<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/HNSI-2199219152.jpg" alt="Ketua Umum HNSI, Herman Herry. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum HNSI, Herman Herry. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di tanah air. Untuk itu, HNSI memiliki empat program strategis. Ketua Umum HNSI, Herman Herry menyampaikan, program strategis pertama adalah melakukan konsolidasi dengan digitalisasi keanggotaan yang ditargetkan mencapai 1 juta pada akhir 2024. Adapun tujuan digitalisasi data keanggotaan agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia. "Pertama kami sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi antara lain digitalisasi data keanggotaan. KTA multiguna untuk nelayan dengan target&nbsp;1 juta KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028 yang akan datang," kata Herman Herry, melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (27/7). Kedua, lanjut Herman Herry, HNSI akan memperkuat visi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan merevitalisasi koperasi nelayan. Serta penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan dilakukan dengan tepat sasaran "Kita juga akan melakukan program advokasi dan pendampingan hukum untuk nelayan," tegas Herman Herry. Dalam rangka mewujudkan empat program strategis HNSI tersebut, Herman Herry berharap, seluruh pengurus DPD HNSI yang baru dilantik dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan kepada para nelayan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik. "Lewat HNSI kami akan berdialog dengan pemerintah bagaimana mencari jalan keluar agar nelayan itu bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin kalau bisa lewat digitalisasi," kata Herman Herry. Herman Herry menyatakan, ke depan HNSI bisa bergandengan tangan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia. "HNSI menilai kesejahteraan nelayan memiliki arti yang sangat luas, dari mulai pemberdayaan hingga perbantuan. Oleh sebab itu HNSI siap kolaborasi dengan pemerintah demi kesejahteraan nelayan," tutur Herman Herry. Diketahui, Herman Herry selaku Ketua Umum HNSI baru melantik seluruh pengurus DPD HNSI pada Rabu (24/7). Setelah dilakukan pelantikan, seluruh pengurus DPD HNSI diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteran para nelayan. Pada kesempatan itu juga sekaligus dalam rangkaian penandatanganan prasasti renovasi kantor DPP HNSI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM.

"KTA multiguna untuk nelayan dengan target 1 juta KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028," katanya.

Ketum HNSI Herman Herry Sampaikan Empat Program Strategis untuk Kesejahteraan Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/HUT-HNSI-851103303.jpeg" alt="Ketua Umum HNSI, Herman Herry menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah, disela perayaan hari ulang tahun HNSI yang ke 51 tahun, di Kantor DPP HNSI, Jakarta, Senin (20/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum HNSI, Herman Herry menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah, disela perayaan hari ulang tahun HNSI yang ke 51 tahun, di Kantor DPP HNSI, Jakarta, Senin (20/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berlari kencang dengan bergandengan tangan bersama pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di seluruh Indonesia. Demikian disampaikan Ketua Umum HNSI, Herman Herry, disela perayaan hari ulang tahun HNSI yang ke 51 tahun, di Kantor DPP HNSI, Jakarta, Senin (20/5). &ldquo;HNSI sekarang sudah siap untuk berlari kencang. Kami secara resmi akan berperan serta bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan seluruh Indonesia,&rdquo; kata Herman Herry. Dalam kesempatan itu, Herman Herry menyampaikan pesan sekaligus harapan kepada pemerintah pusat agar HNSI masuk dalam lembaran negara. Sehingga, keberadaan HNSI dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan bisa selaras bersama pemerintah. &ldquo;Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kami hadiah. Artinya pemerintah mengeluarkan Keppres, bahwa tanggal 21 Mei&nbsp;adalah hari nelayan Indonesia.&nbsp;Sehingga kami mewakili para nelayan merasa diakui keberadaannya sebagai bagian dari anak bangsa. HNSI ini harus diakui oleh pemerintah, HNSI ini harus masuk dalam lembaran negara,&rdquo; kata Herman Herry. Herman Herry menyampaikan, terkait kesejahteraan nelayan itu artinya sangat luas. Dimana, kesejahteraan nelayan itu mulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan. &ldquo;Kalau pemberdayaan tentu pihak institusi terkait sudah tahu bahwa bagaimana program-program pemberdayaan yang diberikan kepada para nelayan seperti layaknya masyarakat marjinal lainnya di Indonesia,&rdquo; terang Herman Herry. Sementara terkait program perbantuan, lanjut Herman Herry, bagaimana program pemerintah pusat melibatkan nelayan dalam mengimplementasikan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di tanah air. &ldquo;Misalnya dengan pembinaan, dengan BBM subsidi, dan macam-macam. Tentu hal ini kami sadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus dilakukan pelatihan, gayung bersambut. Pemerintah menjalankan tugasnya, HNSI yang mewakili nelayan juga melakukan tugasnya, kita akan ketemu di tengah dan bergandengan tangan,&rdquo; kata Herman Herry. Selama ini, kata Herman Herry, program pemerintah pusat kepada para nelayan sudah berjalan tapi belum maksimal. Hal itu karena data yang dimiliki belum tertata dengan baik. Sehingga, HNSI ke depan akan menata ulang para anggota dengan memberikan kartu tanda anggota (KTA). &ldquo;Kami paham tidak maksimalnya program itu karena data yang tidak komplit, kedua pelaksanaan di lapangan dengan melanggar aturan, misalnya yang menerima BBM subsidi itu bukan orang yang berhak, adanya pembelokan program kepada orang-orang tidak berhak, pembelokan yang bukan tujuannya,&rdquo; terangnya. &ldquo;Oleh karena itu kami akan bergandengan dengan tangan dengan penegak hukum dalam hal ini Polri, yang diwakili Kakorpolairut dan Diipolairut se Indonesia untuk bersama-sama menertibkan hal-hal yang belum tertib agar program-program perbantuan itu bisa tepat sasaran,&rdquo; demikian Herman Herry. Dalam kesempatan yang sama, Sekjen HNSI Lydia Assegaf menyampaikan, hingga saat ini sudah terkumpul sebanyak 150 ribu anggota HNSI. Menurutnya, pengumpulan data tersebut dalam rangka menuntaskan permasalahan nelayan di tanah air. &ldquo;Kita saat ini sedang fokus menyiapkan data nelayan se Indonesia. Saat ini sudah terkumpul 150 ribu anggota. Data ini akan terus bertambah dan menjadj krusial dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah nelayan di lapangan,&rdquo; jelas Lydia Assegaf.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan hadiah. Lewat Keppres, bahwa tanggal 21 Mei adalah hari nelayan Indonesia,"ujar Herman.

