<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/HNSI-2199219152.jpg" alt="Ketua Umum HNSI, Herman Herry. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum HNSI, Herman Herry. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di tanah air. Untuk itu, HNSI memiliki empat program strategis. Ketua Umum HNSI, Herman Herry menyampaikan, program strategis pertama adalah melakukan konsolidasi dengan digitalisasi keanggotaan yang ditargetkan mencapai 1 juta pada akhir 2024. Adapun tujuan digitalisasi data keanggotaan agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia. "Pertama kami sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi antara lain digitalisasi data keanggotaan. KTA multiguna untuk nelayan dengan target&nbsp;1 juta KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028 yang akan datang," kata Herman Herry, melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (27/7). Kedua, lanjut Herman Herry, HNSI akan memperkuat visi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan merevitalisasi koperasi nelayan. Serta penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan dilakukan dengan tepat sasaran "Kita juga akan melakukan program advokasi dan pendampingan hukum untuk nelayan," tegas Herman Herry. Dalam rangka mewujudkan empat program strategis HNSI tersebut, Herman Herry berharap, seluruh pengurus DPD HNSI yang baru dilantik dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan kepada para nelayan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik. "Lewat HNSI kami akan berdialog dengan pemerintah bagaimana mencari jalan keluar agar nelayan itu bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin kalau bisa lewat digitalisasi," kata Herman Herry. Herman Herry menyatakan, ke depan HNSI bisa bergandengan tangan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia. "HNSI menilai kesejahteraan nelayan memiliki arti yang sangat luas, dari mulai pemberdayaan hingga perbantuan. Oleh sebab itu HNSI siap kolaborasi dengan pemerintah demi kesejahteraan nelayan," tutur Herman Herry. Diketahui, Herman Herry selaku Ketua Umum HNSI baru melantik seluruh pengurus DPD HNSI pada Rabu (24/7). Setelah dilakukan pelantikan, seluruh pengurus DPD HNSI diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteran para nelayan. Pada kesempatan itu juga sekaligus dalam rangkaian penandatanganan prasasti renovasi kantor DPP HNSI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM.

"KTA multiguna untuk nelayan dengan target 1 juta KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028," katanya.

