara hukum.  Untuk itu, lanjut dia, GP Ansor Surabaya akan berkirim surat ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk segera menutup dan mencabut izin Holywings di Surabaya. "Kami memohon kepada Wali Kota untuk segera menutup dan mencabut Holywings di Surabaya," kata Afif.  Mengenai GP Ansor DKI Jakarta yang sudah mulai bergerak mendatangi sejumlah outlet Holywings di Jakarta pada Jumat (24/6) malam serta melakukan penyegelan, Afif mengatakan, Ansor Surabaya masih belum melakukan hal itu, melainkan menempuh jalur prosedural.  "Kami berkirim surat dulu ke wali kota memohon izin Holywings di Surabaya dicabut," kata Afif.

GP Ansor Minta Wali Kota Surabaya Tutup dan Cabut Izin Holywings