<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/pedaganggg-3455149183.jpg" alt="Sejumlah perwakilan pedagang datangi gedung DPRD DKI guna mendesak batalkan Ranperda KTR, Kamis (20/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan pedagang datangi gedung DPRD DKI guna mendesak batalkan Ranperda KTR, Kamis (20/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) di DKI Jakarta menuai protes keras dari para pelaku usaha. Aturan yang melarang pemajangan dan penjualan rokok di tempat umum ini dinilai berisiko mematikan ritel modern dan justru menyuburkan peredaran rokok ilegal. Himpunan Peritel &amp; Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) meminta Pemprov dan DPRD DKI Jakarta meninjau ulang pasal-pasal restriktif tersebut demi menjaga keberlangsungan ekosistem usaha. Ketua Umum HIPPINDO Budiharjo Iduansjah menegaskan, kebijakan kawasan tanpa rokok tidak boleh mencederai hak pedagang. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penyusunan aturan ini. "Harus benar-benar dipertimbangkan, jangan sampai yang namanya kawasan tanpa rokok merugikan pedagang, pelaku usaha ritel, dan ekosistem usaha di dalamnya. Itu yang harus benar-benar dipikirkan. Termasuk di dalamnya terkait larangan penjualan dan larangan pemajangan," ujar Budiharjo, Senin (29/12). Berdasarkan hasil fasilitasi Ditjen Otda Kemendagri, terdapat rekomendasi untuk menghapus pasal pelarangan pemajangan rokok karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. HIPPINDO mengkhawatirkan aturan yang terlalu mengekang justru akan menciptakan pasar gelap. Menurut Budiharjo, energi pemerintah seharusnya difokuskan pada pengawasan produk ilegal yang jelas-jelas merugikan negara, bukan memperketat ruang gerak komoditas legal. "Seharusnya fokus ke yang ilegal itu aja. Energi dan effort diarahkan ke pemberantasan rokok ilegal. Seperti arahan Menkeu, jika belum ada solusi untuk menerap tenaga kerja maupun pemasukan penerimaan, jangan buat peraturan yang melarang," tegasnya. Ia menambahkan bahwa selama ini ritel modern telah memiliki komitmen kuat dalam mematuhi aturan, termasuk larangan menjual rokok kepada anak di bawah umur. "Jangan sampai pelaku usaha dibuat bingung dengan situasi yang ada. Yang terpenting bagaimana komitmen dan implementasi untuk tidak menjual rokok pada anak dan kami sudah melaksanakan ini. Kami pelaku usaha ritel sudah mematuhi semua peraturan yang ada," lanjut Budiharjo. Saat ini, HIPPINDO menaungi 203 ritel modern dengan total serapan tenaga kerja mencapai 800 ribu orang. K ebijakan yang terlalu restriktif dikhawatirkan berdampak pada stabilitas ekonomi para pekerja tersebut. Budiharjo berharap pembuat kebijakan bersedia mendengar aspirasi para pelaku usaha sebelum mensahkan Ranperda KTR. Ia menegaskan akan terus mengawal proses ini agar industri legal tidak dianaktirikan. "Kami akan tetap kawal Ranperda KTR ini. Jangan industri dan produk legal ini yang sudah taat aturan, justru dipersulit. Bikin aturan baru justru justru bisa memicu pertambahan rokok ilegal yang tidak memenuhi standar keselamatan," imbuhnya.

Protes pelaku usaha terhadap Ranperda KTR di DKI Jakarta, dampak terhadap ritel modern, dan potensi pasar gelap.

