<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/Screenshot_2024-01-05-16-53-39-465_comgoogleandroidgm-edit-1729381481.jpg" alt="Ilustrasi pegawai pangkalan LPG 3 kg mendata KTP pembeli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pegawai pangkalan LPG 3 kg mendata KTP pembeli</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah membuat kebijakan baru terkait pembelian LPG 3 Kg bersubsidi, yaitu dengan menunjukkan KTP untuk setiap kali bertransaksi. Kebijakan itu sudah berlaku per 1 Januari 2024. Lalu setelah kebijakan pembelian LPG 3 Kg bersubsidi dengan menunjukkan KTP berlaku, bagaimana cara pembeliannya? Ketua V DPP Hiswana Migas, Heddy S Hedian mengatakan, saat ini setiap masyarakat masih bisa menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi namun dengan syarat membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK). Data dalam kartu identitas tersebut akan dimasukkan dalam aplikasi saat pembelian LPG bersubsidi. "Setiap masyarakat boleh mendaftarkan dengan membawa KTP dan KK di pangkalan untuk di daftarkan dalam aplikasi," kata Heddy,&nbsp;dalam keterangannya dikutip Sabtu (13/1). Dia melanjutkan, setelah data konsumen dimasukkan ke aplikasi maka transaksi pembelian LPG 3 Kg bersubsidi bisa dilakukan, konsumen pun hanya perlu membawa KTP untuk pembelian selanjutnya. Menurut Hedy, meski ada syarat dalam pembelian LPG 3 Kg bersubsidi, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya dan tidak dibatasi jumlahnya. Pembelian LPG 3 Kg pun tetap bisa dilakukan menggunakan uang tunai dengan harga normal. "Jadi tinggal menunjukkan KTP untuk dicocokkan dengan data yang ada di aplikasi dan dicatat oleh pangkalan," tuturnya. Dia juga menjelaskan, kebijakan pembelian LPG 3 Kg bersubsidi dengan menunjukkan KTP merupakan program tranformasi dalam penyaluran subsidi energi. Tujuannya agar subsidi yang disalurkan pada LPG 3 Kg tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang berhak. "Karena sudah jelas konsumennya berdasarkan data di KTP, masyarakat tetap tenang progam ini tidak mempengaruhi stok LPG susbisidi," ujarnya. Heddy mengungkapkan Pertamina dan pemangku kepentingan terus melakukan sosialisasi pembelian LPG 3 Kg bersubsidi dengan menunjukkan KTP. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. "Sosialisasi dan edukasi terus dilakukan dengan dibantu oleh Pemda dan para pangkalan, semoga masyarakat bisa memahami kebijakan ini dan sesuai harapan kita semua," katanya. Salah satu pelaku usaha dan agen LPG 3 Kg bersubsidi Rianti mengungkapkan, pembelian LPG 3 Kg dengan menunjukkan KTP itu sebenarnya bukan satu hal yang sulit. Namun, ia mengakui saat ini masyarakat masih awam dengan aturan itu. "Konsumen memang awalnya masih awam, setelah kami jelaskan ada program baru dari pemerintah terkait pembelian LPG 3 Kg bersubsidi harus menggunakan KTP akhirnya masyarakat mengerti," ungkap Rianti. Program pendataan tersebut pun dikatakannya tidak menganggu proses transaksi dan menurunkan minat masyarakat. Sebab, proses pendataan cukup mudah karena dilakukan oleh pihak pangkalan. Agen LPG di kawasan Cempaka Putih itu pun mengaku tak keberatan untuk turut membantu melakukan sosialisasi program pemerintah itu. Ia juga dibantu oleh pihak Pertamina untuk melakukan tahapan-tahapan penginputan data. "Ada dari Pertamina waktu awal-awal kan kita enggak ngerti gimana masukin data-datanya, tetapi kami diajarkan caranya oleh pihak Pertamina," imbuhnya.

Meski ada syarat dalam pembelian LPG 3 Kg bersubsidi, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya dan tidak dibatasi jumlahnya.

