<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/02/kapolresta-sleman-kombes-edy-setyanto-erning-wibowo-polresta-sleman-4ktxw.webp" alt="Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo. (Polresta Sleman)." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo. (Polresta Sleman).</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melaksanakan sidang disiplin untuk Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo. Kapolresta Sleman itu dicopot dari jabatannya. Keputusan itu menyangkut penanganan kasus Hogi Minaya yang ramai menjadi atensi publik beberapa waktu lalu.
Dikutip dari pemberitaan Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan menyampaikan bahwa dalam sidang disiplin yang dilaksanakan oleh instansinya ada dua putusan. Yakni teguran tertulis serta sanksi mutasi bersifat demosi.
&rdquo;Demosinya berupa pencopotan dari jabatan,&rdquo; ungkap Kombes Ihsan dalam keterangan tertulis dikutip pada Sabtu (28/2).
Ihsan menyebut, sidang disiplin untuk Edy berlangsung sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di institusi Polri. Sidang disiplin tersebut dilaksanakan atas dasar temuan hasil audit dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DIY dalam penanganan kasus Hogi Minaya.
&rdquo;Ditemukan adanya pelanggaran terkait tidak dilaksanakannya pengawasan terhadap penyidikan kasus laka lantas yang ditangani Satuan Lalu Lintas Polresta Sleman sehingga viral dan menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat,&rdquo; terang dia.
Ihsan menegaskan, proses yang telah dilakukan merupakan sidang disiplin, bukan sidang kode etik atau proses hukum pidana. Sebab, substansi pemeriksaan terhadap Edy berkaitan dengan aspek manajerial dan tanggung jawab pengawasan sebagai pimpinan.
&rdquo;Dalam konteks pembinaan karier anggota Polri, sanksi tersebut merupakan bentuk tindakan tegas atas setiap kelemahan dalam fungsi pengawasan yang terjadi di lingkungan satuan kerja,&rdquo; jelasnya.
Menurut Ihsan, setiap pimpinan atau pejabat kepolisian memiliki tanggung jawab pengawasan melekat terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan fungsi tersebut, mekanisme internal akan berjalan secara objektif dan proporsional sesuai tingkat pelanggaran.
&rdquo;Kami memahami bahwa perkara ini sempat menjadi perhatian luas masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian hasil sidang disiplin ini merupakan bagian dari komitmen transparansi Polda DIY dalam menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik,&rdquo; kata dia.
Lebih lanjut, Ihsan menyatakan, Polda DIY berkomitmen melakukan perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian internal. Tujuannya tidak lain agar setiap penanganan perkara berjalan profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
&nbsp;

Polda DIY mencopot Kombes Edy Setyanto dari jabatan Kapolresta Sleman atas kasus Hogi Minaya. Sanksi tegur dan mutasi.

Buntut Kasus Hogi Minaya, Kombes Edy Setyanto Dicopot dari Jabatan Kapolresta Sleman

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/JKT_RDP-Komisi-III-dengan-Kapolrestabes-Semarang-Bahas-Penembakan-Siswa_Salman-Toyibi-3JPG-2330582148.jpg" alt="ILUSTRASI Rapat Komisi III DPR RI dengan Kapolres. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Rapat Komisi III DPR RI dengan Kapolres. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolresta Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo dan Kasatlantas Polres Sleman AKP Mulyanto kini menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemeriksaan ini dilakukan usai keduanya diberhentikan sementara untuk mendalami dugaan pelanggaran etik maupun pidana dalam penanganan kasus Hogi Minaya. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono menjelaskan, penonaktifan sementara kedua perwira tersebut bertujuan mempermudah proses pemeriksaan internal oleh Propam agar berjalan objektif dan menyeluruh. &ldquo;Penonaktifan ini untuk memudahkan pengawas internal, dalam hal ini Propam, dalam melanjutkan pemeriksaan untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, baik Kapolres maupun Kasat Lantas,&rdquo; ujarnya seperti dikutip dari Radar Jogja, Jumat (30/1). Menurut Anggoro, penanganan kasus Hogi Minaya diduga dipengaruhi lemahnya pengawasan oleh Edy Setyanto, sehingga proses penegakan hukum menimbulkan kegaduhan dan meluas ke publik. &ldquo;Proses pemeriksaan masih berlanjut,&rdquo; ucapnya. Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya pelanggaran etik atau pidana Edy maupun Mulyanto, Anggoro belum merinci secara detail. Ia menyebut seluruh temuan masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan. &ldquo;Pasti akan ada sanksi apabila ditemukan pelanggaran disiplin ataupun kode etik terhadap penyidik,&rdquo; singkatnya. Selain Kapolres dan Kasatlantas, kepolisian juga akan memeriksa penyidik yang menangani langsung kasus Hogi Minaya. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil audit untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang ditemukan. &ldquo;(Ada arah untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik) iya,&rdquo; jawabnya singkat. Anggoro menambahkan, pihaknya telah menyampaikan arahan pengawasan internal kepada seluruh jajaran kepolisian, baik di tingkat Polda maupun Polres. Petunjuk tersebut telah dikirimkan sebagai upaya pembenahan internal. &ldquo;Kejadian Sleman, kurangnya koordinasi pengawasan dari atasan, koordinasi kepada pembina fungsi, menyebabkan proses penyidikan terganggu,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Sehingga apa yang hari ini kita alami, itu terjadi. Ini yang tidak diharapkan,&rdquo; imbuhnya. Ia juga menegaskan bahwa pelatihan penerapan KUHP dan KUHAP baru sebenarnya telah disosialisasikan sejak 2023, dengan total 25 kali pelatihan untuk memperkuat pemahaman proses penyidikan. &ldquo;Namun, kalau memang dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan, kami akan perbaiki terus. Perintah untuk melaksanakan secara profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan pelayanan kepada masyarakat, terus dilakukan oleh Polda DIY dan jajarannya,&rdquo; tegasnya.

