<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/HINCA-3485413036.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua kali tak menghadiri sidang gugatan praperadilan terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi PT ASDP (Persero) berinisial HMAC, MYH, dan IP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015077287/apa-itu-capsule-wardrobe-solusi-ubah-penampilan-jadi-lebih-stylish-dengan-budget-minimalis-kamu-wajib-coba">Apa Itu &lsquo;Capsule Wardrobe?&rsquo; Solusi Ubah Penampilan Jadi Lebih Stylish dengan Budget Minimalis, Kamu Wajib Coba!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengingatkan KPK untuk menaati proses hukum, dengan menghadiri gugatan praperadilan dari tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Praperadilan itu instrumen hukum yang disediakan undang-undang (UU) untuk melakukan koreksi atas proses penyidikan oleh penyidik agar jangan melanggar due process of law yang sudah ditentukan KUHAP," kata Hinca kepada wartawan, Rabu (11/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, KPK kembali tak menghadiri sidang gugatan praperadilan tersangka dari pihak swasta berinisial A, pada Selasa (10/9).</div> <div dir="auto">Hinca menekankan praperadilan merupakan hak tersangka yang dilindungi UU. Ia mengingatkan, KPK bisa menghormati hak tersangka dengan menghadiri sidang praperadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, pengadilan merupakan tempat terhormat untuk menguji tahapan-tahapan yang dilakukan KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengadilan menjadi tempat terhormat untuk menguji tahapan demi tahapan yang bersifat administratif yang tak boleh diabaikan sebaliknya harus teratur dan ditaati dengan presisi," ucap Hinca.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, tidak ada alasan lembaga hukum termasuk KPK untuk tak hadir dalam sidang gugatan praperadilan tersangka. KPK harus benar-benar menyiapkan dalil penetapan tersangka untuk dibeberkan di pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena sifatnya menguji proses administratif due process of law atas hak asasi tersangka apakah penetapan status tersangka sah atau tidak, atau penggeledahan yang sah atau tidak sah atau penyitaan yang sah atau tidak sah penting dan vital, maka KUHAP menyediakan waktu yang singkat," tegas Hinca.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi mendaftarkan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu, 28 Agustus 2024. Permohonan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara: 80/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dan mempunyai klasifikasi sah atau tidaknya penetapan tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam petitumnya, Ira meminta hakim tunggal Praperadilan menyatakan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1072 Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan tersangka tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum, dan karenanya surat keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sidang perdana diagendakan pada Senin, 2 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Ira, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono dan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi juga mengajukan praperadilan. Keduanya mempermasalahkan status tersangka yang disematkan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara Harry teregister dengan nomor: 81/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL, sedangkan Yusuf teregister dengan nomor: 82/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Hinca Panjaitan mengingatkan KPK untuk menaati proses hukum, dengan menghadiri gugatan praperadilan dari tersangka.

Anggota Komisi II DPR Hinca Panjaitan Ingatkan KPK Hormati Praperadilan Tersangka Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ninja-laporkan-andi-arief-ke-polisi-demokrat-pasang-badan_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta agar mengusut dugaan pelanggaran mantan Wamenkeu Mardiasmo. Pelanggaran itu terkait dengan persoalan rangkap jabatan.  Diketahui, Mardiasmo juga merangkap sebagai Komisaris Utama Bank Mualmalat sekaligus Komisaris PT Taspen.  “Jelas ini merupakan pelanggaran hukum, dan harus diusut tuntas mengapa hal ini bisa terjadi," kata Hinca, Senin (20/3).  Ia menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 28 Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.3/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dalam pasal tersebut menyebut Dewan Komisaris Bank tidak boleh merangkap Komisaris di Lembaga Keuangan lain, baik Bank maupun bukan Bank.  Menurutnya, rangkap jabatan seperti ini tidak boleh terjadi, karena selain melanggar hukum juga bisa mengakibatkan timbulnya abuse of power.  “Saya minta diusut tuntas ini. Jika tidak segera diselesaikan, maka kasus ini bisa menjadi kasus tindak pidana korupsi karena PT Taspen adalah BUMN yang mengelola keuangan negara,” tegasnya.

