<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/w1GLpU104O0jJCwxfMMj2oDGVz7kBrFSmdQdwKVN-980123252.jpeg" alt="Pedagang saat mengecek kondisi beras di tokonya. (Dery Ridwansyah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pedagang saat mengecek kondisi beras di tokonya. (Dery Ridwansyah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Maraknya temuan beras premium oplosan di berbagai daerah di Indonesia menimbulkan keresahan luas. Tidak hanya masyarakat selaku konsumen, kelompok tani juga turut resah atas praktik curang ini. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur, HM Arum Sabil mengatakan bahwa praktik beras oplosan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab membuat petani merugi. &ldquo;Beras oplosan tentu tidak hanya berdampak terhadap petani namun juga kepada konsumen,&rdquo; ujar Arum Sabil usai acara pelantikan 38 ketua DPC HKTI se-Jawa Timur di Surabaya, Jumat (25/7). Menurutnya, persoalan tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum. HKTI sebagai organisasi petani terbesar di Indonesia akan tetap fokus pada upaya penyediaan pangan yang aman dan berkualitas untuk masyarakat. &ldquo;Fokus kami saat ini adalah penguatan bibit unggul untuk padi, tebu, hingga sapi. Di bidang peternakan, kami mendorong regenerasi bibit melalui inseminasi buatan dan sinkronisasi birahi," tambahnya. Selain mendorong aktivitas tanam, HKTI juga menjalankan peran edukatif, advokatif, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan para petani, pekebun, dan peternak. Arum menilai fluktuasi harga hasil pertanian, seharusnya ikut menyejahterakan petani. Ia mendorong pemerintah membuat kebijakan yang adil bagi petani tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen. &ldquo;Sekarang ini kondisi harga masih normal. Yang perlu saya tekankan, Jawa Timur ini lumbung pangan nasional, kita punya potensi besar dari sektor pertanian, yang bisa dikembangkan secara luas," seru Arum. Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengungkap kasus beras oplosan. Nilai kerugian masyarakat sebagai konsumen pun tidak tanggung-tanggung, nyaris menyentuh nilai Rp 100 triliun per tahun. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan, kerugian sebesar itu berasal dari peredaran beras oplosan dengan label premium dan label medium. Rincinya, Rp 34,21 triliun dari beras premium dan Rp 65,14 triliun dari beras medium.&nbsp; &rdquo;Bapak Mentan (Amran Sulaiman) menyampaikan hasil temuan di lapangan terhadap mutu dan harga beras yang anomali. Karena di masa panen raya, beras surplus kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa," ujar Brigjen Pol Helfi.

Temuan beras oplosan di Jatim menimbulkan keresahan bagi petani dan konsumen, HKTI mendorong kebijakan pemerintah yang adil.