HIPPINDO Kritik Ranperda KTR Jakarta: Larangan Pajang Rokok Suburkan Produk Ilegal!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/hippindo-1738886134.jpg" alt="Kemendag mendorong penguatan branding dan kemasan bagi UMKM produk pangan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemendag mendorong penguatan branding dan kemasan bagi UMKM produk pangan. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mendorong penguatan branding dan kemasan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produk pangan. Langkah itu memfasilitasi UMKM melalui pelatihan branding dan peningkatan kualitas kemasan produk pangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, upaya ini akan memperkuat daya saing produk pangan untuk memperbesar peluang memenangkan persaingan pasar domestik dan global. "Pasar dalam negeri kita sangat besar, pasar ekspor juga terbuka luas. Melalui program ini, produk pangan UMKM tidak hanya siap masuk ke ritel modern dalam negeri, tetapi juga lebih berdaya saing di pasar ekspor," ujar Budi, di Jakarta. Dia menyebut, saat ini lebih dari 80 persen produk yang dipasarkan di ritel modern adalah produk lokal. Dia mengklaim, maraknya produk lokal di rak-rak ritel modern menjadi potret tumbuhnya permintaan konsumen yang semakin memercayai kualitas produk lokal. Oleh karena itu, Kemendag ingin memastikan lebih banyak UMKM mendapat kesempatan meningkatkan kualitas, salah satunya melalui peningkatan kualitas desain kemasan.&nbsp;"Di banyak negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang, kemasan menjadi salah satu faktor utama keputusan konsumen. Produk berkualitas harus ditunjang kemasan yang menarik agar dipercaya pasar," tambah Mendag. Dari keikutsertaan program tersebut tahun lalu, beberapa UMKM telah berhasil masuk ke Hero Supermarket, toko oleh-oleh di Bandara Soekarno Hatta, serta berbagai gerai ritel modern lainnya. Tahun ini, Kemendag juga meluncurkan program UMKM Pangan Binaan Goes to Retail Modern yang berhasil membawa 79 produk dari 22 UMKM pangan masuk ke gerai Hero Supermarket. "Program ini akan diperluas ke provinsi lain agar semakin banyak UMKM mampu bersaing. Harapannya, branding dan kemasan menjadi pintu UMKM pangan untuk naik kelas," beber Budi. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel &amp; Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menegaskan komitmen ritel modern dalam mendukung pemasaran produk UMKM dengan memperkuat rantai pasok melalui kerja sama business to business. Hal ini menjadi peluang besar bagi peritel modern untuk memperoleh penyuplai dari kalangan UMKM. "Kemasan produk UMKM kini semakin baik dan layak masuk ke ritel modern. Untuk ekspor, peritel modern yang memiliki cabang di luar negeri membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk memasok produk ke pasar internasional, misalnya di Korea Selatan, Vietnam, dan Malaysia. Hippindo mendukung penuh program penguatan UMKM ini agar terus berlanjut, karena melalui kurasi produk, dapat tercipta lapangan kerja baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," imbuh Budihardjo.

Pemerintah dorong UMKM pangan untuk perkuat branding dan kemasan agar mampu bersaing di pasar domestik dan global.

UMKM Pangan Didorong Dobrak Pasar Lewat Penguatan Branding dan Kemasan Produk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/17/JKT_Daya-Beli-Lesu_SALMAN-TOYIBI_JAWA-POS-4-882217703.jpg" alt="ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja di salah satu gerak ritel modern di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (16/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja di salah satu gerak ritel modern di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (16/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri ritel didorong untuk mampu beradaptasi dengan perubahan jaman. Tak hanya ritel di skala besar, industri ritel di skala mikro seperti toko kelontong juga dinilai tak boleh lengah menghadapi perubahan tren konsumen. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dewi Rokhayati menekankan pentingnya penguatan kapasitas digital para pemilik toko, mulai dari pengelolaan bisnis berbasis aplikasi, pembayaran nontunai, penjualan produk digital dan UMKM lokal, hingga sistem pengantaran berbasis daring. Menurut Dewi, bisnis warung sembako dan produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) masih merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan. "Jenis produk yang merupakan kebutuhan harian masyarakat dan perputaran barang yang cepat, menjadikan bisnis toko sembako dan produk FMCG memberikan peluang besar untuk meraih kesuksesan dan omzet yang tinggi," ujarnya. Dengan lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia, pemberdayaan sektor ini menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dewi juga menegaskan akan melibatkan pihak ritel yang lebih besar untuk dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses digital, dan mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem distribusi modern, sehingga mendorong produktivitas, serta perluasan pasar ritel-ritel mikro. Bicara mengenai industri ritel, pemerintah masih optimistis sektor ritel Indonesia tetap mengalami pertumbuhan yang positif, meski beberapa waktu terakhir sejumlah toko ritel terpaksa menutup gerai akibat penyesuaian bisnis. "Kami optimistis sektor ritel Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang positif secara moderat," ujar Direktur Bina Usaha Perdagangan Kemendag Septo Soepriyatno. Septo mengatakan, pertumbuhan ini dapat terwujud apabila didukung dengan ekosistem industri yang baik. Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik antara kementerian/lembaga dan juga swasta dapat memperbaiki kondisi daya beli masyarakat. Menurut dia, Kemendag secara berkala akan melakukan pertemuan dengan pelaku usaha ritel untuk membahas peluang dan tantangan bisnis saat ini. Kemendag akan memfasilitasi dan memberikan pendampingan berbasis data kepada para pelaku usaha ritel agar lebih siap beradaptasi pada ekosistem digital yang berkembang pesat. Terkait beberapa ritel yang menutup gerai di sejumlah titik, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berpendapat bahwa tingginya biaya operasional dan ketidakmampuan bersaing dengan peritel yang memiliki skala bisnis lebih besar disinyalir menjadi salah satu penyebab sejumlah toko ritel, terutama di wilayah perkotaan, terpaksa menutup gerainya. "Karena mungkin cost-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Tidak bisa bersaing dengan yang tokonya banyak," ujar Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah. Selain itu, Budihardjo menyebutkan pergeseran preferensi konsumen ke platform online juga menjadi tantangan tersendiri bagi peritel konvensional. Meski demikian, Budihardjo menilai prospek industri ritel di Indonesia akan tetap tumbuh positif di tengah maraknya toko ritel yang berguguran. Besarnya populasi Indonesia, yang mencapai sekitar 270 juta jiwa, menurutnya menjadi pasar domestik yang sangat potensial. "Proyeksi pertumbuhan ritel di Indonesia bervariasi tergantung segmennya. Untuk segmen personal care, pertumbuhan bahkan bisa mencapai 10 persen dengan kontribusi terbesar dari penjualan online. Sementara itu, segmen minimarket diperkirakan tumbuh sekitar 8 sampai 9 persen," tegasnya.