HUT Ke-51 Tahun, HNSI Siap Bergandengan Tangan dengan Pemerintah demi Kesejahteraan Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/Ketum-HNSI-Herman-2722488906.jpeg" alt="Musyawarah Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII secara aklamasi menetapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Herman Herry sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP HNSI periode 2023-2028." width="100%">
<figcaption>Musyawarah Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII secara aklamasi menetapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Herman Herry sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP HNSI periode 2023-2028.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Musyawarah Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII secara aklamasi menetapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Herman Herry sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP HNSI periode 2023-2028. Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI secara bulat mendukung Herman Herry untuk memimpin HNSI lima tahun ke depan. Penetapan Herman Herry sebagai Ketum HNSI, Munas VIII HNSI 2023 juga sekaligus menerima laporan pertanggungjawaban pengurus HNSI periode 2018-2023. &ldquo;Setelah mendengar dari 34 DPD HNSI dan seluruh pengurus DPC dan berdasarkan dokumen para pengurus DPD, apakah peserta setuju pimpinan HNSI periode 2023-2028 adalah Bapak Herman Herry,&rdquo; tanya pimpinan sidang, di Hotel Harris Sunset Road, Denpasar, Bali, Jumat (3/11). &ldquo;Setuju, HNSI Jaya,&rdquo; jawab seluruh peserta Munas VIII HNSI dengan riuh. &ldquo;Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menetapkan Munas VIII HNSI masa bakti 2023-2028 mengesahkan Herman Herry sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi untuk masa bakti 2023-2028,&rdquo; lanjut pimpinan sidang. Selanjutnya, Herman Herry selaku Ketum HNSI terpilih periode 2023-2028 diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Pada kesempatan itu, Herman Herry menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pengurus HNSI di tanah air. &ldquo;Ini hal yang membanggakan, tapi sekaligus ini menjadi beban dan tanggung jawab. Saat diputuskan tadi oleh pimpinan sidang, saya berdoa kepada Tuhan semoga saya diberi kemampuan untuk bisa memikul amanah ini,&rdquo; kata Herman Herry mengawali sambutannya. Politikus PDIP asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan, akan berkomitmen untuk berjuang bersama pengurus pusat dan daerah HNSI demi kesejahteraan nelayan di tanah air. &ldquo;Saya diberi tanggung jawab dan tugas utama saya adalah untuk mensejahterakan nelayan di seluruh Indonesia,&rdquo; tegas Herman Herry. Herman Herry menyadari, amanah memimpin HNSI merupakan tantangan baru baginya. Bagaimana tidak, amanah memimpin organisasi ini tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, namun tanggung jawab sosial yang cukup berat untuk mensejahterakan nelayan.&nbsp; &ldquo;Ini adalah sebuah pengabdian baru bagi saya. Oleh sebab itu saya siap menyerahkan jiwa dan raga saya untuk kesejahteraan seluruh nelayan di Indonesia,&rdquo; tegas Herman Herry. Tentu, lanjut Herman, amanah ini berbeda dengan tugasnya sebagai anggota DPR yang mendapatkan kewenangan oleh Undang-undang.&nbsp; &ldquo;Kalau tanggung jawab diberikan kewenangan itu biasa, tapi tanggung jawab yang tidak diberikan kewenangan itu yang menjadi tantangan,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Herman Herry meyakini, kesejahteraan nelayan akan bisa terwujud jika seluruh pengurus HNSI baik tingkat pusat hingga daerah saling mendukung dan bergandengan tangan. &ldquo;Tanpa kalian semua, saya bukan siapa-siapa. Saya menjadi kuat kalau seluruh DPD dam DPC seluruh Indonesia saling bergandengan tangan. Kita saling mendorong untuk mensejahterakan seluruh nelayan di Indonesia,&rdquo; demikian Herman Herry. Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI Mayjen (Purn.) Yussuf Solichien menyebut, munas ini bakal menjadi ajang pemilihan Ketua Umum DPP HNSI 2023-2028 sekaligus menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, DPR RI, serta DPD RI.&nbsp; Dijelaskannya, Munas VIII di Denpasar ini merupakan amanat dari AD/ART HNSI dan juga hasil keputusan Rapimnas di Jakarta bulan lalu. Sebanyak 34 DPD tingkat propinsi plus 345 DPC tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sudah dipastikan hadir.&nbsp;

Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI secara bulat mendukung Herman Herry untuk memimpin HNSI.

Gantikan Yussuf Solichien, Herman Herry Terpilih Menjadi Ketum HNSI Secara Aklamasi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/Tangkapan-Ikan-Nelayan-Melimpah-Dery-Ridwansah-2JPG-335366144.jpg" alt="ILUSTRASI: Nelayan menimbang ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Nelayan menimbang ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perubahan iklim yang terjadi belakangan sangat dirasakan oleh kalangan nelayan. Mereka mengalami kesulitan menangkap ikan. Ditambah pula tindak penangkapan secara ilegal (illegal fishing) dari nelayan luar negeri. Persoalan itu sangat disadari oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum HNSI Anton Leonard mengatakan, hingga kini kesejahateraan nelayan Indonesia belum merata. Ada banyak pemicunya. Di antaranya adalah perubahan iklim dan tindakan illegal fishing yang begitu marak. "Perubahan iklim membuat hasil tangkapan tidak maksimal. Nelayan juga kesulitan meningkatkan tangkapan karena harus berhadapan dengan nelayan dari luar yagn masuk secara ilegal," ujar Anton Leonard kepada wartawan, Sabtu (21/10). Anton Leonard baru saja ditunjuk sebagai plt ketum HNSI. Penunjukan merupakan hasil konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang HNSI di Jakarta, Jumat (20/10). Para DPD dan DPC HNSI berkumpul menyikapi dinamika internal organisasi mereka. Hasilnya keputusan dari konsolidasi itu mencabut mandat kepada Yusuf Solichien yang sebelumnya ditunjuk sebagai Plt ketua umum HNSI. Tugasnya digantikan Anton Leonard. Dia menambahkan, tugas HNSI adalah mengayomi dan menyuarakan aspirasi nelayan Indonesia. Ketua DPD HNSI Sulsel Chairil mengatakan, konsolidasi HNSI dihadiri 20 perwakilan DPD. Mereka sepakat untuk mencabut mandat plt ketum HNSI dari Yusuf Solichien dan menunjuk Anton Leonard sebagai penggantinya. "Kami berharap Munas dapat diselenggarakan secepatnya agar roda organisasi dapat berjalan maksimal," ujar Chairil. Jems Tuuk, perwakilan DPD Sulut berharap ada perlakuan yang adil bagi semua daerah dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. "Kami berharap perlakuan sewenang-wenang kepada kami tidak dialami oleh rekan-rekan di daerah lainnya. Dan, ke depannya HNSI semakin baik sesuai dengan prinsip demokratisasi dan kedaulatan organisasi."

Perubahan iklim yang terjadi belakangan sangat dirasakan oleh kalangan nelayan. Mereka mengalami kesulitan menangkap ikan.