HKTI Jatim Kecam Praktik Beras Oplosan: Rugikan Petani dan Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/WhatsApp-Image-2025-06-26-at-94334-PM-3259990935.jpeg" alt="Wamentan Sudaryono (paling kanan) usai terpilih sebagai Ketua Umum HKTI periode 2025-2030. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wamentan Sudaryono (paling kanan) usai terpilih sebagai Ketua Umum HKTI periode 2025-2030. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dualisme kepemimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi berakhir. Melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 di Jakarta, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum HKTI periode 2025&ndash;2030. Terpilihnya Sudaryono sekaligus mengakhiri dualisme yang terjadi selama satu dekade. Sebelumnya, dua kubu saling berebut validitas, yakni pihak Fadli Zon dan Moeldoko. "Dalam rapat pimpinan (rapim), kita telah memilih, menunjuk dan mempercayakan Bapak Wamentan, Bapak Sudaryono, untuk memimpin HKTI ke depan," ujar Moeldoko dalam sambutannya, Kamis (26/6). Sudaryono&nbsp;pun memberi hormat kepada Moeldoko dan para anggota HKTI&nbsp;atas putusan ini. Sehingga mengokohkan terhapusnya dualisme. Selain Moeldoko dan Sudaryono, Munas ke-10 HKTI juga dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman; dan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI, Oesman Sapta Odang (OSO). Dalam kesempatan itu, Menteri Amran meminta, Sudaryono menjaga soliditas, dan mengakhiri semua persoalan yang terjadi sebelumnya. Sudaryono juga ditekankan untuk merangkul semua kubu masuk ke dalam organisasi. "Sekarang, kita buka lembaran baru. Biarkan semua masuk Pak Dar (Sudaryono, red). Jabatan apa saja. Kalau perlu kembangkan ke samping. Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya ada lima, Bendahara Umum (Bendum)-nya ada lima, biarkan saja," kata Amran. Lebih lanjut, Amran mengatakan, perjalanan dan kemajuan HKTI akan terseleksi secara alami di masa mendatang. Dia meyakini, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak ingin membesarkan HKTI akan berguguran, atau terseleksi secara alamiah. "Nanti akan berguguran sendiri. Memimpin itu ada konsekuensinya, bukan hal mudah. Saya sebagai pihak yang menjembatani, ini bukan hal mudah. Nanti saya bertemu dengan Pak OSO, Pak Muldoko, itu nggak mudah. Saya akan dimintai pertanggungjawaban," jelasnya. Ketua BPO HKTI, Oesman Sapta Odang (OSO) memastikan, peleburan dua pengurus ini akan mulus sampai ke tingkat akar rumput. Diapun yakin, penyatuan ini akan menjadi lompatan untuk melindungi dan memperjuangkan nasib petani. "Saya sudah bertemu dengan Presiden Prabowo. Peluk-pelukan. Besar harapan Presiden Prabowo agar HKTI bersatu,"&nbsp;ucap OSO. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) periode 2017-2019 ini menambahkan, jumlah petani di Indonesia sangat besar, sekitar 76 juta. Sebab iti, petani membutuhkan dukungan, dan HKTI harus banyak turun ke desa-desa untuk memperhatikan para petani di Tanah Air. "Petani itu tulang punggung, dan salah satu kekuatan bangsa,"&nbsp;pungkasnya. &lrm;OSO juga menilai, Sudaryono sebagai sosok yang layak dan bersih secara rekam jejak. Menurut dia, Ketua Partai Gerindra Jawa Tengah itu memiliki pengalaman organisasi dan pemahaman lapangan yang memadai. &nbsp;

Dualisme kepemimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi berakhir.  Wamentan Sudaryono terpilih sebagai ketua umum.

Dualisme Resmi Berakhir Setelah 10 Tahun, Wamentan Sudaryono Terpilih Pimpin HKTI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/WhatsApp-Image-2025-06-17-at-121243-97505537.jpeg" alt="Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Fadli Zon. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Fadli Zon. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) X pada Juni di Jakarta. Munas akan dihadiri perwakilan petani dari seluruh Indonesia, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Fadli Zon menyatakan, Munas HKTI merupakan momentum strategis bagi petani Indonesia untuk konsolidasi organisasi dan memperkuat swasembada pangan. &rdquo;Insya Allah Munas X HKTI akan dibuka secara langsung Presiden Prabowo. Melalui Munas ini, HKTI berkomitmen mendukung program pemerintah mencapai Swasembada Pangan yang berkelanjutan,&rdquo; ujar Ketua Umum HKTI Fadli Zon. Menurut Fadli Zon, HKTI merupakan organisasi petani yang sudah berusia 52 tahun dan mempunyai pengalaman yang panjang mewadahi jutaan petani Indonesia. &rdquo;HKTI juga menjadi bagian saat Indonesia pertama kali berhasil Swasembada Pangan pada 1984. Karena itu kita optimistis swasembada pangan di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo semakin kuat,&rdquo; tambah Fadli Zon. Munas X HKTI akan dimeriahkan dengan kegiatan. Antara lain ramah tamah, kongres tani, tani fest, dan business matching. Sekretaris Jenderal DPN HKTI Manimbang Kahariady menyampaikan, selama ini HKTI berperan penting dalam menjembatani aspirasi petani dengan kebijakan pemerintah. &rdquo;Ramah tamah dan kongres tani merupakan forum insan pertanian bersama presiden dan para menteri di bidang pertanian, pangan, dan pedesaan. Sehingga kedua pertemuan tersebut membuka ruang dialog yang konstruktif antara petani dan pemerintah,&rdquo; tutur Manimbang. Munas X HKTI akan didorong untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa mendukung pencapaian target produksi pangan nasional dan strategi implementatif swasembada pangan yang berkesinambungan. Wakil Ketua Umum DPN HKTI Mulyono Machmur mengatakan, swasembada pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga harus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. &rdquo;Karena itu, dalam rangkaian Munas X HKTI akan digelar tani fest dan business matching. Petani dan pemerintah saja tidak cukup, harus ada ruang bagi swasta, koperasi, dan pihak terkait lain, seperti jejaring pasar internasional. Sehingga semangat Swasembada Pangan menjadi gerakan Bersama,&rdquo; ungkap Mulyono.

