<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/Screenshot_2023-12-17-18-36-45-297-edit_comgoogleandroidgm-4019816679.jpg" alt="Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, saat berkampanye di Aceh Timur" width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, saat berkampanye di Aceh Timur</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit ucapan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal harus adanya kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menjadi Presiden RI. Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri Deklarasi Dukungan Keluarga Besar HMI.&nbsp; <div dir="auto">"Pada saat Munas KAHMI di Palu, Pak JK memberikan sambutan pada waktu itu dan dalam sambutannya, Pak JK menyampaikan bahwa alhamdulillah HMI telah menghadirkan begitu banyak kader. Dan kader HMI Alhamdulillah sudah berada di banyak posisi termasuk posisi Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Anies, Rabu (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa JK merupakan salah seorang kader HMI yang telah menjadi Wakil Presiden RI selama dua kali periode kepemimpinan presiden yang berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu tahap berikutnya kata beliau (JK), sebaiknya jangan di posisi itu lagi (wakil presiden), masa cuma di situ," sambung Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa hal itu kemudian JK buktikan dengan mendeklarasikan dukungannya secara resmi kepada dirinya sebagai calon presiden pada 2024 memdatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seminggu yang lalu Pak JK mendeklarasikan secara terbuka apa yang disampaikan di Palu. Bahwa jangan berhenti di posisi wakil, insya Allah kita akan mewarnai secara total untuk Indonesia ke depan," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan berpasangan kita bekerja insya Allah kita dwi tunggal yang akan membawa ikhtiar ini ke depan," pungkas Anies.</div>

Anies Baswedan mengungkit ucapan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal harus adanya kader HMI yang menjadi Presiden.

Anies Sebut JK Pernah Cerita  Sudah Waktunya Kader HMI Jadi Presiden

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-24-at-18.52.46.jpeg" alt="Massa beratribut HMI saat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Sabtu (20/3). Hanif Nashrullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Massa beratribut HMI saat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Sabtu (20/3). Hanif Nashrullah/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Reza Purnama (Reza) terpilih menjadi Ketua Umum/Formature Korps HMI Wati (KOHATI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2023-2025, dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XXV Korps HMI-Wati di Hotel Grand Kartika Pontianak Kalimantan Barat, Selasa (5/12). Reza terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Korps HMI-Wati yang ke XXV di Hotel Grand Kartika Pontianak Kalimantan Barat, Selasa (5/12). Munas berlangsung mulai sejak tanggal 25 November 2023 hingga 5 Desember 2023. Perempuan kelahiran Jambi tersebut menjadi Formature/Ketua Umum Kohati setelah mendapatkan 118 dari 219 suara dan ditetapkan menjadi Formature atau Ketua Umum Kohati.&nbsp; Sementara untuk Mide Formature I Iik Nurul Fatimah Cabang Bandung dan Mide Formature II Fifti Ayu Lestari Kosam Cabang Kendari. Adapun perolehan suara pada putaran pertama sebagai berikut: Reza Purnama (32), Wahyu (3), Riska (13), Iik Nurul F (38), Fifty Ayu (26), Masnia ahmad (9), Dri Fia Yulanda (32), Nirwana (10), Dini Yuliana (5), Sri Meisista (51), dan Niswah (0). "Alhamdulillah munas sudah selesai. Terima kasih untuk semua supportnya. Saya sangat berterima kasih kepada pihak panitia, pihak SC serta teman&ndash;teman cabang se Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan rekan saya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Formatur dan Mide Formatur periode 2023-2025,&rdquo; ujar Reza yang akrap disapa Zaza. Zaza berharap teman-teman Kohati tetap solid pasca munas yang banyak terjadi dinamika, pasalnya hal itu merupakan hal yang biasa dan yang terpenting dapat membangun dan maju bersama. &ldquo;Saya berharap teman&ndash;teman dapat bersama membangun korp yang sama-sama kita cintai,&rdquo; ucapnya. Selain itu, Zaza juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak Kepolisian yang telah membantu jalannya munas sehingga dapat berjalan dengan aman dan kondusif hingga tuntas. &ldquo;Terima kasih kepada Polri yang telah mengamankan acara sampai selesai,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Korps HMI Wati (Kohati) periode 2018-2020 Yohanna Murtika berpesan kepada para pengurus baru agar bisa menjaga independensi Kohati dan tetap rendah hati. Dia juga berpesan kepada Formatur dan Mide Formatur yang terpilih agar menaati pedoman dasar Kohati dan mampu mencetak Kohati-Kohati yang unggul demi Indonesia Maju. &ldquo;Tetap rendah hati, karena ini bukan akhir dari segalanya, namun ini adalah langkah awal dari sebuah perjuangan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Zaza, Iik, dan Fifty. Bahagia HMI, Jayalah Kohati. Yakin Usaha Sampai,&rdquo; tuturnya.

