<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PGN31-MARET-OK.jpg" alt="Karyawan bagian distribusi gas PGN tengah melakukan pemeriksaan jarungan gas untuk didistribusikan ke pelanggan" width="100%">
<figcaption>Karyawan bagian distribusi gas PGN tengah melakukan pemeriksaan jarungan gas untuk didistribusikan ke pelanggan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT PGN Tbk (PGAS) selaku Subholding Gas Pertamina bersinergi dengan PT Badak Natural Gas Liquefaction (PTB) dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan bisnis LNG di lingkup Holding Migas. Untuk merealisasikan kerja sama, PGN dan PTB menandatangani Heads of Agreement (HoA) mengenai Kerja sama Pemanfaatan Hub Terminal LNG Bontang pada Selasa, (19/10).  Penandatanganan dilakukan oleh Direktur PGN Utama PGN M. Haryo Yunianto dan President Director &amp; Chief Executive Officer PTB Gema Iriandus Pahalawan, disaksikan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Mulyono. Haryo Yunianto mengungkapkan, terdapat kebutuhan Subholding Gas untuk pemanfaatan Terminal LNG Badak.  Antara lain sebagai LNG Hub untuk suplai point pasokan LNG bagi proyek gasifikasi maupun regasifikasi Subholding Gas untuk proyek gasifikasi Kilang Pertamina. Kebutuhan lain yakni penugasan Kepmen 13, LNG Trading, LNG Bunkering, LNG Storage and Reloading, gasifikasi Smelter, Small Scale LNG Isotank dan Small Scale LNG dan proyek development lainnya.  "Sedangkan untuk regasifikasi LNG dilakukan untuk keperluan RDMP RU V Balikpapan dan industri di Kalimantan Timur, pemenuhan energi ramah lingkungan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur dan pengembangan cold storage," papar Haryo melalui keteranganya, Rabu (20/10).  Kerja sama dengan PTB juga mencakup pelatihan dan pengembangan pekerja, serta technical services yang meliputi technical advisor, troubleshooting, dan repair. "PTB memiliki expertise dalam penyediaan studi, EPCC and O&amp;M yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan proyek LNG dalam lingkup Subholding Gas. Di sisi lain, adanya capacity building bidang LNG di Subholding Gas yang bisa dipenuhi dari expertise PT Badak. Kerja sama ini dijalankan berdasarkan kesepakatan komersial yang memberikan benefit bagi Pertamina Group serta nilai keekonomian proyek bagi masing-masing pihak," ujar Haryo.  "Transformasi PGN sebagai Subholding Gas memperkuat peran dalam pengelolaan bisnis gas bumi nasional dan portofolio LNG yang terintegrasi. Pengelolaan LNG portofolio dari Pertamina akan diserahkan secara bertahap ke Subholding Gas, ini yang harus kami jalankan seoptimal mungkin agar pemanfaatannya ke depan menjadi lebih baik," tutup Haryo.

Kembangkan Bisnis LNG di Lingkup Holding Migas, PGN Gandeng PTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PGN-HOLDING.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan jaringan gas bumi milik PGN Group. (PGN for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan jaringan gas bumi milik PGN Group. (PGN for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai Subholding gas dan bagian dari holding PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyambut positif rencana transformasi holding migas oleh PT Pertamina. Maka dari itu, PGN mempersiapkan diri dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, yang diharapkan mampu membekali pekerja PGN untuk menjawab tantangan peran sebagai Subholding Gas.  “Transformasi holding migas merupakan lokomotif untuk mencapai aspirasi Pertamina Group 2024 yaitu sebagai Global Energy Champion dengan market value sebesar USD 100 Miliar dan menjalankan mandat dari pemerintah terkait dengan penyediaan dan pengelolaan energi sesuai dengan Undang-Undang BUMN maupun Undang-Undang Energi,” jelas Koeshartanto, Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) yang hadir sebagai pembicara Leader’s Talk PGN dengan tema Transformasi Holding Migas yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (22/7).  Koeshartanto menjelaskan bahwa Pertamina Group telah menyusun strategi pengelompokkan bisnis energi yang terintegrasi dengan PGN, untuk memberikan porsi agar bisnis perusahaan lebih efisien dan memastikan efektivitas yang berkelanjutan di masa-masa mendatang.  Melalui tranformasi holding migas, PGN Group akan lebih fokus pada bisnis utama secara berkelanjutan yaitu mengoptimalkan sumber energi gas domestik, memperkuat pasar dan ketahanan gas bumi domestik. Maka, harapannya Indonesia akan mendapatkan infrastruktur gas bumi yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.  Menjawab pertanyaan salah satu peserta Leaders Talk, berkaca pada kesuksesan program IPO PGN pada awal tahun 2003, apakah ada rencana manajemen Holding Migas atau Sub Holding Gas untuk menerbitkan right issue ? Harapannya dari sisi internal pekerja akan semakin meningkatkan engagement dan mempersatupadukan pencapaian visi misi Holding Migas dan Subholding Gas, dari sisi eksternal dapat meningkatkan kepercayaan para pemegang saham.  