Nelayan Indonesia Hadapi Tantangan Perubahan Iklim hingga Illegal Fishing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/bamsoet-HNSI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan potensi sumber daya laut, seharusnya nelayan adalah profesi yang menjanjikan dan penuh kesejahteraan.  Dengan luas perairan 5,8 juta kilometer persegi yang meliputi laut teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan 2,95 juta kilometer persegi, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,55 juta kilometer persegi, bisa dibayangkan sangat besar sekali potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia.  "Badan Pangan dunia (Food and Agricultural Organization/FAO), mencatat potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun. Sementara potensi lestari sumber daya ikan laut diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE," ujar Bamsoet saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Nasional virtual Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/20).  Turut serta secara virtual Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo, Ketua Dewan Pertimbangan DPP HNSI Laksamana TNI (purn) Bernard Kent Sondakh, dan Ketua Umum DPP HNSI Mayjen TNI Mar (purn) Yusuf Solichien.  Sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP HNSI, Bamsoet berharap Rapimnas bisa menjadi momentum menguatkan soliditas dan kematangan organisasi HNSI. Sekaligus sebagai sarana mawas diri, sudah seberapa jauh HNSI melangkah selama kurun waktu 47 tahun, sejak didirikan pada 21 Mei 1973.  Dengan kekayaan sumber daya alam bahari yang begitu berlimpah, kenyataan bahwa mayoritas nelayan Indonesia masih hidup dalam belenggu kemiskinan, adalah sebuah paradoks. Maka dari itu HNSI harus tetap berdiri di garis terdepan memperjuangkan nasib nelayan.  Adanya penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing dan keterbatasan kemampuan sumber daya nelayan dalam menghadapi persaingan, adalah dua di antara beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas nelayan.  "Kondisi ini juga mendorong penurunan jumlah nelayan, karena profesi nelayan dipandang tidak menjanjikan," ungkapnya.  Mantan Ketua DPR RI ini mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi mulia tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa makna kalau seluruh pihak tidak benar-benar serius membenahi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki.  Visi tersebut sangat mungkin terwujud. Mengingat keanekaragaman hayati laut Indonesia sangat kaya ragam, yakni 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang, menasbihkan Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia.  "Apalagi dengan posisi geografis yang strategis di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia adalah center of gravity perdangangan dunia, lebih dari 80 persen perdagangan dunia melalui laut dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia," urai Bamsoet.  Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengingatkan bahwa upaya mengoptimalkan sumberdaya kemaritiman mendapatkan tantangan berat. Apalagi saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Akibatnya, harga ikan hasil tangkapan turun drastis, yang disebabkan oleh penurunan jumlah pembeli yang signifikan.  "Banyak sektor usaha yang mengandalkan produk hasil laut seperti restoran seafood juga mengurangi atau bahkan menutup aktivitas usahanya. Pembatasan mobilitas pengangkutan hasil ikan dan penurunan volume ekspor, serta pembatasan akses keluar dan masuk antar wilayah juga turut berkontribusi pada penurunan penghasilan nelayan," tutur Bamsoet.  Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong pemerintah senantiasa hadir menyelamatkan nelayan melalui kebijakan yang berpihak. Misalnya membeli produksi hasil nelayan, menjamin lalu lintas suplai logistik beserta sarana dan prasarana penunjangnya, mendorong kerjasama antar lini untuk menciptakan sinergi yang optimal, melaksanakan optimalisasi sistem resi gudang atau sistem tunda jual, serta berbagai kebijakan lainnya.  Bahkan menggelorakan slogan gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMAR IKAN) pun akan membangun kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan yang dihasilkan oleh nelayan.  Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 memerlukan komitmen dan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Di saat kita semua dihadapkan pada masa krisis seperti kondisi sekarang, sangat penting agar setiap elemen masyarakat berperan dan berkontribusi sesuai bidang masing-masing.  "HNSI senantiasa bergandengan tangan, bahu-membahu, bergotong royong bersama sebagai satu kesatuan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19," pungkas Bamsoet.‎