DPN HKTI menyatakan, Munas HKTI momentum strategis bagi petani untuk konsolidasi organisasi dan memperkuat swasembada pangan

Munas HKTI Juni 2025, Perkuat Swasembada Pangan yang Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &mdash; Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendorong pemerintah untuk terus mempercepat penyederhanaan regulasi dan memperkuat perlindungan terhadap industri padat karya guna meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT). Pernyataan ini disampaikan oleh Pengurus Pusat HKTI, Delima Hasri Azahari, menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait deregulasi kebijakan. Delima menyebut bahwa langkah deregulasi yang digencarkan pemerintah dapat membawa angin segar bagi sektor pertanian, termasuk petani tembakau. Dengan penyederhanaan birokrasi dan kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berpihak terhadap para petani, kebijakan pemerintah dapat menjangkau petani dengan lebih cepat dan tepat, memberikan dampak positif yang signifikan. "Tujuannya agar setiap rantai kebijakan dari pemerintah bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga yang diuntungkan adalah para petani sebagai tulang punggung ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia," kata Delima, dikutip Kamis (22/5). Ia menambahkan bahwa penyederhanaan regulasi mampu meningkatkan hasil panen dan mengatasi persoalan distribusi pupuk, sehingga petani, termasuk petani tembakau, dapat merasakan dampak positifnya. Lebih lanjut, Delima menekankan pentingnya penguatan organisasi petani seperti Wanita Tani dan Pemuda Tani sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing petani di tengah tekanan pasar. "Karena sejatinya tugas pemerintah adalah melindungi sekaligus menyejahterakan petani. Tentu saja dengan adanya Wanita Tani dan Pemuda Tani, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah cukup concern pada persoalan pertanian," tuturnya. Terkait keberlanjutan bahan baku tembakau untuk IHT, Delima menegaskan bahwa strategi harus melibatkan sinergi antara petani, pemerintah, dan pelaku industri. Ia mendorong penguatan riset untuk mengembangkan varietas tembakau yang tahan terhadap kondisi ekstrem dan memiliki produktivitas tinggi. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya membangun kemitraan yang kuat antara petani dan industri, terutama dalam hal akses pembiayaan dan perlindungan seperti asuransi pertanian.&nbsp;"Soal tata kelola dan regulasi yang mendukung, ini penting dan harus terus di-upgrade, karena regulasi dan tata kelola yang baik tentunya akan menjamin pasokan tembakau tetap diprioritaskan dan dilindungi," terangnya. Dalam pandangan Delima, sektor IHT memiliki peran besar sebagai industri padat karya yang berbasis pada pertanian. Ia mengingatkan bahwa jutaan orang bergantung pada sektor ini, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh linting, hingga pekerja distribusi dan sektor kreatif. Oleh karena itu, Delima mendorong perlunya strategi komprehensif yang ditopang dengan riset dan dialog lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan lapangan kerja di sektor ini. "Semua pihak terkait harus mau duduk satu meja dan berdialog secara konstruktif demi terciptanya harapan dari petani dan industrinya," tegas Delima. Delima berharap agar pemerintah terus menjamin perluasan pasar bagi petani dan pelaku IHT melalui kolaborasi kebijakan. Menurutnya, perlindungan terhadap petani dan pekerja di industri padat karya tidak hanya akan menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh. "Harapan saya, pemerintah, apa pun kondisinya, harus menjaga dan menjamin perluasan pasar petani dan IHT," tutupnya.