Koeshartanto menegaskan bahwa right issue dan corporate action lainnya adalah proses yang transparan dan murni mekanisme pasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, hal ini dalam upaya menjaga compliance dan governance serta pengawasan banyak pihak termasuk otoritas keuangan.  “Jadi bagus dan luar biasa ini anak-anak PGN bentuk rasa memiliki terhadap perusahaan. Maunya punya saham perusahaannya. Restrukturisasi holding migas dapat menjadi medium untuk meningkatkan peran dan engagement internal PGN untuk berkontribusi lebih lagi pada kinerja perusahaan. Khususnya ketika perusahaan sangat memerlukan dukungan internal dari para pekerja,” imbuh Koeshartanto.  Pembelian saham oleh pekerja adalah bagian atas kontribusi untuk meningkatkan performa perusahaan, sekaligus memperat solidaritas, loyalitas serta rasa memiliki pekerja terhadap perusahaan.  Banyak perusahaan global yang menawarkan saham kepada pekerjanya agar sense of belonging pekerja terhadap perusahaan semakin kuat. Dengan begitu, pekerja yang memiliki saham bisa berkinerja lebih maksimal dan benefitnya pun akan dirasakan oleh pekerja maupun perusahaan.  Proses ini juga memperkuat keterbukaan informasi. Dengan keterbukaan informasi, maka dapat meningkatkan kepercayaan investor. Investor menjadi partner strategis, sehingga sharing ekonomi ini menjadi kesempatan bagi PGN untuk membangun kolaborasi, kapabilitas dan kapasitas worldwide dan menggandeng partner strategis lainnya.  “Saya rasa ini menjadi semangat yang luar biasa dan bisa ditularkan di Pertamina Group. Menjadi catatan bagi kami (Pertamina) mengingat pada mekanisme Right Issue terdapat banyak hierarki yang harus dilalui dan menyangkut pertimbangan teknis keuangan. Bagaimana dampaknya terhadap target kinerja emiten dan dampaknya untuk mendorong PGAS menjadi blue chip masih perlu kajian,” terang Koeshartanto.  Disisi lain menurut Koeshartanto, PGN bisa menjadi role model bagi gerakan kemajuan Pertamina. Mengingat PGN merupakan subholding pertama Pertamina Group yang sudah berstatus terbuka, sehingga transparansi akuntabilitas kinerja menjadi bagian yang akan selalu menjadi kelebihan sebagaimana persyaratan untuk menjadi perusahaan Tbk.  Dalam kesempatan yang sama, Beni Syarif Hidayat, Direktur SDM dan Umum PGN menyatakan bahwa PGN sebagai Subholding gas mendapat amanah untuk mendukung program-program pemerintah seperti perluasan utilisasi gas bumi melalui penetapan harga untuk industri tertentu, pengembangan jargas rumah tangga, penyediaan dan pembangunan infrastruktur LNG bagi pembangkit listrik, dan lain-lain. Oleh karena itu, PGN membutuhkan dukungan dan penguatan kualitas SDM.  Penguatan kompetensi manajerial pekerja merupakan bagian dari investasi human capital PGN dalam menghadapi tantangan perubahan yang saat cepat dalam bisnis dan industri saat ini. Oleh karena itu Forum Leaders Talk adalah salah satu wadah untuk mempersiapkan SDM PGN dalam menghadapi hal tersebut.  Tujuan utama Leaders Talk adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman dari para pemimpin baik pemimpin institusi pemerintahan, bisnis, maupun institusi social. Harapannya, para pemimpin tersebut dapat menginspirasi para pekerja PGN untuk paham, berfikir dan bertindak sebagaimana layaknya seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi dan perannya di PGN.  Adapun beberapa inspirational leader yang pernah berpartisipasi dalam acara ini antara lain Bapak Joko Widodo, Bapak Jusuf Kalla, Handry Satriago (CEO GE Indonesia), dan Achmad Zaky (CEO PT Bukalapak).  Dalam sesi materi Koeshartanto juga menyatakan, transformasi memang tidak mudah. Berdasarkan Mckinsey Company, banyak perusahaan telah melakukan transformasi namun tingkat keberhasilannya hanya sekitar 16%, sehingga dukungan internal yang solid menjadi bagian yang sangat penting.  “Kami ingin Pertamina, PGN dan Subholding-subholding lainnya dapat menjadi suatu kesatuan yang bisa dilaksanakan dengan benar, sesuai rencana yang benar, dan membuahkan hasil yang luar biasa,” jelasnya.  “Pada dasarnya, PGN mendukung tujuan holding Migas agar menciptakan infrastruktur gas yang terintegrasi dan mempercepat pertumbuhan value dari seluruh bagian dari holding. Kemudian manfaat gas bisa segera diintegrasikan dengan acceptability, affordability, dan availability, guna memudahkan dan pemerataan akses gas kepada konsumen di seluruh sektor,” ujar Beni.  Ketua Serikat Pekerja PGN, M. Rasyid Ridha, dalam kesempatan yang sama juga mengharapkan bahwa proses transformasi ini akan membawa kepada akselerasi tercapainya visi misi organisasi Holding Migas termasuk pencapaian target kinerja di bidang SDM dan talent movement dalam lingkup Holding Migas yang pada ujungnya akan membawa kepada sebesar-besarnya manfaat Holding Migas bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Forum Leader's Talk, Upaya PGN Hadapi Transformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/energi-bersih-PGN.jpg" alt="PT Perusahaan Gas Negara Tbk berkomitmen perkuat infrastruktur dan optimalkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia (dok PGN)" width="100%">