Reza terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Korps HMI-Wati yang ke XXV di Hotel Grand Kartika Pontianak Kalimantan Barat, Selasa (5/12).

Kongres Pontianak Pilih Kader HMI Jambi Jadi Ketua Umum Kohati PB HMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/prasetio-sebut-ada-perbedaan-prosedur-saat-pemilihan-wagub-djarot_m_.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya mulai mendorong empat tokoh di Jakarta sebagai calon gubernur yang akan mengikuti pemilihan gubernur pada 2024. Empat tokoh yang didorong ikut yakni, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali, politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi, putra Betawi Marullah Matali, Imam Besar FBR KH Lutfi Hakim, dan Ahmad Riza Patria. Ketua KAHMI Jaya M. Syaiful Jihad menjelaskan, Ahmad Ali sangat layak menjadi Gubernur DKI dengan pengalaman dan juga alumni HMI. &rdquo;Ahmad Ali merupakan kader HMI, pengusaha sukses dan berpengalaman di pemerintahan karena anggota DPR, ketua Fraksi Nasdem DPR, dan komisi 3 DPR. Kanda Ahmad Ali juga dekat dengan para ulama,&rdquo; ujar Syaiful Jihad, di Jakarta, Senin (2/10). Sementara itu, Prasetyo Edi Marsudi menurut dia, adalah salah satu tokoh utama dalam perjalanan Jakarta. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua DPRD DKI selama dua periode. &rdquo;Pak Pras itu tokoh kunci yang cukup populer di Jakarta. Dia banyak mewarnai dinamika pembangunan Jakarta selama 10 tahun belakangan ini,&rdquo; ungkap Syaiful Jihad. Tokoh lain yang dipotret KAHMI Jaya adalah Marullah Matali. Mantan Sekretaris Daerah itu dikenal luas di Jakarta, khususnya dalam komunitas Betawi. &rdquo;Sedangkan KH Lutfi juga anak Betawi yang memiliki ketokohan Betawi di Jakarta. Dia sangat dekat dengan masyarakat Betawi. KH Lutfi juga kader HMI Cabang Ciputat,&rdquo; ujar Syaiful Jihad. Dia menambahkan, empat tokoh itu layak diajukan sebagai calon pemimpin Jakarta pada pemilihan Pilgub Jakarta 2024. Menurut dia, keempatnya memenuhi kriteria untuk memimpin Jakarta di masa yang akan datang. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

KAHMI Jaya mendorong empat tokoh di Jakarta sebagai calon gubernur yang akan mengikuti pemilihan gubernur pada 2024

KAHMI Jaya Dorong 5 Tokoh Ini Cagub Jakarta 2024, Ada Ahmad Ali, Pras, dan Tokoh Betawi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/WhatsApp-Image-2023-05-04-at-203831-4090075511.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Jakarta Raya gelar aksi penolakan KTT ASEAN 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Jakarta Raya gelar aksi penolakan KTT ASEAN 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Raya menggelar aksi penolakan KTT ASEAN 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Penolakan didasari diundangnya Myanmar dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo. Koordinator aksi N. Hamid mengatakan, penolakan tersebut merupakan hasil kajian ekonomi dan hukum dalam pelaksanaan KTT ASEAN. Selain itu, juga hasil komunikasi dari berbagai cabang di Kupang dan Ende. &rdquo;Jadi sangat jelas kehadiran HMI Cabang Jakarta Raya untuk menolak terlaksananya kegiatan Forum KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo dan Jakarta karena sangat melanggar konstitusi negara,&rdquo; ujar Hamid. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01571286/sebanyak-56-warga-riau-kloter-kedua-tiba-dari-sudan">Sebanyak 56 Warga Riau Kloter Kedua Tiba dari Sudan</a> Menurut dia, Myanmar harus disingkirkan dalam forum-forum resmi antar negara. Sebab, mereka telah banyak melakukan pelanggaran HAM berat dan mematikan demokrasi. Tak hanya itu, masalah rusaknya lingkungan di Labuan Bajo juga turut menjadi perhatian. Hamid menuding telah terjadi eksploitasi kartel sumber daya alam yang akan merusak pelestarian alam di tanah Nusa Tenggara Timur. Eksplorasi sumur bor panas bumi di Desa Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat, dinilai akan banyak merusak lingkungan dan tanah adat di sana. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01571744/anggota-dpr-sebut-dokter-wayan-tulus-mengabdi-untuk-masyarakat">Anggota DPR Sebut Dokter Wayan Tulus Mengabdi untuk Masyarakat</a> Dia menilai KTT ASEAN di Labuan Bajo akan menjadi ajang ajakan elite pemerintah untuk bisa investasi di kegiatan yang merusak lingkungan tersebut. &rdquo;Jelas ini sangat melanggar peraturan-peraturan tanah adat, jadi Kami HMI Cabang Jakarta mengajak seluruh elemen Kader HMI dari Sabang sampai Merauke untuk mendukung penolakan KTT ASEAN di Labuan Bajo dan Jakarta,&rdquo; ucap Hamid.