HKTI mendorong pemerintah untuk mempercepat deregulasi dan perlindungan industri hasil tembakau demi kesejahteraan petani.

HKTI Dorong Pemerintah Percepat Deregulasi untuk Kesejahteraan Petani Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali3-4035769552.jpg" alt="Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya menjadi direktur utama Perum Bulog. Penunjukan itu mendapat beragam persepsi dari publik, termasuk dari kalangan petani. Ketua Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraaatmaja meyakini kepemimpinan Novi Helmy Prasetya di Perum Bulog dapat membawa perubahan besar terhadap upaya pemerintah dalam mewujdukan swasemabda secara cepat dan singkat. Menurut Entang, Novi Helmy Prasetya memiliki banyak kelebihan, seperti jaringan lapangan yang sangat luas sehingga berdampak besar pada performa kinerja Bulog. Dari sisi koordinasi, Mayjen Novi juga punya kedekatan khusus dengan para Babinsa di seluruh Indonesia yang membuat sosialisasi harga gabah ke petani dapat terukur dan tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram atau naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp 5.500 per kilogram. &ldquo;Saya optimis Bulog di bawah Pak Novi akan jauh lebih baik, karena beliau memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai tekanan sehingga dapat membantu dalam menghadapi situasi yang menekan Bulog,&rdquo; ujar Entang kepada wartawan pada Sabtu (15/2). Entang mengatakan, penyerapan gabah seperti yang dilakukan Bulog dapat mempercepat swasembada sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Apalagi sektor pangan adalah sektor yang sangat strategis karena erat kaitannya dengan ketahanan dan keamanan negara seperti yang dibutuhkan Indonesia saat ini. &ldquo;Jujur kita akui tentara aktif yang menjadi Dirut Perum Bulog memiliki beberapa kelebihan seperti disiplin yang tinggi. Tentara juga memiliki latar belakang struktur yang kuat sehingga dapat membantu dalam mengelola dan mengorganisir Bulog dengan lebih efektif,&rdquo; katanya. Bahkan tentara juga memiliki pengalaman panjang dalam mengelola logistik dan supply chain. &ldquo;Jangan lupa, tentara itu memiliki kemampuan dalam menghadapi krisis dan situasi darurat lho sehingga dapat membantu dalam menghadapi situasi yang tidak terduga,&rdquo; katanya. Sebagai informasi, Bulog sendiri telah diberi penugasan khusus untuk melakukan penyerapan gabah sebanyak 3 juta ton pada kegiatan panen raya yang akan berlangsung pada 3 bulan ke depan yaitu Januari, Februari dan Maret. &ldquo;Bagi saya ini bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan. Justru yang harus kita dorong adalah tugas Perpadi untuk menyerap gabah petani 2,1 juta ton. Itu sebabnya, perlu ada tim khusus yang mendampingi Perpadi. Dan Pak Novi adalah jawaban dari harapan selama ini,&rdquo; jelasnya.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraaatmaja meyakini kepemimpinan Novi Helmy Prasetya di Perum Bulog.