<figcaption>PT Perusahaan Gas Negara Tbk berkomitmen perkuat infrastruktur dan optimalkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia (dok PGN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur di berbagai sektor kelistrikan, industri, transportasi, UMKM dan rumah tangga. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Utama PGN Gigih Prakoso, saat memberikan sambutan pada acara Gas Indonesia Summit &amp; Exhibition (GIS) 2019, kegiatan yang mempertemukan para praktisi dan pemangku kepentingan sektor gas bumi di Indonesia.  Gigih menjelaskan, pada 2018, PGN resmi menjadi gas sub holding gas. Inisiatif ini datang langsung dari pemerintah melalui holding migas agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur dan pemenuhan gas bumi sebagai energi baik.  "Sekarang, PGN adalah pemain gas bumi terbesar di Indonesia. Kami percaya, kolaborasi dengan Pertagas dan beberapa perusahaan terafiliasi lainnya akan memberi manfaat jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan energi yang ramah lingkungan, efisien, dan sumbernya tersedia sangat besar di Indonesia," jelasnya melalui keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Kamis (1/8).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/energi-bersih-transportasi-PGN.jpg" alt="Pemanfaatan gas di transportasi sebagai energi bersih. (dok. PGN)" width="100%">
<figcaption>Pemanfaatan gas di transportasi sebagai energi bersih. (dok. PGN)</figcaption>
</figure> Pemanfaatan gas di transportasi sebagai energi bersih. (dok. PGN)  Sebagai sub holding gas, saat ini PGN mengelola lebih kurang 3 miliar kaki kubik perhari (billion cubic feet per day/Bcfd), setara dengan 98 persen pangsa pasar bisnis transmisi gas. Sementara gas yang dikelola baru 25 persen dari total pangsa pasar pemanfaatan gas domestik.  Berdasarkan data SKK Migas, pemanfaatan gas domestik di Indonesia pada 2018 mencapai 60 persen dari produksi gas nasional. Namun, dengan menguasai dan mengoperasikan 96 persen dari total infrastruktur gas di Indonesia, PGN baru memenuhi 20 persen kebutuhan gas bumi.  Gigih menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan 80 persen pasar sisanya, diperlukan inisiatif dan sinergi baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun badan usaha, termasuk seluruh pemangku kepentingan terkait pemanfaatan gas bumi.  Pembangunan infrastruktur yang masif dan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia menjadi pekerjaan rumah bersama. Dengan semakin terutilisasinya gas bumi sebagai energi baik untuk pemanfaatan domestik, maka subsidi energi juga dapat ditekan.  Di sisi lain, Gigih juga menyampaikan bahwa PGN memerlukan dukungan dalam hal penentuan besaran harga jual gas di Indonesia. "Yang tidak kalah penting, dengan negara hadir dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi harga jual ke konsumen, hal tersebut juga sebaiknya memberikan kemampuan bagi sub holding gas untuk mempertahankan layanan yang reliable dan pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk pemerataan akses terhadap gas bumi," imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/energi-bersih-rumah-tangga-PGN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pemanfaatan gas di rumah tangga sebagai energi bersih. (dok. PGN)  Potensi sumber daya alam Indonesia dalam bentuk gas bumi telah menarik perhatian Investor dunia. Dimana potensi pasar Indonesia dalam industri gas bumi masih terbuka lebar. Gas bumi memainkan peran penting dalam program bauran energi.  Pemerintah berencana untuk menaikkan porsi gas bumi sebesar 22 persen dalam bauran energi pada 2025 dan 24 persen pada 2050. "Strategi jangka panjang kami adalah memperkuat basis pemanfaatan gas bumi secara nasional melalui infrastruktur yang terintegrasi. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kolaborasi dan dukungan dari para stakeholders serta pelaku usaha lainnya," katanya.  Berdasarkan data Neraca Gas Indonesia dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan gas alam terbukti di Indonesia per 1 Januari 2017 mencapai 142,72 TSCF. Permintaan gas terbesar saat ini adalah lifting oil, pembangkit listrik, industri pupuk, dan industri lainnya. Penggunaan listrik gas juga terus meningkat sebagai dukungan nyata bagi program energi bersih.  "Dengan kondisi pasokan yang kita harapkan semakin membaik dan semakin efisien juga permintaan yang terus meningkat, kami melihat bahwa pengembangan bisnis gas bumi di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. PGN akan terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur gas untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk pasar domestik yang dapat memiliki dampak nyata pada keseluruhan pembangunan ekonomi Indonesia," pungkasnya.

