<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/erick-dok-humas.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diberi perintah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membina dan mengawasi perusahaan farmasi pelat merah dalam pengadaan vaksin Covid-19. Hal itu tertuang pada Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yanh ditandatangani oleh 6 Oktober 2020.  Menindaklanjuti instruksi Presiden, Kementerian BUMN menjalin kerja sama dengan beberapa negara untuk mempercepat pengadaan vaksin. Terakhir, Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkunjung ke Swiss dan Inggris untuk mengamankan komitmen vaksin Covid-19 dalam kerja sama vaksin bilateral.  Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut, pengadaan vaksin perlu dipertimbangkan matang, termasuk untuk vaksin gratis. Sebab, pemerintah menjanjikan akan memberikan vaksin gratis pada masyarakat tidak mampu melalui BPJS Kesehatan.  Kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk ketersediaan vaksin gratis tentu harus jadi perhatian. "Apakah vaksin itu diberikan gratis, kalau gratiskan biayanya berapa? Jadi, artinya anggaran yang dibutuhkan berapa, dihitung," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (15/10).  Menurutnya, Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menyiapkan infrastruktur dan regulasi turunan terkait persoalan vaksinasi. "Yang perlu dilakukan adalah membuat regulasinya dulu, terutama regulasinya nanti dijelaskan mengenai mekanisme dan prosedurnya," katanya.  Selain itu, lanjutnya, Erick juga perlu melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi terhadap masyarakat. Sebab ada beberapa masyarakat yang menolak untuk divaksin.  https://www.youtube.com/watch?v=i4lVC2KXHcQ&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Pemerintah Perlu Pastikan Ada Anggaran untuk Vaksin Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Ilustrasi-suntik-vaksin-Fool.jpg" alt="Ilustrasi suntik vaksin (Fool)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suntik vaksin (Fool)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah saat ini tengah mempercepat pengadaan vaksin Covid-19 dengan melalukan berbagai kerja sama dengan beberapa negara. Kerja sama dilakukan melalui perusahaan di sektor kesehatan baik BUMN maupun swasta.  Salah satu perusahaan BUMN PT Indofarma Tbk (INAF) mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melaksanakan pengadaan vaksin Covid-19 dari perusahaan bioteknologi Novavax Inc. Novavax sendiri, saat ini tengah melakukan uji klinis fase 3 di Inggris.  Project Integration Manager R&amp;D PT Bio Farma, Neni Nurainy mengatakan, selain pengadaan vaksin lewat Bio Farma dan Kimia Farma, vaksin Novovax saat ini sudah dalam clinical trial (CT) fase 3. "Begitu banyak peran dari BUMN farmasi yang terlibat untuk pengadaan vaksin," ujarnya dalam acara Ngopi BUMN secara virtual, Kamis (15/10).  Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Indofarma Arie Genipa Suhendi mengatakan, pihaknya mengikuti arahan dari holding farmasi dan Kementerian BUMN dalam penjajakan kerja sama dengan Novavax. "Indofarma sebagai perusahaan yang memiliki fasilitas distribusi rantai dingin siap untuk memenuhi kebutuhan logistik vaksin induk holding, PT Bio Farma," ucapnya.  https://www.youtube.com/watch?v=3Le02BhaUE0&ab_channel=jawapostvofficial

Indofarma Juga Jajaki Pengadaan Vaksin Covid-19 Novavax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/erick-di-bio-dok-humas.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau laboratorium dan fasilitas produksi Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau laboratorium dan fasilitas produksi Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, PT Bio Farma (Persero) mampu memproduksi vaksin Covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun pada akhir 2020. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut menyampaikan hal itu saat meninjau laboratorium dan fasilitas produksi Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8).  Kunjungan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan uji klinis fase 3 calon vaksin Covid-19 hasil kolaborasi perusahaan induk BUMN di bidang farmasi tersebut bersama Sinovac. "Hari ini saya memastikan Bio Farma saat ini sudah siap memproduksi 100 juta dosis vaksin Covid-19 per tahun dan di akhir tahun siap memproduksi 250 juta dosis per tahun," kata Erick dalam keterangan resminya.  Erick menuturkan, salah satu fokus Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah melipatgandakan ketersediaan vaksin dan terapi pengobatan yang sangat krusial untuk menanggulangi pandemi. Erick mengatakan, Bio Farma sudah memproduksi vaksin sejak 1890.  Bio Farma dipercaya lebih dari 150 negara dalam memproduksi 15 jenis vaksin, dengan pangsa pasar 75 persen vaksin polio yang menyebar di seluruh dunia. Bio Farma juga memastikan bahwa produknya halal, dan sudah digunakan di beberapa negara Timur Tengah.  "Mari kita percaya atas kemampuan bangsa sendiri. Jangan ragukan kemampuan Bio Farma yang sudah teruji, baik untuk memproduksi vaksin yang dihasilkan dari kerja sama dengan negara lain juga vaksin murni karya Bio Farma sendiri," katanya.  https://www.youtube.com/watch?v=Y1cR5XcFTZE  &nbsp;