Industri ritel di Indonesia harus beradaptasi dengan perubahan tren dan teknologi untuk meningkatkan daya saing.

Semua Segmen Ritel Didorong Adaptasi dengan Perubahan Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/JKT_Proyeksi-Kinerja-Ritel_Salman-Toyibi-5-4135234322.jpg" alt="Pengunjung berbelanja di salah satu gerai ritel modern di Depok, Jawa Barat, Minggu (22/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung berbelanja di salah satu gerai ritel modern di Depok, Jawa Barat, Minggu (22/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wacana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen pada 2025 menyedot concern banyak pihak. Pelaku usaha dan ekonom membeberkan potensi dan dampak yang terjadi jika PPN naik. Ketua Umum Himpunan Peritel &amp; Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyebutkan, kenaikan PPN akan meningkatkan harga berbagai produk di ritel. &rdquo;Kalau PPN 12 persen, pasti nanti harga jual naik. Dari pabrik naikin 1 persen, ke distributor naik 1 persen. Distributor bisa dua tingkat lah. Misal ada subnya lagi, naik 1 persen juga, kemudian ritel naikin 1 persen. (Kenaikan harga) ya bisa 5 persen,&rdquo; ujar Budiharjo di Jakarta kemarin (20/11). Menurut Budiharjo, bukan sesuatu yang positif jika masyarakat menahan spending. Sebab, ekonomi tidak bergerak. Budihardjo memprediksi, jika penerapan tarif baru tetap berlaku, penjualan ritel akan menurun tajam. Bahkan, dia memprediksi mencapai 50 persen secara bulanan. Karena itu, Hippindo berharap rencana kenaikan tarif PPN ditunda karena waktunya dinilai belum tepat. Pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai belum pulih. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi menyebutkan, pemerintah seharusnya melihat kondisi sebelum memberlakukan PPN baru. Menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia saat perancangan aturan dengan kondisi saat ini memang berbeda. &rdquo;Pemerintah bilang harus dijalankan karena sudah ada undang-undangnya. Tapi, kondisi saat UU dirancang dengan saat ini jauh berbeda,&rdquo; tuturnya. Dari pihak ritel, dia mengatakan, banyak pelaku industri yang sedang tiarap. Bahkan, beberapa ritel menutup gerai. Hal tersebut dianggap menjadi salah satu tanda bahwa daya beli masyarakat belum stabil. &rdquo;Saya rasa bukan hanya industri ritel yang berharap (kenaikan PPN ditunda). Semua masyarakat juga berharap. Mereka bakal berpikir dua kali sebelum beli kalau beban pajaknya tambah besar,&rdquo; ujarnya. Analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani menambahkan, dampak kenaikan tarif PPN terjadi pada inflasi dan daya beli masyarakat. &rdquo;Kalau asumsi barang kena PPN akan naik 3&ndash;4 persen, potensi inflasi tambahannya bisa menyentuh 1 persen. Dan, daya beli masyarakat akan kembali mengalami tekanan,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, tarif PPN tinggi biasanya mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa secara langsung. &rdquo;Sehingga meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan,&rdquo; tuturnya. Selain itu, daya saing bisa terdampak. Misalnya, sektor pariwisata. Kenaikan tarif PPN dapat menghalangi pengunjung internasional yang menganggap Indonesia kurang hemat biaya dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Sebab, di Asia Tenggara, PPN RI termasuk tertinggi jika berlaku 12 persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015335526/saat-temani-prabowo-airlangga-pastikan-pemerintah-siapkan-peredam-dampak-ppn-12-persen">Saat Temani Prabowo, Airlangga Pastikan Pemerintah Siapkan Peredam Dampak PPN 12 Persen</a> &rdquo;Situasi ini juga dapat memengaruhi investasi asing karena investor sering mencari daerah dengan lingkungan pajak yang lebih menguntungkan. Selain itu, peningkatan biaya produksi yang terkait dengan PPN yang lebih tinggi dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia di pasar global. (agf/dee/bil/c19/dio)

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menilai, kenaikan PPN akan meningkatkan harga berbagai produk di ritel.

