<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/WhatsApp-Image-2024-08-30-at-175257-4181577795.jpeg" alt="Anies Baswedan menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang memintanya maju kembali di Pilkada Jakarta 2024 namun akhirnya batal." width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang memintanya maju kembali di Pilkada Jakarta 2024 namun akhirnya batal.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mendoakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar sukses terkait wacana membuat partai politik (parpol) baru di Indonesia. Ia menyebut, pembentukan parpol merupakan hak politik dari setiap warga negara Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang adalah pilihan Pak Anies sendiri tidak mau masuk partai atau Pak Anies kemudian tidak ada partai yang mencalonkan dan beliau kemudian akan membuat partai, saya doakan beliau agar sukses dengan partai barunya," kata Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua MPR RI itu menilai, kehadiran parpol yang digagas oleh Anies akan memberikan kontribusi nyata bagi negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015048693/nggak-pakai-mobil-mewah-paus-fransiskus-lebih-pilih-tunggangi-toyota-kijang-innova-zenix-saat-tiba-di-indonesia">Nggak Pakai Mobil Mewah, Paus Fransiskus Lebih Pilih Tunggangi Toyota Kijang Innova Zenix Saat Tiba di Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Partai yang beliau akan buat dan saya kira itu satu hal yang wajar dilakukan oleh siapapun yang mempunyai keinginan untuk lebih kuat lagi berkontribusi untuk Indonesia," ungkap HNW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">HNW lantas mencontohkan seperti yang dilakukan oleh Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan salah satu pendiri partai Demokrat. Meski demikian, ia menegaskan tak semua orang berhasil menduduki jabatan tertentu ketika memiliki parpol.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekalipun memang tidak otomatis bikin partai otomatis akan bisa jadi presiden nggak juga. Kita tahu waktu itu Mas Budiman Sudjatmiko dulu membuat PRD ternyata juga kita tahu bagaimana hasilnya. Kita juga tahu Pak Hary Tanoe Perindo dan bagaimana hasilnya," tegas HNW.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015048679/ibu-han-so-hee-ditangkap-polisi-karena-mengoperasikan-tempat-judi-ilegal-agensi-sang-aktris-angkat-bicara">Ibu Han So Hee Ditangkap Polisi Karena Mengoperasikan Tempat Judi Ilegal, Agensi Sang Aktris Angkat Bicara</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan berencana membangun partai politik. Anies mengutarakan, dirinya banyak menerima aspirasi setelah dua tahun terakhir berkeliling menyerap aspirasi masyarakat secara nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies menyatakan, semangat perubahan kini semakin hari semakin terasa. Karena itu, dirinya berkeingin membuat organisasi masyarakat (ormas) atau partai politik, setelah dirinya kalah berlaga di Pilpres 2024 dan gagal maju Pilkada Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita lihat aja ke depannya, apakah lalu akan buat partai politik baru gini bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang semakin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan diperlukan menjadi gerakn, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," ungkap Anies dalam siaran Youtube Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada 2024, Jumat (30/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015048670/canggih-indonesia-beli-dua-kapal-patroli-lepas-pantai-dari-italia-bisa-upgrade-jadi-kapal-fregat">Canggih, Indonesia Beli Dua Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia, Bisa Upgrade Jadi Kapal Fregat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies menuturkan, dirinya tidak ingin tersandera oleh kekuasaan jika harus bergabung dengan partai politik yang ada saat ini. Menurutnya, banyak risiko jika harus bergabung dengan parpol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan, jadi ini adalah sebuah kenyataan nih," tutur Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015048650/9-pemain-termahal-sepanjang-sejarah-liga-pro-arab-saudi">9 Pemain Termahal Sepanjang Sejarah Liga Pro Arab Saudi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Anies berharap keinginan membentuk parpol bisa segera terwujud. Hal itu untuk mewadahi gerakan-gerakan perubahan yang semakin membesar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah kongkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, denokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> &nbsp;

Wakil Ketua MPR RI itu menilai, kehadiran parpol yang digagas oleh Anies akan memberikan kontribusi nyata bagi negara.