Komentar HKTI Ketika Perum Bulog Dipimpin Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/HKTI-1-206140731.jpg" alt="Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) secara resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029." width="100%">
<figcaption>Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) secara resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) secara resmi mendukung Ketua Dewan Pembina HKTI, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Dukungan ini diberikan lantaran Capres nomor urut 2 tersebut dianggap bisa mengantarkan Indonesia menuju kedaulatan pangan dan memakmurkan petani Indonesia. &ldquo;Pak Prabowo menjiwai pertanian kita, tahu bagaimana jalan menuju ketahanan dan kedaulatan pangan. Prabowo meyakini bahwa kalau mau Indonesia maju dan sejahtera, petani harus makmur,&rdquo; kata Ketua Umum DPN HKTI Fadli Zon, dalam rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) HKTI, Jumat (19/1). Rapimnas yang dihadiri oleh 30 DPD HKTI Provinsi siap memenangkan Prabowo-Gibran di daerah masing-masing. Rapimnas juga menyampaikan beberapa catatan untuk memajukan pertanian Indonesia dan kemakmuran petani. Pertama, bahwa petani, pekebun dan peternak harus untung minimal 30%. Untuk itu perlu jaminan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap pupuk, benih, dan bibit serta pakan ternak secara kuantitas dan kualitas terjamin, akses permodalan, subsidi untuk mengurangi biaya produksi, serta jaminan kepastian harga komoditas ditingkat petani-pekebun-peternak yang menguntungkan. "Serta dilakukan penyesuaian harga secara berkala setiap tahun. Petani, pekebun dan peternak untung secara otomatis akan meningkatkan produktifitasnya," jelaanya. Kedua, peraturan perundangan terkait pertanian sangat terfragmentasi dan sektoral serta belum ada Undang-Undang khusus Pertanian. Perlu Omnibus law sektor pertanian. Ketiga, Kementerian Pertanian (Kementan) harus diperkuat dengan menggabungkan sebagian urusan Kementerian dan Lembaga lain ke dalam Kementerian Pertanian, seperti; urusan kehutanan dan konservasi tanah dan air dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, urusan perikanan budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, urusan sumberdaya air di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan urusan planologi dan tata ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang; atau dibentuk Menko Pangan yang memiliki kewenangan anggaran. Keempat, amandemen terhadap UU tentang Otonomi Daerah dengan menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota dan mengembalikan keberadan dan fungsi penyuluh pertanian menjadi urusan pusat. Kelima, organisasi pengelola sektor pertanian diubah dari pendekatan sektoral berbasis komoditas menjadi pendekatan berbasis sistem hamparan dan agribisnis. Petani, pekebun, dan peternak on farm menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem hamparan dan usaha agribisnis tersebut. Keenam, data pangan dan pertanian yang menjadi landasan kebijakan kondisinya carut marut dan menjadi pangkal permasalahan mendasar yang harus segera diperbaiki dengan melakukan perbaikan dan menerapkan amnesti data pangan dan pertanian. Ketujuh, regenerasi dan mencetak petani entrepreneur muda yang kapabel, tangguh dan trengginas menjadi hal urgen dilakukan mengingat kondisi dan usia petani Indonesia yang semakin tua dengan kemampuan bertani yang berkurang. Kedelapan, lahan pertanian yang ada harus tetap dijaga keberadaannya dan kesuburannya dengan menyetop alih fungsi lahan pertanian serta didukung dengan pencetakan lahan sawah baru secara masif. Dan delivery system dari pusat ke daerah harus terjamin untuk memastikan setiap kebijakan pertanian sampai ke petani tanpa distorsi. "Rapimnas HKTI meyakini 8 poin tersebut dapat diimplementasikan oleh Prabowo Subianto dalam pemerintahannya pada 2024-2029," pungkas Fadli Zon. &nbsp;