HMI Jakarta Raya gelar aksi penolakan KTT ASEAN 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakpus. Sebab Myanmar yang melanggar HAM tetap diundang

Myanmar Tetap Diundang, HMI Jakarta Raya Tolak Pelaksanaan KTT ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KAHMI-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Lima nama ditetapkan sebagai Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Gresik periode 2023-2025. Mereka adalah Achmad Nadir, M. Ichwan, Saifuddin Ghozali, Misbahul Munir, dan Naf'an Abu Mansur.  Penetapan kelima orang tersebut melalui Musyawarah Daerah (Musyda) III MD-KAHMI di Hotel Khas Gresik, kemarin (19/3). Kegiatan itu dihadiri langsung Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Jatim Haruna Sumitro. Selain itu, hadir Bupati Fandi Akhmad Yani, Ketua Kadin Gresik Ahmad Rizal, dan beberapa undangan lainnya.  Dalam sambutannya, bupati menyatakan, selama ini para kader KAHMI turut  berkontribusi positif untuk Kabupaten Gresik. Sebut saja, kehadiran Gresik Halal Center (GHC), yang menjadi wadah bagi UMKM menjaga produk makanan dan minuman yang halal.  Selain itu, lanjut dia, membantu pemerintah yang berencana mewujudkan Kawasan Industri Halal (KIH). "Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang harus segera diwujudkan, sejalan dengan eksistensi Gresik sebagai Kota Santri," ungkap Yani, panggilan akrabnya.  Mantan ketua DPRD Gresik itu menambahkan, pihaknya memang membuka ruang seluas-luasnya semua stakeholder untuk dapat bersinergi membangun dan memajukan Gresik. Tidak hanya dengan KAHMI melainkan juga elemen lainnya. Sumbangsih itu dapat berwujud pengawasan, evaluasi, dan saran yang membangun. "Terutama ide dan pemikiran yang inovatif," harapnya.  Sementara itu, Haruna Soemitro menyebut, Musyda menjadi salah satu momen penting. Di antaranya, menuntaskan misi pengabdian yang belum terwujud selama berproses di HMI. "Turut bertanggungjawab mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Misi yang mungkin belum terealisasi saat masih menjadi mahasiswa," ujarnya.  Menurut Haruna, setelah berproses di masing-masing bidang, tidak sedikit alumni HMI yang telah berhasil menduduki posisi strategis. Termasuk di Kabupaten Gresik. "Nah, karena itu sudah saatnya kita memberikan kontribusi nyata, memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat," tegasnya. (yog)