Anies Wacanakan Bentuk Parpol Baru, HNW: Tidak Otomatis Bisa jadi Presiden

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/HID1.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengusulkan Komisi VIII DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) agar kekerasan terhadap ulama dan perusakan masjid serta mushola yang marak terjadi belakangan bisa diusut tuntas." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengusulkan Komisi VIII DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) agar kekerasan terhadap ulama dan perusakan masjid serta mushola yang marak terjadi belakangan bisa diusut tuntas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan DPW PKS Jakarta, telah mengusulkan Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada serentak 2024. "DPW Jakarta mengusulkan Anies Baswedan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan masih akan dibahas lagi," katanya di Jakarta, Selasa, (28/5). Menurut dia, Ketua PKS Jakarta telah menyampaikan ke DPP, jika koalisi Partai NasDem, PKS dan PKB berpotensi mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Menurut dia, jika pun Anies dicalonkan kembali jadi cagub, maka itu bukan hanya usulan dari PKS saja, tetapi dari kesepakatan tiga partai tersebut. Syarat untuk mendukung satu pasang calon minimal memiliki 22 kursi di dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Jakarta. Saat ini, PKS memiliki 18 kursi sebagai pemenang pemilu di Jakarta. PKB memiliki 10 kursi dan NasDem mendapatkan 11 kursi. Lanjut dia, jika pun PKS dipertimbangkan sebagai pemenang atau dimenangkan rakyat di Jakarta, maka wajarnya bila kemudian kader PKS dipertimbangan untuk dijadikan sebagai calon wakil gubernur. HNW mengungkapkan, salah satu kader yang dipertimbangkan PKS sebagai cawagub yakni Mardani Ali Sera. Mardani pernah menjadi ketua tim pemenangan Anies pada Pilkada tahun 2017. Saat ini Mardani terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dapil Jakarta Timur periode 2024-2029 dengan suara terbanyak. "Tapi yang lain juga sangat mungkin, ada kader-kader dari Jakarta yang memang adalah tokoh di Jakarta. Semuanya masih terbuka," katanya.

Ketua PKS Jakarta telah menyampaikan ke DPP, jika koalisi Partai NasDem, PKS dan PKB berpotensi mengusulkan Anies Baswedan sebagai cagub.

HNW: PKS DKI Ingin Anies Baswedan Maju Kembali di Pilgub Jakarta 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/posisikan-elektabilitas-pks-di-bawah-psi-hnw-vox-populi-hebat-sekali_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, heran dengan survei itu. Apalagi sampai menempatkan PSI sebagai partai baru di atas partainya." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, heran dengan survei itu. Apalagi sampai menempatkan PSI sebagai partai baru di atas partainya.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta KPU dan pemerintah menyiapkan skenario dan mengantisipasi terkait potensi terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung dua putaran, karena bertepatan dengan masa haji. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, menurutnya pemungutan suara di putaran kedua bakal berlangsung pada 26 Juni 2024, atau pada sekitar 16 Dzulhijah 1444 H. Pada saat itu, menurutnya jamaah haji telah selesai beribadah haji tetapi masih berada di Tanah Suci. "Itu artinya jamaah haji Indonesia yang jumlahnya sekitar 247 ribu jamaah haji berada di Makkah," kata Hidayat dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa, (6/2). Menurutnya, KPU telah menyiapkan skenario untuk mengadakan surat suara keliling di luar negeri bagi WNI agar bisa memilih. Sehingga sudah sewajarnya, kata dia, hal tersebut disiapkan sejak dari sekarang. HNW pun tidak menginginkan KPU kembali melakukan kecerobohan yang sama seperti kasus yang terjadi di Taiwan pada Desember 2024. Karena itu, dia menginginkan KPU menjamin hak pilih masyarakat yang sedang berhaji terjamin. "Ini suatu hal yang harus dipersiapkan sejak dari awal, karena ini melibatkan begitu banyak hal, termasuk melibatkan pihak Arab Saudi, termasuk melibatkan KBRI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan," katanya. Menurutnya hingga hari ini tidak ada survei elektabilitas yang bisa meyakinkan bahwa Pilpres 2024 bakal berlangsung satu putaran saja. Maka menurutnya potensi Pilpres 2024 berlangsung dua putaran masih sangat terbuka sehingga harus dipersiapkan. "Mudah-mudahan dengan para calon jamaah haji diberikan haknya untuk memilih, mereka nanti akan mendoakan yang terbaik untuk Indonesia," kata dia.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, menurutnya pemungutan suara di putaran kedua bakal berlangsung pada 26 Juni 2024.

