<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/2A47B163-AA96-4713-B12F-6BA993B4C6AD-1003472640.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri Resepsi Milad 108 Tahun PUI dan Doa Bersama Untuk Bangsa di Pondok Mufidah Santi Asromo, Majalengka, Jawa Barat. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri Resepsi Milad 108 Tahun PUI dan Doa Bersama Untuk Bangsa di Pondok Mufidah Santi Asromo, Majalengka, Jawa Barat. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan angkat bicara soal berbagai perkara pidanan yang melibatkan banyak anggota kepolisian. Hinca mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk bertindak cepat mengatasi kasus-kasus yang dilakukan oleh anggotanya. Hal ini penting dilakukan karena masyarakat sudah gelisah. Hinca mengatakan, anggota-anggota polisi yang melakukan pelanggaran di berbagai daerah, harus segera ditempatkan khusus (Patsus) dan segera diadili sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menurut dia, sudah tak boleh ada ampun lagi terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota polisi. "Saya kira tidak ada ampun lagi, masyarakat sudah sangat gelisah&nbsp;dan ini adalah kultural yang harus segera diubah," kata Hinca di kompleks parlemen, dilansir dari Antara, Senin (23/2). Dia menyatakan dalam satu atau dua pekan ini, publik disuguhkan dengan fakta yang mengejutkan soal kasus-kasus pelanggaran oleh sejumlah anggota polisi di beberapa tempat, terutama yang menyangkut urusan narkoba. Untuk itu, menurut dia, Kapolri harus segera menjelaskan secara terang benderang soal yang sebenarnya terjadi dan meminta untuk tak ditutup-tutupi. Hinca&nbsp;menekankan siapapun yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, apalagi urusan narkoba, tidak boleh ada ampun. Dia pun mengatakan masyarakat menunggu&nbsp;dan Komisi III DPR RI pun memberikan waktu satu bulan untuk Polri berbenah memperbaiki budaya dan kinerja. "Saya kira dari kami di Komisi III mengingatkan institusi Polri sangat keras hari ini karena ini sudah terjadi sedemikian rupa, beruntun," katanya. Sebelumnya, sejumlah kasus penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Polri terjadi di beberapa daerah, mulai dari kasus narkoba yang menyeret Kapolres Bima (NTB), Kasat Narkoba Polres Toraja (Sulsel), hingga kasus penganiayaan anak hingga tewas yang dilakukan anggota Brimob di Tual (Maluku). &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan angkat bicara soal berbagai perkara pidanan yangmelibatkan banyak anggota kepolisian.

Kapolri Didesak Bertindak Cepat Selesaikan Berbagai Perkara Anggotanya yang Terlibat Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/WhatsApp-Image-2024-12-15-at-204701-2144797882.jpg" alt="IBSC gelar kejuaraan sepak bola pantai Piala Presiden IBSC 2024 di PIK 2, The New Jakarta City, 13-15 Desember. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>IBSC gelar kejuaraan sepak bola pantai Piala Presiden IBSC 2024 di PIK 2, The New Jakarta City, 13-15 Desember. