<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/UMI-1444313470.jpg" alt="Holding Ultra Mikro (UMi), terdiri atas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Holding Ultra Mikro (UMi), terdiri atas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Holding Ultra Mikro (UMi), terdiri atas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian, menyalurkan pembiayaan kepada 35,4 juta pelaku usaha mikro hingga akhir Maret 2025.&nbsp;Total kredit yang disalurkan tersebut mencapai Rp 631,4 triliun. Pada periode yang sama, Holding UMi juga mencatat jumlah nasabah simpanan yang mencapai lebih dari 182 juta nasabah.&nbsp;Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan, melalui kolaborasi ketiga entitas, perusahaan memastikan bahwa pelaku usaha mikro, termasuk yang berada di wilayah seluruh Indonesia, dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau. "Holding Ultra Mikro tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga mendampingi para pelaku usaha mikro melalui edukasi literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan dan program pemberdayaan yang berkelanjutan agar mereka dapat naik kelas dan memperkuat daya saing usahanya," kata Hendy dalam keterangannya dikutip dari Antara, Rabu (14/5). Sebagai wujud konkret dari sinergi tersebut, Holding UMi memanfaatkan platform digital seperti SenyuM Mobile yang memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok negeri.&nbsp;Tercatat sejak awal diluncurkan pada 2021 hingga triwulan I 2025, SenyuM Mobile telah mengakselerasi produktivitas dan perluasan akses dengan lebih dari 4,46 juta nasabah yang sukses di-referral-kan. Program pemberdayaan yang dijalankan oleh Holding UMi juga sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi pedoman BRI Group dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.&nbsp;"Dengan ekosistem yang semakin solid dan inklusif, Holding Ultra Mikro optimistis terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan,"&nbsp;kata Hendy. Adapun pencapaian Holding UMi ini, menurut perusahaan, selaras dengan Astacita pemerintah khususnya pada poin ketiga yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong kewirausahaan, serta poin keenam yaitu pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Holding Ultra Mikro menyalurkan Rp 631,4 triliun kepada 35,4 juta pelaku usaha mikro di Indonesia hingga Maret 2025.

Dalam Tiga Bulan, Holding UMi Salurkan Rp 631,4 Triliun ke 35,4 Juta Pelaku Usaha Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/intan-fauzi-PAN-Komisi-IX-DPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didorong untuk konsisten mewujudkan inklusi keuangan melalui peningkatan literasi keuangan. Hal itu sejalan dengan visi BRI menjadi 'The Most valuable Banking Group in Southeast Asia' dan 'Champion of Financial Inclusion' pada tahun 2025 mendatang.  Visi tersebut sejalan dengan visi pemerintah yang mencanangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024. Merujuk data survei tiga tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan pada tahun 2019 baru mencapai 76,19 persen atau meningkat dari 67,8 persen pada 2016.  "Untuk literasi keuangan sesuai data OJK kita baru mencapai 38,03 persen pada 2019, memang ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 29,7 persen pada tahun 2016," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Intan Fauzi.  Intan menekankan demikian dalam sosialisasi bertajuk ‘Holding BUMN sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Indonesia Masa Depan’ di Tapos, Cilangkap, Kota Depok, Jumat 9 Desember 2022. Kegiatan yang diikuti 180 pelaku UMKM digelar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.  Disebutkan, BRI memiliki 3 strategi utama dalam upayanya meningkatkan financial literasi index. Pertama, mengembangkan Agen BRILink menjadi 600 ribu hingga akhir 2022 di seluruh Indonesia. Kedua, mengembangkan digital advisor atau penyuluh digital.  Terakhir, BRI berupaya secara konsisten mengembangkan ekosistem bisnis secara digital. Sehingga transaksi keuangan harian nasabah terus-menerus dilakukan secara digital, untuk menjamin keberlanjutan dari proses keuangan digital di masa depan.  "BRI harus aktif menggunakan sistem jemput bola meningkatkan kesadaran masyarakat, ajari masyarakat untuk membuka rekening dan bertransaksi secara digital. Ajari juga masyarakat agar terhindar dari kejahatan digital," ucap Anggota DPR RI dari Dapil Jabar VI itu.  Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI itu mendorong BRI selaku induk Holding Ultra Mikro (UMi) yang dibentuk untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan.  Kata Intan, sinergi ekosistem ultra mikro antara BRI dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah untuk membuka akses layanan keuangan yang lebih luas kepada masyarakat. Saat ini ada 45 juta potensi nasabah ultra mikro yang dapat diberdayakan dan 15 juta diantaranya sudah dapat mengakses lembaga pembiayaan formal.  Namun demikian, masih ada sekitar 12 juta pelaku usaha UMi yang mengakses pembiayaan informal termasuk rentenir dan sekitar 18 juta pelaku usaha UMi lainnya belum tersentuh lembaga pembiayaan formal maupun informal.  "Masih banyak pelaku usaha UMi yang belum tersentuh lembaga pembiayaan formal maupun informal, padahal segmentasi UMi ini bisa menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI," sebut Intan.  Sekedar diketahui, hingga akhir Agustus 2022 jumlah nasabah yang telah diintegrasikan ketiga entitas Holding UMi mencapai 23,5 juta nasabah dengan total outstanding pembiayaan sebesar Rp.183,9 triliun.  BRI juga berhasil menaikkelaskan 1,8 juta nasabah KUR Mikro ke Komersial di tahun 2021 dan di tahun 2022 diprediksikan nasabah yang berhasil dinaikkelaskan mencapai 2,2 juta nasabah.  Hingga Agustus 2022 integrasi layanan ketiga entitas atau co-location melalui Gerai Senyum sudah mencapai 1.003 lokasi. Sedangkan target awal adalah 978 lokasi Gerai Senyum. Penabung baru UMi mencapai 6,85 juta, adapun target awal sebanyak 3,3 juta. Nasabah PNM Mekaar yang bergabung sebagai Agen BRILink sudah mencapai 40.121.