PPN Naik 12 Persen, Hippindo Khawatir Penjualan Ritel Turun Tajam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/JKT_Raker-Menkes-Bersama-Komisi-IX_MIFTAHUL-HAYAT14-3246881309.jpeg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sejumlah anggota legislatif ikut ambil suara terkait rencana Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerapkan kemasan polos rokok tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang belakangan disebut mempunyai dampak merugikan bagi masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupannya pada sektor industri hasil tembakau, seperti petani dan peritel. Kebijakan restriktif ini ialah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024 atau PP Kesehatan) yang masih menuai polemik dalam beberapa waktu terakhir. Legislator menyoroti ketidakpatuhan Kemenkes dalam proses pembuatan peraturan yang tidak transparan dan minim pelibatan sektor terdampak, sekaligus perlunya perlindungan sektor tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional.&nbsp; Anggota Komisi IX DPR-RI, Nur Nadlifah menyoroti masalah dalam proses pembuatan peraturan yang dianggap tidak melibatkan parlemen sama sekali. RPMK dan PP 28/2024, menurutnya, tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara Komisi IX dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada saat pembahasan UU Omnibus Kesehatan. Di samping itu, lanjutnya, Kemenkes sudah melewati batas kewenangan dengan mengatur hal-hal yang terkait dengan wewenang kementerian lainnya. Belum lagi, RPMK dan PP inisiatif Kemenkes ini bertentangan dengan banyak aspek dan aturan lainnya, seperti melanggar perlindungan hak kekayaan intelektual hingga Perpres 68/2021 yang mengamanatkan Peraturan Menteri perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, serta tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha. "Kami mendapat banyak masukan dari konstituen mengenai rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang sudah melewati batas wewenang Kemenkes dan PP 28/2024 yang bermasalah untuk berbagai industri," tutur Nadlifah dalam keterangannya, dikutip Senin (16/9). Ia menambahkan, usulan Kemenkes untuk mendorong kemasan polos rokok tanpa merek tersebut berpotensi semakin meningkatkan peredaran rokok ilegal menjadi semakin marak. "Hal ini sangat berbahaya karena membuka peluang beredarnya rokok ilegal di masyarakat dan sulitnya pemerintah mengatur penerimaan cukai sebagai pemasukan negara," ujarnya. Ia menambahkan bahwa tindakan ini bertentangan dengan UU dan konstitusi, karena Komisi IX sendiri belum dilibatkan dalam konsultasi mengenai peraturan tersebut. Sebaliknya justru berkiblat pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang mana tidak diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Kritik ini pun menyoroti ketidakpuasan terhadap transparansi dan keterlibatan dalam pembuatan peraturan yang mempengaruhi sektor industri dan kesehatan. DPR menekankan perlunya keterlibatan semua pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya melindungi sektor strategis seperti industri hasil tembakau, tetapi juga sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi. Tak pelak, Nadlifah pun meminta pemerintah untuk memperhatikan lebih dalam dampak dari aturan yang dibuat, sekaligus lebih seimbang dalam memandang kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Yang tidak kalah penting, memastikan proses pembuatan peraturan yang inklusif serta transparan. Kemenkes diminta mengakomodir aspirasi dari masyarakat kecil yang sudah lantang menyuarakan penolakannya terhadap RPMK dan berbagai pasal pada PP 28/2024. "Sejak UU Omnibus Kesehatan, Komisi IX dan Kemenkes sudah bersepakat untuk sama-sama mengawal pembuatan kebijakan termasuk berbagai aturan turunannya. Namun pembuatan PP 28/2024 dan RPMK tidak konsultasi dengan Komisi IX," paparnya.

"Kami mendapat banyak masukan dari konstituen mengenai rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek," katanya.