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indonesia Beach Soccer Community (IBSC) sukses menggelar kejuaraan sepak bola pantai di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, The New Jakarta City, Jakarta Utara. Kejuaraan bertajuk Piala Presiden IBSC 2024 berlangsung sejak 13-15 Desember. Metaforce menjadi juara di kategori putra setelah mengalahkan HW Banten dengan skor 2-1. Sedangkan Enrico FC angkat piala di kategori putri setelah menang 6-1 atas HW Verse. Kejuaraan yang diikuti 10 tim putra dan 4 tim putri, sejak dua hari lalu ini berjalan lancar dan menyajikan tontonan yang menarik. Terbukti ada antusias penonton yang meramaikan laga final. Presiden IBSC Hinca IP Pandjaitan memuji para pemain yang bertanding secara fair play. Meski ada hujan di tengah partai final, hal itu tak surutkan semangat tim yang bertanding. &rdquo;3 hari ini Indonesia Beach Soccer telah sukses menyelenggarakan kegiatan ini. Saya apresiasi, jempol untuk tim yang telah bertanding,&rdquo; ujar Hinca Pandjaitan usai laga final, Minggu (15/12). &rdquo;Selamat untuk tim yang jadi juara dan yang sudah bertanding,&rdquo; tambah anggota Komisi III DPR RI itu. Suksesnya Piala Presiden IBSC 2024 diharapkan jadi pemicu agar cabang olahraga ini makin ramai diperkenalkan ke masyarakat. &rdquo;Saya harap ini tidak berhenti di sini, tapi bagaimana kita harus bisa buat event lebih meriah lagi tahun depan,&rdquo; ucap Hinca Pandjaitan. Presiden Indonesia Beach Soccer (IBSC) Hinca Pandjaitan ingin sepak bola pantai menjadi olahraga prestasi. Dia mendorong PSSI untuk mendukung penuh, lantaran sepak bola pantai dimainkan di Piala AFF, Asia, Piala Dunia, dan sedang diajukan ke di Komite Olimpiade Internasion (IOC) agar bisa dipertandingan di Olimpiade 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat. Salah satu langkah yang bisa ditempuh menurut Predisen IBSC adalah memasukan sepak bola pantai sebagai cabor eksebisi di PON 2028. &rdquo;Saya mendorong PSSI dengan federasi ini untuk mengembangkan ini dengan basisnya komunitas,&rdquo; ujar Hinca Pandjaitan. Piala Presiden IBSC 2024 juga didukung penuh Polres Metro Tangerang Kota. Sebab, kegiatan sejalan dengan visi dan misi IBSC yang ingin merangkul pemuda dan pemudi supaya tidak terjerumus narkoba. &rdquo;Tentunya kegiatan ini cukup sukses dan lancar, dan berikan kebahagiaan. Semoga kegiatan ini berjalan lagi tahun depan dan semoga makin banyak peserta,&rdquo; tutur Kapolres Metro Tangerang Kota Kombespol Zain Dwi Nugroho. &rdquo;Semoga tak hanya juara di regional, tapi ke nasional, Asia, dan dunia. Dan bisa lahirkan bibit unggul (atlet) untuk bangsa Indonesia ke depannya,&rdquo; imbuh dia. Sementara itu, manajemen Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 - The New Jakarta City mengapresiasi Piala Presiden IBSC 2024 yang berjalan sukses. Dia berharap ke depan bisa terus bekerja sama dan melahirkan atlet berprestasi. &rdquo;Acara terlaksana dengan baik dan akan jadi evaluasi bagi kami agar bisa terus support kegiatan seperti ini,&rdquo; kata Nugroho yang mewakili manajemen PIK 2. &rdquo;Semoga ada bakat-bakat yang lahir di sini, walaupun tim kami kalah,&rdquo; tuntasnya. Di sisi lain, kapten Metaforce mengucapkan terima kasih ke IBSC, Polres Tangerang Kota dan manajemen PIK 2 yang telah men-support penuh kejuaraan beach soccer kali ini. &rdquo;Semoga gak ini saja kejuaraanya, semoga diadakan lagi tahun depan,&rdquo; ucap dia. Untuk 2025, IBSC akan melakukan program kerja dan agenda yang lebih meriah lagi.