HNW Minta KPU Siapkan Skenario Pilpres Dua Putaran di Saat Musim Haji 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/HIDAYAT.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti penanganan pelaporan dugaan pemalsuan akta CV Lestiani dan PT Blue Bird yang ditangani Polri. Apalagi, penegakan hukum yang adil merupakan cita-cita dari kemerdekaan Indonesia. "Harusnya persoalan ketidakadilan di negeri ini bisa diatas. Karena secara filosofis, kata adil itu muncul dua kali kan, dari sila kelima kepanjangannya karena kita sudah berada di posisi 78 tahun Indonesia merdeka, harusnya ada grafik yang kalau pun ada masalah tapi grafiknya menunjukkan naik gitu," kata kata Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (25/8). Untuk itu, dia mengingatkan agar penanganan hukum yang adil harus dirasakan semua pihak. Termasuk, pemilik sebagian saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih Abdul Latief, yang tengah mencari keadilan ke kepolisian. "Sehingga rakyat percaya bahwa kita berada di alam merdeka dengan penegakan keadilan yang terlihat setiap tahun lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ucap dia. Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Mudzakkir menanggapi berbagai persoalan hukum yang diduga kerap kali hanya berjalan di tempat. Bahkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum. Salah satunya yang dilaporkan Mintarsih ke Bareskrim Mabes Polri. Dia mengadukan persoalan tersebut dengan didampingi kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak. "Kalau terkait masalah pidana pada umumnya mereka, penegak hukum itu masih timbang-timbang (menimbang), karena kalau diproses harus memerlukan biaya dan biaya yang keluar dari negara juga itu besar. Kalau tidak diproses juga itu kadang-kadang juga itu, apa namanya itu juga (hak) warga negara, jadi di situ dilematis," ujar Mudzakkir. Dia mengamini soal hukum pidana memang tidak didesain untuk memulihkan kembali kerugian aset atau keuangan yang diderita oleh korban. "Tapi adil itu parameternya adalah memasukkan ke penjara," kata dia. Sehingga, kata Mudzakkir, uang atau aset tidak kembali tapi kompensasi dalam bentuk masuk penjara. Namun, seiring waktu tujuan memenjarakan agar kapok itu bergeser dengan lahirnya, restoratif justice. Artinya, jika persoalan bisa diselesaikan dengan cara memulihkan kerugian korban dalam hal ini Mintarsih maka tujuan dari restoratif justice terwujud. "Kalau orang berbuat kejahatan harus nanggung kerugiannya yang terjadi itu kan juga memberi efek jera kepada yang pelakunya, kan begitu. Memulihkan kembali itu yang lebih bagus, itu yang diutamakan," tegas Mudzakkir. Sebelumnya, Mintarsih menekankan dirinya telah memberikan semua bukti terkait laporannya ke polisi. Bukti itu dia serahkan saat ke Bareskrim. "Pada waktu itu sudah saya berikan semua bukti, jadi itu semua bukti asli saya perlihatkan, lalu fotocopy saya berikan dan disitu mulai saya beberkan mulai dari awal sampai akhir dan terkena pasal 266, 372 dan 374, hubungannya adalah dengan masalah awal," kata Mintarsih. "Di mana saya keluar sebagai pengurus, tetapi kenapa kok harta saya dihilangkan, jadi bagi saya itu tidak masuk akal, tapi sekarang pengacara notaris yang membuat akte itu pada saat dipanggil oleh pak Kamarudin, mengatakan sebetulnya harta saya tetap ada, dengan penekanan seharusnya saya sebagai persero bukan semua habis karena saya mundur sebagai pengurus," ucapnya.

Berbagai persoalan hukum yang diduga kerap kali hanya berjalan di tempat. Bahkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum.