Nggak Perlu Resah Bun, Beli LPG 3 Kg Subsidi Pakai KTP Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PERTAMINA-SPBU1.jpg" alt="Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat membuka Pelatihan Pembentukan Juru Takar untuk seluruh pengawas SPBU secara online bersama Dinas Metrologi Kabupaten Purwakarta, Rabu (28/4)." width="100%">
<figcaption>Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat membuka Pelatihan Pembentukan Juru Takar untuk seluruh pengawas SPBU secara online bersama Dinas Metrologi Kabupaten Purwakarta, Rabu (28/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Wilayah Purwakarta-Karawang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan para pengawas SPBU dalam menjamin kualitas dan kuantitas layanan ke konsumen SPBU melalui Pelatihan Juru Takar di Kabupaten Purwakata (28/4).  Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika membuka Pelatihan Pembentukan Juru Takar untuk seluruh pengawas SPBU secara online bersama Dinas Metrologi. Turut hadir dalam acara pelatihan ini Direktur Metrologi PKTN Kemendag Rusmin Amin, dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Kemendag Sri Astuti. Pelatihan ini mendapatkan atensi positif dari pemilik SPBU wilayah Purwakarta dan merupakan titik awal implementasi secara nasional.  Dalam sambutannya, Anne Ratna Mustika menyampaikan apresiasi kepada Pertamina dan Hiswana Migas DPC Karawang atas pelaksanaan kegiatan ini. Saat ini pemerintah kabupaten telah memiliki suatu sistem pemberian pelayanan tera dan tera ulang secara gratis untuk para pengusaha yang dilakukan oleh para relawan dengan nama program Ceu Ati (cek ukuran akurasi timbangan), dimana program ini menerapkan pemahanan metrologi secara masif di masyarakat dengan adanya peran relawan.  "Program itu dilakukan dengan jemput bola, yaitu petugas mendatangi warga untuk menjelaskan konsep Ceu Ati," imbuh Ratna.  Pelatihan ini dimaksud untuk memberikan pembekalan para petugas SPBU sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca hasil pengukuran atau takaran. Keberadaan juru takar akan sangat membantu dalam memantau kondisi alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM. Juru Takar yang dibentuk di SPBU merupakan langkah awal dalam membangun tertib ukur yang dibangun atas semangat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi BBM di SPBU.  Sales Area Manager Karawang Teuku Desky Arifin mengucapkan terimakasih atas inisiasi Bupati dalam mendukungan program pelatihan juru takar perdana di SPBU ini. Diharapkan kegiatan ini dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia.  “Selanjutnya kegiatan ini semakin menjamin dan meyakinkan konsumen kami, khususnya di SPBU, bahwa penjualan produk kami telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Serta juga senantiasa melakukan koordinasi yang baik dengan petugas tera dari dinas terkait dilapangan", ujar Desky.  Melalui kegiatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan para pengawas SPBU dalam menjamin kualitas dan kuantitas layanan ke konsumen di SPBU.  Unit Manager Communication Relation &amp; CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan wujud komitmen perusahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Petugas yang telah mengikuti pelatihan Juru Takar dari Dinas Metrologi ini diharapkan dapat memantau implementasi takaran BBM yang sesuai dengan ketentuan", ujar Eko.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PERTAMINA-SPBU2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mentambut bulan suci Ramadan, Bupati Purwakarta didampingi Sales Area Manager Karawang Teuku Desky Arifin dan Ketua Hiswana Migas DPC Purwakarta-Karawang Arry Syafrudin memberikan bingkisan sembako sebanyak 200 paket kepada warga yang membutuhkan di Kecamatan Bungursari Purwakarta. (Dok. Pertamina)  Pada kesempatan yang sama, sebagai wujud rasa kepedulian terhadap masyarakat di tengah pandemi dan momen bulan Ramadan yang penuh berkah, Bupati Purwakarta didampingi Sales Area Manager Karawang Teuku Desky Arifin dan Ketua Hiswana Migas DPC Purwakarta-Karawang Arry Syafrudin memberikan bingkisan sembako sebanyak 200 paket kepada warga yang membutuhkan di Kecamatan Bungursari Purwakarta.  Jika masyarakat membutuhkan informasi terkait layanan Pertamina, dapat menghubungi Call Center 135.