IBSC sukses menggelar kejuaraan sepak bola pantai Piala Presiden IBSC 2024 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, The New Jakarta City

Piala Presiden IBSC 2024 Berjalan Sukses, Metaforce dan Enrico Jadi Juara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/WhatsApp-Image-2024-12-12-at-151439-2889914588.jpg" alt="Ilustrasi sepak bola Pantai. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sepak bola Pantai. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indonesia Beach Soccer Community (IBSC) siap menggelar kejuaraan sepak bola pantai di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, The New Jakarta City, Jakarta Utara. Kejuaraan dijadwalkan bergulir 13-15 Desember. Kejuaraan ini bertajuk Piala Presiden IBSC 2024. Ada 14 tim yang berpartisipasi dalam dua kategori yakni putra dan putri. Sebanyak 10 tim akan bersaing di kategori putra dan 4 tim di kategori putri. Presiden IBSC Hinca IP Pandjaitan berharap kejuaraan berjalan lancar. Dengan demikian, ada atlet-atlet potensial yang bisa dilirik untuk membela tim nasional. &rdquo;Event ini lanjutan dari event-event sebelumnya yang sudah sukses diselenggarakan di Lampung Selatan maupun di Nusa Tenggara Timur,&rdquo; tutur Hinca Pandjaitan. &rdquo;Semoga dengan event seperti ini, bisa lahir bakat-bakat muda yang nantinya jadi tulang punggung tim nasional sepak bola pantai,&rdquo; imbuh dia. Sepak bola pantai kini sudah jadi cabang olahraga prestasi yang masuk agenda internasional, mulai dari Piala Asia hingga Piala Dunia. FIFA telah mengajukan permintaan ke Komite Olimpide Internasional (IOC) agar sepak bola pantai dimasukkan ke Olimpiade 2028. Piala Presiden IBSC 2024 didukung penuh Polres Metro Tangerang Kota, PIK 2 The New Jakarta City dan Le Mineral sebagai sponsor pendukung. Sebab, kegiatan sejalan dengan visi dan misi IBSC yang ingin merangkul pemuda dan pemudi supaya tidak terjerumus narkoba. &rdquo;IBSC akan terus menggelar event-event seperti ini untuk mengakomodir minat masyarakat terhadap sepak bola pantai. Ini juga bertujuan merangkul kawula muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif,&rdquo; tutur Hinca Pandjaitan. &rdquo;Kami sangat mengapresiasi dan senang bisa bekerja sama dengan IBSC. Ini kegiatan positif yang harus didukung penuh karena merangkul anak muda untuk berprestasi,&rdquo; tambah Kapolres Metro Tangerang Kota Kombespol Zain Dwi Nugroho. Pertandingan dan pembukaan akan dilaksanakan mulai pada 13 Desember pukul 16.00 WIB. Piala ini merebutkan juara dan runner up untuk masing-masing kategori.

IBSC siap menggelar kejuaraan sepak bola pantai di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, The New Jakarta City, Jakarta Utara, 13-15 Desember

Piala Presiden IBSC 2024 Targetkan Pemain Muda Mewakili Timnas Sepak Bola Pantai Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Sekjen-Partai-Demokrat-Hinca-Panjaitan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kuasa Hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan para pengurus partai memberikan keterangan terkait perkara permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung di Kantor DPP Partai Demo" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan para pengurus partai memberikan keterangan terkait perkara permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung di Kantor DPP Partai Demo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kombes Rizal Irawan mendapat pengurangan demosi dari Komisi banding etik Polri. Potongan hukuman demosi itu dipertanyakan oleh anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan. Politikus Partai Demokrat itu meminta Polri memberikan penjelasan pemotongan hukuman tersebut.  Hinca Pandjaitan meminta Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono menjelaskan pemberian potongan demosi tersebut. Informasi yang didapatkannya, potongan demosi untuk Rizal Irawan diduga diberikan oleh Komjen Gatot Edy Pramono atas nama komisi banding etik Polri.  "Ada problem besar dalam internal polri. Itu berkaitan dengan integritas personel Polri," kata Hinca kepada wartawan, Senin (26/12).  Untuk diketahui, demosi untuk Kombes Rizal Irawan bermula dari adanya dugaan pemerasaan yang melibatkan petinggi Polri. Pemersaan itu dalam dalam laporan penipuan jam tangan Richard Mille yang menimpa pengusaha Tony Sutrisno.  Dari beberapa diagram setoran itu terdapat nama Rizal Irawan. Perwira menengah tiga melati diduga mendapat setoran dari Kompol A sebanyak Rp 2,6 miliar. Alhasil kasus ini berlanjut ke Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Hasilnya dari putusan KKEP Kombes Rizal Irawan diberikan sanksi demosi lima tahun. Lantas hukuman itu berkurang menjadi 1 tahun. Pengurangan hukuman Rizal Irawan atas atensi dari Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono.  Pengurangan kasus itu memicu kegaduhan di internal Polri. Hinca Pandjaitan berharap kegaduhan di internal kepolisian bisa diselesaikan.  Dia juga mempertanyakan langkah Komjen Pol Gatot Edy Pramono yang diduga mengabulkan banding Kombes Rizal Irawan. "Sekalipun ada mekanisme banding kepada Wakapolri, tetapi ini terkait persoalan integritas. Ini menyangkut bukan satu orang dua orang. Ini tidak adil dan melanggar etika," tegasHinca.  Menurut mantan Sekjen Partai Demokrat itu, pemotongan masa demosi Kombes Rizal Irawan tidak adil dan bertentangan dengan etika kepolisian. Gatot Eddy Pramono diminta memberikan klarifikasi. Sebab, kasus itu menjadi perhatian publik. "Karena itu Wakapolri harus menjelaskan ke publik mengapa dan apa alasannya," sambungnya.  Permintaan penjelasan ini akan ditagih Hincca pada rapat Komisi III DPR mendatang. Terutama rapat dengan institusi Polri. Pihaknya akan meminta Wakapolri dan Kadivpropam membuka runtutan masalah dugaan pemerasan terhadap pengusahan Tony Sutrisno.