PGN Komitmen Perkuat Infrastruktur dan Optimalkan Pemanfaatan Gas Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pgn-diuntungkan-dengan-akuisisi-51-persen-saham-pertagas_m_225185.jpg" alt="Pertamina dan PGN berintegrasi perkuat industri gas nasional" width="100%">
<figcaption>Pertamina dan PGN berintegrasi perkuat industri gas nasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) diuntungkan dengan mengakuisisi 51 persen saham PT Pertamina Gas (Pertagas) senilai Rp 16,6 triliun. Analis menyatakan kekhawatiran investor bahwa harga akuisisi terlalu mahal, karena pelaku pasar tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai akuisisi tersebut. Analis Senior PT Samuel Sekuritas Indonesia Arandi Ariantara menjelaskan, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menggunakan dua pendekatan dalam menghitung harga saham Pertagas yang dibeli PGN. "Mereka pakai valuasi Discounted Cash Flow dan membandingkan harga saham dengan industri sejenis di luar negeri. Selain itu juga dihitung Futured Cash Flow atau potensi pendapatan Pertagas dalam 10-20 tahun ke depan. Itu semua digabungkan sebagai harga Pertagas," kata Arandi saat dihubungi, Rabu (4/7). Arandi yang sehari-hari memantau kinerja PGN menilai valuasi harga yang dibuat KJPP tersebut merupakan harga yang wajar. Menurutnya, harga valuasi memang seharusnya berada di atas harga buku karena menghitung potensi pendapatan suatu perusahaan di masa mendatang. "Wajar kalau KJPP memberikan penilaian harga untuk Pertagas lebih mahal. Karena dalam future cash flow yang dihitung, ada asumsi EBITDA perusahaan tersebut dalam 10 sampai 20 tahun ke depan. Jangan hanya melihat book value dari nilai aset dan ekuitas Pertagas yang ada di laporan keuangan terdahulu saja, karena tidak merepresentasikan harga saat ini," jelasnya. Jaga Ekuitas Arandi juga menilai keputusan manajemen PGN untuk mengakuisisi 51 persen saham Pertagas sudah tepat. Meskipun angka tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar yang berharap jumlah saham yang diakuisisi mencapai 100 persen. Menurutnya harga saham PGN memang sempat anjlok, karena pasar menilai harganya terlalu mahal. Padahal kalau dilihat lebih jauh, akuisisi tersebut hanya dilakukan untuk saham Pertagas sendiri dan Pertagas Niaga yang memang memiliki kontribusi terbesar dalam konsolidasian pendapatan Pertagas. Tidak termasuk anak usaha lain yang kontribusinya kecil. Dalam aksi korporasi kemarin, Manajemen PGN memang tidak membeli anak usaha Pertagas yang memiliki bisnis inti berbeda dengan perusahaan yaitu PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, PT Perta Samtan Gas dan PT Perta Kalimantan Gas. "Yang dibeli itu memang yang kontribusinya terbesar dan sesuai dengan bisnis inti PGN yaitu Pertagas sendiri dan Pertagas Niaga. Kalau dibilang kemahalan, mungkin karena investor berpikir anak usaha Pertagas yang lain ini berkontribusi banyak, padahal tidak," jelasnya. Dalam paparan Direksi yang disampaikan kepada para analis, Arandi menyebut PGN juga terus merundingkan skema pembelian sisa 49 persen saham Pertagas dari Pertamina. Salah satu opsi yang dikemukakan adalah share swap saham PGN pada anak usahanya di bidang hulu Saka Energi Indonesia dengan sisa saham Pertagas. "Tidak semua ekuitas PGN digunakan kalau yang dibeli hanya 51 persen saham Pertagas. Artinya dia masih punya kas untuk meneruskan kegiatan investasi. Selain itu kas penting buat modal kerja sehingga masih ada alokasi untuk hal lain," pungkasnya.