Ketum HNSI Herman Herry Sampaikan Empat Program Strategis untuk Kesejahteraan Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/sosok-muhammad-alimin-taubah-ketua-himpunan-nelayan-sidoarjo_m_121465.jpeg" alt="HIDUP NELAYAN: Dari kiri, nelayan dari Gisik Cemandi, Matolib, Seno, Alimin Taubah, dan Asbaha, di tempat bersandar perahu Rabu (5/4) di Sungai Gisik Cemandi." width="100%">
<figcaption>HIDUP NELAYAN: Dari kiri, nelayan dari Gisik Cemandi, Matolib, Seno, Alimin Taubah, dan Asbaha, di tempat bersandar perahu Rabu (5/4) di Sungai Gisik Cemandi.</figcaption>
</figure>Alimin lahir, besar, dan tinggal di lingkungan kampung nelayan. Yakni, di kawasan Gisik Cemandi. Sudah 14 tahun menjadi ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Sidoarjo. Apa yang menjadi impian dan harapan pada Hari Nelayan yang diperingati setiap 6 April ini?  FIRMA ZUHDI AL FAUZI   &rdquo;PERMISI Pak, ini lho kepengin lihat-lihat perahu,&rdquo; ucap Alimin menyapa sejumlah nelayan saat jalan-jalan menengok puluhan perahu yang sedang bersandar di Sungai Gisik Cemandi kemarin (5/4). Pada waktu senggangnya, Alimin memang terbiasa jalan kaki dari rumahnya di Dusun Gebang Kelopo RT 9, RW 3, Desa Gisik Cemandi, menuju deretan perahu yang bersandar di Sungai Gisik Cemandi. Jaraknya hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya. Tidak sekadar jalan-jalan atau mengobrol dengan nelayan yang baru datang dari melaut. Bagi Alimin, mendengar cerita-cerita dari nelayan cukup melegakan batinnya. Apalagi, jika dia bisa menjadi tempat curhat nelayan. Ada kepuasan tersendiri. &rdquo;Beberapa hari ini nelayan sambat sulit dapat ikan. Musimnya sulit ikan. Banyak yang memilih menangkap kerang,&rdquo; ujar Alimin sambil duduk-duduk di salah satu perahu. Sulitnya mendapat ikan, menurut Alimin, sejatinya bukan masalah besar. Masih banyak alternatif yang bisa dilakukan para nelayan. Sebut saja, menangkap kerang atau melaut dengan waktu yang lebih lama. &rdquo;Itu tidak seberapa. Banyak masalah lebih besar yang pernah dihadapi nelayan,&rdquo; ujarnya. Pada 2003, saat dirinya pertama menjabat ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sidoarjo, masalah yang dihadapi nelayan Sidoarjo cukup serius. Nelayan Sidoarjo pernah sampai ditawan nelayan dari Bangkalan. Alasannya, nelayan melanggar batas. &rdquo;Ada miskomunikasi saat itu. Dipikirnya nelayan Sidoarjo hanya boleh melaut di Sidoarjo dan nelayan Bangkalan hanya boleh melaut di Bangkalan,&rdquo; ungkapnya. Saking emosinya, lanjut dia, perahu nelayan asal Sidoarjo yang tertangkap dibakar. Alasannya, biar tidak mengulangi lagi. Padahal, seharusnya tidak seperti itu. Siapa pun boleh melaut di mana saja, asal selalu mengindahkan peraturan. &rdquo;Saya sendiri dengan rekan nelayan dan anggota HNSI berangkat ke Bangkalan untuk mediasi, menjelaskan semua hanya kesalahpahaman,&rdquo; ujar pria kelahiran Sidoarjo, 31 Desember 1967, itu. Meski hanya salah paham, penangkapan nelayan Sidoarjo itu membuat keluarga dan rekan-rekan nelayan sangat khawatir. Bahkan, bisa menyulut konflik horizontal. Nah, salah satu tugas Alimin adalah ikut meredam. Ternyata, setelah dievaluasi, konflik saat itu disebabkan nelayan antardaerah belum saling mengenal. &rdquo;Saat itu, langsung kami ajak seluruh nelayan untuk kenalan dengan nelayan di Bangkalan. Kami adakan forum bersama biar meminimalkan konflik,&rdquo; ujar bapak tiga anak tersebut. Setelah berjalan cukup tenang, cerita Alimin, terjadi lagi kesalahpahaman. Saat itu, pada 2006, nelayan Bangkalan terlibat konflik dengan nelayan asal Pasuruan. Lantaran banyak perahu nelayan di Sidoarjo yang dibeli dari Pasuruan, nelayan Sidoarjo ikut menjadi sasaran. Beberapa kali nelayan Sidoarjo ditangkap karena dipikir nelayan dari Pasuruan. &rdquo;Kami bersama nelayan akhirnya mediasi lagi. Sejak saat itu, seluruh perahu nelayan Sidoarjo harus memiliki lambang Kabupaten Sidoarjo. Jadi, kami bareng-bareng mengecat lambang itu. Yakni, ada gambar udang dan bandeng,&rdquo; terang suami Ulya Ulfa tersebut. Masalah satu kelar, eh datang lagi masalah lain. Masih terjadi pada 2006, beberapa nelayan Sidoarjo harus berurusan dengan nelayan dari daerah lain. Penyebabnya, ada yang melanggar kesepakatan. Yakni, menggunakan alat tangkap aktif pada zona yang dilarang. &rdquo;Zona 0 sampai 4 mil dari daratan itu, nelayan harus menggunakan alat tangkap pasif. Nah, ternyata saat itu ada nelayan Sidoarjo yang melanggar. Mereka