DPR Tekankan Pentingnya Holding UMi untuk Perkuat Literasi Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/UMKM-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ilustrasi pelaku UMKM kerajinan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku UMKM kerajinan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hadirnya holding ultra mikro (UMi) diharapkan mampu mendorong penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk UMi. Sebab, tidak sedikit UMKM yang membutuhkan kredit modal kerja baru untuk menutup kewajiban kredit yang lama alias refinancing pada masa pandemi Covid-19.  Bank Indonesia (BI) memperkirakan baki debit kredit UMKM bertambah Rp 280 triliun pada 2024. Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Yunita Resmi Sari mengatakan, per Juni 2021, baki debit kredit UMKM sudah mencapai Rp 1.107,6 triliun.  Jumlah tersebut bertumbuh 2,1 persen year-on-year (YoY). Porsi itu mencapai 19,62 persen terhadap total kredit perbankan.  "Sinergi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Penanaman Modal Madani (PNM) akan meningkatkan sekitar 4 persen rasio kredit UMKM perbankan nasional," ungkapnya Senin (2/8).  Melihat model bisnis tiga entitas itu, Yunita memperkirakan, pemberdayaan awal akan dilakukan PNM untuk membantu kelompok prasejahtera. Selanjutnya, diikuti Pegadaian dan BRI meningkatkan kapabilitas dan pengembangan usaha dengan layanan keuangan yang lebih luas.  BI telah mengategorikan empat jenis pelaku bisnis yang menjadi target pengembangan jangka menengah. Yakni, petani dan peternak dengan jumlah usaha 18 juta. Lalu, pedagang pasar basah sebanyak 11 juta usaha. Kemudian, pemilik toko dan perajin 12 juta.  Dan terakhir, pekerja lepas dengan jumlah 6 juta usaha," ujarnya.  Terpisah, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyebutkan, porsi pembiayaan UMKM saat ini masih kecil. Padahal, kenaikan kredit sangat penting untuk membangkitkan bisnis pedagang-pedagang kecil.  Sebab, pada masa krisis saat ini, banyak UMKM yang membutuhkan kredit modal kerja baru untuk menutup kewajiban kredit yang lama. Apalagi, bunga pinjaman sedang turun.  "Artinya, perbankan perlu lebih agresif jemput bola ke debitur UMKM. Semakin cepat memberikan kredit, semakin cepat pula UMKM bangkit," ujar Ikhsan kepada Jawa Pos tadi malam.