PGN Diuntungkan dengan Akuisisi 51 Persen Saham Pertagas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/holding-bumn-migas-bisa-bikin-pertamina-dan-pgn-jadi-lebih-efisien_m_225177.jpg" alt="Holding migas bikin Pertamina dan PGN lebih efisien" width="100%">
<figcaption>Holding migas bikin Pertamina dan PGN lebih efisien</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menegaskan, pembentukan Holding BUMN Migas akan dapat membuat dua perusahaan menjadi lebih efisien. Salah satunya adalah penggunaan satu pipa yang dapat dipakai multi operator. Kebijakan open access tentunya akan menghindari pemborosan dua perusahaan. Sedangkan dari segi legal, Pertamina sebagai holding BUMN Migas yang membawahi PGN dan Pertagas memiliki bargaining position yang lebih kuat, baik dari sudut finansial dan institusional.&nbsp; "Dengan demikian, maka proses value creation bisa lebih cepat dilaksanakan,&rdquo; kata Toto dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (4/7). Besarnya manfaat tersebut, menurut Toto tentu sangat berarti dalam upaya meningkatkan daya saing. Apalagi selama ini, size Pertamina sebagai national oil company (NOC) relatif lebih dibandingkan NOC lain.&nbsp; Bahkan dibandingkan NOC negeri jiran, yaitu Petronas, maka Pertamina juga masih relatif tertinggal, baik dari sisi in terms of asset, maupun revenue atau profit-nya. &ldquo;Dengan dikonsolidasikan menjadi Holding Company Migas, maka diharapkan value creation bisa lebih cepat dilakukan sehingga size Pertamina sebagai NOC bisa lebih kompetitif,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Toto sendiri menyebut, banyak benchmark di luar negeri, dimana perusahaan yang semula berdiri sendiri dan kemudian membentuk holding, ternyata bisa menjelma menjadi perusahaan yang sangat kuat. Dan itu tidak hanya terjadi di tingkat global, namun juga untuk kawasan regional.&nbsp; Contoh sederhana adalah Petronas. Mereka adalah holding yang memiliki bisnis di hulu dan hilir Migas. &ldquo;Sinergi bisa diciptakan karena mereja juga berfungsi sebagai regulator seperti Pertamina dulu,&rdquo; kata dia. Toto juga menepis anggapan bahwa pembentukan Holding BUMN Migas bisa memperlemah pengawasan terhadap BUMN. Apalagi, PGN merupakan perusahaan terbuka yang sejak awal sudah memiliki sisi governance yang kuat.&nbsp; "Pemerintah masih bisa mengontrol lewat Pertamina, karena kepemilikan saham Pemerintah di sana adalah mayoritas . Apalagi dalam klausul take over tersebut, Pemerintah masih memiliki satu lembar saham merah putih seri A di PGN yang bisa mem-veto keputusan RUPS apabila dianggap merugikan kepentingan publik/negara,&rdquo; tegas Toto.&nbsp;

Holding BUMN Migas Bisa Bikin Pertamina dan PGN Jadi Lebih Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/integrasi-pertagas-ke-pgn-tidak-bermanfaat-gunakan-harga-pasar_m_216593.jpeg" alt="Pipa gas PGN." width="100%">
<figcaption>Pipa gas PGN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pembentukan holding BUMN Migas pada tahap penggabungan PT Pertamina Gas (Pertagas) ke dalam PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terkendala aksi penolakan Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG). SPPG mengungkapkan sejumlah alasan untuk menolak instruksi Kementerian BUMN melebur Pertagas sebagai anak usaha PGN. Antara lain, akuisisi saham dan seluruh aset Pertagas oleh PGN disebut membutuhkan dana tunai yang sangat besar. Sehingga SPPG meragukan PGN memiliki dana yang cukup untuk melakukan akuisisi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Analis Investa Saran Mandiri, Hans Kwee, menilai integrasi Pertagas ke PGN masuk dalam kategori internal restructuring, bukan transaksi akuisisi berdasarkan mekanisme pasar. Oleh karena itu, proses tersebut seharusnya dilakukan seefisien mungkin dan tidak melibatkan jumlah uang yang banyak. "Tujuan awalnya kan untuk membentuk holding yang kuat dengan Pertamina sebagai induknya. Jadi seharusnya prosesnya tidak mengeluarkan uang, karena ini akuisisi internal," kata Hans di Jakarta, Rabu (30/5). Dia mengaku tidak bisa menghitung berapa harga saham Pertagas berdasarkan book value yang ideal untuk ditebus PGN. Pasalnya, Pertagas bukan perusahaan publik, jadi sulit mengakses laporan keuangannya untuk membuat valuasi harga. Selain harus mengeluarkan uang, Hans menyebut proses akuisisi menggunakan mekanisme pasar juga menimbulkan kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh Pertamina, PGN, dan Pertagas. Sehingga transaksi tersebut sebaiknya dihindari. "Menurut saya lebih baik mekanisme integrasinya dilakukan dengan cara merger melalui share swap. Pertamina menyerahkan sahamnya di Pertagas sebagai milik Pemerintah, lalu selanjutnya Pemerintah menginbreng saham tersebut sebagai modal PGN," katanya. Proses tersebut, menurut Hans, tidak akan memakan waktu lama seperti yang dikhawatirkan pemerintah selama ini. Selain itu yang lebih penting lagi, tidak perlu ada banyak uang yang dikeluarkan untuk menyelesaikannya. "Ibaratnya Pemerintah hanya mengeluarkan dari kantong kiri dan masuk lagi ke kantong kanan," imbuh Hans. Sementara, Analis Binaartha Parama Sekuritas, Muhammad Nafan Aji menterjemahkan aksi penolakan SPPG merupakan bentuk kekhawatiran para pekerja Pertagas atas masa depan mata pencahariannya di perusahaan tersebut pasca diakuisisi. "Dari sisi Serikat Pekerja saya melihat mereka khawatir akan ada efisiensi tenaga kerja. Jadi mungkin mereka memerlukan kejelasan terkait jaminan kerja dan itu pun sudah dijamin oleh Kementerian BUMN bahwa tidak akan terjadi PHK," kata Nafan. Untuk itu, Nafan menyarankan agar manajemen PGN melakukan pendekatan persuasif dan meyakinkan SPPG bahwa setelah Pertagas menjadi anak usaha PGN, manajemen subholding gas tersebut tidak akan mengubah komposisi jumlah pekerja dan tingkat kesejahteraannya. "Ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan manajemen PGN secara damai. Kecuali kalau ternyata SPPG itu menjadi bagian dari teknik tarik ulur negosiasi oleh Pertagas, sehingga bisa mendapatkan harga tertentu dalam kesepakatan," ungkapnya. Jika hal tersebut memang terjadi, Nafan menilai Kementerian BUMN sebagai pengelola perusahaan pelat merah di Indonesia harus turun tangan dan membuat keputusan yang tegas. Dikutip dari laporan keuangan 2017 kedua perusahaan, diketahui bahwa PGN memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan Pertagas. PGN tercatat memiliki total aset bernilai USD 6,29 miliar. Di antaranya adalah jaringan infrastruktur pipa gas yang sampai saat ini mencapai 7.453 kilometer (km). Jumlah aset PGN tersebut 3,3 kali lipat lebih besar dibandingkan Pertagas yang hanya memiliki aset senilai US$ 1,92 miliar. Panjang pipa yang dikelola Pertagas pun hanya sepanjang 2.438 km yang digunakan untuk menyalurkan gas kepada pembeli. Sementara dari sisi pendapatan, PGN berhasil mengumpulkan uang USD 2,97 miliar sepanjang 2017. Realisasi itu 4,7 kali lipat lebih besar dibandingkan pendapatan Pertagas tahun lalu sebanyak USD 625 juta.