Nilai Tidak Transparan, DPR Sorot Draf Aturan 'Plain Packaging' Usulan Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/plain-packaging-273111514.jpg" alt="Kemasan rokok tanpa merek, menjadi salah satu aturan yang ditolak pelaku industri tembakau di aturan turunan PP 28 tahun 2024. (McCabe Centre)" width="100%">
<figcaption>Kemasan rokok tanpa merek, menjadi salah satu aturan yang ditolak pelaku industri tembakau di aturan turunan PP 28 tahun 2024. (McCabe Centre)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelaku usaha ritel dicemaskan dengan adanya polemik kebijakan insiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait standardisasi kemasan atau kemasan polos rokok tanpa merek melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Aturan ini dinilai akan semakin membebani penjualan produk tembakau yang selama ini telah menjadi salah satu kontribusi pendapatan utama bagi peritel. Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan, produk kebijakan Kemenkes belakangan ini lahir dari minimnya partisipasi publik yang bermakna. Sehingga banyak menimbulkan pertentangan serta penolakan dari berbagai pihak terdampak dari berbagai sektor. "Peraturan ini mendapat banyak penolakan, pada dasarnya karena banyaknya keberatan dari berbagai pihak yang memang dirugikan atas aturan tersebut. Kalau tidak dirugikan, tidak mungkin ada pertentangan. Ini yang perlu digarisbawahi pembuat kebijakan," kata Tutum dikutip Senin (16/9). Terkait kemasan polos rokok tanpa merek atau plain packaging, Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain yang semakin merugikan masyarakat maupun pemerintah ke depannya. Salah satu faktor yang paling dikhawatirkan adalah&nbsp;menjamurnya&nbsp;rokok ilegal. Di samping itu, usulan aturan kemasan polos rokok tanpa merek juga bertentangan dengan perlindungan konsumen karena melanggar hak konsumen untuk mengetahui informasi yang tepat terkait produk, serta kebebasan untuk memilih. Padahal, peritel sudah konsisten mencegah akses penjualan rokok bagi anak-anak sejalan dengan tujuan pemerintah. Terkait dengan pencegahan anak-anak membeli rokok ini, peritel mengakui tidak ada dukungan dari Kemenkes untuk melakukan sosialisasi. Alih-alih, komitmen peritel membatasi akses penjualan hanya bagi pembeli dewasa ini muncul dari kesadaran hingga dukungan inisiatif dari industri tembakau. Selain itu, Tutum menyoroti tantangan terbesar yang akan dialami pelaku usaha akibat kebijakan rokok polos tanpa merek, seperti sulitnya membedakan produk yang dijual di pasaran. "Padahal pembeli butuh untuk mengetahui perbedaan suatu barang dari kualitas yang dibutuhkan individu," imbuhnya. Tutum memandang kebijakan plain packaging akan semakin menghimpit peritel usai diberlakukannya pelarangan zonasi penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Dimana, proses implementasi beleid ini diyakini akan menemui banyak masalah. "Aturannya sendiri bagi kami rancu karena belum didefinisikan secara detail. Tempat yang bisa dijadikan tempat bermain anak pun beragam, bisa saja di pusat perbelanjaan, atau apartemen, yang sebetulnya juga rancu karena pemerintah belum memfasilitasi tempat bermain anak dengan baik," jelas dia. Tutum mengaku merasa sulit mengikuti peraturan anyar ini karena penjualan produk tembakau yang selama ini telah dijalankan sesuai aturan terancam mengalami banyak perubahan. Menurutnya, implementasi aturan ini di lapangan tidak memungkinkan. Hingga saat ini, pihaknya bersama asosiasi lainnya masih mengikuti proses penyusunan RPMK, kendati Kemenkes masih belum membuka keterlibatan industri hasil tembakau secara berimbang.&nbsp;"Dengan adanya aturan-aturan ini, saya pikir sangat sulit untuk kami sebagai industri hilir, karena sampai saat ini pun masih marak sekali rokok ilegal. Semestinya pemerintah memikirkan keberlangsungan produk tembakau sebagai penyumbang terbesar pembangunan negara kita, bukan malah menekan," tegasnya.

Aturan plain packaging semakin membebani penjualan produk tembakau yang selama ini telah menjadi salah satu kontribusi pendapatan utama.