Gelar Musyda, Lima Nama Terpilih Jadi Presidium KAHMI Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/DEMO-BURUH-3.jpg" alt="Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya berencana akan mengadakan demonstrasi pada Senin (18/4). Rencananya, aksi dipusatkan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur.  ”Kami berencana melakukan demonstrasi di depan DPRD Jatim,” kata Rahmat, ketua HMI Jawa Timur ketika dikonfirmasi, Jumat (15/4).  Demonstrasi itu dilakukan, usai mengadakan kajian akademik bersama Ketua Umum HMI Indonesia. ”Kami akan membawa 200 kader HMI,” terang Rahmat.  Mereka akan berkumpul di Sekretariat HMI, Jalan Pucang Anom No 83-85 pada pukul 12.00 WIB. Kemudian mereka berjalan ke DPRD Jatim pada pukul 14.00 WIB.  ”Ada 4 tuntutan yang kami bawa. Kami menuntut Presiden Joko Widodo menindak pada pejabat publik yang mengusulkan rencana masa jabatan 3 periode,” ujar Rahmat.  Menurut dia, rencana itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. ”Kami juga meminta pemerintah segera menstabilkan harga bahan pokok dan BBM,” ucap Rahmat.  Selain itu, HMI Surabaya juga meminta pemerintah pusat melakukan pencabutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sempat naik dari 10 persen ke 11 persen. ”Kami tolak itu. Kami juga minta pemerintah evaluasi IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara,” ujar Rahmat.  Dana IKN, lanjut dia, seharusnya dioptimalkan untuk masyarakat. Berdasar kajian akademik, tidak ada dampak dari pembangunan IKN.  ”Ini kan masa pasca pandemi. Banyak warga yang terdampak. Pemerintah kami minta untuk fokus pemulihan kesehatan dan ekonomi,” papar Rahmat.

BBM dan PPN Naik, HMI Akan Demo ke DPRD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-24-at-18.52.46.jpeg" alt="Massa beratribut HMI saat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Sabtu (20/3). Hanif Nashrullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Massa beratribut HMI saat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Sabtu (20/3). Hanif Nashrullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Hassan Basri Baso mengatakan, molornya Kongres XXXI HMI di Surabaya yang semula dijadwalkan sejak 17 dan berakhir 22 Maret hingga terjadi kericuhan, karena ada pihak eksternal yang turut hadir di dalam forum itu.  ”Sesuai tata tertib, kongres semestinya hanya dihadiri peserta utusan dari cabang-cabang HMI, dengan aturan memakai sepatu dan kemeja. Tapi ada pihak eksternal yang turut hadir dalam kongres dengan memakai sandal, kaos, dan bertopi,” kata Hassan, mewakili kandidat ketua umum lainnya seperti dilansir dari Antara, di Surabaya, Rabu (24/3) petang.  Menurut dia, dengan kehadiran pihak eksternal, terjadi kericuhan saat kongres berlangsung. Akibatnya enam orang harus berurusan dengan polisi dan hingga kini ditahan di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.  Hassan menyebut, kehadiran pihak eksternal di dalam kongres, itu ada upaya memecah belah tubuh organisasi HMI. Karena itu, tiga dari tujuh kandidat Ketua Umum PB HMI, masing-masing M. Nur Aris Shoim, Taufan Tuarita, dan Hassan Basri Baso, menyatakan tidak ingin terjadi dualisme di tubuh organisasi yang berdiri sejak 5 Februari 1947 itu.  ”Kami tegas menginginkan tidak ada perpecahan, apalagi sampai terjadi dualisme di dalam organisasi HMI,” ujar Hassan.  Karena itu, dia mendorong Panitia Kongres XXXI HMI bisa bertindak tegas dengan tidak mengizinkan pihak eksternal turut campur, apalagi sampai menghadiri berbagai sidang yang digelar.  ”Kongres ini keputusan tertinggi. Tidak boleh dimasuki eksternal. Kalau panitia tidak bisa bertindak tegas, kongres tidak akan pernah selesai. Padahal kami ingin sidang selesai di Surabaya,” ucap Hassan.  Senada, Taufan Tuarita berharap ada rekonsiliasi yang baik dalam Kongres XXXI HMI di Surabaya agar tidak terjadi perpecahan.  ”Apa pun dinamika yang terjadi di forum, intinya HMI harus tetap satu dan tidak terbagi-bagi,” tutur Taufan. <ol> 	<li>Nur Aris Shoim menambahkan, Kongres XXXI HMI di Surabaya harus memunculkan pemimpin yang bisa merangkul, sehingga ke depan tidak terjadi dualisme.</li> </ol> ”Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dalam Kongres XXXI HMI di Surabaya, dengan melahirkan sosok dan pemimpin baru di HMI,” kata Nur Aris Shoim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/zIsqefnytG0