Perbankan Perlu Agresif Jemput Bola Agar UMKM Lebih Cepat Bangkit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/BRI-GEDUNG.jpg" alt="Ilustrasi kantor Pusat BRI di Jalan Jend Sudirman Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Pusat BRI di Jalan Jend Sudirman Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyetujui right issue untuk menerbitkan saham baru. Jumlahnya mencapai 28,67 miliar lembar dengan dibanderol Rp 50 per saham.  Diproyeksikan, emiten berkode BBRI itu mendapat fresh money sekitar Rp 40 triliun. Dana tersebut bakal dimanfaatkan untuk pembentukan holding badan usaha milik negara ultramikro (BUMN UMi).  "Selebihnya, dana akan digunakan untuk modal kerja BRI mengembangkan ekosistem UMi, bisnis mikro, dan kecil," kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto Minggu (25/7).  Catur menyatakan, holding BUMN UMi bakal mengintegrasikan ekosistem bisnis ultramikro sehingga memberikan value proposition kepada stakeholders. Termasuk pelaku UMi. Salah satunya, kemudahan akses layanan keuangan melalui co-location dan Agen BRILink.  "Melalui holding tersebut, BRI akan semakin menjangkau pengusaha UMi. Sekitar 99 persen unit usaha di Indonesia adalah mikro dan UMi. Artinya, segmen itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional," paparnya.  Di sisi lain, integrasi data bakal meningkatkan kemampuan cross-selling maupun efisiensi bisnis. Serta, mempercepat proses akuisisi nasabah, penyediaan akses terhadap ekosistem micropayment, dan layanan keuangan beyond banking.  "Sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan ultramikro untuk naik kelas," ujarnya.  Holding BUMN UMi terdiri atas tiga korporasi. Yakni, BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) alias PNM.  Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menjelaskan, meski bermain di pasar yang sama, tiga BUMN tersebut memiliki model operasi berbeda dalam memberikan pendanaan. Jadi, holding akan memberikan banyak pilihan bagi pelaku UMi untuk mencari modal.  "Sekarang ada pilihan. Dari model perbankan yang prosesnya sangat rigid untuk meminjam kredit modal kerja, kini UMKM bisa mengajukan pinjaman secara berkelompok melalui PNM. Jika tidak mau, bisa menggadaikan barang berharganya ke Pegadaian. Jadi, tidak perlu lagi melihat NPL," jelasnya kepada Jawa Pos tadi malam.  Ikhsan berharap, dengan bergabung, tiga entitas itu semakin lincah dalam memberikan akses layanan keuangan. Mereka dapat masuk ke pasar-pasar tradisional. "Sehingga bisa mendisrupsi bisnis para rentenir," katanya.  Menurut dia, semakin cepat memberikan kredit, semakin cepat UMKM untuk bangkit. Selain itu, holding BUMN UMi diharapkan menciptakan produk layanan keuangan yang cepat dan murah. Serta, menjangkau lebih banyak nasabah.  "Bisa meniru cara kerja rentenir, tapi dengan bunga rendah. Para rentenir itu kasih pinjam pagi, lalu pulang sore sudah ada dananya," ungkapnya.

Dana Right Issue BRI untuk Modal Kerja dan Pembentukan Holding UMi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pegadaian.jpg" alt="ANTISIPASI: Petugas melayani warga di Kantor Pegadaian Wiyung Jumat (19/6). Mereka menggunakan sarung tangan, sekat plastik, serta masker. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Petugas melayani warga di Kantor Pegadaian Wiyung Jumat (19/6). Mereka menggunakan sarung tangan, sekat plastik, serta masker. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo telah merestui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73/2021 yang menjadi payung hukum pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ultra Mikro (UMi). PT Pegadaian (Persero) yang menjadi salah satu entitas berkomitmen menjalankan perannya untuk memacu ekonomi kerakyatan.  "Holding ultra mikro memiliki tujuan utama untuk penguatan bisnis usaha wong cilik serta kemudahan akses terhadap pembiayaan," kata Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto.  Menurut dia, langkah strategis tersebut akan memperkuat database dan permodalan pelaku UMi. Dengan demikian, aksesibilitas keuangan meningkat dengan jangkauan yang lebih luas.  Selain itu, integrasi Pegadaian bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku induk holding dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menciptakan kinerja yang efisien. "Tentunya transaksi dapat lebih cepat, mudah, hemat, dan akurat dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing institusi," ucapnya.  Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyatakan, terbentuknya holding BUMN UMi akan menguatkan program pemberdayaan ekosistem usaha ultra mikro. Juga, mendorong kinerja bank perkreditan rakyat (BPR) karena melahirkan banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha ultra mikro menjadi bankable.  Menurut Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto, saat ini ada sekitar 30 juta pelaku usaha mikro yang belum tergarap oleh lembaga pembiayaan formal. Bahkan, mereka rentan dimanfaatkan oleh lembaga keuangan nonformal yang menjerat dengan bunga tinggi seperti rentenir dan fintech ilegal.  "Pelaku usaha di segmen tersebut memerlukan stimulus khusus dari pemerintah sehingga dapat mendorong mereka terbiasa dengan pembiayaan formal untuk memperkuat dan melebarkan usahanya," tuturnya.