Hippindo: Kebijakan Plain Packaging jadi Beban Baru Peritel Usai Aturan Zonasi Larangan Penjualan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/DUKUNG-BELANJA-1062362970.jpg" alt="Pemerintah bersama HIPPINDO menginisiasi gerakan Belanja di Indonesia Aja sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah bersama HIPPINDO menginisiasi gerakan Belanja di Indonesia Aja sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bersama HIPPINDO menginisiasi gerakan Belanja di Indonesia Aja sebagai bagian dari upaya memperkuat perdagangan dalam negeri sehingga dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Peluncuran gerakan ini dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Dr. Ali Murtopo Simbolon yang mewakili Menko Perekonomian, Asisten Deputi Kawasan dan Rantai Pasok Dr. Ali yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, Ketua Panitia IRS, Haryanto Pratantara dan Ketua Harmoni Award, Fetty Kwartati. &ldquo;Gerakan Belanja di Indonesia Aja merupakan gerakan yang diinisiasi oleh HIPPINDO disambut baik Kementerian dan para mitranya untuk memperkuat perdagangan dalam negeri," ungkap Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum HIPPINDO dalam serangkaian acara Indonesia Retail Summit 2024. Lewat gerakan ini diharapkan pada peningkatan pendapatan domestik dengan menjaga agar devisa tetap berada di dalam negeri. Masyarakat didorong lebih memilih Belanja di Indonesia Aja baik brand global maupun produk lokal maupun UMKM sehingga semua bisa tumbuh dan berkembang untuk menarik wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. &ldquo;Agar menarik wisata belanja, perlu didorong brand global agar menawarkan variasi produk dan harga yang sama dengan negara lainnya. Uproduk lokal dan UMKM juga didorong agar menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa go global,&rdquo; tambah Budi. Dengan begitu, gerakan "Belanja di Indonesia Aja" tidak hanya berperan dalam memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan daya beli lokal, tetapi juga dalam menjaga stabilitas devisa, mendorong perkembangan produk lokal dan UMKM, serta mempromosikan potensi produk Indonesia kepada dunia. Senada dengannya, Ratna Puspitasari, Pengamat Komunikasi Pemasaran sekaligus CEO Fortuna, menambahkan bahwa industri ritel berpotensi untuk terus berkembang pesat. Gerakan 'Belanja di Indonesia Aja' tidak hanya akan mendorong perkembangan sektor ritel, tetapi juga berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Budi menyebutkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mendukung promosi produk buatan Indonesia, mendorong konsumsi lokal dan meningkatkan daya saing merek dalam negeri di pasar ritel. Senada dengan Budi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Ali Murtopo Simbolon menyampaikan, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengingatkan pentingnya gerakan bersama dalam mendukung perekonomian nasional. Ali Murtopo menegaskan bahwa Kementerian Perekonomian sangat fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan menengah, karena mereka adalah aktor utama dalam perekonomian yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Dengan konsumsi masyarakat yang menopang hampir 54% dari pertumbuhan ekonomi, fokus pada sektor ini menjadi sangat penting. Ini juga yang menjadi dasar kuat mengapa program "Belanja di Indonesia Saja" harus dilakukan secara masif dan terstruktur, agar target pertumbuhan ekonomi ke depan yang ditetapkan sebesar 8% dapat tercapai. Acara Indonesia Retail Summit 2024 resmi dibuka oleh Presiden R.I. yang diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi oleh Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simatupang, Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, dan Ketua Indonesia Retail Summit, Haryanto Pratantara pada tanggal 28 Agustus 2024.

Gerakan Belanja di Indonesia Aja bagian dari upaya untuk memperkuat perdagangan dalam negeri sehingga mendukung perekonomian nasional.

Perkuat Perdagangan Dalam Negeri, Hippindo Kampanyekan Gerakan Belanja di Indonesia Aja