Wakil Ketua MPR Soroti Perjuangan Mintarsih Menuntut Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/HIDAYAT-PKS.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk tidak terburu-buru mengubah aturan soal pendirian rumah ibadah. Pria yang kerap disapa HNW ini meminta, Menag Yaqut untuk terlebih dahulu menyelenggarakan dialog lintas pemuka agama dan pimpinan ormas keagamaan, sebelum mengambil keputusan. Hal ini agar aturan yang dibuat benar-benar bisa jadi solusi berkeadilan bagi seluruh umat beragama di seluruh Indonesia. Apalagi, sejumlah pihak sudah mengkritisi bahkan MUI menyatakan penolakan atas usulan Menag yang akan mengubah aturan pendirian rumah ibadah tersebut. &ldquo;Urusan beragama apalagi terkait pendirian rumah ibadah memang kompleks, tidak hanya soal mayoritas dan minoritas, yang berbeda-beda di banyak kasusnya. Hal itu seperti di Bali, NTT, Sulut dan Papua yang mayoritasnya non muslim. Di situ ada unsur tokoh agama, forum umat beragama, masyarakat, ormas keagamaan yang semuanya punya peran untuk harmoni kehidupan beragama melalui pendirian rumah ibadah," kata HNW kepada wartawan, Selasa (13/6). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menginginkan, kebijakan tersebut benar-benar jadi solusi yang adil dan bisa hadirkan harmoni di antara umat beragama. Karena itu, Menag Yaqut mesti mempertimbangkan fakta sosial keagamaan, juga mencermati dan merujuk pada data resmi yang dikeluarkan oleh Kemenag agar tidak ada pandangan diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah. HNW menjelaskan, jika latar belakang keinginan Menag Yaqut untuk mengubah aturan pendirian rumah ibadah adalah aspirasi dari unsur Gereja melalui Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), maka data Kemenag menunjukkan dibanding jumlah Masjid, maka jumlah Gereja meningkat paling tinggi selama 3 tahun terakhir. Hal itu disebutkan dalam portal &lsquo;Satu Data Kementerian Agama&rsquo;, pada tahun 2021, jumlah Gereja Kristen di Indonesia 72.233 atau meningkat 23,46 persen dari tahun 2019 yang berjumlah 55.287. Jumlah Gereja Protestan pada tahun 2021 berjumlah 13.749 atau meningkat 14,66 persen dibanding tahun 2019 yang berjumlah 11.734. Sementara jumlah Masjid pada tahun 2021 sebanyak 285.631 dengan peningkatan hanya 1,97 persen, dibanding tahun 2019 yang berjumlah 280.006. Secara proporsionalitas dengan jumlah pemeluk agama, umat Islam di tahun 2021 mewakili 86.93 persen populasi, namun jumlah masjid yang didirikan tidak setara, malah jauh dibawah prosentase itu, hanya 74 persen dari total rumah ibadah di Indonesia. Sementara umat Kristen di Indonesia 7,47 persen dan Protestan 3,08 persen dari jumlah Penduduk Indonesia, namun jumlah rumah ibadahnya jauh lebih besar, yakni 18,72 persen (Kristen Katolik) dan 3,56 persen (Kristen Protestan) dari jumlah total rumah ibadah. &ldquo;Ini menunjukkan toleransi di lapangan sudah berjalan, dan secara aturan tidak mendiskriminasi terhadap agama apa pun, termasuk dalam pendirian rumah ibadah. Bahkan agama Konghucu yang mewakili 0,05 persen umat beragama di Indonesia, juga memiliki jumlah Klenteng dengan persentase lebih banyak yaitu 0,15 persen dari total rumah ibadah," sebut HNW. Oleh karena itu, HNW mengutarakan sebelum mengubah aturan pendirian rumah ibadah, penting bagi Menag Yaqut untuk melihat fakta-fakta resmi yang dikeluarkan sendiri oleh Kemenag secara mendalam. Hal ini agar dapat mendudukkan masalah lebih proporsional berkeadilan, dan tidak hanya berdasarkan kasus per kasus saja. "Agar aturan itu benar-benar bisa jadi solusi untuk memperkuat toleransi dan harmoni di antara umat beragama, dan tidak malah menghadirkan keresahan baru,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Dalam membuat aturan  soal rumah ibadah harus benar-benar bisa jadi solusi berkeadilan bagi seluruh umat beragama di seluruh Indonesia.