Komisi III DPR Soroti Rangkap Jabatan eks Wamenku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ninja-laporkan-andi-arief-ke-polisi-demokrat-pasang-badan_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyambut baik munculnya partai-partai baru untuk mengikuti kontes Pemilu 2024 mendatang. Di antaranya. Partai Buruh, Partai Masyumi Reborn, Partai Ummat, dan Partai Perkasa.  Menurut Hinca, merujuk pada pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan negara memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berserikat dan berkumpul, termasuk membuat partai politik,  "Dari Partai Demokrat, saya ingin mengucapkan selamat datang kepad parpol-parpol tersebut," ujar Hinca kepada wartawan, Selasa (12/10).  Hinca juga menegaskan, membuat partai politik lebih terhormat ketimbang melakukan kudeta dengan cara paksa merebut partai lain. Namun Hinca tidak menjelaskan sindiran tersebut diberikan ke siapa.  "Ini cara yang terbaik, jangan kaya tetangga sebelah yang mengambil partai yang sudah ada, ya bikin saja partai kan fair itu," katanya.  Anggota Komisi III DPR ini mengaku, Partai Demokrat juga tidak takut munculnya partai-partai baru tersebut. Dia mengaku siap berkompetisi secara sehat dalam Pemilu 2024.  "Kemudian apakah kita siap? tentu sebagai partai politik kita siap berkompetisi dengan siapapun," ungkapnya.  "Saya sering menyebut nanti di Pemilu 2024, kan ada partai lama ada partai baru, nanti di verifikasi, kalau sudah lolos dan masuk, nanti kita bertanding secara fair dan seimbang," tambahnya.

Hinca Sarankan Kubu Sebelah Lebih Terhormat Bikin Parpol Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-08-at-15.58.04.jpeg" alt="Para pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10). (MUHAMMAD RIDWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Para pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10). (MUHAMMAD RIDWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah. Beberapa mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam kelompok demonstrasi ada terkena sasaran kekerasan dari oknum polisi.  Tindakan oknum polisi tersebut dikecam Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan. Dia mengancam akan mencecar Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memberikan penjelasan.  "Setiap aparat kepolisian yang didapati memukul, menendang, dan melakukan kekerasan lainnya terhadap peserta aksi dan terekam dalam video, saya pastikan akan bahwa hal ini secara serius kepada Kapolri dan meminta penjelasannya," ujar Hinca yang sudah mengizinkan aku Twitter miliknya @hincapandjaitan untuk dikutip JawaPos.com, Kamis (8/10).  Politikus Partai Demokrat itu mengingkatkan, jangan sampai ada korban atas aksi demonstrasi yang berlangsung sejak beberapa hari ini. Berkaca dari demonstrasi tahun lalu ketika penolakan pengesahan UU KPK, terdapat sejumlah korban dari mahasiswa. Hal itu diingatkan mantan Sekjen Partai Demokrat itu agar jangan sampai terulang lagi.  "Jangan sampai ada korban tewas seperti aksi lalu," tambahnya.  Hinca menegaskan pernyatannya itu bukan mewakili Partai Demokrat, melainkan atas nama Komisi III DPR yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap Korps Bhayangkara.  "Banyak sekali yang salah persepsi tentang twit saya ini. Saya selaku anggota Komisi III merupakan mitra kerja kepolisian. Saya sedang melakukan fungsi pengawasn pada lembaga Polri dalam suasana 'banjir aksi' hari-hari ini," katanya.  Hingga berita ini dilansir, unjuk rasa tengah berlangsung di sejumlah daerah. Di DKI Jakarta terdapat beberapa titik. Di kawasan Harmoni dan Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, Jakarta Pusat demonstrasi berujung rusuh. Aparat kepolisian membuat barikade agar demonstran tidak merangsek ke arah Istana Merdeka.  