Erick Pastikan Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IHSG-FED.jpg" alt="Petugas melintas di depan layar yang menampilkan informasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (3/4). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan Jumat (3/4), ditutup positif. IHSG naik 91 poin (2%) ke level 4.623. FOTO : FEDRI" width="100%">
<figcaption>Petugas melintas di depan layar yang menampilkan informasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (3/4). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan Jumat (3/4), ditutup positif. IHSG naik 91 poin (2%) ke level 4.623. FOTO : FEDRI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga saham dua emiten pelat merah di sektor kesehatan, yakni PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) meroket hari ini, Rabu (22/7). Bahkan pergerakan saham keduanya menyentuh batas atas maksimal kenaikan harian atau auto rejection atas sebesar 25 persen.  Mengutip data Bursa Efek Indonesia, pergerakan saham INAF menguat 24,92 persen di level Rp 1.880 per saham dengan nilai transaksi Rp 29,33 miliar dan volume perdagangan 16,21 juta saham. Sedangkan saham KAEF meroket 24,78 persen di level Rp 2.140 per saham dengan nilai transaksi Rp 144,9 miliar dan volume perdagangan 70,22 juta saham.  Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan, melambungnya kedua harga saham tersebut tidak terlepas dari perusahaan induk (holding) BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero), induk KAEF dan INAF yang tengah mempersiapkan uji klinis tahap 3 pada vaksin Covid-19.  "Itu yang naik kencang KAEF lebih ke sentimen vaksin. Apalagi Bio Farma sudah bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok. Jadi, datang vaksinnya," ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (22/7).  Seperti diketahui, Bio Farma akan menggunakan 2.400 vaksin Sinovac dari Tiongkok yang tiba 19 Juli 2020, untuk awal uji klinis tahap 3 yang akan mulai dilakukan pada Agustus. "KAEF juga bekerja sama dengan perusahaan Rusia juga kan," ucapnya.  Meskipun demikian, Hans Kwee menyebut, meroketnya saham INAF dan KAEF hanyalah berlangsung dalam jangka pendek. Sebab, hal itu hanya respons psikologis investor yang sangat berharap masa pandemi Covid-19 dapat diakhiri dengan keberadaan vaksin.  Menurutnya, dalam proses pengembangan vaksin Covid-19 sendiri membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebab, sekelas perusahaan negara maju seperti Amerika Serikat (AS) saja menyatakan paling cepat akhir tahun ini baru dapat diproduksi secara masal.  "Ini sentimen positif jangka pendek. Butuh waktu, prosesnya panjang. Kalau kita lihat AS mereka perkirakan Desember baru bisa diproduksi masal," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=boFClQoEZr4  &nbsp;

Euforia Uji Klinis Bio Farma, Saham INAF dan KAEF Kena Auto Rejection

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20200205_133359_copy_670x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Holding farmasi resmi didirikan pada 31 Januari lalu dengan PT Bio Farma sebagai induk. Anggotanya yakni PT Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk.  Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, industri farmasi Indonesia masih butuh pengembangan. Maka dari itu, holding dibentuk guna meningkatkan kapasitas produksi.  "Keberadaan holding farmasi ini untuk mendukung program itu karena banyak masalah di dunia farmasi Indonesia, soal obat, ketergantungan produk impor, akssesibilitas dan harga produk masih mahal," katanya dalam konferensi pers Holding BUMN Farmasi Memperkuat Kemandirian Industri Farmasi Nasional di Hotel Jambuluwuk, Jakarta, Rabu (5/2).  Salah satu langkah awal yang dilakukan holding adalah meningkatkan kapasitas sehingga impor produk kesehatan berkurang. Langkah ini akan ditempuh dengan sinergi anggota holding.  Menurutnya, mahalnya produk kesehatan di Indonesia dikarenakan produksinya tidak efisien. Sinergi akan membuat prosesnya menjadi efisien.  "Skala bisnis perusahaan manufaktur farmasi sangat fragmented (terpisah) dan pasti semua akan mengambil program pemerintah, makanya kita melakukan integrasi," tambah dia.  Dia mengatakan, Bio Farma akan tetap fokus pada bisnis utamanya selain menjadi induk holding farmasi. Kimia Farma akan memperkuat rantai bisnis dari hulu ke hilir. Sedangkan Indofarma akan meningkatkan daya saing dalam industri farmasi dan alat kesehatan.

Bos Bio Farma: Holding Farmasi untuk Tekan Ketergantungan Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pernahkah-minum-obat-justru-tambah-sakit-ini-enam-alasannya_m_146309.jpeg" alt="ILUSTRASI OBAT (pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI OBAT (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holding perusahaan farmasi badan usaha milik negara (BUMN) mulai beroperasi tahun ini. Ada tiga BUMN farmasi yang bergabung. Yakni, Bio Farma, PT Kimia Farma Tbk, dan PT Indofarma Tbk. Induknya adalah Bio Farma.  Setelah menjadi holding, tiga perusahaan itu bersinergi dalam aktivitas produksi dan distribusi untuk meningkatkan kinerja. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan bahwa pembentukan holding tersebut bertujuan memperkuat kemandirian industri farmasi nasional dan meningkatkan ketersediaan produk lewat inovasi bersama.  "Sinergi tiga BUMN farmasi ini dapat menurunkan impor bahan baku farmasi atau active pharmaceutical ingredients (API) yang kini komposisinya lebih dari 90 persen," tutur Honesti, Senin (3/2). Melalui holding, dia juga berharap produk farmasi bisa tersebar lebih merata ke seluruh pelosok negeri.  Mengapa Bio Farma yang menjadi induk holding farmasi tersebut? Menurut Honesti, jawabannya adalah surat persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir berdasar hasil RUPS. Dalam keputusan itu, disebutkan bahwa seluruh saham seri B milik negara yang dipegang Kimia Farma dan Indofarma dialihkan ke Bio Farma.  Terbitnya surat persetujuan itu menandai berakhirnya rangkaian proses pembentukan holding yang bergulir sejak Oktober lalu.

Bio Farma jadi Induk Holding Perusahaan Farmasi

holding farmasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#holding farmasi