DPR Ingatkan Menag Yaqut Serap Aspirasi Pemuka Agama untuk Ubah Aturan Pendirian Rumah Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik komentar Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) Sun Yong Kim yang mengkritik keras larangan zina atau kumpul kebo dan LGBT dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Wakil Ketua MPR ini meminta agar Dubes AS menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia apalagi bila itu intervensi atas kedaulatan hukum Indonesia.  “Mestinya Dubes AS masih ingat, Indonesia negara demokrasi, berdaulat dan negara hukum yang konstitusinya mengatur hak asasi manusia (HAM) dengan jelas. Jadi, seharusnya Dubes AS melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Duta Besar dan karenanya menghormati negara di mana dia bertugas," kata Hidayat dalam keterangannya, Senin (12/12).  Hidayat mengatakan, konstitusi yang berlaku di Indonesia menghadirkan ketentuan yang spesifik terkait Agama dan HAM, dinyatakan di Pasal 29, juga Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa terdapat batasan-batasan HAM yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah nilai-nilai agama.  “Ketentuan larangan berbagai bentuk zina atau kumpul kebo atau laku LGBT yang disepakati oleh Pemerintah dan seluruh Fraksi di DPR tanpa kecuali itu, antara lain merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 28J ayat (2) tersebut,” ujarnya.  Anggota Komisi VIII DPR ini menambahkan, Dubes AS untuk RI seharusnya menghormati dan tidak mengintervensi, apalagi menakuti-nakuti dengan isu investasi. Menurutnya, setiap negara memiliki kedaulatannya sendiri dan akan melaksanakan atau memproteksi secara konstitusional nilai apa yang diyakni oleh masyarakatnya.  “Contohnya Rusia yang membuat UU melarang LGBT. Apakah AS juga mengkritik keras kebijakan Putin yang sahkan UU Anti LGBT, dan menakut-nakuti nya dengan isu HAM dan investasi?” tegasnya.  Hidayat menyatakan, sudah tidak zamannya lagi pemaksaan nilai kepada negara lain, seperti yang dilakukan oleh AS. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan imperialisme HAM yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan penerapan HAM yang perlu dilakukan melihat aspek lokalitas.  Hidayat menuturkan, seharusnya AS dapat mencontoh FIFA yang menghormati nilai-nilai yang diyakini dan berlaku di masyarakat Qatar dalam perhelatan piala dunia, terkait aturan minuman keras dan larangan kampanye LGBT. Dia mengungkapkan, jika dilaksanakan termasuk oleh tim sepakbola AS, hasilnya positif untuk mewujudkan HAM dengan saling menghormati HAM pihak yang lain.  “Jadi, daripada sibuk mengurusi urusan negara lain, lebih baik dubes AS fokus untuk mengkritisi negerinya sendiri, seperti kekhawatiran pemuka agama di sana terkait dengan konsekuensi diakuinya perkawinan sejenis, sehingga menimbulkan beberapa pastor protection act di beberapa negara bagian," paparnya.  Oleh karena itu, Hidayat berharap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera memanggil Dubes AS tersebut. Karena sudah melampaui kewenangan dan tugas diplomatiknya, dengan secara terbuka mencampuri urusan domestik Indonesia.  “Apabila ada mekanisme investasi di Indonesia yang memaksakan nilai yang bertentangan dengan kebudayaan masyarakat dan hukum Indonesia, seperti yang diancamkan oleh Dubes AS tersebut, maka itu adalah bentuk lain dari neo kolonialisme, hal yang dikoreksi dengan disahkannya UU KUHP yg mengubur KUHP lama warisan kolonialis Belanda,” ujarnya.  “Maka sudah sewajarnya bila dalam rangka membela kemerdekaan bangsa san negara Indonesia, dan menjaga kedaulatan hukum Indonesia, Presiden Jokowi bisa melanjutkan sikap Presiden Soekarno yang menolak nekolim segala bentuk (neokolonialisme), dan menyatakan ‘Go To Hell with Your Aid. Itu akan jadi legacy positif Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Dubes AS Kritik Pasal Kumpul Kebo, PKS: Kritisi Saja Negara Sendiri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menjelaskan Instruksi Dirjen Bimas Islam pada 1978 lebih baik ketimbang Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.  Mestinya dalam rangka menghadirkan harmoni, seharusnya Surat Edaran Dirjen itu diperbaiki untuk diperkuat, karena berlaku obyektif dan adil, dengan mempertimbangkan aspek lokalitas, dan kebudayaan masyarakat setempat.  Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut menyebutkan bahwa ketentuan ketat terhadap penggunaan pengeras suara di masjid dan musala diberlakukan untuk kota besar, seperti ibukota negara, ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota di mana penduduknya beraneka ragam, baik dari segi agama, jam kerja dan lain sebagainya.  Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut juga mengecualikan pengaturan tersebut untuk masjid, langgar dan musala di desa atau kampung, dengan tetap memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat. Itu surat edaran yang bijak.  "Sayangnya, SE Menag yang baru ini tidak membuat pengecualian tersebut, malah diberlakukan secara general, dipukul rata untuk semua daerah di Indonesia, sekalipun juga tidak ada laporan adanya masalah serius yang massif dengan terjadinya disharmoni akibat dari Pengeras suara dari Masjid atau Musholla," jelas dia dikutip, Kamis (24/2).  HNW menjelaskan pada umumnya daerah-daerah di Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Barat, Riau dan lainnya, juga Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, NTB, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara, masyarakatnya sudah sangat harmoni dengan pengeras suara di masjid dan musala.  “Bahkan di Jakarta sekalipun, dalam reses ini, saya mendapatkan aspirasi dari banyak warga dan tokoh Masyarakat di Mampang, Kebayoran Lama dan Cempaka Putih, yang misalnya, mereka dengan tegas mengatakan bahwa selama ini tidak ada masalah dengan pengeras suara dari masjid atau musala yang kumandangkan suara adzan, pengajian, tarhim dan lainnya," sebutnya.  Disampaikan olehnya bahwa SE Menag itu justru bisa jadi beban di tengah warga sehingga bisa memicu terjadinya disharmoni. Karenanya perlu adanya pengkajian ulang atas SE Menag 5/2022 tersebut.  Maka HNW khawatir, sebagaimana temuan di Jakarta seperti Cempaka Putih, Mampang, Kebayoran Lama dan lainnya, sikap yang menggeneralisir seperti dalam SE itu justru akan menimbulkan disharmoni dikalangan masyarakat, karena di daerah-daerah itu memang tidak ada masalah dengan penggunaan pengeras suara di masjid/musala untuk kepentingan syiar agama Islam.  “Mereka yang sudah harmoni dan tidak ada masalah dengan pengeras suara, seharusnya cukup diberi rambu-rambu umum soal pentingnya peran Masjid dan Musholla dan Pengeras suaranya dalam menjaga dan menguatkan harmoni dan kerukunan umat beragama,” tukasnya.