menggunakan alat tangkap tradisional, tapi aktif,&rdquo; ucap Alimin. Alat tangkap pasif itu adalah alat tangkap ikan yang diam. Maksudnya, alat dibiarkan tidak bergerak. Hanya menunggu ikan atau hewan lainnya menghampiri alat tangkap tersebut. Misalnya, bubu, jaring rajungan, atau jaring udang. Alat tangkap aktif kebalikannya. Misalnya, porsine atau pukat cincin. Alat itu harus digunakan pada zona lebih dari 4 mil dari daratan. Mediasi pun kembali dilakukan. Bersama nelayan Sidoarjo lain, mereka yang tertangkap wajib membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya. &rdquo;Hampir setiap tahun itu ada saja yang ditangkap. Kami bantu dengan mediasi,&rdquo; ujarnya. Hingga kini, Alimin masih kerap menerima aduan nelayan di Sidoarjo. Masalahnya tidak jauh berbeda. &rdquo;Ya, seperti ada yang melapor bahwa ada nelayan dari daerah lain yang menggunakan alat tangkap aktif di zona yang dilarang,&rdquo; katanya. Ada pula yang melapor adanya nelayan daerah lain yang melaut di Sidoarjo dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti dengan setrum, bahkan bondet atau bom ikan. Para nelayan khawatir. Selain merusak lingkungan, banyak ikan kecil yang mati. Nelayan juga takut sewaktu-waktu bondet tersebut dilempar kepada nelayan lain yang dikira musuhnya. Sebab, pada 2003, dua perahu nelayan Sidoarjo pernah dilempari bondet oleh nelayan dari daerah lain. &rdquo;Dipikir itu lawannya, jadi dilempar ke perahu. Sampai sekarang masalah semacam itu jadi perhatian kami,&rdquo; ucap Alimin. Memang, menurut Alimin, banyak tantangan yang dihadapi nelayan saat melaut. Selain ombak dan dinginnya laut, adanya nelayan lain yang tidak bertanggung jawab menjadi ancaman. Alimin melanjutkan ceritanya. Ingatannya kembali jauh ke belakang. Saat masih aktif menjadi nelayan dulu, dia mempunyai pengalaman menarik. Bahkan, bikin warga sekampungnya deg-degan. Pengalaman itulah yang mungkin dialami sebagian besar keluarga nelayan. Pada 1998, Alimin tidak kunjung pulang dari melaut. Padahal, biasanya Alimin berangkat subuh dan pulang sekitar pukul 14.00. Namun, ketika itu, hingga menjelang magrib Alimin tidak kunjung pulang. &rdquo;Saya bersama dua orang anak buah kapal (ABK) saya,&rdquo; ujarnya. Karena tak kunjung pulang itu, nelayan dan sejumlah warga di desanya memutuskan untuk mencari Alimin ke laut. Yang ada di pikiran warga saat itu, Alimin diculik nelayan dari daerah lain. &rdquo;Banyak perahu saat itu yang mencari saya,&rdquo; katanya. Saat dicari-cari, Alimin bersama dua ABK terlihat sedang sibuk di perahunya. Yakni, sedang memperbaiki jaring ikan. Senar di jaring mereka nyangkut. &rdquo;Bikin gempar saat itu, tapi ternyata melegakan karena kami tidak apa-apa,&rdquo; ujarnya. Kekeluargaan di kalangan nelayan itu sangat erat. Sejak saat itu pula, Alimin berprinsip, selama masih mampu, tenaga dan pikirannya akan didedikasikan untuk masyarakat nelayan. Mulai mendengarkan keluh kesah, membantu saat kesusahan, hingga mencarikan solusi sekaligus membantu mediasi saat ada nelayan di Sidoarjo yang terkena masalah. Alimin juga bekerja sama dengan Ditpolair Polda Jatim. Misinya ikut memberikan penyuluhan kepada nelayan untuk menangkal paham radikalisme dan anti Pancasila. &rdquo;Sudah empat kali di Sidoarjo,&rdquo; ujarnya. Kegiatan itu biasanya diadakan dalam program Cakpokyan (Cangkrukan dengan Kelompok Nelayan). &rdquo;Forum itu membahas apa saja yang dirasakan dan dialami nelayan. Sekaligus sharing,&rdquo; katanya. Sebagai ketua HNSI Sidoarjo, Alimin tertuntut untuk terus selalu dekat dengan nelayan. Karena itu, Alimin rutin mengunjungi satu per satu rukun nelayan yang ada di Sidoarjo. Total ada 11 rukun nelayan yang tersebar di Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Sidoarjo, Candi, dan Tanggulangin.  &rdquo;Itu jadi komitmen saya. Apalagi sejak 2003, saya diamanahi menjadi ketua. Tahun 2008 terpilih lagi, bahkan pada 2013 saat musyawarah cabang, saya terpilih lagi jadi ketua. Entah sampai kapan, padahal usia sudah tidak lagi muda,&rdquo; ujarnya. (*/c6/hud/sep/JPG)

Sosok Muhammad Alimin Taubah, Ketua Himpunan Nelayan Sidoarjo

himpunan nelayan seluruh indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#himpunan nelayan seluruh indonesia

Berita Terkini

Ketum HNSI Herman Herry Sampaikan Empat Program Strategis untuk Kesejahteraan Nelayan

Sosok Muhammad Alimin Taubah, Ketua Himpunan Nelayan Sidoarjo

Download Aplikasi JawaPos.com