Capres Prabowo Subianto dinilai paling menjiwai pertanian dan tahu bagaimana jalan menuju ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dinilai Punya Jiwa Pertanian dan Memakmurkan Petani, HKTI Deklarasi Dukung Prabowo Subianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperiksa-penyidik-kpu-ungkap-alasan-oso-tak-masuk-dalam-dct_m_.jpg" alt="Oesman Sapta Odang (OSO)" width="100%">
<figcaption>Oesman Sapta Odang (OSO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Oesman Sapta Odang (OSO) menyampaikan pesan kepada jajaran pengurus HKTI. Yakni agar serius melindungi dan memperjuangkan nasib petani.  “Para petani harus dilindungi. Sekali lagi, petani itu harus dilindungi,” kata OSO di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/7).  Mantan wakil ketua MPR itu menjelaskan bahwa jumlah petani di Indonesia sangat besar, yakni sekitar 76 juta. Menurut dia, petani itu tentu membutuhkan dukungan. Oleh karena itu, HKTI harus banyak turun ke desa-desa untuk memperhatikan para petani di tanah air. “Petani itu tulang punggung, dan salah satu kekuatan bangsa,” ujarnya.  Lebih lanjut mantan ketua DPD RI itu juga menegaskan bahwa pangan sangat penting sekali. Dia pun mewanti-wanti jajaran HKTI untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan.  “Pada kesempatan ini, saya mewakili BPO HKTI, meminta perhatian dari seluruh jajaran penguru HKTI agar meningkatkan peran dalam memperjuangkan kehidupan para petani,” katanya. Dia mengatakan HKTI juga harus memperhatikan segala kebutuhan petani. Mulai dari penyaluran bibit, pupuk, dan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para petani di tanah air.  “Jadi, kualitas bibit itu sangat menentukan. Selain itu, perlu mendorong agar bagaimana para petani ini benar-benar dilindungi,” ungkapnya.  Rakernas yang dihadiri DPD HKTI seluruh Indonesia itu dibuka secara resmi oleh Ketua Umum HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Pemukulan gong tanda pembukaan Rakernas HKTI dilakukan Moeldoko bersama OSO. Setelah itu, Moeldoko memberikan potongan tumpeng kepada OSO disaksikan jajaran pengurus dan anggota HKTI se-Indonesia.  “Satu hal yang tidak pernah hilang dari Pak OSO, semangatnya. Kalau yang muda-muda tidak bisa meniru, ya seharusnya malu hati,” ungkap Moeldoko mengawali sambutannya. “Kenapa HKTI perlu memperjuangkan petani dan pertanian Indonesia? Ini harus dijawab,” imbuh Moeldoko.  Mantan Panglima TNI itu menjelaskan bahwa yang pertama ialah untuk menjawab pemenuhan kapasitas nasional. “Bayangkan, kebutuhan beras Indonesia 2,5 juta sampai 2,65 juta ton 1 bulan. Ini haru diperjuangkan, kalau tidak, akan kesulitan nanti,” paparnya.  Selain itu, lanjut Moeldoko, sektor pertanian merupakan salah satu yang dapat diandalkan menyerap tenaga kerja. Menurut dia, pertumbuhan tenaga kerja atau angkatan kerja setahun itu bisa mencapai 2,6 juta angkatan kerja. “Ke mana mereka harus disalurkan? Ke industri, tidak sepenuhnya terjawab. Sekarang masih banyak pengangguran. Begitu (pandemi) Covid-19, anak-anak di pabrik pulang ke kampung untuk bertani. Kalau sektor pertanian tidak ada, mau ke mana lagi,” paparnya.  Moeldoko menambahkan selanjutnya ialah karena mengingat 76 juta masyarakat Indonesia ada di sektor pertanian. “Kalau HKTI tidak terlibat dalam konteks pembinaan dan penguatan, maka pertanian belum berjalan optimal,” ujar Moeldoko. Oleh karena itu, dia menegaskan, HKTI hadir dengan semangat kuat. “Semangat memperbaiki lingkungan (pertanian) itu dengan cara-cara tentu yang berteknologi,” pungkas Moeldoko.