HNW: Seharusnya Menag Perkuat Kebijakan Terdahulu Soal Sepiker Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/HNW-08-11-A.jpg" alt="Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR dapil Jakarta II Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, (MPR for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR dapil Jakarta II Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, (MPR for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR dapil Jakarta II Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menyelenggarakan lomba pantun Betawi untuk menyambut Hari Pahlawan, 10 November. Lomba diselenggarakan bekerja sama dengan Perisai Kebudayaan dan seni Betawi serta Gema Keadilan DKI Jakarta. Sebanyak 38 sanggar Betawi baik dalam kategori perorangan maupun berpasangan, ikut serta dalam lomba tersebut.  Saat memberikan sambutan pada pembukaan lomba, Minggu (7/11/2021), Hidayat mengajak warga khususnya kaum muda ikut mencintai dan melestarikan seni budaya lokal. Karena sebagian seni budaya, itu adalah warisan para pahlawan. Mereka berjasa untuk Indonesia Merdeka melalui karya-karya dibidang seni dan budaya.  Antara lain, seniman Usmar Ismail (yang akan diberikan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2021), penyair Chairil Anwar, hingga seniman dari kalangan Habaib, yakni Habib Mutahar dengan gubahan himne Syukur dan mars Hari Merdeka. Oleh karena itu, pagelaran lomba pantun menjelang Hari Pahlawan adalah bentuk pengakuan dan apresiasi PKS untuk para pahlawan bangsa yang juga sebagiannya berasal dari kalangan seniman dan budayawan. Dan ajakan kepada para politisi dan anak-anak muda generasi Milenial agar lebih pedulia terhadap kelestarian seni dan budaya.  “Saya dan PKS sangat mendukung kegiatan apresiasi seni budaya agar bisa berkelanjutan. Karena berpolitik yang baik adalah berbasiskan pada akar budaya, dan mementingkan seni dengan terus menerus menjaga dan memperjuangkannya. Untuk itulah kami di PKS telah menyelenggarakan kegiatan apresiasi pencak silat betawi, lomba hadrah, lomba Rawi Simtudduror, dan kini kami selenggarakan lomba pantun Betawi, sebagai bentuk dukungan nyata PKS terhadap seni budaya di Indonesia,” ujar Hidayat menambahkan.  Turut hadir dalam pelaksanaan lomba tersebut, Plt. Sekretaris Wali Kota Jakarta Selatan Muklisin, Kasudin Kebudayaan Jakarta Selatan Sholahudin, Ketua Perisai Kebudayaan dan Seni Babe Doel, dan Ketua DPW Gema Keadilan DKI Jakarta Wawan.  Pada kesempatan tersebut, HNW juga menyebut pentingnya partai politik mengambil peran pelestarian seni budaya Bangsa. Dan bukan hanya mengurusi Pemilu dan Pilkada saja. Pada sambutannya, HNW turut menyampaikan 6 buah pantun. Di antara pantunnya adalah gubahan pribadi, menyoal keberpihakan PKS pada kegiatan seni budaya, termasuk seni pantun betawi.  “Hari ini kita ke rumah Bang Madun; Orangnya suka pepes tutur katanya nan ramah. Hari ini kita buka lomba pantun; tanda cinta PKS pada budaya Nusantara nan selalu indah, ” kata HNW lagi.  Ketua Panitia sekaligus Ketua Perisai Kebudayaan dan Seni Betawi Babe Doel dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada PKS yang mendukung kegiatan seni budaya khususnya kegiatan pantun Betawi. Dirinya mengingatkan masyarakat Betawi khususnya kaum pemuda untuk terus melestarikan seni budaya, sebagai bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara. Serta untuk menjalin persaudaraan sesama warga.  “Kita bukan Cuma cinta budaya, tapi dengan budaya kita bersatu dan kompak untuk memajukan seni budaya betawi. Dengan berbudaya akhirnya kita jalin silaturahmi,” ujar Bang Doel.  Pemerintah DKI Jakarta turut mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan lomba pantun. Terlebih, acara tersebut digelar di tengah derasnya arus modernitas. Plt. Sekretaris Kota Jakarta Selatan Mukhlisin mengingatkan, pantun merupakan salah satu seni budaya betawi yang harus dilestarikan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Dengan melestarikan budaya betawi sebagaimana yang dilakukan oleh PKS, semangat cinta budaya dan nasionalisme warga tentu akan semakin terpupuk.  “Pelestarian budaya harus dilaksanakan oleh semua kalangan. Jika dulu para pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan, kini perjuangan yang harus dilakukan adalah melestarikan kebudayaan lokal agar tidak tergerus kemajuan zaman, khususnya bagi generasi muda,” pungkas Mukhlisin.

