<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/HKI2-248012053.jpg" alt="Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menegaskan kembali peran kawasan industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, di tengah tekanan geoekonomi dan geopolitik global yang masih berlanjut. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, kinerja sektor manufaktur yang terus terjaga menunjukkan potensi ekspansi industri nasional masih terbuka lebar. Pada triwulan III 2025, tingkat utilisasi industri manufaktur tercatat sebesar 59,28 persen. Indikator optimisme pelaku usaha juga terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) November 2025 yang berada di level 53,45 serta Purchasing Managers' Index (PMI) di angka 53,3. Menurut Agus, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi kawasan industri sebagai pusat kegiatan produksi. "Kinerja positif industri manufaktur ini tidak terlepas dari peran kawasan industri sebagai lokasi utama kegiatan produksi," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Saat ini, Indonesia memiliki 175 perusahaan kawasan industri yang beroperasi dengan total luas lahan mencapai 98.235,59 hektare dan tingkat okupansi sekitar 58,19 persen. Kawasan-kawasan tersebut menaungi hampir 12 ribu perusahaan tenant yang menjadi tulang punggung aktivitas industri nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan III 2025 yang diolah Kementerian Perindustrian, kawasan industri beserta para tenantnya menyumbang 9,44 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan berkontribusi 0,67 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi investasi, kawasan industri mencatatkan realisasi hingga Rp6.744,58 triliun serta menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja. Untuk memperkuat daya saing kawasan industri, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri yang mulai berlaku pada 23 Januari 2026. Regulasi ini diarahkan untuk mendorong kawasan industri yang lebih kompetitif, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum yang lebih kuat. "Kami juga tengah memperkuat kerangka regulasi melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, agar berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi pengelola kawasan industri dapat diatasi secara komprehensif," ujar Agus. Sejalan dengan upaya tersebut, peran kawasan industri juga diperkuat dalam konteks diplomasi ekonomi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Ketua Umum HKI Akhmad Ma&rsquo;ruf Maulana menilai kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk menyatukan diplomasi luar negeri dengan penguatan basis industri di dalam negeri. "Nota Kesepahaman ini memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dan pengembangan industri nasional. Kawasan industri adalah bukti kesiapan Indonesia di mata investor global," ujarnya. Menurut Akhmad Ma&rsquo;ruf, kawasan industri menawarkan kesiapan, mulai dari ketersediaan lahan, infrastruktur, hingga ekosistem industri yang sudah berjalan. Kondisi ini membuat proses realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja bisa berlangsung lebih cepat. Dia juga menekankan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen akan lebih realistis dicapai jika investasi produktif diarahkan ke kawasan industri yang siap beroperasi. "Target pertumbuhan 8 persen membutuhkan instrumen yang siap bekerja. Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan penyerapan tenaga kerja secara cepat," tambahnya. HKI memandang peran Kementerian Luar Negeri krusial dalam mengarahkan minat investor global ke sektor dan lokasi yang benar-benar siap, sehingga diplomasi ekonomi tidak berhenti pada promosi, tetapi berujung pada realisasi investasi konkret.

Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan cepat menyerap tenaga kerja.