DPR Minta Wakapolri Jelaskan Potongan Demosi Kombes Rizal Irawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/SBY-Dery-Ridwansah-14-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah sembuh dari panyakit kanker prostat stadium awal yang dideritanya. Adapun SBY menjalani perawatan pengobatan kanker prostat stadium awal di Rumah Sakit Mayo Clinic, Amerika Serikat. "Sudah sembuh dan sudah selesai operasinya sudah selesai," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12). Hinca menuturkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini akan segera pulang ke Indonesia pasca berhasilnya penyembuhan kanker prostat. "Segera (pulang, Red) kau denger aja nanti kabar-kabar," katanya. Anggota Komisi III DPR ini berharap SBY pasca sembuh ini bisa kembali beraktivitas dan bisa berkumpul bersama keluarga dan Partai Demokrat. "Segera. posisinya sudah sehat mudah-mudahan bisa berkumpul sama kita dalam waktu dekat," ungkapnya. Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengungkapkan bahwa Presiden RI ke-6 SBY telah sembuh dari sakit kanker prostat stadium awal yang dideritanya. Dipo juga berterima kasih kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin yang telah memfasilitasi agar SBY dapat menjalani pengobatan di Amerika Serikat. Adapun, pada 23 November 2021 lalu, Presiden ke-6 SBY mengaku dirinya telah berhasil menjalani tindakan medis yakni operasi untuk mengangkat kanker prostat yang dialaminya. Operasi itu dilakukan di Rumah Sakit Mayo Clinic, Amerika Serikat. "Operasi pengangaktan prostat yang saya alami, berjalan dengan baik dan lacar sesuai dengan eskpetasi baik tim dokter Indonesia maupun tim dokter Mayo Clinic dan tentu harapan saya sendiri," ujar SBY. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menuturkan dirinya masih harus menjalani perawatan untuk pemulihan pasca operasi kanker prostat yang baru saja dilakukannya tersebut. "Beberapa saat mendatang saya masih harus berada di Rochester, untuk kelanjutan recovery," katanya. SBY berujar, jika pemulihan pasca operasi tersebut telah selesai, maka dirinya bisa boleh pulang ke tanah air dan menjalani kegiatan seperti biasanya. (*)

Hinca Pandjaitan: SBY Telah Sembuh dari Kanker Prostat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/3B072444-6BF4-49D2-85D1-9E0266166834.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan XIII. Genta Tenri Mawangi/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan XIII. Genta Tenri Mawangi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan menyesalkan ulah seorang anggota polisi yang membanting mahasiswa saat membubarkan aksi ujuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10) kemarin.  Karena itu, Hinca mengharapkan Polri dapat melakukan introspeksi kejadian tersebut. Pasalnya kejadian itu sangat bertolak belakang dengan keinginan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit yang memerintahkan anggota Polri harus mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat.  "Oleh karena itu apa yang terjadi kemarin viral disaksikan banyak masyarakat, saya kira ini menjadi introspeksi yang dalam pada Polri agar tetap kembali kepada semangat Presisi yang menjadi tagline Kapolri," ujar Hinca kepada wartawan, Kamis (14/10).  Legislator Partai Demokrat ini ini polisi dalam setiap tugasnya termasuk pengawalan terhadap aksi ujuk rasa harus mengedepankan sikap humanis. Jangan sampai aksi unjuk rasa yang dijamin konstitusi dicederai oleh oknum polisi yang bertindak represif.  "Tidak ada lagi banting membanting, tidak ada lagi represif, yang ada humanis, karena itu yang memang dijanjikan Pak Sigit. Oleh karena itu kami minta semua jajaran polri mulai dari pusat ke daerah menangani soal-soal demonstrasi, menyampaikan gagasan, pikiran dihadapi dengan humanis, jangan sampai ada yang terciderai apalagi sampai fisik," katanya.  Hinca berharap kejadian tersebut tidak lagi terulang di kemudian hari. Selanjutnya Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bisa menegakan aturan kepada polisi-polisi yang tidak menaati instruksi Kapolri Sigit ini.  "Pak Sambo dirpropamnya punya tanggung jawab disitu, untuk menegakkan aturan internal mereka agar kejadian ini tidak terulang lagi, kan sudah ada divisi propamnya jadi tugas mereka, kita minta Pak Sambo juga melakukan tugasnya," ungkapnya.  Seperti diketahui, Faris dibanting oleh Brigadir NP saat ikut berunjukrasa di depan kantor Bupati Tangerang, saat rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10/2021).  Saat itu, mahasiswa berdemo menuntut pembatasan jam operasional angkutan tambang. Video saat ia dibanting viral di media sosial. Dalam video terlihat, Faris tidak bergerak usai dibanting oleh polisi tersebut.  Dua polisi yang memakai rompi satlantas kemudian mencoba membangunkan Faris, namun ia justru kejang-kejang. Terlihat polisi dan sejumlah warga panik saat mencoba membangunkannya.