HNW Ajak Generasi Muda Teladani Pahlawan & Turut Mencintai Seni-Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid menegaskan, kerukunan antar umat beragama sudah menjadi komitmen bersama diantara para pendiri bangsa. Mereka bukan hanya membahas, tapi sudah mempraktikkan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan politik dan kenegaraan.  "Penghilangan tujuh kata dalam piagam Jakarta, adalah bukti bahwa kelompok Islam mau mendengar dan berempati terhadap tuntutan kelompok Indonesia bagian timur. Keihklasan menghilangkan tujuh kata tersebut juga bermakna bahwa kerukunan antara umat beragama sudah tercipta dan dipraktikkan dengan baik. Kalau bukan karena ingin mempertahankan kerukunan, masing- masing kelompok pasti lebih mengutamakan egoisme serta kepentingannya sendiri-sendiri," kata HNW.  Ia menyampaikan hal tersebut pada Seminar Nasional "Sosialisasi Kerukunan Antara Umat Beragama Dalam Bingkai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kerjasama MPR, Majelis Ulama Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Acara itu berlangsung di Cipete Jakarta Selatan, Sabtu (6/11/2021).  Ada tiga narasumber yang menyampaikan makalahnya pada acara tersebut. Yaitu, Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M. Si (Rektor UMJ), Dr. KH. Yusnar Yusuf (Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar umat Beragama), serta Pdt. Gomar Gultom M. Th (Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia).  Selain dalam penyusunan teks Pancasila, kerukunan antar umat beragama, kata HNW, juga muncul mendasari penyusunan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena di dalam pembukaan, selain ada teks Pancasila, juga terdapat cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.  "Karena itu pembukaan UUD NRI 1945 harga mati dan tidak bisa diubah lagi. Sebab, di sana terdapat teks Pancasila dan cita-cita Indonesia merdeka. Merubah cita-cita kemerdekaan, berarti merubah NKRI," kata HNW.  Sependapat dengan HNW, pada makalahnya Pendeta Gomar Gultom mengatakan, kerukunan antar umat beragama terbentuk dengan sendiri. Bukan dipaksakan ataupun direkayasa.  "Proses dialektika dan keputusan menetapkan Pancasila adalah bukti bahwa kerukunan antar umat beragama sudah ada sejak dahulu, dan itu tumbuh diseluruh wilayah Indonesia," kata Gomar.  Di masa kini, kata Gomar, kerukunan antar umat beragama, itu makin mudah ditemukan. Misalnya, saat umat Kristiani merayakan hari rayanya, banyak ibu-ibu membantu kesibukan di gereja. Banyak di antara mereka yang mengenakan hijab, dan itu pasti bukan umat Kristiani.  Sementara itu Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy mengingatkan praktek politik di Indonesia, berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama. Seperti pada saat Pilkada Jakarta yang dilanjutkan dengan pilpres.  "Prabowo dan Joko Widodo, mampu merepresentasikan dirinya sebagai wakil dari dua kelompok umat beragama yang saling berhadapan. Ini terjadi karena presidential threshold yang mencapai 20 persen sehingga kandidat yang muncul hanya ada dua pasang, dan itu menyebabkan belah bambu. Karena itu, patut dikaji kembali, agar presidential threshol diturunkan, supaya kandidat yang muncul lebih dari dua pasang, untuk menghindari terjadinya politik belah bambu," kata Ma'mun Murod lagi.