Kawasan Industri jadi Mesin Pertumbuhan dan Etalase Diplomasi Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/polusi-gresik-3205886527.png" alt="Ilustrasi kawasan industri mempengaruhi kualitas udara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan industri mempengaruhi kualitas udara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya untuk mempercepat sinergi lintas sektor dalam investasi hilirisasi, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengembangan kawasan industri. Langkah strategis ini ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% dalam 5 tahun ke depan serta menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Ketua Umum HKI Akhmad Ma&rsquo;ruf Maulana dalam keterangan tertulisnya&nbsp;menekankan bahwa pihaknya berkomitmen menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Bersama pemerintah, kami yakin target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun dapat tercapai, asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui Kawasan Industri, PSN maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah. Jika hal tersebut dapat dipermudah, kami yakin dan optimis target tersebut bisa tercapai&rdquo; tegas Ma'ruf. Ma'ruf melanjutkan, HKI akan berperan aktif sebagai jembatan antara sektor industri dan institusi pendidikan serta pemerintah, untuk menciptakan daya saing baru yang berbasis pengetahuan dan inovasi. Mereka juga&nbsp;menargetkan percepatan investasi hilirisasi di berbagai sektor strategis, mulai dari mineral, energi terbarukan, pangan, hingga manufaktur berteknologi tinggi. &ldquo;Hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi kunci meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Dengan memperkuat kawasan industri, kita akan menarik investasi yang bukan hanya besar secara nilai, tetapi juga memberikan transfer teknologi dan membuka peluang kerja bagi jutaan anak bangsa," ungkapnya. Selain fokus pada investasi hilirisasi, lanjut Ma'ruf, pihaknya juga menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas utama. HKI akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri untuk menciptakan program pelatihan vokasi dan teknologi terkini. &ldquo;Kami tidak hanya membangun kawasan industri, tetapi juga menyiapkan manusia yang akan mengelolanya. SDM unggul adalah fondasi utama. HKI akan mendorong kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah agar lahir tenaga kerja terampil, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global,&rdquo; pungkas Ma&rsquo;ruf. Hal ini disampaikan Ma'ruf dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara HKI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung Kamis 7 Agustus 2025. KSTI 2025 diharapkan menjadi forum kolaborasi pentahelix &ndash; pemerintah, industri, akademisi, media, dan masyarakat &ndash; untuk mengakselerasi transformasi industri berbasis sains dan teknologi.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya untuk mempercepat sinergi lintas sektor dalam investasi hilirisasi.

Perkuat Sinergi Investasi Hilirisasi dan Pengembangan RKUAT SDM untuk Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KAWSAN-INDUSTRI.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan prasarana jalan menuju Kawasan Industri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan prasarana jalan menuju Kawasan Industri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk perkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma&rsquo;ruf, menekankan bahwa kawasan industri di Indonesia perlu dilindungi oleh regulasi yang kuat dan spesifik.&nbsp; Dia menilai saat ini kawasan industri belum memiliki aturan yang memadai untuk menopang peran strategis dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. "Pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Ini menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi kawasan industri. Kita minta adanya payung hukum yang lebih kuat, supaya ada pasal khusus di dalam Undang-Undang Perindustrian ke depan. Supaya ada jelas aturan mainnya," kata Ma&rsquo;ruf dalam Dialog Nasional di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (19/6). Menurutnya, jika 120 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia itu digabungkan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi besar yang harus ditopang dengan kepastian hukum. Di sisi lain, dia menilai kawasan industri saat ini masih menghadapi sejumlah hambatan pada saat proses investasi, mulai dari tingginya biaya energi seperti gas, lambatnya proses perizinan, hingga birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga. "Kalau siap tidak siap, dari awal kita yang menyambut sendiri industri yang kita bawa ke Indonesia. Cuma regulasinya yang tidak mendukung. Ada yang biaya tinggi, termasuk gas, dan lambannya perizinan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)," ujarnya. Saat ini, HKI telah berdialog dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN, dan akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembahasan selanjutnya. Hasil dari diskusi ini pun akan dirangkum dan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk masukan kebijakan. Salah satu prioritas dari HKI sendiri adalah mendorong percepatan perizinan investasi. Dia berharap Satgas Percepatan Investasi yang melibatkan kementerian dan lembaga (KL) terkait bisa segera diresmikan melalui surat keputusan (SK) resmi agar proses percepatan bisa dijalankan secara efektif. &ldquo;Kami mendorong percepatan perizinan itu cepat dilaksanakan. Karena setiap kementerian atau KL yang terkait itu tidak 'senyawa'. Kadang-kadang di daerah juga tidak sejalan. Maka kami berharap Satgas Investasi bisa cepat di-SK-kan supaya cepat dilaksanakan,&rdquo; tegas Ma&rsquo;ruf. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membentuk tim bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengawal proses percepatan investasi. HKI sendiri akan berperan menjadi jembatan strategis antara pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah. &ldquo;Kami akan membuat tim bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dan (Kementerian) Investasi (dan Hilirisasi/BKPM) supaya mengawal ini. Dan tentunya sekali lagi, kami akan melibatkan diri atau terlibat dalam percepatan investasi tersebut,&rdquo; tutup Ma&rsquo;ruf. &nbsp;

Bila 120 kawasan industr di Indonesia digabungkan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi besar yang harus ditopang kepastian hukum.