Kasus Polisi Banting Mahasiswa, DPR Minta Polri Introspeksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ninja-laporkan-andi-arief-ke-polisi-demokrat-pasang-badan_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengatakan, niat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai ASN di Polri adalah langkah yang tepat.  Hal ini menurut Hinca untuk menyelesaikan polemik yang terjadi mengenai nasib 56 pegawai KPK yang tidak lolos syarat untuk menjadi ASN di lembaga anturasuah tersebut.  "Saya kira ini cara yang paling tepat untuk selesaikan soal itu. Sebab, pengabdian itu bisa di mana saja, dengan tetap menghormati karakter integritas, kemampuan, serta talenta teman-teman yang 50 sekian itu," ujar Hinca di Gedung DPR, Rabu (29/9).  Legislator Partai Demokrat ini menuturkan, dengan bergabungnya 56 pegawai nonaktif KPK di institusi Polri tersebut akan menambah kekuatan baru. Mereka juga tidak akan kesulitan beradaptasi karena sama-sama aparat penegak hukum.  "Mungkin juga ini akan jadi baik bagi Polri, tambah energi baru, menambah kekuatan baru, dan tidak ada yang kehilangan, sebab semuanya sama-sama menegakkan hukum," katanya.  Lebih lanjut, Hinca berharap para 56 pegawai KPK nonaktif ini bisa menerima tawaran dari Kapolri Sigit tersebut. Pasalnya kata Hinca, ini merupakan jalan tengah terbaik terkait permasalahan tersebut.  "Kalau saya menganjurkan ini jalan tengah yang paling ideal dan mudah-mudahan mereka bisa menerima, tapi ini kembali ke mereka. Tapi saya ingin respons niat baik Kapolri itu kita apresiasi," ungkapnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 27 September 2021 lalu. Sigit memohon kepada Jokowi agar 56 pegawai tak lolos TWK bisa direkrut menjadi ASN Polri.  Sigit mengatakan surat itu telah mendapatkan balasan dari Presiden Jokowi. Pada prinsipnya kepala negara ini merestui usulan dirinya. Surat balasan itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.  Oleh sebab itu, Sigit mengaku saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.  Adapun, 56 orang pegawai nonantif KPK akan resmi dipecat karena tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Mereka akan resmi dipecat pada 30 September 2021 ini.  Para pegawai nonaktif KPK itu sudah memperjuangkan hak mereka ke Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dua lembaga itu menyatakan ada permasalahan dalam proses peralihan kepegawaian KPK lewat TWK ini. (*)  &nbsp;

Hinca Pandjaitan Berharap 56 Pegawai KPK Terima Pinangan Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/deddy-mizwar-dukung-jokowi-maruf-amin-demokrat-namanya-juga-usaha_m_.jpg" alt="Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mempertanyakan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penerbitan SP3 oleh KPK ini menghentikan upaya penyidikan secara lebih lanjut terhadap mega skandal korupsi dengan tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim, yang merugikan negara senilai Rp 4,58 triliun.  Hinca mengatakan, secara peraturan perundang-undangan, KPK memang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tersebut. Namun, Komisi III DPR RI dan publik perlu mempertanyakan apa dasar KPK yang berani menghentikan penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara hingga 4,58 triliun tersebut.  "SP3 tersebut memang diakomodir oleh UU Nomor 19 Tahun 2019. Agak mengejutkan memang bagi publik, bahwa kasus pertama yang dilakukan SP3 oleh KPK adalah kasus BLBI yang notabene adalah mega skandal korupsi. Ini yang harus kami (Komisi III) kejar," kata Hinca dalam keterangannya, Minggu (4/4).  Politisi Demokrat ini mengakui, pihaknya sering kali memberikan kritik terhadap upaya penegakkan hukum pemberantasan korupsi. Salah satunya terkait dengan langkah KPK yang telah menghentikan upaya penyelidikan sejumlah kasus korupsi beberapa waktu lalu.  