HKTI Harus Meningkatkan Peran dalam Memperjuangkan Kehidupan Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/images-4-2.jpeg" alt="Ilustrasi: platform media sosial Instagram. (FNTalk)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: platform media sosial Instagram. (FNTalk)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pemuda Tani Indonesia (PTI) Periode 2021-2026 resmi dilantik. Acara pelantikan itu digelar bersamaan dengan rangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional VI DPP Pemuda Tani Indonesia.  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina karena sangat peduli dengan Petani dan kondisi pertanian Indonesia. Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dipercaya menjadi Ketua Dewan Kehormatan.  Sementara itu, Fary Djemy Francis menjadi Ketua Dewan Penasehat, serta Bayu Dwi Apri Nugroho dipercaya menjadi Ketua Dewan Pakar.  Untuk komposisi Pengurus Harian, Budisatrio Djiwandono memimpin sebagai Ketua Umum dan didampingi oleh Suroyo sebagai Sekretaris Jenderal serta M. Atras Mafazi sebagai Bendahara Umum dan selanjutnya diikuti dengan 10 Orang Wakil Ketua Umum, 10 Wakil Sekretaris Jenderal, 3 Orang Wakil Bendahara dan 30 Bidang yang fokus pada gerakan regenerasi petani.  Dalam orasi pelantikan, Budisatrio Djiwandono menegaskan, pembangunan pada sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus oleh semua elemen bangsa. Terutama generasi muda, karena merupakan sektor strategis negara.  "Berbicara soal pangan adalah hidup matinya suatu bangsa, bonus demografi saat ini, harus didukung dengan ketersediaan pangan yang memadai agar tidak jadi masalah yang krusial dikemudian hari," jelas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini.  Lebih lanjut, Budi berharap organisasi yang dipimpinnya dapat berkontribusi positif, bersinergi dengan sejumlah stakeholder pertanian lainnya untuk membangun sektor pertanian nasional.  "Kedepan kita memiliki target-target secara kelembagaan, soliditas dan SDM kader Pemuda Tani Indonesia diharapkan dapat berkontribusi memajukan sektor pertanian nasionalm," ujar Budi.  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang turut hadir dalam Pelantikan, mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPP Pemuda Tani Indonesia periode 2021-2026.  "Hari ini saya bahagia bisa bersilaturahmi kembali dengan sahabat-sahabat saya ada Pak Budi, Pak Fadli Zon, Pak Darori, Bu Endang yang memiliki perhatian terhadap pertanian. Semoga Pemuda Tani Indonesia bisa bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, kita sama-sama berkolaborasi," harapnya.  Dalam orasi pertanian yang disampaikan, Mentan berharap Pemuda Tani Indonesia bisa mencetak banyak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Menurutnya, Pemuda Tani Indonesia harus mampu mencetak Generasi Muda yang siap terjun ke dunia pertanian.  "Karena generasi mudalah yang akan meneruskan perjuangan kita semua," tegas Mentan.  Sementara itu, Ketua Umum DPN HKTI Fadli Zon turut menyampaikan pentingnya regenerasi petani di kalangan generasi pemuda.  "Kita semua berharap semoga kepengurusan (PTI) ini, terus memberikan kemajuan terhadap dunia pertanian dan sektor pangan nasional," pesannya.  Hal yang sama juga diungkapkan Fary Djemy Francis agar kepengurusan DPP Pemuda Tani Indonesia kedepan menjadi organisasi yang visioner dan modern. "Pengurus harus menyusun langkah strategis dan memanfaatkan teknologi. Pengelolaan organisasi digital adalah hal penting yang perlu menjadi perhatian agar organisasi lebih visioner dan modern," terangnya.  Sementara itu, Suroyo selaku Sekretaris Jenderal menegaskan bahwa Pemuda Tani Indonesia berkomitmen membantu generasi muda yang akan terjun ke dunia pertanian. Karena di PTI memiliki Panca Aksi Pemuda Tani Indonesia yang didalamnya terdapat strategi yang dapat membantu permasalahan pertanian seperti permodalan, pendampingan budidaya, dukungan sarana produksi hingga membantu proses pemasaran produk kader Pemuda Tani Indonesia.  "Selain itu para pemuda akan kita berikan pelatihan dan magang sehingga menjadi Pemuda Tani yang tangguh,” ujar Suroyo dengan penuh semangat dan optimis  Agenda Pelantikan dan Rakernas VI DPP Pemuda Tani Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah melalui beberapa perusahaan BUMN seperti Pertamina, BNI, Pupuk Indonesia, PTPN III (Holding), Perum BULOG. Selain itu didukung dari perusahaan swasta yaitu Harum Agro.