Perkuat Ekosistem Investasi, HKI Dorong Regulasi Kuat untuk Kawasan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/0ef34b5b-ea4b-4d8c-abca-a0481ec14ef1-1329511493.jpeg" alt="Dirut SIER Didik Prasetiyono akan menjadi pembicara di dialog nasional pertumbuhan ekonomi, Kementerian Perindustrian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dirut SIER Didik Prasetiyono akan menjadi pembicara di dialog nasional pertumbuhan ekonomi, Kementerian Perindustrian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia akan menggelar Dialog Nasional bertajuk Optimalisasi Kawasan Industri: Upaya Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di Era Pemerintahan Prabowo melalui Industri Manufaktur. Rencananya, dialog digelar pada Kamis (6/2/2025) di Ruang Garuda Lantai 2, Kementerian Perindustrian, Jakarta. Acara ini akan dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan, termasuk anggota HKI dan perwakilan Kementerian Perindustrian. Dialog ini bertujuan untuk memperkuat peran kawasan industri dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Direktur Eksekutif HKI, Fahmi Shahab, yang juga bertindak sebagai moderator, menekankan pentingnya kawasan industri sebagai pusat inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. "Kawasan industri memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta investasi. Melalui forum ini, kami ingin menyoroti kebijakan, tantangan, dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional," ujar Fahmi. Pemaparan Narasumber dan Strategi Penguatan Industri Acara akan dibuka oleh Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, diikuti dengan keynote speech dari Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang akan membahas kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor industri manufaktur sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Menurut Fahmi, kehadiran PT SIER sebagai salah satu narasumber sangat relevan mengingat perusahaan ini merupakan kawasan industri tertua di Indonesia yang telah mengalami berbagai dinamika industri. Sementara itu, Didik Prasetiyono menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan industri. PT SIER telah mengimplementasikan berbagai inovasi, termasuk efisiensi energi, pengelolaan limbah industri, serta penciptaan ekosistem industri ramah lingkungan. "Dalam menghadapi tantangan global, aspek keberlanjutan akan menjadi faktor kunci dalam menarik investasi jangka panjang. HKI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam mendukung pengembangan kawasan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen di era pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Didik yang juga menjabat Wakil Ketua HKI. Melalui forum ini, HKI berharap kawasan industri di Indonesia dapat terus berkembang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan daya saing yang semakin kuat di tingkat global. Sejumlah narasumber dari berbagai sektor turut hadir, di antaranya: - Raden Pardede (Staf Khusus Menko Perekonomian RI &amp; Dewan Pakar APINDO) yang akan membahas perekonomian global dan peran industri manufaktur dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. - Tri Supondy (Dirjen KPAII Kemenperin) yang akan mengulas arah kebijakan pengembangan kawasan industri guna meningkatkan daya saing industri nasional. - Dedi Latip (Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM) yang akan menjelaskan peran kawasan industri dalam menarik investasi industri manufaktur. - Didik Prasetiyono (Dirut PT Surabaya Industrial Estate Rungkut/ SIER) yang akan memaparkan tren investasi di kawasan industri serta tantangan dalam meningkatkan daya tarik Indonesia di pasar global. &nbsp;

HKI selenggarakan Dialog Nasional bahas peran kawasan industri dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen di era Prabowo

HKI Bahas Strategi Industri Manufaktur, Percepat Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Era Pemerintahan Prabowo