Pertamina dan Hiswana Migas Adakan Pelatihan Juru Takar Operator SPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hilang-di-pasaran-hiswana-migas-bantah-kelangkaan-gas-melon_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Kelangkaan elpiji tiga kilogram (gas melon) mulai terjadi di Kota Solo. Bahkan kelangkaan gas melon ini sudah terjadi lebih kurang sejak seminggu yang lalu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kelangkaan elpiji tiga kilogram (gas melon) mulai terjadi di Kota Solo. Bahkan kelangkaan gas melon ini sudah terjadi lebih kurang sejak seminggu yang lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/08/2018/gas-melon-mulai-langka-di-solo" target="_blank">Solo</a> membantah adanya isu kelangkaan gas elpiji tiga kilogram atau gas melon. Pasalnya, selama ini tidak ada perubahan jumlah pasokan gas bersubsidi tersebut. Ketua <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/08/2018/media-jawa-pos-dicatut-untuk-palak-kepala-opd-di-solo" target="_blank">Hiswana Migas Solo</a> Budi Prasetyo menjelaskan, bahwa kelangkaan tersebut tidaklah benar. Akan tetapi, selama ini pasokan untuk pengecer memang dilakukan pembatasan.&nbsp; Sehingga, jika ada yang mengatakan bahwa gas mulai langka, menurutnya warga biasa membeli gas melon di pengecer. "Sebenarnya tidak ada yang namanya kelangkaan, tapi mungkin biasanya belinya ke pengecer. Padahal pasokan ke pengecer memang mulai dikurangi," terangnya, Jumat (17/8). Maka dari itu, Budi pun mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berhak membeli gas melon agar membelinya ke pangkalan dan bukan ke pengecer.&nbsp; Budi mengatakan, pasokan untuk di pangkalan tidak ada pengurangan. Pengurangan hanya dilakukan untuk tingkat pengecer. Saat ini, pengecer hanya boleh membeli gas melon maksimal 10 tabung saja. Hal ini tidak lain ditujukan sebagai bentuk keberpihakan terhadap pedagang kecil. Pasalnya, selama ini harga gas di tingkat pengecer sudah tidak lagi sesuai dengan aturan dari pemerintah.&nbsp; Di mana sesuai aturan pemerintah, harga gas melon hanya Rp 15.500 per tabung saja. Sedangkan harga gas melon di tingkat pengecer sudah naik menjadi Rp 17.000 per tabung. "Bahkan tidak jarang yang menjualnya sampai Rp 20 ribu per tabung," katanya. Budi pun mendorong pedagang dan masyarakat untuk beralih membeli gas melon ke pangkalan. Ia yakin, jumlah stok gas di pangkalan akan mencukupi untuk kebutuhan warga Solo. Terlebih saat ini jumlah pangkalan di Solo sudah mencapai lebih kurang 1.000 pangkalan.

Hilang di Pasaran, Hiswana Migas Bantah Kelangkaan Gas Melon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/571-spbu-kembali-jual-premium-pengusaha-protes_m_215270.jpeg" alt="Pertamina kembali menyediakan BBM jenis premium di SPBU yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali." width="100%">
<figcaption>Pertamina kembali menyediakan BBM jenis premium di SPBU yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, di antara 3.445 SPBU Pertamina di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), terdapat 1.926 SPBU yang sudah tidak menjual premium. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak membuat SPBU diwajibkan kembali untuk menjual produk JBKP (jenis BBM khusus penugasan) tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan, terdapat 571 SPBU yang siap menjual kembali premium dalam waktu dekat. Sebab, sejumlah SPBU itu menggunakan dua tangki timbun untuk pertalite. Artinya, nanti hanya satu tangki yang digunakan untuk pertalite dan satu tangki lagi untuk premium. "Tidak menambah tangki," katanya kemarin (23/5). Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan, di Jawa dan Bali sebetulnya pemerintah sudah bertahap menghilangkan premium. "Tetapi, untuk kondisi saat ini, dengan kenaikan harga minyak dunia dan menjelang Lebaran, kami menyediakan lagi premium di Jamali," ujarnya. Dia menambahkan, dengan ditandatanganinya Kesepakatan Paris, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca. Jadi, dibutuhkan RON yang lebih tinggi untuk mengurangi emisi karbon. Apalagi, hal itu didukung Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P20/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2017 yang mewajibkan penggunaan Euro 4 pada September tahun ini. "Karena kilang kita belum bisa memproduksi Euro 4, sementara ini Pertamina mengimpor 180 ribu kl untuk kendaraan mewah seperti Ferrari dan sebagainya. Sebagai kebutuhan saja," terang Djoko. Namun, setelah beroperasinya proyek Langit Biru Cilacap, Pertamina dapat memproduksi Euro 4 akhir tahun ini. Selesainya empat proyek RDMP (refinery development master plan) dan dua GRR (grassroot refinery) pada 2025 membuat Pertamina tidak bisa lagi memproduksi premium yang masih Euro 2. Kewajiban penyaluran premium di Jamali memang dinilai cukup memberatkan pengusaha SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang telanjur mengubah tangki mereka dari premium ke pertalite. "Kapasitas tangki terbatas sehingga yang dilakukan adalah switching tangki dari pertalite ke premium jika memang pemerintah memang mewajibkan penjualan premium. Namun, nanti kita tunggu dulu bunyi perpresnya memang mewajibkan seluruh SPBU menjual premium atau tidak," tutur Ketua DPC Hiswana Migas DKI Jaya Syarief Hidayat. Sebab, investasi penambahan tangki baru untuk premium cukup memakan waktu dan biaya. Biaya untuk menambah satu tangki mencapai Rp 200 juta&ndash;Rp 300 juta. "Perlu perizinan lagi sehingga butuh waktu 1 hingga 2 bulan," ungkapnya. Imbasnya, jika terjadi switching, pertalite bisa langka. Padahal, kebutuhan pertalite di masyarakat saat ini sudah cukup tinggi. Karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar tidak semua SPBU di Jamali diwajibkan menjual premium. "Tetapi, di dalam satu kecamatan hanya perlu satu atau dua SPBU yang menjual premium. Setidaknya jika masyarakat butuh, premium tetap ada," kata Syarief. Selain itu, SPBU yang menjual premium sebaiknya berada di dekat terminal maupun wilayah yang sering dilalui kendaraan umum.&nbsp;