Integrasi Pertagas ke PGN Tidak Bermanfaat Gunakan Harga Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/holding-bumn-migas-telah-terbentuk-ini-kata-sp-pertagas_m_214497.jpeg" alt="ilustrasi pipa gas milik PGN." width="100%">
<figcaption>ilustrasi pipa gas milik PGN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serikat Pekerja (SP) PT Pertamina Gas (Pertagas) secara prinsip mendukung rencana pemerintah membentuk perusahaan induk (holding) BUMN migas dengan memasukkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) atau PGN menjadi bagian Pertamina. Apalagi, holding BUMN migas merupakan strategi yang disusun pemerintah untuk mengembangkan bisinis gas nasional. Namun, pembentukan holding BUMN migas mesti memenuhi sedikitnya empat ketentuan. Pertama, percepatan pemberian kuasa saham dwiwarna PGN kepada Pertamina dengan segera diterbitkannya surat kuasa umum (SKU) agar Pertamina memiliki kontrol penuh dalam mengelola PGN. Hal ini sama seperti Pertamina mengelola anak perusahaannya yang lain. Kedua, mengembalikan Direktorat Gas sebagai fungsi strategis yang akan memimpin Subholding Gas di Pertamina. Ketiga, segera diisinya seluruh posisi pimpinan Pertamina dan Pertagas. Tugas mengambil keputusan tidak dapat dijalankan oleh pejabat sementara. Pengisian jabatan harus oleh pejabat yang cakap dan menguasai dengan baik bidang migas khususnya gas demi menjamin kelancaran proses holding migas. Keempat, keputusan aksi korporasi antara Pertagas oleh PGN harus dilakukan secara hati-hati dan tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Perlu tindakan penyehatan kinerja keuangan PGN terlebih dahulu, dimana pada masa transisi, integrasi PGN-Pertagas cukup dilakukan melalui sinergi operasi dan niaga tanpa perlu proses transaksional. "Jika keempat hal tersebut dilakukan dapat dipastikan holding migas dapat mencapai tujuan utamanya yakni memberikan manfaat sebesar-bersarnya bagi negara dan menjamin ketersediaan energi (gas) yang merata dan ekonomis untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” ujar Ketua SP Pertagas Nugeraha Djunaedi, dalam keterangannya, Senin (21/5). Menurut Nugeraha, holding merupakan strategi yang disusun pemerintah untuk mengembangkan bisinis gas nasional dan salah satu tujuan utamanya adalah untuk memberikan energi gas yang merata ke seluruh pelosok Indonesia melalui sinergi bisnis yang efisien dan efektif. Dengan misi itulah maka dibentuk Holding Migas, dimana PGN masuk menjadi bagian dari Pertamina. "Seharusnya pengembangan bisnis gas ini menjadi kerjasama intergrasi dari dua badan usaha pemain utama bisnis gas Indonesia," katanya. Dia mengatakan, dalam perjalanannya, proses holding migas menjadi suatu kompetisi yang tidak sehat. Di mana, posisi tawar (bargaining position) salah satu pihak menjadi lebih lemah dibandingkan pihak lainnya. Dalam hal ini Pertamina kehilangan posisi strategis yang mengawal proses holding migas. "Sejak dimulainya proses holding beberapa aksi korporasi telah melumpuhkan kaki dan tangan Pertamina untuk tetap unggul dalam bisnis gas," katanya. Nugerah mencontohkan penerbitan SK No 39/MBU/02/2018 yang menghapuskan Direktorat Gas Pertamina. Direktorat yang seharusnya berperan sebagai subholding gas yang nantinya akan menjalankan fungsi strategis pengelolaan bisnis gas justru dihapuskan. "Ini menjadi awal keganjilan proses Holding Migas," katanya. Indikasi kedua adalah kekosongan posisi Komisaris Utama Pertagas. Sebelumnya posisi Komisaris Utama Pertagas diisi oleh Direktur Gas Pertamina. Ketiga adalah pencopotan Direktur Utama Pertamina Elia Masa Manik sejak 20 April 2018. Nugeraha menilai, pencopotan Elia janggal karena disertai dengan keputusan untuk pengosongan jabatan tersebut. Padahal di saat yang sama, seharusnya Kementerian BUMN dapat langsung menunjuk direktur utama Pertamina yang baru. "Puncaknya adalah tindakan pencopotan Direktur Utama Pertagas Suko Hartono per 16 Mei 2018. Serupa dengan nasib Direktur Utama Pertamina, tampaknya pucuk pimpinan Pertagas dipandang sebagai posisi yang akan menghambat proses holding migas sehingga melalui RUPS Sirkuler posisi dirut Pertagas dikosongkan entah sampai kapan," kata Nugeraha. Aksi-aksi korporasi tersebut, tambah Nugerah, menjadi sinyal nyata bahwa ada langkah terencana yang bertujuan melemahkan posisi Pertamina dalam proses holding migas. Satu per satu pimpinan puncak Pertamina di bidang gas dihilangkan. "Pada saat Pertamina membutuhkan pimpinan puncaknya untuk mengawal holding, Kementerian BUMN memandang bahwa tugas peran sebesar itu cukup diserahkan kepada pejabat sementara," pungkasnya.