<div dir="auto"><hr /></div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/IMG-20240719-WA0020-1002500032.jpg" alt="HKI Indonesia ikut berpartisipasi dalam ajang East Java Investment Dialogue (EJID) 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>HKI Indonesia ikut berpartisipasi dalam ajang East Java Investment Dialogue (EJID) 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">Jawapos.com&ndash;Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia ikut berpartisipasi dalam ajang East Java Investment Dialogue (EJID) 2024. Acara diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Provinsi Jatim.</div> <div dir="auto">Acara bertema Boosting Up Growth, Driving Economic Sustainability ini merupakan bagian dari rangkaian Road to East Java Investment Forum (EJIF) 2024, pada Oktober. Tujuan utama acara yang dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim&nbsp; Erwin Gunawan Hutapea itu, untuk memperkuat sinergi dan mendorong akselerasi pertumbuhan investasi di Jatim.</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Umum HKI yang juga Direktur Utama (Dirut) PT SIER Didik Prasetiyono turut menjadi salah satu pemateri dalam EJID 2024. Selain Didik sebagai pemateri dari sektor industrial area, ada empat pemateri lain dari berbagai sektor industri di Jatim. Yakni Direktur PT Petrogas Jatim Utama Buyung Afrianto dari sektor infrastructure and energy, General Manager Domestik and Internasional Market Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) Gresik Iskandar Rares dari sektor manufacture. Marketing and Comercial Boom Marina Banyuwangi Rimba Haryna Jua dari sektor tourism, dan Direktur Perencanaan Infrastruktur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Moris Nuaimi dari sektor financial intermediary hub.</div> <div dir="auto">Didik menegaskan, iklim investasi di Jawa Timur sangat baik salah satunya berkat dukungan kuat dari Pemprov Jatim. Pemerintah telah berkomitmen mempermudah proses investasi melalui berbagai terobosan penyederhanaan birokrasi.</div> <div dir="auto">Menurut Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) itu, meski tren investasi terus menanjak dan melesat, tetap ada tantangan yang dihadapi dan harus segera mendapat perbaikan.</div> <div dir="auto">Didik memberi contoh tantangan yang dihadapi yaitu tentang kerangka peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan investasi, mekanisme penyelesaian sengketa perikatan/kontrak bisnis yang cepat dan mudah, insentif kebijakan perpajakan, kemudahan perizinan, dan tentang kepastian regulasi tata kelola dalam lingkungan.</div> <div dir="auto">"Saya yakin, optimisme tetap dapat dijaga dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Langkah ini akan meningkatkan daya tarik Jawa Timur sebagai daerah tujuan investasi, menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya peningkatan penyerapan lapangan kerja," jelas Didik.</div> <div dir="auto">Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menilai, EJID 2024 menjadi bukti komitmen pemerintah dan berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Jatim. Selain itu membuka peluang investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, acara tersebut merupakan hasil kerja sama Bank Indonesia dengan DPMPTSP Jatim, dan menunjukkan minat yang besar terhadap potensi investasi di Jatim.</div> <div dir="auto">"Acara ini menjadi platform penting untuk mempertemukan para investor, terutama investor asing, dengan berbagai proyek potensial di Jawa Timur,&rdquo; terang Adhy.</div> <div dir="auto">Sedangkan Kepala Perwakilan BI Jatim Erwin Hutapea mengatakan, forum itu diselenggarakan sebagai wujud kegiatan untuk meningkatkan angka investasi di Jatim sebagai provinsi yang cukup besar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.</div> <div dir="auto">Erwin menuturkan, berbicara soal investasi tidak bisa dilakukan secara one shot. &ldquo;Harus dikawal. Dengan DPMPTSP kami melakukan kurasi proyek-proyek yang ready to offer. Hari ini akan ada one on one meeting, pendalaman dari calon investor dengan project owner, untuk masuk ke diskusi yang lebih lanjut sehingga harapannya di bulan Oktober ada MoU, LoI untuk realisasi investasi,&rdquo; tutur Erwin.</div> <div dir="auto">Secara keseluruhan, proyek-proyek yang ditawarkan meliputi energi, manufaktur, pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus setidaknya JIIPE dan singhasari. &ldquo;Secara total dari beberapa project yang ready to offer angkanya sekitar Rp 40 triliun,&rdquo; ungkap Erwin. (dimas nur)</div>

Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia ikut berpartisipasi dalam ajang East Java Investment Dialogue (EJID) 2024