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/IMG-20240828-WA0037-3726764766.jpg" alt="Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budiharjo Iduansjah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budiharjo Iduansjah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budiharjo Iduansjah meminta pemerintah untuk menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada tahun depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budiharjo juga menyampaikan komitmennya untuk terus berpartner dengan pemerintah, salah satunya dengan menaikan penjualan di dalam negeri. Sehingga, dengan begitu akan membantu menaikan pajak dari setoran-setoran omset yang juga ikut meningkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi omsetnya harus dinaikkan, bukan PPN-nya. Lalu dari Hippindo, tapi omsetnya harus dinaikkan," kata Budiharjo dalam acara Indonesia Retail Summit (IRS) di Kawasan PIK, Jakarta Utara, Rabu (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015027719/kawasaki-akhirnya-punya-motor-matic-namanya-brusky-125-tampangnya-mirip-honda-vario">Kawasaki Akhirnya Punya Motor Matic, Namanya Brusky 125, Tampangnya Mirip Honda Vario</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia juga membeberkan bahwa kenaikan PPN 12 persen akan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama untuk kelompok kelas menengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak berdampak dalam jangka pendek, Budiharjo menyebut, dampak tersebut nantinya akan terasa dalam jangka yang menengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dampaknya sendiri memang tidak bersifat jangka pendek, tapi dalam waktu jangka menengah itu ada pengaruh (kenaikan PPN 12 persen)," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Budiharjo mengatakan jika PPN di era Presiden terpilih Prabowo Subianto masih diputuskan naik menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015027713/hyundai-siapkan-ioniq-6-facelift-begini-penampakan-bocoran-tampangnya-desain-makin-sporty">Hyundai Siapkan IONIQ 6 Facelift, Begini Penampakan Bocoran Tampangnya, Desain Makin Sporty</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya berharap kepada pemerintah dapat memberikan insentif berupa stimulus ekonomi kepada kelas menengah. Sehingga dengan begitu, pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat, salah satunya untuk mendompleng daya beli kelas menengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau enggak bisa ditunda, tambahan (PPN) 12 persen itu bisa dikembalikan untuk meningkatkan daya beli. Misalnya, program kesehatan, atau program rakyat bawa untuk stimulus ekonomi dari uang tambahan itu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015027702/7-sifat-orang-yang-lebih-suka-menghabiskan-waktu-istirahat-makan-siang-sendirian-mandiri-hingga-kreatif">7 Sifat Orang yang Lebih Suka Menghabiskan Waktu Istirahat Makan Siang Sendirian, Mandiri hingga Kreatif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyerahkan keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen kepada pemerintahan baru, yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai PPN (naik jadi 12 persen), nanti kami serahkan kepada pemerintahan yang baru," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5).</div>

Budiharjo Iduansjah meminta pemerintah untuk menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada tahun depan.

Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN 12 Persen, Ini Alasannya

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dengan tegas menolak pasal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, karena berpotensi mengancam keberlangsungan usaha ritel. Sebagai salah satu komoditas yang diperjualbelikan di ritel, produk tembakau menyumbang angka pendapatan usaha yang besar, sehingga aturan ini dipastikan akan merugikan usaha. Pada tahun 2023, estimasi total nilai penjualan produk tembakau nasional pada ritel modern mencapai angka Rp 40 triliun. Jika aturan ini disahkan, maka diperkirakan lebih dari setengah jumlah pendapatan tersebut akan lenyap. Hal ini karena terdapat ratusan ribu ritel modern yang akan terdampak dari aturan tembakau di RPP Kesehatan, khususnya dari rencana larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak. Ketua Dewan Penasihat Hippindo, Tutum Rahanta, menyayangkan adanya polemik aturan tembakau di RPP Kesehatan yang saat ini masih jadi perdebatan. Padahal, bagi Tutum, aturan produk tembakau yang saat ini berlaku dinilai sudah baik dari sisi peraturan dan implementasinya. Pelaku usaha juga sudah menaati aturan penjualan produk tembakau sesuai ketentuannya. "Aturan yang berlaku saat ini untuk tata cara penjualan rokok itu sudah komprehensif. Dengan memperketat aturan tembakau di RPP Kesehatan, seperti aturan zonasi 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak, ini akan menjadi sangat bias dan menimbulkan ketidakpastian di lapangan," tegas Tutum dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7). Selain itu, Tutum juga melihat aturan penjualan produk tembakau yang tercantum di RPP Kesehatan akan mengusik keberlangsungan usaha dan aturan yang sebelumnya sudah berlaku. "(Penjualan) kalau diganggu pasti akan berdampak terhadap timbulnya kesempatan lain. Saya kira nanti (akan) timbul (penjualan produk tembakau) di pasar gelap dan membludak, sehingga pemerintah nanti akan sulit untuk mengontrol peredarannya," ungkapnya. &nbsp; Fenomena ini menegaskan bahwa aturan zonasi 200 meter untuk penjualan produk tembakau belum tentu dapat dikontrol dampaknya di lapangan dan akan menimbulkan ketidakpastian usaha. Oleh karenanya, Tutum menegaskan bahwa jangan sampai ada aturan baru bagi produk tembakau yang menganggu penjualan peritel. "Selama barang yang dijual (adalah produk) legal, maka sebaiknya diatur saja, tapi jangan sampai ganggu proses penjualannya di lapangan. Sekali lagi, implementasi (dari aturan tembakau di RPP Kesehatan) itu akan berpotensi menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian," terangnya. Tutum menjelaskan dari sisi peritel, alasan penolakan pasal karet ini juga didorong oleh rasa kekhawatiran jika terjadi penindakan petugas yang berpotensi merazia penjualan produk tembakau nantinya. Hal ini juga berpotensi menganggu kehidupan peritel, sementara produk tembakau merupakan komoditas yang menyumbang penerimaan bagi negara dengan angka yang signifikan. "Pemerintah jangan mau menikmati enaknya saja dari cukainya, tapi tidak mau memikirkan kelangsungan orang cari uang," imbuhnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) tercatat sebesar Rp 213,48 triliun pada periode 2023. Dengan besaran angka penerimaan CHT ini, aturan tembakau di RPP Kesehatan menjadi sangat kontradiksi dengan pemanfaatan cukai yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Pada awal bulan Juni lalu, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa RPP Kesehatan akan disahkan pada bulan tersebut, termasuk bagi pasal terkait tembakau di dalamnya. Namun, pernyataan tersebut terus menuai polemik dan penolakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk terkait pasal larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Berbagai protes dan penolakan terhadap aturan tersebut juga terus bermunculan karena belum terlaksananya partisipasi bermakna yang disyaratkan oleh penyusunan peraturan dan perundangan.