Pengunjuk rasa pun tidak bergeming. Tidak sedikit dari mereka melakukan perlawanan dengan melemparkan benda-benda tumpul ke arah aparat keamanan. Situasi seperti itu membuat tembakan gas air mata terpaksa dilepaskan beberapa kali oleh petugas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JWeIOXugyXk&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Demonstran Jadi Sasaran Kekerasan Oknum Polisi, Hinca Ancam Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Hinca-Issak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana penambahan masa jabatan presiden terus mengemuka, kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak setuju dengan penambahan jabatan kepala negara tiga periode.   Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menegaskan ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada seluruh kader untuk menolak wacana tersebut.  "Tadi pengarahan paling keras supaya seluruh DPD dan DPC sampaikan ke bawah, sejumlah sikap Demokrat," kata Hinca di JCC Jakarta, Rabu (11/12) malam.  Menurut Hinca, SBY tidak setuju dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala negara. Baginya dua periode sudah cukup. Tak perlu ditambah menjadi tiga periode.  "Pak SBY menyampaikan enough is enough, cukup dua periode karena kita punya pengalaman sejarah jaman sebelumnya," tegasnya.  Hinca menegaskan, jika ada yang menginginkan SBY menjabat dua periode. Maka sudah pasti SBY bakal menolaknya. Karena masa jabatan dua periode adalah produk reformasi.  "Seandainya ada yang mengatakan nanti Pak SBY boleh maju lagi, kami katakan tidak. Kalau tidak ya dari kemarin saja. Jadi kami tidak tergoda untuk jabatan presiden tiga periode, cukup dua periode," pungkasnya.  Diketahui, Presiden Jokowi menyatakan tidak setuju apabila amandemen UUD 1945 sampai menyentuh ke jabatan kepala negara sampai tiga periode. Ataupun kepala negara dipilih oleh MPR. Maka dengan tegas, Jokowi mengatakan sebaiknya tidak usah dilakukan amandemen.  "Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali delapan tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," katanya.  ‎Bahkan Jokowi 'blak-blakan' mengenai usulan jabatan kepala negara. Menurut Jokowi usulan tersebut seperti menampar dirinya. Bahkan dia menduga ada yang ingin cari perhatian dengan mengusulkan jabatan kepala negara tiga periode.  ‎"Jadi ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ingin menampar muka saya, ingin cari muka. Itu juga ingin menjerumuskan," tegasnya.‎  Sekadar informasi, Fraksi Partai Nasdem yang mengusulkan penambahan jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga periode. Padahal saat ini hanya dibatasi dua periode.  Sementara, Ketua DPP ‎PSI Tsamara Amany mengusulkan tujuh tahun masa Presiden Indonesia. Berikut juga jabatan itu hanyalah satu periode. Sehingga tidak ada lagi jabatan dua periode.  Menurut Tsamara‎, jika Presiden Indonesia jabatannya tujuh tahun, maka akan fokus bekerja maksimal mungkin. Termasuk juga fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu berikutnya.‎

Hinca: SBY Tak Setuju Penambahan Masa Jabatan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ninja-laporkan-andi-arief-ke-polisi-demokrat-pasang-badan_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat mengeluarkan tiga pernyataan sikap mengenai polemik amandemen UUD 1945. Dari mulai soal penambahan masa jabatan presiden hingga kepala negara dipilih oleh MPR.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, partainya meyakini demokrasi yang ada saat ini adalah jalan terbaik. Termasuk pemilihan presiden dan pilkada langsung, karena publik bisa terlibat.  Hinca juga menegaskan, Partai Demokrat berikrar untuk selalu setia menghormati dan membela kedaulatan rakyat. Karena itu bukanlah pemberian negara yang bisa sewaktu-waktu dicabut oleh suatu pemerintahan.  "Hak-hak kedaulatan rakyat yang telah diakui dan dijamin konstitusi justru menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi dan memenuhinya," ujar Hinca dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (2/11).  Karena itu, lanjut Hinca, Partai Demokrat mengeluarkan tiga poin sikap resmi. Pertama adalah menolak pemilihan presiden oleh MPR. Karena hal tersebut mempakan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung presidennya.  "Pemilihan presiden oleh MPR jelas merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat," paparnya.  Hinca juga menegaskan, pilpres secara Iangsung oleh rakyat itu adalah konsensus bangsa untuk tidak mengulangi lagi sejarah kelam kehidupan bangsa dan negara pada masa lalu.  Kedua, Partai Demokrat ‎menolak pemillhan kepala daerah (Pilkada) baik pemlihan bupati, wali kota secara tidak langsung oleh DPRD. Karena masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara Iangsung pemimpin di daerahnya. Termasuk ikut serta menentukan dan merencanakan masa depan daerahnya.  Ketiga, Partai Demokrat menolak perpanjangan masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode. Hinca mengatakan, belajar dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, dua kali mesa jabatan Presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup. Hal ini juga berlaku di banyak negara demokrasi lainnya di dunia.  "Kekuasaan Presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung untuk disalahgunakan (abuse of power)," pungkasnya.  Sekadar informasi, Fraksi Nasdem adalah parpol yang pertama kali mengusulkan penambahan jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga periode. Padahal saat ini hanya dibatasi dua periode.  Sementara, Ketua DPP ‎PSI Tsamara Amany mengusulkan, tujuh tahun masa Presiden Indonesia. Berikut juga jabatan itu hanyalah satu periode. Sehingga tidak ada lagi jabatan dua periode.  Menurut Tsamara‎, jika Presiden Indonesia jabatannya tujuh tahun, maka akan fokus bekerja maksimal mungkin. Termasuk juga fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu berikutnya.‎  Kemudian tak berselang lama, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengeluarkan sikapnya yang mengusulkan supaya pemilihan presiden dikembalikan lewat MPR seperti era Orde Baru silam.  Said mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan pada musyawarah nasional (munas) Nahdlatul Ulama 2012 silam di Cirebon. Sehingga PBNU mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Bukan lagi mekanisme pemilihan langsung seper‎ti yang dilakukan saat ini.  Said mengatakan, usulan itu bukan tanpa alasan. Melaikan para kiai telah melihat dampak negatif dan positif. Nah, kebetulan lebih banyak negatifnya. Misalnya saja dengan berbiaya besar. Misalnya masalah biaya yang sangat besar untuk dikeluarkan.

Soal Amandemen UUD 1945, Demokrat Keluarkan Tiga Sikap Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ninja-laporkan-andi-arief-ke-polisi-demokrat-pasang-badan_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat mewacanakan pembangunan museum untuk Ketua Umumnya Susoilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mendiang istrinya Kristiani Herrawati atau biasa dikenal Ani Yudhoyono.  Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan, rencana pembangunan museum bagi Presiden Indonesia ke-6 merupakan usulan dari para kader partai berlogo bintang mercy. Rencananya museum itu didirikan di Pacitan, Jawa Timur tempat SBY dilahirkan dan dibesarkan.  ‎"Itu penghormatan kami terhadap almarhumah Ibu Ani Yudhoyono dan juga Pacitan sebagai tempat kelahiran Pak SBY. Sudah dirancang dan sedang kami siapkan," ujar Hinca dalam acara pembekalan caleg Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Selasa (10/9).  Nantinya dalam museum itu akan ditampilkan berbagai macam galeri SBY dan sang istri Ani Yudhoyono. Untuk saat ini semuanya sedang dipersiapkan.  "Jadi namanya ‎museum dan art and gallery presiden ke-6 SBY dan Ani Yudhoyono," katanya.  Namun demikian, Hinca belum bisa mendetailkan mengenai kapan museum SBY dan Ani Yudhoyono itu mulai dibangun dan diresmikan, karena masih terus dipersiapkan.  "Tentu kami senang sekali, dan nanti kalo udah jadi pasti dikabarin," ungkapnya.  Terkait soal pembiayaan pembangunan museum itu, kata Hinca, akan dilakukan dengan gotong royong dan sumbangan dari para kader Partai Demokrat. Termasuk juga para kolega yang ingin memberikan sumbangsihnya terhadap museum tersebut.  "Yang pasti dari kami kami semua dan tentu keluarga besar Pak SBY, dan sahabat sahabat," pungkasnya.