HNW: Kerukunan Antar Umat Beragama Sudah Ada Sejak Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-06-at-11.20.13.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyesalkan keluarnya peraturan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Karena Permen No 30/2021, itu sarat dengan ketentuan yang tak sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI Tahun 1945 serta peraturan perundangan di atasnya.  Penolakan terhadap permen, itu telah menurut Hidayat telah dilakukan masyarakat luas. Sebagaimana dinyatakan oleh 13 organisasi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI). Dari DPR, Fraksi PKS kata Hidayat juga tegas menolak karena peraturan tersebut jauh dari nilai-nilai Pancasila yang memuliakan norma agama.  Serta tidak memiliki landasan hukum yang spesifik. Apalagi, peraturan menyangkut kekerasan seksual yang dirujuk oleh Permen itu justru sudah dibatalkan oleh DPR. Dan aturan yang sekarang masih dibahas di DPR-RI sudah tidak relevan dengan prinsip yang dirujuk oleh Permen tersebut.  Hidayat mengingatkan, pembuatan aturan Menteri yang mengabaikan norma Agama, UUD NRI 1945 dan tidak sesuai dengan landasan hukum di atasnya, bukan pertama kali dilakukan. Mendikbudristek, bahkan sudah melakukan beberapa kali kasus serupa.  “Saya dukung 13 Ormas Islam dan Fraksi PKS yang secara terbuka, argumentatif dan konstitusional menolak Permendikbud 30/2021. Karena kekeliruan ini menambah daftar panjang aturan kontroversial yang dikeluarkan oleh Mendikbud. Selain peraturan tersebut yang harus segera ditarik dan direvisi, saya juga mendesak Presiden Jokowi untuk menegur Mas Menteri Nadiem agar kejadian serupa tak terus berulang,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/11).  Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menilai, secara eksplisit dan substantif peraturan menteri soal kekerasan seksual di Perguruan Tinggi itu jelas tidak menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan UU Sistem Pendidikan Nasional sebagai spirit dasar pembentukannya. Hal itu terlihat dengan tidak dimasukkannya norma Agama dan tujuan dari pendidikan nasional yang diatur oleh UUD-NRI 1945.  Yakni agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa. Sangat jelas ketentuan-ketentuan dalam Permendikbud tersebut masih menggunakan paradigma kekerasan dan persetujuan dalam hal aktivitas seksual yang terjadi di perguruan tinggi.  Sehingga ketentuannya masih menghadirkan sangsi bila ada kekerasan dan bila tidak terjadi persetujuan. Karenanya bila dalam hal hubungan seksual tidak terjadi kekerasan dan terjadi persetujuan, maka itu bukan pelanggaran, sekalipun itu tidak sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945, serta bertentangan dengan norma Agama, hukum dan norma ketimuran.  Padahal ketentuan-ketentuan prinsip yang itu sudah mengalami koreksi dan perbaikan mendasar dengan konsisten merujuk ke Pancasila, UUD-NRI 1945 serta norma Agama. Itulah yang sekarang sedang dibahas di Baleg DPR-RI.  “Kami dukung upaya Mendikbudristek memberantas kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan kampus serta lembaga pendidikan lainnya. Tapi harus sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945, dan norma agama serta norma kebudayaan yang berlaku. Bukan justru mengabaikannya dan jadi terkesan permisif," tuturnya.  "Juga melegalkan praktik hubungan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang tak sesuai dengan norma Agama, hukum, serta adat istiadat di Indonesia, dengan berlindung di balik budaya barat yaitu dalih persetujuan (suka sama suka) dan tanpa kekerasan. Permen seperti itu jadi seperti melegalkan praktik seks bebas, zina dan LGBT di kampus dengan dalih tidak adanya kekerasan dan hadirnya persetujuan dua pihak," ungkapnya.  Hal ini, kata dia, harusnya diwaspadai oleh Kemendibudristek. Karena semakin meningginya praktik seks bebas atau di luar pernikahan di antara remaja usia awal kuliah (18-20 tahun). Sebagaimana temuan dari penelitian Reckitt Benckiser Indonesia (19/7/2019) yaitu 33 persen remaja usia 18-20 tahun di 5 kota besar di Indonesia sudah lakukan hubungan seks di luar pernikahan. Hal yang juga menjadi kekhawatiran 13 Ormas Islam yang terhimpun dalam Majelis Ormas Islam (MOI).  HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mencatat, sudah beberapa kali Menteri Nadiem mengeluarkan kebijakan yang ditolak publik karena kontroversial dan tidak sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945 dan norma-norma Agama. Misalnya ; Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang akhirnya ditarik untuk direvisi karena tidak memasukkan frasa Agama. SKB 3 Menteri soal seragam siswa yang akhirnya dibatalkan oleh MA.  Kamus Sejarah Indonesia yang banyak informasinya tidak akurat bahkan tidak memasukkan tokoh-tokoh Umat Islam yang berjasa bagi sejarah pembentukan Negara Indonesia Merdeka, dan justru banyak memasukkan tokoh-tokoh PKI, dan akhirnya ditarik juga. Juga adanya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 soal Sistem Pendidikan Nasional yang menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dari daftar mata kuliah wajib.  HNW mengingatkan Menteri Nadiem untuk lebih memahami dan konsistensi dengan Pancasila, UUD-NRI 1945, dan norma-nroma keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Dan tak bisa dipisahkan dari Pancasila serta konstitusi Indonesia, agar peraturan terkait pendidikan harus sesuai dengan hal-hal tersebut yang telah disepakati berlaku di Indonesia. Sehingga peraturannya solutif, tidak kontroversial, dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Namun yang terjadi justru Kemendikbud hadirkan aturan kontroversial yang terus berulang, terbaru soal Kekerasan Seksual di kalangan Perguruan Tinggi. Suatu hal yang mestinya tidak terjadi pada kementerian yang mengurusi pendidikan, kebudayaan, dan riset.  “Sewajarnya Presiden Jokowi menegur Mendikbudristek secara tegas dan terbuka supaya tidak dipahami bahwa berbagai kesalahan itu adalah visi misi Presiden. Kemendikbud harusnya bisa jadi teladan dalam berpendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD-NRI 1945, serta kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud ke depannya tidak lagi bertentangan dengan Pancasila, UUDNRI 1945 dan norma Agama. Sehingga solutif, konstitusional, dan tidak lagi membuat gaduh, dan berakibat kembali ditolak oleh publik,” pungkasnya.

HNW Dukung Penolakan Terhadap Permen Soal Kekerasan Seksual

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hnw

Berita Terkini