Penerbitan SP3 terhadap mega skandal BLBI, sangat terbuka kemungkinan adanya keputusan yang sama untuk kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara selama ini. Hinca mengklaim, Demokrat akan melawan jika KPK menerbitkan SP3 lagi untuk perkara korupsi lainnya.  "Satu bulan yang lalu, sudah banyak kritik yang mendarat ke dalam tubuh KPK menyoal 36 kasus yang dihentikan penyelidikannya. Namun untuk penghentian penyidikan, KPK baru melakukannya satu kali, yakni terhadap salah satu kasus besar di Indonesia," ujar Hinca.  "Apakah ini akan jadi preseden bagi KPK untuk menghentikan mega skandal lainnya? Tentu saya dan teman-teman dari fraksi Demokrat akan berdiri melawannya jika arahnya telah menuju kesana," tegas Hinca.  Hinca menilai, adanya penerbitan SP3 terhadap mega skandar BLBI menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPK. Menurut Hinca, begitu banyak hal yang menjadi bahan evaluasi bagi publik berkaitan dengan kinerja KPK.  Hinca menambahkan, sebagai anggota Komisi III, pihaknya pasti melaksanakan pengawasan secara terukur terhadap kinerja KPK. Hal ini penting agar agenda pemberantasan korupsi tidak tergadaikan oleh kepentingan satu dua orang yang justru merugikan keuangan negara.  "Saya akan selalu menjalankan mekanisme pengawasan yang terukur dan akan selalu memastikan bahwa segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPK telah melalui prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum positif dan lebih jauh dari itu, tidak bertentangan pula dengan keadilan," ungkapnya.  Hinca meminta, KPK harus segera memberikan penjelasan secara tuntas kepada publik mengenai penerbitan SP3 tersebut. Karena penjelasan KPK sangat dibutuhkan untuk memperjelas dan menjawab kritik masyarakat terhadap KPK.  "Secara pribadi, saya memang menghendaki agar Komisioner KPK dan Dewas KPK dipanggil secepatnya oleh Komisi 3. Lalu lintas argumentasi dan opini dari publik sudah semakin menggelembung dan jumlahnya sangat banyak, oleh kebijakan yang diambil KPK dalam mengeluarkan SP3 tersebut. Keterangan dari KPK akan sangat dibutuhkan untuk meredakan asumsi liar dari publik dan ini juga untuk memastikan bahwa UU 19 Tahun 2019 bukan dipakai sebagai alat pemuas suatu kelompok, tapi pelumas keadilan bagi keseluruhan masyarakat dan bangsa ini," pungkas Hinca.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, alasan pihaknya menerbitkan SP3 untuk Sjamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Putusan PK itu menguatkan putusan kasasi yang dijatuhkan MA terhadap Syafruddin.  "Putusan MA RI atas kasasi SAT Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)," kata Alex membacakan kutipan putusan kasasi Syafruddin di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).  Perkara yang menjerat Syafruddin dalam kasus BLBI yang dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun merupakan acuan untuk menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya Ijtih Nursalim. Tetapi jeratan hukum terhadap Syafruddin dimentahkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung.  Padahal oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Syafruddin divonis 13 tahun pidana penjara dan denda Rp 700 juta. Putusan itu dibacakan pada 24 September 2018.  Alex mengakui, KPK sempat mengajukan upaya hukum PK terhadap putusan Syafruddin. Tetapi putusan itu dimentahkan dan menguatkan putusan tingkat kasasi.  Menurutnya, KPK tidak mempunyai upaya hukum lain untuk menindaklanjuti perkara BLBI. Sehingga meminta pendapat dari ahli, sebagai upaya menindaklanjuti perkara BLBI.  "Keterangan ahli hukum pidana yang pada pokoknya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh KPK," ujar Alex.  Terlebih Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim bukan merupakan unsur penyelenggara negara atau keduanya merupakan pihak swasta. Alasan ini sehingga KPK menerbitkan SP3.  "KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi sedangkan tersangka Sjamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku penyelenggara negara, maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara Sjamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim," pungkas Alex.