‎Partai Demokrat Bakal Bangun Museum SBY dan Ani Yudhoyono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/AHY-Dery.jpg" alt="Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan merespons kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat. Menurut Hinca, Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu 2019 Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan badan legal dan sesuai dengan semangat Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.  Hal ini menurut Hinca merujuk pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No.92/SK/DPP.PD/II/2018, lembaga Kogasma ini dibentuk oleh DPP Partai Demokrat sebagai respon atas kebutuhan partai dalam menyukseskan perjuangan menuju Pemilu 2019. Untuk itu, mengingat UU No.2/ 2011 tentang Partai Politik, AD/ ART Partai Demokrat serta Program Umum Partai Demokrat 2015-2020, maka Rapat Pengurus DPP Partai Demokrat pada tanggal 9 Februari 2018 menetapkan terbentuknya lembaga Kogasma ini.  "Untuk itu, tudingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menilai Kogasma ilegal merupakan tudingan yang keliru dan tidak berdasar," ujar Hinca dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (4/7).  Pernyataan FKPD yang menyatakan bahwa pembentukan Kogasma Partai Demokrat tidak memberi dampak apapun adalah cara pandang yang keliru dan tidak tepat. Sebagaimana diketahui, dalam proses pemenangan pemilu 2019, Kogasma Partai Demokrat berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menambah kekuatan soliditas kader dan partai.  Hal itu juga untuk mempertahankan kekuatan politik partai di tengah sistem kompetisi politik yang kurang berpihak. Pelaksanaan Pemilu secara serentak dan tingginya parlementary threshold dan presidential threshold telah memaksa partai-partai politik yang tidak memiliki wakil dalam bursa Pilpres 2019 dalam kondisi yang kurang optimal.  Hal itu dibuktikan oleh berbagai survei lintas lembaga yang menempatkan elektabilitas Partai Demokrat di kisaran angka sekitar 3 hingga 4 persen pada beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019.  "Meskipun konsentrasinya terpecah akibat kondisi Ibunda Ani Yudhoyono yang saat itu tengah dirawat intensif akibat kanker darah, tetapi berkat kerja keras Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu 2019, bersama-sama semua kader di seluruh indonesia, Partai Demokrat tetap mampu mempertahankan kekuatan politiknya di angka 7,7 persen," ungkapnya.  Untuk itu, apresiasi yang tinggi patut disampaikan kepada Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan seluruh kader Partai Demokrat atas jasa, kerja keras dan pengabdiannya untuk berjuang demi kejayaan Partai Demokrat.  Hinca menambahkan, beragam statemen dan manuver politik yang dilancarkan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai FKPD Partai Demokrat sesungguhnya merupakan masalah internal. Untuk itu, demi kemaslahatan partai dan soliditas kader Partai Demokrat menempuh penegakan disiplin partai dengan cara-cara internal sebagaimana mekanisme partai yang berlaku.  "Ini untuk menangani dan menyelesaikan persoalan ini agar tidak berkembang menjadi perdebatan yang tidak produktif," katanya.  Sekadar informasi, ‎Anggota FKPD Partai Demokrat, Subur Sembiring‎ mengatakan badan sayap Partai Demokrat untuk pemenangan Pemilu, Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) adalah ilegal. tidak Tesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.  Kogamsa sendiri dibentuk Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan diketuai anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono. "Kogasma itu ilegal, tidak ada dalam AD/ART kepengurusan, saya kasih tahu itu," ujar Subur Sembiring.  Subur bahkan membantah bahwa kinerja Kogasma dan AHY sudah sangat maksimal dan harus diapresiasi oleh seluruh jajaran dan kader Partai Demokrat. Pasalnya, kalaupun Kogasma dibentuk untuk memenangkan Partai Demokrat di Pemilu, dalam realita hasilnya sangat mengecewakan.  "Membuat badan Organisasi Kogasma untuk alat pemenangan Pilpres dan Pileg, ternyata gagal dan tidak bermanfaat seperti saksi-saksi Pileg yang amburadul," tegasnya.