Asosiasi Kawasan Industri sebut Iklim Investasi Jawa Timur Sangat Baik Berkat Dukungan Pemerintah di Jatim 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/WhatsApp-Image-2024-04-30-at-181346-1310213214.jpg" alt="Para pengelola kawasan industri yang tergabung dalam HKI Korwil Jawa Timur gelar acara halalbihalal." width="100%">
<figcaption>Para pengelola kawasan industri yang tergabung dalam HKI Korwil Jawa Timur gelar acara halalbihalal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Para pengelola kawasan industri yang tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri (HKI) Korwil Jawa Timur, berkumpul bersama menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif di Bumi Majapahit. Berbalut acara halalbihalal, acara itu tidak hanya dihadiri para pengelola kawasan industri, tapi juga perwakilan Pemerintah Provinsi Jatim. Pengelola kawasan industri yang hadir di antaranya Direktur Ngoro Industrial Park Wihardi, GM HR and External Relation JIIPE Roro Ayu Yayuk Dwi Hasturi, Direktur Safe n Lock Richard Malessy Lumenta, GM Marketing Estate Infrastrucuture and Planners Safe n Lock Marcos Iwan. Kemudian Dirut Kawasan Industri Gresik (KIG) Setyo Nugroho Haribowo, Manajer Pemasaran dan Pengembangan KIG Hery Setiawan, Manajer SDM dan Hukum KIG Mochammad Kharis, Direktur Kawasan Industri Maspion Njuswarno Yusilo, perwakilan SiRIE Slamet, dan Dirut PT SIER Didik Prasetiyono, beserta para direksi. Wakil Ketua Umum HKI Wilayah Jatim Didik Prasetiyono menegaskan, salah satu aspek krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah sinergi antara pengelola kawasan industri dan pemerintah harus berjalan baik. Diperlukan komitmen bersama untuk membangun iklim investasi yang sehat. &rdquo;Sinergi tersebut didefinisikan sebagai kesepakatan untuk menciptakan kemitraan harmonis, guna menyelesaikan berbagai tantangan dan memberikan solusi terbaik bagi pengelola kawasan industri dan calon investor,&rdquo; kata Didik. Direktur Utama (Dirut) PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) itu mengatakan, dengan sinergi yang kuat antara pengelola kawasan industri dan pemerintah, serta komitmen untuk menjaga iklim investasi yang sehat dan mendukung program energi hijau, Jatim siap menjadi destinasi investasi yang menarik bagi para investor yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam pertemuan itu, para pengelola kawasan industri juga menyuarakan potensi kawasan industri dalam mendukung program pemerintah untuk energi hijau. Salah satunya adalah melalui penggunaan energi baru terbarukan seperti tenaga surya, yang telah diterapkan di beberapa kawasan industri seperti SIER. Dirut Kawasan Industri Gresik Setyo Nugroho menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi investasi dalam pengembangan energi hijau. &rdquo;Penerapan energi hijau ini sudah menjadi kebutuhan masa mendatang, tidak lagi sekadar hanya menjadi pilihan kedua. Untuk itu, agar energi hijau ini bisa diterapkan di kawasan industri secara masif, dibutuhkan dukungan dari pemerintah,&rdquo; ungkap Setyo Nugroho. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Provinsi Jatim Dyah Wahyu Ermawati menyampaikan apresiasi atas dedikasi para pengelola kawasan industri, dalam menjaga iklim investasi yang baik di Jatim. &rdquo;Pertumbuhan ekonomi Jatim yang terus mengalami peningkatan ini tidak mungkin bisa lepas dari kerja sama yang baik, antara pemerintah dengan sektor swasta utamanya kawasan industri. Oleh karena itu, kerja sama ini harus terus dijalin dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam mengembangkan ekonomi Jatim,&rdquo; ungkap Dyah. Menanggapi penerapan energi terbarukan di kawasan industri, Dyah menyatakan, komitmen pemerintah untuk mendukung dan menyediakan bantuan dan dukungan kepada para calon investor, dalam menghadapi berbagai kendala khususnya regulasi. Langkah yang akan segera diimplementasikan adalah pembuatan helpdesk, serta forum team-to-team untuk menangani permasalahan investasi dengan lebih efisien. Puncak acara halalbihalal ditandai dengan kunjungan ke Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Wisma SIER. Kunjungan itu untuk mengenalkan potensi kawasan industri dalam mendukung program pemerintah untuk energi hijau. SPKLU di Wisma SIER menggunakan energi baru terbarukan dari panel surya. Hal itu mencerminkan komitmen para pengelola kawasan industri dalam menjaga lingkungan dan mendukung program energi hijau.

