<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id=":17v" class="ii gt"> <div id=":17w" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/IMG_20231016_163429_1222-t-1196-2903561249.jpg" alt="Ilustrasi: Kolase sejumlah unggahan hoaks terkait Demokrat tolak datang Anies Baswedan ke Aceh" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kolase sejumlah unggahan hoaks terkait Demokrat tolak datang Anies Baswedan ke Aceh</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim terus melakukan penanganan atas persebaran isu hoaks yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya telah menangani total 203 isu hoaks Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasil identifikasi terdapat 203 isu hoaks dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten,&rdquo; ungkapnya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, belum lama ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara rinci, Kementerian Kominfo menyebut telah mengidentifikasi 1.325 konten di platform Facebook, 947 konten di&nbsp; platform X, 198 konten platform Instagram, 342 konten platform TikTok, 36 konten plattform Snack Video dan 34 konten platform Youtube.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi juga menyatakan telah mengajukan take down atau tindak lanjut terhadap 1.399 konten yang tersebar di platform digital tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari total 2.882 konten sudah diajukan untuk take down semua dan yang sudah di-take-down sebanyak 1.399 konten dan sisanya 1.483 sedang ditindaklanjuti,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013641630/fakta-di-balik-munculnya-kabar-hoaks-gus-miftah-sogok-pesantren-agar-dukung-prabowo-gibran">Fakta di Balik Munculnya Kabar Hoaks Gus Miftah Sogok Pesantren Agar Dukung Prabowo-Gibran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara terkait isu hoaks mengenai Pemilu 2024 selama tahun 2023 terdapat sebanyak 189 isu. Peningkatannya dikatakan cukup signifikan pada bulan November sampai dengan Desember 2023, bersamaan dengan masa Kampanye Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Budi mengingatkan kepada semua pihak terutama kontestan Pemilu 2024 untuk ambil peran aktif dalam menjaga ruang digital aman dan nyaman selama Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mari bersama kita wujudkan Pemilu 2024 Damai dengan menjaga ruang digital dengan tidak menyebarkan isu hoaks,&rdquo; ajaknya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":17h" class="hq gt">&nbsp;</div>

“Hasil identifikasi terdapat 203 isu hoaks dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten,” ungkapnya di Kantor Kemenkominfo

Dari Akhir 2023 Sampai Awal 2024, Kominfo Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/nomor-urut-pilpresJPG-518152522.jpg" alt="Tiga pasang calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) saat menunjukan nomor urut peserta pilpres 2024 di kantor KPU." width="100%">
<figcaption>Tiga pasang calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) saat menunjukan nomor urut peserta pilpres 2024 di kantor KPU.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro mengimbau agar para pendukung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden di pilpres 2024 tidak membuat masyarakat terpecah. Penyebaran berita bohong atau hoaks harus dihindari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi para pendukung paslon, yuk kita sama-sama jangan mengeksplotasi ketidaksukaan kepada paslon lain dengan cara menyebarkan berita bohong dan kebencian yang akan membuat masyarakat terpecah belah," kata Juri kepada wartawan, Senin (11/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, Juri berharap agar masyarakat dapat memilih sesuai hati nurani calon pemimpin berikutnya. Masyarakat tidak perlu terpecah hanya karena beda pilihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan paslon nomor 2 yakin akan dipilih oleh mayoritas masyarakat pada tanggal 14 Februari 2024 nanti," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, Juri berharap debat perdana pilpres 2024 besok dapat menjadi ajang unjuk gigi bagi setiap kontestan merebut hati masyarakat Indonesia. Dia pun meminta masyarakat dapat menyimak dengan baik visi-misi yang dipaparkan oleh setiap calon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap debat paslon besok dan ke depannya dapat menjadi sarana pendidikan politik masyarakat yang menyegarkan dan membangun harapan masyarakat untuk masa depan Indonesia," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun debat pertama akan digelar di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Debat ini akan mengusung tema Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik, Penguatan Demokrasi, serta Penanganan Disinformasi dan Kerukunan Warga.</div>

Juri berharap, masyarakat memilih sesuai hati nurani calon pemimpin berikutnya. Masyarakat tidak perlu terpecah hanya karena beda pilihan.