HMI Sebut Kericuhan Kongres karena Ada Pihak Eksternal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/image-1-8.png" alt="Pembukaan Kongres XXXI HMI di Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pembukaan Kongres XXXI HMI di Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kongres XXXI HMI dibuka secara daring oleh Presiden Joko Widodo Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3). Kongres yang digelar di Surabaya pada 17 hingga 22 Maret mengusung tema Merajut Persatuan untuk Indonesia Berdaulat dan Berkeadilan.  Jokowi mengungkapkan, HMI adalah organisasi yang banyak melahirkan tokoh umat dan para pemimpin bangsa. Mereka berkontribusi di ladang pengabdian yang luas dan beragam. Banyak kader HMI yang kini menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam Kabinet Indonesia Maju.  ”Tetapi tantangan kita ke depan makin besar. Kita tahu saat ini, kita berada pada era disrupsi dengan perubahan yang sangat cepat. Kita tidak boleh terpaku hanya pada kebesaran-kebesaran masa lalu,” tutur Jokowi.  Melalui kongres itu, Jokowi berharap HMI mampu meneruskan dan mewujudkan cita-cita besar para pendiri untuk menyelaraskan keislaman dan keindonesiaan, memperkokoh persatuan bangsa di tengah keberagaman, dan menjadi pilar penyokong integrasi bangsa. Perubahan itu, harus sesuai dengan semangat pembaruan, adaptif dan lincah terhadap perubahan, serta cepat dan cerdas dalam bertindak.  ”Karena itu saya berpesan agar HMI tumbuh bersama zaman. Harus adaptif dengan kebaruan, tanggap menghadapi realitas-realitas baru, dan menyesuaikan diri dengan derasnya arus disrupsi dan perubahan,” kata Jokowi.  Beberapa sosok yang mendampingi Jokowi adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah peserta kongres HMI lain mengikuti acara dari Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, serta dari daerah masing-masing melalui konferensi video.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD yang turut hadir di Grahadi mengungkapkan, HMI sudah berhasil ikut menyumbang banyak hal pada Indonesia. Di antaranya, ide pembangunan, ide keindonesiaan dan keislaman.  ”HMI ikut memimpin dalam mengkritik di dalam di luar. Oposisi, banyak macam lah HMI. Tentu bersama organisasi lain. Indonesia dibangun keberagaman. keberagaman agama, organisasi, semua memberi kontribusi,” ucap Mahfud MD.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/kTVb4t-97YE

Presiden Jokowi Berharap HMI Jadi Pilar Integrasi Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210118-WA0000_resize_84-1.jpg" alt="Aksi solidaritas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang  Bengkulu di kawasan Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu atas dugaan pelanggaran HAM yang menyebabkan tahanan Polres Bengkulu Utara meninggal dunia. Carminanda/Antara" width="100%">
<figcaption>Aksi solidaritas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang  Bengkulu di kawasan Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu atas dugaan pelanggaran HAM yang menyebabkan tahanan Polres Bengkulu Utara meninggal dunia. Carminanda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu mendesak pihak kepolisian segera mengusut kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rumah Tahanan Polres Bengkulu Utara, Bengkulu. Salah satu tahanan dilaporkan tewas di rumah tahanan itu.  ”Kami mendesak Polres Bengkulu Utara mengungkap peristiwa di rumah tahanan polres tersebut yang mengakibatkan Bapak Sahbudin meninggal dunia. Kami juga minta Kapolda Bengkulu bersikap atas kejadian tersebut,” kata Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu Ludiman, Senin (18/1).  Ludiman menilai, ditemukan banyak kejanggalan dalam kematian Sahbudin saat menjalani penahanan di Mapolres Bengkulu Utara karena menusuk salah satu anggota kepolisian beberapa bulan lalu. Pihaknya juga meragukan hasil pemeriksaan yang dilakukan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang menduga jika Sahbudin meninggal karena penyakit jantung.  ”Kami menduga ada penganiayaan terhadap Pak Sahbudin sebelum dia meninggal. Kalau dikatakan karena penyakit jantung kenapa waktu ditemukan kondisinya babak belur,” ucap Ludiman.  Selain itu, HMI Cabang Bengkulu juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki kematian Sahbudin karena dinilai tidak wajar.  Menurut dia, meskipun Sahbudin diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak seharusnya dia mendapat perlakuan sewenang-wenang dari aparat.  ”Pak Sahbudin itu memang salah karena telah menyerang anggota kepolisian, tetapi dalam proses pengamanan tersangka, polisi tidak boleh main hakim sendiri,” papar Ludiman.  Sebelumnya, Polres Bengkulu Utara menangkap Sahbudin pada 8 Desember 2020 karena menusuk anggota kepolisian setempat yang sedang melakukan pengamanan kota suara Pilkada. Sahbudin meninggal satu hari setelah ditangkap atau pada 9 Desember dan jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Bengkulu.  Kasus itu menyita perhatian banyak pihak, termasuk Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dalam keterangan resminya pada awal Januari, KontraS mendesak Kapolda Bengkulu Irjen Pol Teguh Sarwono untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memproses para terduga pelaku penyebab meninggalnya Sahbudin.  KontraS menyebut terjadi pelanggaran HAM dalam kematian Sahbudin yang diduga akibat tindakan pelanggaran baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal di kepolisian terkait dugaan tindak penyiksaan yang dialami korban. Padahal tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/25kCq6F59NA