Fraksi Demokrat Pertanyakan KPK Hentikan Perkara BLBI Sjamsul Nursalim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ninja-laporkan-andi-arief-ke-polisi-demokrat-pasang-badan_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, yang dilakukan koleganya Andi Arief bukan menyebarkan hoaks.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan meminta pihak kepolisian membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang tidak ada izinnya. Pihak Kepolisian pun disebut sudah memantau kegiatan tersebut.  Adapun KLB tersebut diselenggarakan oleh kubu rival Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Hotel The Hill di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.  Hinca mengatakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit sudah mengecek penyelenggaraan KLB itu. Dan dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.  "Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka polisi harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," ujar Hinca kepada wartawan, Jumat (5/3).  Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, Hinca memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini. Karena dengan melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya. "Aktor intelektualnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," katanya.  Oleh sebab itu, Hinca mengatakan jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Sehingga memang harus dibubarkan. "Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," ungkapnya.  Hinca mengatakan, ketua umumnya AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat. Sebab Demokrat di bawah komando AHY secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemekumham).  "Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," ungkapnya.  Sebelumnya, pendiri Partai Demokrat Damrizal mengatakan KLB untuk menggantikan AHY dilakukan pada Jumat 5 Maret 2021 ini. Rencananya KLB tersebut dihadiri sekitar 1.200 orang yang terdiri dari DPC, DPD dan organisasi saya Partai Demokrat.  Damrizal menegaskan, saat ini mayoritas kader menginginginkan supaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bisa menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY.

Legislator Demokrat Minta KLB Ilegal di Deli Serdang Dibubarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KONFERENSI-PERS-JOKOWI-MARUF-AMIN-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat menyoroti setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ada berbagai catatan yang dituangkan.  Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan tahun pertama Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan ujian yang berat. Karena mendapat cobaan adanya pandemi virus Korona atau Covid-19.  "Bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi Covid-19," ujar Hinca kepada wartawan, Rabu (21/10).  Di sisi lain adanya ancaman resesi di negeri Indonesia. Sehingga hal ini perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah di saat pandemi Covid-19 di tanah air.  "Di lain sisi juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi. Diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini," katanya.  Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. Misalnya bisa lihat pada masa awal pandemi, terdapat beberapa perbedaan pendapat, serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah.  "Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan. Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/10/2020/1-tahun-pemerintahan-jokowi-maruf-amin-buka-sumbat-komunikasi-publik/">1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin: Buka Sumbat Komunikasi Publik</a>  Hinca menuturkan, pemerintah pernah menaikan BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada akhir Februari lalu. Akan tetapi dua bulan kemudian iuran BPJS kembali naik melalui Perpres Nomor 64 tahun 2020.  "Ini menunjukan tendensi yang sangat tidak baik dilakukan oleh kepala negara, seakan tidak mematuhi keputusan hukum yang ada," ungkapnya.  Satu hal lagi yang saya cermati di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Periode kedua adalah aspek kebebasan sipil. Bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin.  Hal ini terbukti Pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengen Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat.  "Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi," ungkapnya.  Demokrat memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.  Akan tetapi Hinca mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat.  "Boleh saja berbeda warna di periode kedua, akan tetapi tetap saja harus mengutamakan kepentingan Merah-Putih yang kita cintai," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WBU4zeeQOv0&amp;ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Demokrat Beri Catatan Kritis 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hinca pandjaitan

Berita Terkini