Demokrat Meradang, Kogasma Disebut Ilegal oleh Pendiri Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ninja-laporkan-andi-arief-ke-polisi-demokrat-pasang-badan_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat masih enggan membeberkan arah politik barunya setelah koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dinyatakan bubar pada Jumat (28/6) lalu. Partai besutan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu belum mengetahui apakah bakal menjadi oposisi selama lima tahun ke depan, atau bergabung ke pemerintahan.  Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, saat ini pihaknya belum membicarakan apapun terkait nasib arah partai ke depannya. Hinca menyebut, akan menentukan nasib arah partai sampai dengan 10 Juli 2019, atau bertepatan setelah 40 hari kepergian Ani Yudhoyono.  "Partai Demokrat masih berduka sampai nanti tanggal 10 Juli. Setelah itu, kami akan sampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat. Sekarang masih internal dulu," kata Hinca saat menghadiri rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6).  Dia mengatakan, persoalan arah politik itu nantinya akan dibahas melalui tingkatan majelis mahkamah partai bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY. Setelah melalui rapat itu, baru akan diputuskan arah partai berlambang mercy tersebut.  "Nanti majelis tinggi partai yang akan menyampaikan keputusannya," terangnya.  Ketika disinggung awak media soal kabar bahwa Putra Sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono ditawarkan jatah menteri, dia enggan berpolemik terlebih dahulu. Hinca bilang, presiden yang terpilih harus mau memperjuangkan 14 prioritas yang selama ini diperjuangkan oleh Demokrat.  "Kami senang jika presiden terpilih senang program itu," tukasnya.  Sebagai informasi, sampai saat ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah terang-terangan untuk menjadi oposisi untuk pemerintahan 5 tahun mendatang. Sedangkan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) belum memberikan sikap tegas soal arah politik usai pilpres 2019.  &nbsp;

Arah Politik Demokrat Ditentukan Usai 40 Harian Kepergian Bu Ani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ninja-laporkan-andi-arief-ke-polisi-demokrat-pasang-badan_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ucapan selamat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan kepada calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, terus menuai polemik. Sindiran pun datang dari berbagai pihak. Salah satunya dari Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan.  Berbeda dengan sikap politik PAN, Hinca mengaku, partainya tetap konsisten untuk mengucapkan selamat setelah pemenang diputuskan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  “Soal PAN tanyakan ke dia lah (Zulkifli). Demokrat, tetap konsisten peluit berakhir barulah engkau bercakap, barulah engkau bersalaman. Masa iya, baru main bola udah kasih selamat. Bagaimana sih,” kata Hinca di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5).  Karena itu, anggota Komisi III DPR ini mengingatkan kepada rekan satu koalisinya untuk bersikap konsisten sampai selesai. Menurutnya, saat ini bukan saatnya bersalaman. Ibarat pertandingan sepak bola, kata Hinca, salaman dilakukan setelah pertandingan berakhir.  “Jadi, menurut saya mari konsisten sampai wasit meniup peluit terakhir. Saatnya bersalaman di situ, bukan sekarang,” paparnya.  Sementara itu, Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan ucapan selamat ketua umumnya itu masih multi tafsir. "Silakan ditanggapi dan ditafsirkan sendiri. Itu kan bisa ditafsirkan beda-beda," ujar Saleh.  Saleh menilai, ucapan selamat itu tak lebih karena peran Zulkifli sebagai pimpinan MPR. Menurutnya, sang ketum, hanya ingin mengambil posisi sebagai pihak yang merangkul semua orang.  "Pak Zul itu menginginkan semuanya berjalan secara damai, tertib, dan tenang. Sebagai ketua MPR, tentu beliau harus mengambil posisi seperti itu. Beliau harus merangkul semua pihak," tuturnya.  Selaln itu, lanjut Saleh, Zulkifli tidak lebih sedang mencontohkan sikap moderat dan menjalankan peran sebagai tokoh yang selalu mengkampanyekan istilah berpolitik tanpa kegaduhan.  "Posisi Pak Zul sebagai ketua MPR tidak lah mudah. Perlu mencontohkan sikap moderat dan bersahabat pada semua. Apalagi beliau konsisten pada tesis 'politik tanpa gaduh'," kata Saleh.  Sebelumnya diberitakan, Zulkifli mengucapkan selamat kepada Kiai Ma’ruf Amin, saat sama-sama menghadiri buka puasa bersama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Twin Plaza, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (19/5).  “Pak Kiai, selamat. Walaupun nanti tanggal 22 (Mei), tetapi saya ucapkan selamat,” kata ujar Zulkifli sambil menjabat tangan Ma'ruf.  Merespons itu, Ma'ruf tertawa sambil berjalan menuju bangku yang telah disediakan. "Ha-ha-ha...," kata Ma'ruf.

PAN Sudah Ucapkan Selamat, Demokrat Bilang Wasit Belum Tiup Peluit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hinca panjaitan

Berita Terkini