Bos Pegadaian: Tujuan Utama Holding UMi Menguatkan Bisnis Wong Cilik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pegadaian.jpg" alt="ANTISIPASI: Petugas melayani warga di Kantor Pegadaian Wiyung Jumat (19/6). Mereka menggunakan sarung tangan, sekat plastik, serta masker. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Petugas melayani warga di Kantor Pegadaian Wiyung Jumat (19/6). Mereka menggunakan sarung tangan, sekat plastik, serta masker. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk holding ultra mikro (UMi) yang akan menguntungkan pelaku UMKM. Sebab, holding tersebut bisa mendorong para pengusaha kecil model UMKM mendapat bunga pinjaman yang rendah.  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, penurunan suku bunga pinjaman bisa terjadi karena sinergi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) akan menurunkan beban dana (cost of fund) dari ketiga perusahaan. Nantinya, BRI menjadi induk holding yang membawahi PNM dan Pegadaian.  Erick menegaskan, tugas holding mikro tak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga membantu para UMKM naik kelas, sehingga bisnisnya makin berkembang. Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira menyambut baik terobosan Erick Thohir dalam membantu UMKM mendapatkan fasilitas bunga rendah dengan adannya holding ultra mikro.  "Tentunya kami menyambut baik langkah terobosan yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dalam kaitannya dengan tujuan untuk memberikan suatu kemudahan untuk pelaku UMKM dalam hal ini targetnya punya fasilitas yang lebih murah dengan bunga murah," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (25/3).  Anggawira menyebut kebutuhan pengusaha UMKM tidak hanya sekedar mendapatkan rate bunga pinjaman yang rendah tetapi juga butuh pendampingan dan kemudahan mendapatkan akses fasilitas yang ada.  "Dalam praktiknya saya melihat kaitannya dengan UMKM ini bukan hanya soal kemudahan atau bukan hanya soal rate daripada bunga tapi sebenarnya kebutuhan dari UMKM ini adalah kemudahan fasilitas dan pendampingan," ungkapnya.  Anggawira melanjutkan, harus dipastikan lini bisnis masing-masing perusahaan pelat merah yang tergabung dalam holding ultra mikro yang selama ini berjalan tidak terganggu satu sama lain. Karena ceruk pasarnya berbeda satu sama lain.  "Dan harus dipastikan lagi memang adalah Pegadaian, PNM, dan BRI ini punya perbedaan yang selama ini servicenya beda. Pegadaian bukan dalam konteks untuk modal kerja UMKM tapi untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak, pendekatnya beda. PNM juga begitu. BRI kan bank, nah ini kan juga harus didalami jangan sampai malah kekhususannya itu jadi nggak ada," jelasnya.  Sebelumnya, pemerintah berencana membentuk holding ultra mikro antara BRI, Pegadaian, dan PNM. Untuk merealisasikan rencana ini, BRI nantinya akan menerbitkan rights issue untuk membeli saham seri B dari Pegadaian dan PNM.  Meskipun membentuk holding, usaha ketiga entitas tidak dimerger. Mereka tetap bisa menjalankan model bisnis masing-masing meski sembari menunaikan penugasan dari pemerintah untuk mencetak 30 juta nasabah baru pada 2024.  https://youtu.be/PeXbI6yrw-A

Hipmi: Holding UMi Jangan Hilangkan Kekhususan Pegadaian, BRI, dan PNM

Holding UMi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Holding UMi