Holding BUMN Migas Telah Terbentuk, Ini Kata SP Pertagas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenperin-percaya-holding-migas-bantu-tingkatkan-utilitas-industri_m_208152.jpeg" alt="Dirjen Ikta Kemenperin Achmad Sigit" width="100%">
<figcaption>Dirjen Ikta Kemenperin Achmad Sigit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimistis dengan dibentuknya perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (holding BUMN) sektor minyak dan gas bumi (migas) mampu menekan harga gas yang sangat dibutuhkan oleh industri nasional. Dengan harga gas yang terjangkau, Kemenperin percaya pelaku industri yang banyak mengonsumsi gas akan mampu meningkatkan utilisasi pabrik dan menjual lebih banyak lagi ke pasar ekspor. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono menyebut, holding BUMN migas yang menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke tubuh PT Pertamina (Persero), dilanjutkan dengan peleburan PT Pertamina Gas (Pertagas) ke tubuh PGN sebagai subholding yang mengurus bisnis gas Pertamina merupakan bentuk insentif bagi industri pengguna gas. Pasalnya, dia menilai harga gas bumi yang disalurkan melalui pipa bisa lebih terjangkau karena adanya integrasi aset pipa milik Pertagas dan PGN. Biaya operasional milik kedua perusahaan yang melebur menjadi satu pun bisa dihemat, serta anggaran investasi keduanya bisa dengan efektif digunakan karena tidak ada duplikasi pembangunan infrastruktur pipa distribusi dan transmisi ke depannya. "Holding migas itu insentif. Kemenperin dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah berupaya menekan harga gas dengan mendorong efisiensi di sektor hulu migas, namun harga gas masih tinggi. Nah, holding migas ini bisa membantu memperbaiki harga gas dari sisi hilir yang tentunya sangat bermanfaat bagi pelaku industri," kata Achmad Sigit di Bogor, Jumat (27/4). Usai pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, pelaku industri yang dijanjikan bisa membeli gas dengan harga USD 6 per MMBTU sontak bersorak girang. Tujuh sektor industri yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mendapat harga gas rendah itu adalah industri pupuk, baja, petrokimia, oleochemical, keramik, sarung tangan, dan industri kaca. Namun, sampai akhir tahun lalu baru ada delapan perusahaan yang bergerak di industri baja, pupuk, dan petrokimia yang sudah menikmatinya. Delapan perusahaan yang bisa mendapatkan gas kurang dari USD 6 per MMBTU itu adalah PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Kaltim Parna Industri, dan PT Kaltim Methanol Industri. "Sebagian besar itu perusahaan milik negara, yang swasta malah belum dapat harga gas murah. Tahun lalu Kemenperin sudah merekomendasikan 86 perusahaan dapat insentif harga gas, tetapi sampai sekarang masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," katanya. Padahal, jika seluruh perusahaan yang tersebar di tujuh sektor bisa cepat memperoleh kepastian harga gas yang lebih murah, Achmad Sigit meyakini seluruhnya mampu meningkatkan produksi. Karena kapasitas produksi pabrik dari setiap sektor belum dimanfaatkan secara maksimal. Dia mencontohkan, industri pupuk urea memiliki kapasitas produksi 8,8 juta ton per tahun, namun baru 62,5 persen utilisasinya. Industri keramik memiliki kapasitas produksi 550 juta meter per segi per tahun, namun utilisasinya baru 60 persen. "Industri keramik juga direpotkan oleh membanjirnya produk keramik Tiongkok di pasar Indonesia. Mereka bilang ke saya, kalau harga gas turun maka utulisasi bisa ditingkatkan dan produk keramik Indonesia bisa bersaing secara harga dengan produk Tiongkok. Banyak industri kita yang tidak bisa memenuhi 100 persen utilisasi produksi karena ada kendala harga gas yang tinggi. Padahal sektor manufaktur kita rata-rata lebih baik dari negara lain di ASEAN," keluhnya. Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Muhammad Khayam menambahkan, saat ini rata-rata harga gas bumi dari trader ke industri adalah USD 9 per MMBTU. "Sementara yang diinginkan industri adalah USD 7 per MMBTU. Jadi tidak harus USD 6 per MMBTU. Rekomendasi dari Kemenperin adalah kurangi ekspor gas dan optimalkan pemanfaatan gas untuk industri dalam negeri," kata Khayam.