571 SPBU Kembali Jual Premium, Pengusaha Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/begini-upaya-pemkot-solo-intervensi-harga-selama-natal-dan-tahun-baru_m_176758.jpeg" alt="PASAR MURAH: Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo saat meninjau langsung gelaran pasar murah yang diadakan di Pasar Gede, Jumat (22/12)." width="100%">
<figcaption>PASAR MURAH: Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo saat meninjau langsung gelaran pasar murah yang diadakan di Pasar Gede, Jumat (22/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengadakan pasar murah untuk sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Gede, Jumat (22/12). Kegiatan ini sebagai bentuk intervensi harga menjelang perayaan natal dan libur tahun baru serta menekan angka inflasi. Rencananya, pelaksanaan pasar murah tersebut akan diadakan sampai tanggal 29 Desember mendatang di sejumlah pasar tradisional. Selain menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula, minyak dan gas, juga tersedia daging kerbau beku. Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo yang turut meninjau langsung kegiatan pasar murah tersebut berharap dengan adanya pasar murah ini tingkat inflasi dapat ditekan dan tidak terjadi peningkatan. "Ini sebagai bentuk intervensi harga, kami jaga agar inflasi tidak terlalu tinggi," terang Rudy kepada JawaPos.com, di sela-sela meninjau pasar murah, Jumat (22/12). Pada kesempatan tersebut, Rudy juga meminta kepada para pedagang agar tidak memanfaatkan momentum Natal dan tahun baru untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Termasuk melakukan penimbunan yang ujung-ujungnya melakukan permainan harga. "Apa yang telah didapatkan dari grosir keuntungannya biasa saja, jangan memanfaatkan momentum ini. Kalau soal penimbunan, sudah tidak ada karena kalau ketahuan akan diambil semua. Jadi mereka tidak berani melakukan penimbunan," terangnya. Dalam kesempatan yang sama,&nbsp;Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo, Subagiyo, menuturkan untuk pasar murah kali ini disediakan 520 tabung gas 3 kilogram, 10 ton beras, gula, minyak dan kebutuhan pokok lainnya. "Kalau untuk gas jika kurang nanti akan ditambah masih ada 5.000 tabung nanti sebagian dibawa ke sini. Kalau beras disediakan 10 ton, yang sudah laku sampai saat ini 6 ton," terangnya. Untuk harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah yakni beras premium Rp 11 ribu, beras medium Rp 8000, minyak Rp 11.000, gula premium Rp 12.000, gula medium Rp 11.000. Selain itu, pasar murah ini juga menyediakan daging kerbau beku dengan harga Rp 85.000. Selain melibatkan TPID, pelaksanaan pasar murah juga menggandeng stakeholder terkait, termasuk Bulog, Hiswana Migas, dan juga PPI. "Untuk pasar murah ini akan diadakan sampai tanggal 29 mendatang. Tapi juga situasional dan juga bisa diperpanjang," tandasnya.