Para pengelola kawasan industri yang tergabung dalam HKI Korwil Jawa Timur, berkumpul menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif

Kawasan Industri dan Pemerintah Bersinergi Dorong Kemudahan Investasi di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/WhatsApp-Image-2024-02-05-at-112100-358450114.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat kunjungan di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat kunjungan di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Wilayah Jawa Timur (Jatim) menyiapkan pendirian SMK Mitra Industri. Sekolah itu diharapkan bisa menjadi jawaban atas tantangan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus memenuhi kebutuhan industri. Untuk mendapatkan gambaran pendirian sekolah itu, pengurus Himpunan Kawasan Industri (HKI) Jawa Timur mengadakan benchmark ke SMK Mitra Industri MM2100 di Kawasan Industri MM2100 di Bekasi, Jawa Barat. Wakil Ketua Bidang Kemitraan dan Hubungan Kelembagaan International HKI yang juga Direktur Operasi PT SIER Lussi Erniawati mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Aggoro Putri memberi perhatian khusus. Mereka juga turut hadir secara langsung. Dia mengatakan, Menaker Ida Fauziyah ingin agar di Jawa Timur bisa segera ada SMK Mitra Industri seperti di Kawasan Industri MM2100. &rdquo;Kami menyambut baik keinginan Ibu Menteri. HKI Jatim siap mendorong lahirnya SMK Mitra Industri. Sebagai langkah awal, menciptakan iklim pendidikan termasuk kurikulum yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri saat ini dengan SMK yang sudah ada,&rdquo; ujar Lussi Erniawati. &rdquo;Ke depan, kami dorong seluruh kawasan industri yang tergabung di HKI Jatim untuk membantu menyiapkan lahan untuk replikasi SMK Mitra Industri milik Kawasan Industri MM2100 tersebut. Untuk SIER, besar kemungkinan di PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) yang merupakan kawasan industri di bawah manajemen SIER,&rdquo; tambah Lussi. Menurut dia, SMK Industri sangat dibutuhkan. Sebab SMK yang sudah ada masih dirasa belum bisa menjawab sepenuhnya kebutuhan industri. Masih banyak lulusan yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, terutama tentang pembangunan karakter pribadi yang membutuhkan disiplin dan integritas sesuai iklim kerja. Menaker Ida Fauziyah mengatakan, sekitar 12 persen pengangguran di Indonesia, saat ini didominasi lulusan sarjana dan diploma. Besarnya jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi itu karena tidak ada link and match antara perguruan tinggi dengan pasar kerja. &rdquo;Kita masih punya PR (pekerjaan rumah) bahwa jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12 persen karena tidak ada link and match. Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan SMP ke bawah, justru yang menganggur lulusan SMK, diploma, dan sarjana,&rdquo; jelas Ida. Ketua Yayasan Mitra Industri Mandiri H. Darwoto, sebagai pengelola SMK Mitra Industri MM2100 menyambut baik niat HKI Jatim mereplikasi SMK Industri. Hal itu bisa menjadi jawaban bonus demografi yang akan terjadi ledakan pada lima tahun yang akan datang. Darwoto mengatakan, saat ini SMK Mitra Industri MM2100 telah direplikasi di Pati, Jawa Tengah. SMK Mitra Industri 02. &rdquo;Ibu Menaker ingin ada SMK Mitra Industri 03 di Jawa Timur. HKI Jatim juga siap mendorong terwujudnya hal tersebut, penyusunan kurikulum, pengajar, dan kesesuaian laboratorium praktik juga akan dipandu industri-industri di kawasan, bukan hanya link and match tapi juga match and link,&rdquo; ucap Darwoto yang juga Wakil Ketua HKI ini. SMK Mitra Industri MM2100 memiliki beberapa program keahlian. Yakni teknik elektronika industri, teknik motor, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, teknik permesinan, akuntansi, perhotelan, dan teknik kimia industri. Setiap program keahlian, ada beberapa spesialisasi yang bisa dipilih siswa. &rdquo;Di sekolah ini juga menerapkan enam bahasa. Selain Indonesia, ada Bahasa Tiongkok, Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris,&rdquo; jelas Darwoto.