Kemenperin Percaya Holding Migas Bantu Tingkatkan Utilitas Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akhirnya-pgn-dapat-restu-izin-prinsip-akuisisi-pertagas_m_207786.jpeg" alt="RUPSLB PGN" width="100%">
<figcaption>RUPSLB PGN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) telah mendapat restu untuk berintegrasi PT Pertamina Gas (Pertagas). Izin prinsip tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2017. Direktur Utama PT PGN Tbk Jobi Triananda mengatakan hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas. Pasalnya, izin prinsip PGN untuk mencaplok Pertamina masih belum dimiliki, meskipun proses pembentukan BUMN Migas terus berjalan. "Ini (izin prinsip) sebagai tindak lanjut akte inbreng (yang sudah ditandatangani) pada April kemarin," ujarnya dalam acara Konferensi pers RUPST PT PGN di Hotel FourSeason, Jakarta, Kamis (26/4). Jobi mengungkapkan, setelah mendapat izin prinsip tersebut akan semakin memuluskan pembentukan holding BUMN migas. Selain itu, tanda tanya besar terkait nasib PGN dan Pertagas juga sudah mulai menemukan titik terang. "Kami mendapatkan integrasi Pertagas ke PGN. Dengan ini kami bisa melanjutkan untuk mengintegrasikan Pertagas ke PGN," tegasnya. Disamping itu, Jodi mengaku, mengenai mekanisme integrasinya nantinya akan dibahas lebih lanjut lagi dalam RUPS yang akan datang. Namun menurutnya, mekanisme lewat akuisisi dinilai paling mungkin karena waktu yang dibutuhkan juga relatif lebih cepat. "Kita akan integrasikan, bentuknya akuisisi atau merger sedang dikaji. Dari sisi waktu, akuisisi lebih cepat. Sekarang masih dikaji baik dari konsultan, KJPP, atau holding mengenai nilai besarannya," tuturnya. Jika nantinya benar-benar lewat metode akuisisi, kata dia, maka pihaknya juga akan menunggu nilai valuasi aset milik Pertagas. Karena hingga saat ini, valuasi aset tersebut masih terus dihitung. "Nanti berapa nilainya masih dalam. Proses pengkajian dan evaluasi. Nilainya nanti kalau sudah dihitung kita sampaikan. Lalu kita RUPS kembali," tambahnya. Jobi berharap jika proses holding BUMN migas bisa berjalan dengan lancar. Sehingga bisa berdampak positif bagi kinerja keuangan perseroan dan juga negara. "Ada integrasi (dengan Pertagas) bisa konsolidasi Pertagas ke PGN ini bisa perbaikan ekonomi juga. Penyaluran kita juga lebih baik. Insya Allah 2018 lebih baik," tandasnya.

Akhirnya, PGN Dapat Restu Izin Prinsip Akuisisi Pertagas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iew-holding-migas-terlalu-dipaksakan_m_207671.jpeg" alt="pekerja PGN merawat jaringan gas di daerah operasi" width="100%">
<figcaption>pekerja PGN merawat jaringan gas di daerah operasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holding BUMN Migas telah resmi dibentuk. Hanya saja, sejumlah kalangan sedikit pesimistis ihwal prospeknya ke depan. Peneliti Indonesia Energy Watch (IEW) Ahmad Daeng menilai pembentukan holding migas terlalu dipaksakan. Menurutnya, holding tak memberikan dampak siginfikan terhadap Pertamina selaku induknya. "Kami pikir malah menambah birokrasi. Memperpanjang rantai pengambil keputusan serta menimbulkan inefisiensi biaya karena diketahui saat ini inefisiensi keuangan," katanya dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Kamis (26/4). Terbukti, lanjutnya, dalam tahun buku 2017, kerugian Pertamina mencapai Rp 17 triliun. Berbanding terbalik dengan dengan PGN mendapat laba USD 150 juta di tahun yang sama. "Wajar ketika muncul kesan PGN 'dicaplok' Pertamina," jelasnya. Daeng khawatir terbentuknya Holding Migas akan menjadi sarang korupsi. Termasuk, potensi munculnya mafia migas baru. "Tidak efisien. Kami pikir pembentukan Holding Migas ini harus dibatalkan demi hukum," tegasnya. Sebelumnya, pada 11 April lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menandatangani akta pengalihan saham seri B milik negara sebesar 56,96 persen di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk kepada PT Pertamina (Persero). Dengan ditandatanganinya akta tersebut, maka Holding BUMN Migas resmi berdiri dengan Pertamina sebagai induk perusahaan (holding) dan PGN sebagai anggota holding.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#holding migas

Berita Terkini