Sebagai salah satu komoditas yang diperjualbelikan di ritel, produk tembakau menyumbang angka pendapatan usaha yang besar.

Omzet Terancam Lenyap Rp 20 Triliunan, Hippindo Tolak Aturan Zonasi 200 Meter Jualan Produk Tembakau di RPP Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/geopolitik-887845297.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pelaku usaha menilai konflik antarnegara yang kian memanas akan memberikan derita secara ekonomi dan menambah panjang daftar scaring effect pascapandemi yang dalam tahap pemulihan. Dampak secara global akan memberikan pengaruh trickle down effect terhadap ekonomi nasional. Analis ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebutkan, dalam konteks ekonomi nasional, perlu dicermati dengan baik dan dimitigasi risiko yang membawa dampak secara langsung. &rdquo;Karena bersamaan dengan konflik politik global ini, rupiah juga terus mengalami penurunan nilai mencapai 16 ribu rupiah per dolar,&rdquo; ujarnya kemarin (21/4). Kondisi konflik geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi global, lanjut Ajib, menimbulkan paling tidak dua hal yang harus dimitigasi. Pertama, terganggunya rantai pasok ekonomi, yang akan mengakibatkan kenaikan harga atas komoditas impor. Termasuk bahan baku, minyak, maupun ongkos logistik. &rdquo;Hal itu memicu kenaikan HPP (harga pokok penjualan, Red) sehingga akan mengeskalasi inflasi,&rdquo; bebernya. Hal kedua adalah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) imbas kondisi geopolitik yang ada, yaitu cenderung akan menahan tingkat suku bunga The Fed (bank sentral AS). Sebelumnya pasar mempunyai ekspektasi bahwa The Fed rate akan dipangkas. Menurut Ajib, pemerintah perlu fokus dalam tiga hal utama untuk penguatan ekonomi dalam negeri. Yakni hilirisasi, orientasi ekspor dan substitusi impor, serta peningkatan kualitas investasi yang bisa lebih menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengaku tengah fokus menggenjot kinerja perdagangan domestik. &rdquo;Kami melihat global sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kami harapkan kita fokus mengamankan perdagangan dalam negeri,&rdquo; tutur Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah. Adapun saat ini Hippindo memiliki 80.000 anggota yang terdiri dari berbagai sektor, mulai supermarket, fashion, department store, hingga restoran. &rdquo;Kami akan memastikan bahwa perdagangan dalam negeri dapat membantu pemerintah dalam menekan inflasi serta menjaga harga eceran tertinggi (HET).&nbsp;(agf/dee/c9/dio) LIMA TANTANGAN GLOBAL TAHUN INI 1. Pilpres AS pada November 2024 Secara politik ekonomi internasional, Joe Biden ataupun Donald Trump kembali yang terpilih, masing-masing akan memiliki foreign policy internasional yang berbeda-beda. 2. Cuaca Ekstrem Sudah terjadi El Nino di Indonesia, tapi akan terjadi medium high probability di beberapa negara lain dan impact-nya akan besar. 3. Perang Israel vs Hamas dan Rusia vs Ukraina Setiap negara terpaksa mencari kebijakan alternatif bagaimana mencari sumber gas atau minyak baru. 4. Green Technology Subsidy Eropa, Tiongkok, dan AS bersaing untuk penerapan teknologi hijau (green technology). Indonesia harus masuk dalam pusaran persaingan tersebut jika tidak ingin menjadi negara end user saja. 5. Potensi Tiongkok Menginvasi Taiwan Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, diproyeksikan akan mendapat spill over dari perang tersebut. Sumber: Indef

Pelaku usaha menilai konflik antarnegara yang kian memanas akan memberikan derita secara ekonomi dan menambah panjang daftar scaring effect.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hippindo

Berita Terkini