HKI Indonesia Wilayah Jatim siapkan pendirian SMK Mitra Industri untuk sediakan tenaga kerja dengan keahlian khusus untuk kebutuhan industri

Menaker Ida Fauziyah Dukung HKI Jatim Bangun SMK Industri untuk Redam Pengangguran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/IMG_20231018_115810-1905074036.jpg" alt="Poster film berjudul Air Mata Di Ujung Sajadah." width="100%">
<figcaption>Poster film berjudul Air Mata Di Ujung Sajadah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tegar Yusuf Putuhena selaku kuasa hukum Ronny Irawan, produser film Air Mata di Ujung Sajadah, memberikan tanggapan atas keterangan yang disampaikan Asma Nadia dan kuasa hukumnya, Ana Sofa Yuking. Mereka menyebut adanya dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tegar Yusuf secara tegas membantah tudingan tersebut. Menurutnya, kliennya Ronny Irawan memiliki kepedulian sekaligus menghormati hak-hak dari penulis. Sehingga tidak mungkin melakukan tindakan plagiasi. "Klien kami sangat menghormati hak-hak penulis dan memberikan apresiasi kepada seluruh penulis Indonesia," kata Tegar Yusuf dalam keterangannya, Rabu (18/10). Dia secara tegas membantah film Air Mata di Ujung Sajadah melanggar kekayaan intelektual mengingat film yang ditonton lebih dari 3 juta kali di bioskop merupakan karya orisinal atau tidak diadaptasi dari karya novel Asma Nadia. Cerita novel dan filmnya pun dinilai sangat berbeda. "Klien kami tidak pernah sekalipun dan dalam bentuk apapun membuat atau menyampaikan pernyataan baik secara terbuka di ruang publik maupun secara internal yang menegaskan bahwa karya film klien kami adalah adopsi, adaptasi dan/atau terinspirasi dari novel atau karya tulis tertentu, termasuk dalam hal ini novel berjudul Cinta di Ujung Sajadah," tegasnya. Lebih lanjut Tegar Yusuf menyatakan, apabila ada informasi yang menyatakan film Air Mata di Ujung Sajadah diadaptasi dari novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, dipastikan bukan berasal dari kliennya. "Bahwa adanya informasi mengenai pemberitaan sebagian media yang menyebut bahwa karya film klien kami merupakan adaptasi dari novel karya klien rekan adalah diluar tanggung jawab klien kami, karena bukan bersumber dari klien kami serta tidak pernah ada konfirmasi terhadap klien kami oleh media tersebut," tegasnya.

"Klien kami sangat menghormati hak-hak penulis dan memberikan apresiasi kepada seluruh penulis Indonesia," kata Tegar Yusuf.

Film Air Mata di Ujung Sajadah Dituding Langgar HKI, Pengacara: Klien Kami Menghormati Hak Penulis

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Ganjar-Pranowo-Hadiri-Konsolidasi-PDIP-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-6-676886238.jpg" alt="Bakal Capres Ganjar Pranowo disambut ribuan kader saat menghadiri Konsolidasi Akbar Pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024 DPD PDIP DKI Jakarta di Basket Hall Senayan, Jakarta, Minggu (04/07/2023). Para ribuan kader PDI Perjuangan (PDIP) se" width="100%">
<figcaption>Bakal Capres Ganjar Pranowo disambut ribuan kader saat menghadiri Konsolidasi Akbar Pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024 DPD PDIP DKI Jakarta di Basket Hall Senayan, Jakarta, Minggu (04/07/2023). Para ribuan kader PDI Perjuangan (PDIP) se</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengingatkan kepada generasi Z atau gen Z, influencer, dan milenial yang berada agar mendaftarkan karya yang dimilikinya sebagai hak kekayaan intelektual (HKI).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar mengungkapkan keyakinannya bahwa para generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan karya-karya inovatif yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa. Namun, seringkali mereka belum menyadari pentingnya melindungi kekayaan intelektual nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01871267/hutan-jati-di-taman-nasional-baluran-situbondo-terbakar">Hutan Jati di Taman Nasional Baluran Situbondo Terbakar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sangat, sangat penting. Maka tadi kawan-kawan konten kreator, mereka punya satu produk, desainer, ada yang menciptakan lagu, maka mesti ada kesadaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Daftarkan, karena itu gampang, dan tidak mahal," kata Ganjar saat melakukan kunjungan kerja ke Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (11/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menekankan pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, untuk melindungi karya-karya original. Dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektual, para generasi muda akan memiliki keuntungan yang lebih besar dalam mengembangkan dan memonetisasi karya-karya mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/01871263/satu-jemaah-haji-asal-manokwari-meninggal-dunia-di-madinah">Satu Jemaah Haji Asal Manokwari Meninggal Dunia di Madinah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini bisa bertemu dengan anak-anak muda, yang mereka ternyata berpikirnya sangat kreatif sekali, sebagian diantaranya ternyata mereka berpikirnya sangat baru, mereka tidak suka kerja yang konvensional, mereka suka yang menerobos, mereka menggunakan kreatifitas dan inovasinya," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sesi interaksi dengan anak muda tersebut, Ganjar menyampaikan, gen Z, influencer, dan milenial yang menemui kendala terkait pembuatan hak kekayaan intelektual agar mendapat perhatian Kemenkumham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01871245/soal-temuan-bunker-narkoba-di-unm-rektor-benarkan-ada-alumni-unm-yang-diamankan-polisi">Soal Temuan Bunker Narkoba di UNM, Rektor Benarkan Ada Alumni UNM yang Diamankan Polisi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi (pas acara) Pak Yasonna, (minta) cek langsung dong. Maka anak (muda) itu ketiban rezeki, urusannya diurusi langsung oleh menterinya," pungkasnya.</div>