Prabowo Ditunjuk Menjadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Tani Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/panen-padi.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko menggelar panen bersama padi varietas M70 di Subak Pasekan Dlod Belang, Desa Singapadu Kaler, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (18/3).  Ia menjelaskan, varietas M70 ini merupakan hasil risetnya yang hanya memerlukan waktu 70 hari untuk bisa dipanen. Artinya, unggul di usia panen dibandingkan varietas lain yang usia tanamnya sampai 110 hari.  "M itu Moeldoko, merupakan hasil riset saya. Dalam waktu 70 hari sudah bisa panen," ujar Moeldoko dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Kepala Kantor Staf Kepresidenan ini pun mengaku senang karena petani semakin percaya diri dengan adanya benih baru M70 ini.  "Hasilnya luar biasa. Tadi para petani sudah menghasilkan 9,3 ton (gabah). Mereka sangat bersemangat," ujar Moeldoko.  Menurutnya, dengan padi yang cepat panen maka semakin bisa kurangi resiko. Berarti ada perbedaan waktu tanam dan waktu panen, efisien tenaga kerja juga minim risiko hama dan hemat air.  Untuk wilayah Bali, Moeldoko melihat lahannya cocok ditanam varietas M70.  "Saya lihat sepintas cocok. Hama padi biasa bisa amblas. M70 masih kuat," ungkapnya.  Untuk rasa juga dipastikan lebih pulen sehingga diburu pelaku usaha kuliner.  "Rasanya enak, jadi kalau jualan ke warung ini paling disenangi. Padi biasa 1 Kg bisa jadi 10 piring nasi, M70 bisa jadi 12 piring. Warung banyak beli ini," ujarnya.  Hal senada diungkapkan petani yang lahannya dipanen, I Nyoman Suparta (52), warga Banjar Samu, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati.  Ia mengaku mulai nandur benih di lahan seluas 40 are miliknya sejak 25 Desember 2021 lalu.  "Masa tanam kira-kira 70 sampai 75 hari sudah siap panen. Padi sudah kuning, dibanding padi lain yang nanamnya barengan sekarang masih hijau," jelasnya.  Suparta juga merasakan peningkatan pendapatan sejak menanam varietas M70. Apalagi dengan adanya alat panen berteknologi. Kini, untuk 1 are, gabah yang berhasil dipanen sekitar 65 kg-70 kg.  "Ya ada lah peningkatan pendapatan, jerih payah kita di sawah bisa kita nikmati," jelasnya.  Ia juga mengungkapkan, setiap kali panen selalu berkomunikasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singapadu Kaler.  "Sudah kerja sama BUMDes, kalau ada panen minta ke BUMDes. Jauh lebih efektif pakai alat ini. Ada operator khusus," jelasnya.  Diketahui pada kesempatan itu, Moeldoko juga melakukan demo aplikasi pupuk organik/pestisida nabati dengan menggunakan teknologi pertanian alat spray drone di Subak Kalangan Samu. Selain itu ia menyerahkan alat pencacah sampah organik kepada kelompok pengelola sampah berbasis rumah tangga yaitu Kelompok Wanita Tani Bhakti Pertiwi.

Ketua HKTI Panen Padi M70, Dua Bulan Sawah Sudah Menguning

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-panglima-tni-kumpulkan-para-petani-se-asia_m_196518.jpeg" alt="Ketua Umum HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Dalam waktu dekat, organisasi pimpinannya bakal mengumpulkan para petani se-Asia untuk membahas politik pangan" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Dalam waktu dekat, organisasi pimpinannya bakal mengumpulkan para petani se-Asia untuk membahas politik pangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko menegaskan komitmen organisasinya untuk senantiasa berada di garda terdepan memperjuangkan nasib petani.  Hal ini disampaikan Moeldoko disela-sela syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 HKTI di Jakarta, Selasa (27/4). Acara kali ini diisi dengan doa bersama dan santunan kepada 48 anak yatim.  Dikatakan Moeldoko, HKTI kini telah berusia 48 tahun. Sehingga dia menaruh hormat kepada orang-orang yang telah membesarkan HKTI tersebut.  "Kita mesti berterima kasih dan menaruh rasa hormat kepada para senior yang sudah membesarkan HKTI," ujar Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/4).  Menurut Moeldoko, bedanya usia manusia dan organisasi adalah. Jika manusia makin renta tapi organisasi seharusnya makin tua dan top. “Karena sejarahnya HKTI dibentuk pasti punya tujuan mulia yakni ingin memperbaiki nasib para petani,” katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> Lebih lanjut, Moeldoko juga menegaskan, HKTI memperjuangkan nasib petani bisa lewat kebijakan. Menurutnya, dalam teori kebijakan publik, ada yang namanya pressure group.  “HKTI bisa menekan pemerintah jika pemerintah tidak berpihak pada petani. Tapi HKTI bisa menjadi partner strategis. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian," ujarnya.  Sementara itu, Wakil Bendahara Umum DPP HKTI, Carissa Lubis mengatakan, HUT HKTI melibatkan anak yatim karena kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan.  “Kami juga melibatkan para seniman pelukis untuk berpameran di sini dengan tujuan membantu teman-teman seniman di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Moeldoko: Selain Mampu Menekan, HKTI Juga Bisa Jadi Partner Pemerintah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hkti

Berita Terkini