Bamsoet: Ini Paradoks, Sumberdaya Alam Melimpah Tapi Nelayan Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hnsi-kritik-pedas-menteri-susi-tapi-dukung-jokowi_m_.jpg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menko Mariti Luhut Panjaitan dan Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien saat hadiri diacara deklarasi dukungan HNSI pada Jokowi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menko Mariti Luhut Panjaitan dan Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien saat hadiri diacara deklarasi dukungan HNSI pada Jokowi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Acara yang digelar di Gedung Olahraga Maulana Yusuf Kota Serang itu juga dihadiri oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pidato sambutannya Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien yang secara tegas menyatakan dukungan pada paslon nomor urut 01, juga meminta agar kedepan sektor perikanan lebih diperhatikan. "Nelayan seluruh Indonesia mendukung pasangan nomor satu karena puas dengan kinerja pemerintah. Tapi yang perlu dievaluasi sektor perikanan dan kelautan, menterinya kedepan harus benar benar bisa mensejahterakan nelayan, dan memiliki visi yang benar tentang kelautan," ujar Yussuf Solichien dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, (12/2). Yussuf juga mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang selama 4 tahun terakhir belum bisa memberikan kebijakan yang tepat untuk nelayan Indonesia. "Sekarang kapal kapal pencuri sudah pada takut masuk. Tapi kapal-kapal dalam negeri dibatasi hanya 200 GT. Kapasitas segitu hanya bisa di laut Indonesia, kita perlu keluar. Sehingga kalau perlu 1000 GT harus diberikan izin," ungkapnya.&nbsp; Yussuf Solichien juga menyorori lambatnya izin kapal yang keluar. Dia mengaku sudah berkali kali datang ke KKP untuk meminta izin kapal lebih dipercepat. "Kadang sampai 3 bulan belum keluar. Padahal idealnya 15 hari susah harus keluar," pintanya.&nbsp; Selain itu, Yussuf juga meminta agar presiden segera mengesahkan Hari Nelayan Nasional. Karean itu simbol bahwa negara ini memperhatikan kaum nelayan. "Kita minta presiden segera menerapkan 21 Mei sebagai Hari nelayan," ungkapnya.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan untuk usulan 21 Mei sebagai hari nelayan masih terus digodok. "Sudah masuk ke meja presiden, tinggal menentukan tanggal yang pas," katanya.&nbsp; Luhut juga berharap nelayan terus bisa menikmati kekayaan alam Indoneisa untuk kesejahteraan. Menggunakan kapal tangkap dengan ukuran lebih besar agar nelayan Indonesia bisa mencari ikan dengan leluasa. Tidak hanya di laut Indonesia, tapi juga sampai ke laut lepas.&nbsp; "Ayo kita bangun Indonesia lebih baik. Jangan termakan berita hoax dan fitnah karena itu membahayakan," pungkasnya.

HNSI Kritik Pedas Menteri Susi, Tapi Dukung Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/hnsi-dorong-susi-dan-ono-maju-di-pilkada-jabar-2018-katanya-serasi_m_167800.jpeg" alt="Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat Nurodi, mendorong Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dan Anggota Komisi IV DPR Ono Surono agar bersatu maju di pemilihan gubernur Jabar 2018. Nurodi mengklaim aspirasi itu muncul dari kalangan&nbsp;masyarakat pesisir Jawa Barat yang mewakili kaum nelayan, pengurus koperasi perikanan, pembudidaya ikan dan komunitas pesisr lainnya di Jawa Barat. &ldquo;Kami butuh calon alternatif dan sosok Bu Susi dan Ono kami nilai mumpuni dan mewakli aspirasi kaum nelayan," ujar Nurodi melalui keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (10/11). Menurut Nurodi, dimata nelayan jabar, kedua tokoh tersebut memiliki modal untuk membangun Jabar kedepan. Karakter Susi Pudjiastuti yang tegas dan berintegritas dalam membangun perikanan dan kelautan negeri ini, tentu bisa menjadi modal dalam membangun Jabar. "Dengan kinerja, pengalaman dan ketegasannya, sudah saatnya Susi Pudjiastuti yang asli pangandaran bisa ikut membangun Jawa Barat," paparnya. Sementara sosok Ono Surono yamg merupakan politisi PDIP, menurut Nurodi, dikenal sebagai legislator yang sejak awal masuk ke DPR sudah fokus pada isu perikanan, kelautan dan pertanian.&nbsp; &ldquo;Ono lahir dan besar dari lingkungan nelayan Indramayu. Tentu kepeduliannya tak perlu diragukan lagi. Terbukti ia didaulat sebagai ketua Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN). Keduanya jelas serasi,&rdquo; ujarnya. Oleh karena itu, Nurodi berharap, duet Susi dan Ono bisa terwujud di Pilkada Jabar. Meskipun diketahui, selama ini keduanya kerap berseteru baik di media maupun rapat di DPR karena berbeda pandangan.

HNSI Dorong Susi dan Ono Maju di Pilkada Jabar 2018, Katanya Serasi

hnsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hnsi

Berita Terkini