Begini Upaya Pemkot Solo Intervensi Harga Selama Natal dan Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/beli-bbm-di-spbu-tak-mendapat-kembalian-sesuai-ini-penjelasannya_m_170253.jpeg" alt="Ilustrasi pengisian BBM di SPBU milik Pertamina" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengisian BBM di SPBU milik Pertamina</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hak konsumen saat membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khususnya milik PT Pertamina (Persero) kerap tidak dipenuhi. Salah satu hak itu adalah menerima kembalian sesuai dengan yang tertera di dispenser. Biasanya hal itu terjadi saat mengisi bensin secara full tank (tank penuh). Faktanya, sampai saat ini masih banyak pelanggaran terhadap hak tersebut. Sebagai contoh, saat konsumen mengisi bensin secara full, harga yang tertera adalah sebesar Rp 19.675. Namun, saat konsumen menyerahkan selembaran uang Rp 20 ribu, maka petugas tidak mengembalikannya dan menganggap uang pas. Bendahara Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Aries Azhary Munir mengatakan, petugas SPBU tidak selayaknya melakukan hal tersebut. Konsumen pun berhak meminta kembalian yang merupakan haknya. Sekedar informasi, Hiswana merupakan lembaga yang mengelola SPBU swasta. Sementara, SPBU milik Pertamina tetap dikelola oleh perusahaan plat merah tersebut. "Mengenai kembalian tidak pas, kalau dari manajemen bahwa pengusaha SPBU itu tidak pernah kalau itu kita harus dikembalikan. Kalau menghadapi kejadian seperti itu ya diminta saja," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (23/11). Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito mengatakan, pihaknya mempersilahkan kepada konsumen untuk melakukan pengaduian ke nomor 1500-000. Nantinya, laporan tersebut akan langsung ditindaklanjuti. Selain itu, perseroan juga telah menyediakan fasilitas cashless atau membayar dengan menggunakan kartu kredit maupun kredit, sehingga, nilai transaksi yang dibayarkan akan sesuai dengan yang tertera di dispenser. "Sekarang kita ada fasilitas cashless jadi pas. Jadi enggak ada dusta," tandasnya. (cr4/Hana)

Beli BBM di SPBU Tak Mendapat Kembalian Sesuai? Ini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/spbu-pungut-uang-toilet-bisa-dilaporkan-begini-caranya_m_170245.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah jadi hal lumrah jika saat ini toilet yang ada di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dikenai pungutan yang umumnya sebesar Rp 2 ribu untuk sekali pemakaian kamar mandi. Tindakan itu dianggap merebut hak konsumen dalam menggunakan fasilitas SPBU. Menanggapi hal tersebut, Bendahara Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Aries Azhary Munir mengatakan, pungutan yang dilakukan di sejumlah SPBU merupakan keikhlasan dari konsumen. Itu artinya, konsumen tidak dipaksa untuk memberikan uang kepada petugas yang melakukan penarikan tersebut. "Toilet bayar ini kalau di beberapa tempat memang keikhlasan ya. Tapi toilet ini yang make ratusan orang. Dan ratusan juga sikap dia itu mereka nggak pernah menjaga (kebersihan). Jadi macam-macam sekali," ujarnya dalam sebuah diskusi di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (23/11). Menurutnya, pungutan itu meski tidak wajib namun menjadi bentuk apresiasi kepada petugas kebersihan. Sebab, konsumen juga terkadang tidak bisa menjaga kebersihan. Dia mencontohkan, SPBU yang dimilikinya kerap kehilangan sejumlah fasilitas yang ada di toilet. Padahal, fasilitas itu diberikan secara maksimal agar bisa digunakan dengan baik. "Kebetulan di tempat saya menyediakan softex bun. Sudah disediakan itu jorok. Kalau nggak dijaga itu fasilitas kita hilang, di curi. Terus mereka juga buang Pampers ke dalam toilet. (wajar jika) Memang banyak yang mengutip (uang) ya," tuturnya. Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito meminta kepada konsumen agar melaporkan kepada pihaknya bila ada SPBU yang dikelola oleh Pertamina mengenakan pungutan. "Kasih tau saja ke customer service ke 1500-000, supaya tindak lanjut jelas," tandasnya.

SPBU Pungut Uang Toilet Bisa Dilaporkan, Begini Caranya

hiswana migas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hiswana migas

Berita Terkini