Kapolres dan Kasatlantas Polres Sleman diperiksa Propam usai diberhentikan sementara. Proses ini terkait dugaan pelanggaran kasus Hogi.

Usai Diberhentikan Sementara, Kapolres dan Kasatlantas Polres Sleman kini Diperiksa Propam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/30/Screenshot-2026-01-30-160802-519784453.jpg" alt="Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Irjen Pol Anggoro Sukartono di Mapolda DIJ, Jumat (30/1/2026). (AGUNG DWI PRAKOSO/RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Irjen Pol Anggoro Sukartono di Mapolda DIJ, Jumat (30/1/2026). (AGUNG DWI PRAKOSO/RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo bukan satu-satunya pejabat di Polresta Sleman yang dicopot buntut kasus Hogi Minaya. Polda Daerah Istimewa Jogjakarta juga mencopot Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto. Usai dicopot, kedua perwira Polri itu bakal menjalani pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Jogja. Pemeriksaan itu dilakukan dengan tujuan mengetahui ada tidaknya pelanggaran etik atau pidana dalam penanganan kasus Hogi Minaya yang belakangan menjadi atensi publik. &rdquo;Penonaktifan ini untuk memudahkan pengawas internal, dalam hal ini Propam, dalam melanjutkan pemeriksaan untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, baik Kapolres maupun Kasat Lantas,&rdquo; kata Kapolda Jogja Irjen Anggoro Sukartono dikutip dari pemberitaan Radar Jogja (Jawa Pos Group) pada Jumat (30/1). Jenderal bintang dua Polri itu menyatakan, penanganan kasus Hogi Minaya kini menjadi atensi publik lantaran lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh unsur pimpinan di Polresta Sleman. Akibatnya proses penegakan hukum memicu kegaduhan dan meluas di ruang publik. Untuk itu, tidak hanya dicopot sementara dari jabatannya, kapolres dan kasat lantas Polresta Sleman juga diperiksa oleh Propam. Anggoro memastikan bahwa pihaknya akan menyampaikan hasil pemeriksaan itu bila sudah dilakukan. Yang pasti, bakal ada sanksi bila memang terbukti terjadi pelanggaran. &rdquo;Pasti akan ada sanksi apabila ditemukan pelanggaran disiplin ataupun kode etik terhadap penyidik,&rdquo; tegasnya. Terpisah, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang menjadi dasar Polda Yogya memutuskan untuk menonaktifkan kapolres dan kasat lantas Polresta Sleman. Trunoyudo menyampaikan bahwa ADTT dilaksanakan atas penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025. Menurut dia, dalam audit tersebut ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan. Tidak hanya itu, penyidikan tersebut berdampak pada menurunnya citra Polri di masyarakat. Trunoyudo mengungkapkan, hasil sementara ADTT telah digelar dan dalam gelar tersebut diputuskan bahwa Kombes Edy Setyanto dinonaktifkan dari jabatannya untuk sementara. &rdquo;Seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan,&rdquo; ungkap Trunoyudo kepada awak media. &nbsp;

Polda Jogja copot Kapolres dan Kasat Lantas Polresta Sleman terkait kasus Hogi Minaya. Propam periksa dan ancam sanksi jika ada pelanggaran.