Ganjar Pranowo mengingatkan kepada generasi Z, influencer, dan milenial yang berada agar mendaftarkan karya yang dimilikinya sebagai HKI.

Supaya Lebih Untung, Ganjar Ingatkan Anak Muda Daftarkan Karyanya Sebagai HKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230321_115514-01.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Sonny Dewi Judiansih menilai saat ini masih sulit menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset bisnis digital dan jaminan atau agunan kredit di perbankan. Demikian dia sampaikan di sela peluncuran buku Menuju Notaris yang Proaktif dan Progresif terhadap Perkembangan Hukum Nasional, yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Unpad dan Ikatan Alumni Notariat (Ikano) Unpad di Kota Bandung. "Masih agak sulit bahwa kekayaan intelektual dijadikan jaminan (kredit atau agunan di perbankan)," kata Prof. Sonny Dewi Judiansih, Selasa (21/3). Menurut dia, HKI memiliki hak kebendaan atau bisa bernilai ekonomi. Namun, nilai ekonomi yang dicapai dalam sebuah produk HKI belum tentu tinggi karena sifatnya fluktuatif. "Oleh karena itu, ini sangat riskan, sangat berbahaya (HKI) dijadikan jaminan. Ada misalnya seorang yang mencoba menjaminkan kekayaan intelektualnya. Tetapi masalahnya perbankan atau nonperbankan apakah mau menerimanya sebagai jaminan?" kata Sonny Dewi. Menurut dia, berdasarkan data dari buku Notaris dan Kontrak Terkait Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual karya Dr Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika dan Zahra Cintana, sejauh ini pihak yang menjaminkan HKI sebagai jaminan pinjaman masih minim. "Kenapa masih minim, karena jaminannya apa? Kalau misalnya suatu perjanjian di-cover dengan jaminan. Nah, kalau jaminan itu tidak ada harganya kan tidak mungkin," kata dia. Buku tersebut, lanjut Prof Sonny Dewi, memiliki premis tentang pengembangan dan optimalisasi kekayaan intelektual dalam bisnis, yang tidak terlepas dari kebutuhan pembiayaan. Akan tetapi, dalam praktiknya penyaluran pembiayaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan masih menemui sejumlah tantangan. "Salah satunya terkait jaminan di mana perbankan memiliki preferensi kepada jaminan konvensional seperti tanah, bangunan dan tagihan sektor ekonomi kreatif didominasi oleh intellectual capital," kata dia. Namun, Sonny Dewi memprediksi pada masa depan implementasi HKI sebagai jaminan kredit bisa saja dilakukan. "Namun untuk kondisi sekarang, menurut saya masih sulit," kata dia. Dia menambahkan, di negara lain seperti Amerika Serikat implementasi HKI sebagai jaminan kredit bisa dilakukan karena segala sesuatu terkait kekayaan intelektual sudah terlindungi dan memiliki kepastian hukum.

Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Sonny Dewi Judiansih menilai saat ini masih sulit menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hki

Berita Terkini