TKN Prabowo-Gibran Ajak Masyarakat Tak Sebar Hoaks, Saling Menghargai Perbedaan Pilihan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bawaslu-jika-coklit-benar-tak-ada-kasus-wna-masuk-dpt_m_.jpg" alt="Komisioner KPU saat rilis rekapitulasi DPT beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU saat rilis rekapitulasi DPT beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viralnya video di media sosial (medsos) yang menyebut server ‎milik Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) sudah diatur (setting) memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, perlahan-lahan mulai terkuak. Video itu diketahui direkam di kediaman mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman di kawasan Ciracas, Serang, Banten. Hal itu diakui oleh Ahmad Taufik Nuriman sendiri.  "Jadi, memang saya diminta untuk menyiapkan tempat saja, untuk kumpul relawan, untuk evaluasi," ujar Taufik Nuriman saat dihubungi, Sabtu (6/4).  Taufik menambahkan, rapat di kediamannya kala itu bersama dengan tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dari Jakarta dan Banten. Namun, dia mengaku tidak mengenal orang yang bernama Wahyu, yang memberikan pemaparan soal server milik KPU di-setting memenangkan Jokowi-Ma'ruf.  "Saya sih enggak kenal sama dia, cuma kenal di situ saja. Kalau ketemu lagi sama dia, saya udah lupa kali ya," katanya.  Bahkan Taufik mengaku, saat orang yang disebut-sebut Wahyu memberikan pemaparan, dirinya lebih banyak diam. Taufik mengaku tidak terlalu mengikuti pembicaraan.  "Waktu itu saya sih juga cuma diam saja, Mas, soalnya enggak kenal juga," pungkasnya.  Terpisah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengaku tidak kenal dengan relawan yang disebut-sebut bernama Wahyu tersebut. Pasalnya BPN tidak pernah menuding server KPU di-setting memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.  "Saya enggak tahu itu, yang pasti kami akan memastikan akan mengawasi‎‎ proses penghitungan suara," ungkapnya.  Andre berharap, proses hukum kasus ini juga berjalan transparan. Sebagaimana diketahui, KPU telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.  "Saya rasa KPU sudah melaporkan, tinggal proses hukum saja yang transparan," pungkasnya.  Sekadar informasi, ‎beredar video di medsos dengan beberapa versi durasi. Sejumlah video menayangkan, salah seorang bernama Wahyu yang pernah menjadi staf Jokowi ketika menjabat wali kota Surakarta.  Dalam video itu, Wahyu menyebut, server milik KPU sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon petahana, Jokowi-Ma’ruf Amin. Ini dikatakannya setelah berkunjung ke Singapura.  Atas hal itu, ‎Ketua KPU Arief Budiman ‎telah melaporkan tiga akun medsos yang diduga digunakan untuk menyebarkan video itu. Tiga medsos itu terdiri atas Twitter, Facebook dan Instagram.  Arief mengatakan, pelaporan ini dilakukan karena KPU merasa kepercayaan publik bisa terganggu akibat berita hoaks ini. Sehingga KPU memilih untuk melaporkannya ke Bareskrim Polri.

Eks Bupati Serang Akui Rumahnya Jadi Tempat Perekaman Video

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dilaporkan-ke-bawaslu-maruf-ungkap-pertemuan-para-kiai-di-rumahnya_m_.jpg" alt="Cawapres 01, Ma" width="100%">
<figcaption>Cawapres 01, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin angkat suara terkait pelaporan dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tuduhan pembiaran terhadap hoax. Menurutnya, laporan tersebut tidak punya dasar. "Menurut saya ya itu tidak tepat kalau dianggap melanggar, kan bukan di tempat terbuka, belum mengajak orang," kata Ma'ruf di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat, (22/3). Ma'ruf pun merasa heran jika pertemuan antar kiai dipermasalahkan oleh pihak tertentu. Termasuk ketika sikap diamnya dianggap membiarkan penyebaran hoax.&nbsp; Selain itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu memastikan tidak ada upaya pembohongan dalam acara tersebut. Aturan pun tidak ada yang dilanggar, sehingga tak perlu diperdebatkan. "Apa salah saya? Kalau kenapa saya diam saja, karena menurut saya itu bukan sesuatu hal yang melanggar," terangnya. Bagi Ma'ruf, dalam sebuah pertemuan tertutup wajar ketika ada pertukaran pandangan antar kiai yang hadir. Pasalnya, sudah menjadi hal lumrah ketika antar ulama saling mengingatkan satu sama lain. "Itu pertemuan di internal. Di dalam rumah kan itu bukan di luar, pertemuannya sesama kiai, nah kiai ketika masing-masing menyambut itu karena saling memberikan warning. Jangan sampai terjadi ini," katanya. "Jadi yang dilanggar apa. Dan itu di internal, masing-masing sesama ulama saling memberikan (pandangan)? mengingatkan," tambahnya. Lebih lanjut, Ma'ruf menjelaskan, isi materi yang disampaikan oleh seorang kiai ketika berceramah tak lain hanya sebatas rasa kekhawatiran terhadap potensi penggusuran Islam rahmatan lil alamin, Islam Ahlussunah Wal Jamaah, dan Islam moderat. Sementara paham yang diamini Nahdlatul Ulama (NU) itu yang dianggap paling cocok untuk mempersatukan umat. Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu lantas meminta agar persoalan politik tidak merusak paham islam untuk menyatukan bangsa. Paham intoleran tidak boleh menguasai bangsa, ataupun digunakan sebagai komoditas politik kelompok tertentu. "Jadi semacam antisipasi, jadi bukan menceritakan kebohongan tapi sesuatu yang ke depan," tandas Ma'ruf. Diketahui, Ma'ruf dilaporkan anggota Advokat Peduli Pemilu (APP) Wahid Hasyim ke Bawaslu. Ma'ruf dianggap melakukan pembiaran, ketika seseorang berceramah bahwa tak akan ada lagi acara dzikir di Istana, jika Jokowi kalah. "Intinya mengatakan bahwa kalau capres 01 itu kalah, maka tidak akan ada lagi zikir dan tahlil akan berkumandang di Istana," kata kuasa hukum Wahid, Papang Sapari, di Bawaslu, Jakarta, Kamis (21/3). Papang menuding Ma'ruf membiarkan hoax terjadi, karena tidak menegur penceramah tersebut. Ma'ruf lantas dilaporkan dengan Pasal 280 ayat 1 huruf c dan d juncto Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.&nbsp;

Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Ungkap Pertemuan Para Kiai di Rumahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-geram-tidak-ada-toleransi-untuk-pengganggu-pemilu_m_.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman berita bohong alias hoax dan politik identitas menggunakan isu SARA belakangan ini membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto geram. Sebab hal tersebut dianggap bisa mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2019. Karenanya, Wiranto memandang perlu adanya tindak tegas terhadap para pengganggu pemilu itu sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku. Adapun yang berwenang dalam hal ini adalah TNI-Polri. Sebab kata Wiranto, TNI-Polri adalah institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu serentak. "Sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019," ujarnya saat memberikan arahan pada Apel Gelar Pasukan Pengamanan Menghadapi Pemilu 2019 di Run Way Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3). Wiranto berpandangan, berita-berita hoax yang disampaikan melalui media sosial memiliki tujuan politis. Yakni dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik. Hal inilah yang menjadi penyebab demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pula dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA yang telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu dan tidak bertanggung jawab dalam memenangkan konstelasi pemilu. "Sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya," tuturnya. Mantan Panglima ABRI itu menambahkan, penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat. "Karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia, sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas," pungkas Wiranto.

Wiranto Geram: Tidak Ada Toleransi Untuk Pengganggu Pemilu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-samakan-penyebar-hoaks-dengan-pelaku-aksi-terorisme_m_.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyikapi serius maraknya penyebaran hoax di pemilu 2019." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyikapi serius maraknya penyebaran hoax di pemilu 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyikapi serius maraknya penyebaran hoax. Dia bahkan menyamakannya dengan aksi teror karena dampaknya menimbulkan ketakutan pada rakyat. "Hoax ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik ada yang nonfisik. Tapi kan (sama namanya) teror karena menimbulkan ketakutan," ucap Wiranto di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/3). Wiranto lantas menyejajarkan penyebar hoax dengan pelaku terorisme. Dampak hoax misalnya, bisa membuat warga tidak ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos karena ada rasa takut akibat kabar bohong yang tersiar. "Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme," jelasnya. Wiranto mencontohkan, ada isu yang menyebarkan bahwa pemilu akan berjalan tidak aman, sehingga orang-orang merasa khawatir dan memilih pergi ke luar negeri. Hal itu berpotensi membuat hak pilih seseorang menjadi tidak tersalurkan. "Saya tegaskan, jangan. Pemilu akan berjalan aman. Tugas Saudara-saudara (aparat) di daerah itu menjelaskan bahwa pemilu aman, tidak golput, dan dijamin para pemilih ini bisa kita antar ke TPS dengan aman tidak ada gangguan fisik atau lainnya," ujarnya. Atas dasar itu, mantan Panglima TNI itu membuka peluang dengan menerapkan undang-undang terorisme untuk melawan hoax. "Untuk itu maka kita gunakan Undang-undang Terorisme agar aparat keamanan waspada ini," tegasnya. Lebih lanjut, Wiranto meminta agar pihak keamanan segera menangkap penyebar hoax agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. "Tangkap saja yang menyebarkan hoax, yang menimbulkan ketakutan di masyarakat, karena itu meneror," pungkasnya.

Wiranto Samakan Penyebar Hoaks dengan Pelaku Aksi Terorisme

hoaks pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hoaks pemilu