Buntut Kasus Hogi Minaya, Polda Jogja juga Copot Kasat Lantas Polresta Sleman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/safaruddin-3186335023.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, melontarkan kritik keras kepada Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo. (IG Safaruddin)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, melontarkan kritik keras kepada Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo. (IG Safaruddin)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, melontarkan kritik keras kepada Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo terkait penanganan perkara Hogi Minaya. Hogi merupakan suami korban penjambretan yang ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar pelaku hingga meninggal dunia. Safaruddin yang merupakan purnawirawan jenderal polisi bintang dua itu menyoroti penerapan Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ia mempertanyakan pemahaman Kapolres Sleman terhadap ketentuan tersebut. "Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca? Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 eh, Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 34, bawa nggak?" cecar Safaruddin dalam rapat kerja (raker) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). "Siap, terkait restorative justice, Bapak," jawab Kapolres Sleman, Edy Setyanto. Mendengar pernyataan Edy, Safarudin yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur 2015-2018 itu menyesalkan bahwa Edy Setyanto tidak memahami KUHP. "Bukan! Pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak, saya pinjamkan, saya bawa nih," cetusnya. Profil Safaruddin Safaruddin merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang saat ini bertugas di Komisi III, komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Latar belakangnya sebagai mantan aparat penegak hukum, membuatnya kerap tampil kritis dalam rapat-rapat bersama mitra Komisi III, khususnya Polri, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Pria kelahiran Sulawesi Selatan 10 Februari 1960 itu memiliki rekam jejak panjang di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kepolisian, terutama di bidang operasional dan kewilayahan. Safaruddin merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1984 dengan pengalaman pada bidang reserse dan intelijen. Safaruddin pernah menduduki jabatan strategis, di antaranya Kepala Polres Metro Jakarta Barat, Karo Pers Polda Jawa Timur. Selain itu, Analis Kebijakan Madya Bid Jianstra SSDM Polri, Kabag Jianbang Rolitbang Sderenbang Polri, Kabag Analisis dan Evaluasi Robinops Sdeops Polri, Wakapolda Kalimantan Barat, Karowatpers SSDM Polri, Wakabaintelkam Polri, hingga Kapolda Kalimantan Timur. Jabatannya terakhir sebelum pensiun merupakan Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal polisi bintang dua. Setelah pensiun, Safaruddin kemudian menjadi kader PDI Perjuangan. Safararuddin juga merupakan Ketua DPD PDIP Kalimantan Barat. Safaruddin menduduki posisi sebagai Anggota DPR RI sejak 2019-2024 dan 2024-2029, melalui daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur.

Safaruddin anggota Komisi III DPR dan purnawirawan jenderal polisi kritisi sikap Kapolres Sleman terkait kasus Hogi Minaya.

Profil Safaruddin, Anggota Komisi III DPR Berlatar Belakang Jenderal Polisi yang Geram pada Kapolres Sleman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/Screenshot_2026-01-15-11-19-41-421_comandroidchrome-edit-2511324620.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati memimpin rapat pembentukan RUU Perampasan Aset, Kamis (15/1). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati memimpin rapat pembentukan RUU Perampasan Aset, Kamis (15/1). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, melontarkan kritik keras kepada Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo terkait penanganan perkara Hogi Minaya. Hogi merupakan suami korban penjambretan yang ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar pelaku hingga meninggal dunia. Safaruddin yang merupakan purnawirawan jenderal polisi bintang dua itu menyoroti penerapan Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ia mempertanyakan pemahaman Kapolres Sleman terhadap ketentuan tersebut. "Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca? Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 eh, Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 34, bawa nggak?" cecar Safaruddin dalam rapat kerja (raker) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). "Siap, terkait restorative justice, Bapak," jawab Kapolres Sleman, Edy Setyanto. Mendengar pernyataan Edy, Safarudin yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur 2015-2018 itu menyesalkan bahwa Edy Setyanto tidak memahami KUHP. "Bukan! Pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak, saya pinjamkan, saya bawa nih," cetusnya. "Bawa, Pak," timpal Edy. Merespons itu, Safaruddin merasa geram. Ia menegaskan, jika dirinya masih menjabat sebagai Kapolda, orang seperti Edy Setyanto telah dicopot dari jabatan Kapolres. "Pasal 34. Saya yang baca. Kalau saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi III dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah Kombes seperti itu, bagaimana polisi kedepan?" pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR, Safaruddin gerap akan Kapolres Sleman terkait penanganan kasus Hogi Minaya dan pemahaman Pasal 34 KUHP.

Geramnya Anggota Komisi III Safaruddin pada Kapolres Sleman: Kalau Masih Kapolda, Saya Berhentikan Anda!

Hogi Minaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hogi Minaya

Berita Terkini

Buntut Kasus Hogi Minaya, Kombes Edy Setyanto Dicopot dari Jabatan Kapolresta Sleman

Usai Diberhentikan Sementara, Kapolres dan Kasatlantas Polres Sleman kini Diperiksa Propam

Buntut Kasus Hogi Minaya, Polda Jogja juga Copot Kasat Lantas Polresta Sleman

Profil Safaruddin, Anggota Komisi III DPR Berlatar Belakang Jenderal Polisi yang Geram pada Kapolres Sleman

Geramnya Anggota Komisi III Safaruddin pada Kapolres Sleman: Kalau Masih Kapolda, Saya Berhentikan Anda!

Download Aplikasi JawaPos.com