HMI Desak Polisi Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Bengkulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hmi-jatim-sebar-seribu-kader-untuk-memantau-kecurangan-pemilu_m_.jpg" alt="Launching Satgas 1.000 Kader Pemantau Pemilu di sekretariat Badko HMI Jatim, Sabtu (30/3)." width="100%">
<figcaption>Launching Satgas 1.000 Kader Pemantau Pemilu di sekretariat Badko HMI Jatim, Sabtu (30/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur me-launching Satgas 1.000 Kader Pemantau Pemilu, Sabtu (30/3). Sesuai namanya, satgas tersebut akan mengawal jalannya Pemilu 2019. Ketua Umum Badko HMI Jatim Yogi Pratama menerangkan, seribu kader tersebut akan turun ke tengah masyarakat untuk mengawasi potensi kecurangan yang ada. Jika menemukan, para kader HMI itu akan melaporkannya ke Bawaslu Jatim. &rdquo;Kami sudah bekerja sama dengan Bawaslu untuk sama-sama berkomitmen menyukseskan Pemilu 2019. Tujuan satgas ini adalah untuk meminimalisasi kecurangan pada pemilu. Sebab, kecurangan itu akan menurunkan kualitas demokrasi kita,&rdquo; terangnya kepada JawaPos.com. Seribu relawan itu berasal dari 18 cabang se-Jatim. Badko membuka pendaftaran kepada seluruh kader HMI Jatim. Mereka bisa mendaftar pada masing-masing cabang. &rdquo;Kami punya relawan di setiap kota/ kabupaten yang ada di Jatim,&rdquo; tambahnya. Alumnus Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember itu melanjutkan, nantinya para kader yang diterjunkan akan saling berkomunikasi melalui WhatsApp Group. Mulai Sabtu ini, mereka sudah bisa melaporkan indikasi-indikasi kecurangan. &rdquo;Jadi kecurangan itu kan bukan cuma saat penghitungan, tapi saat kampanye seperti ini juga rawan dimanfaatkan. Misalnya bagi-bagi sembako atau uang, ini kan mencederai semangat demokrasi. Itu yang kami kawal,&rdquo; tegas Yogi. Para kader yang menemukan kecuragan diwajibkan untuk menyertakan foto. Setidaknya, foto itu bisa jadi bukti bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan. Sejauh ini, HMI intens berkomunikasi dengan Bawaslu. Selain membentuk satgas, HMI Badko Jatim juga memperkenalkan #AyoWadul. Hashtag tersebut bertujuan untuk memantau laporan-laporan kecurangan pemilu melalui media sosial. Yogi berharap, warganet juga aktif melapor apabila menemukan adanya kecurangan pemilu. Jika mereka menuliskan&nbsp;#AyoWadul, kader HMI akan lebih mudah untuk memantaunya. &rdquo;Misalnya ada orang yang menulis #AyoWadul, akan kami tindaklanjuti. Kami datangi lokasi yang disebutkan ada kecurangan.&nbsp; Makanya, kami ajak masyarakat agar peduli, awas, waspada dengan potensi-potensi kecurangan,&rdquo; ungkapnya. Bagi para kader, dia mengimbau agar tetap menjaga netralitas secara organisatoris. &rdquo;Saya sudah pesan ke seluruh kader, silakan dukung siapapun secara pribadi. Tidak perlu membawa nama organisasi. Kalau satgas, kami jamin semuanya netral, sudah kami seleksi &nbsp;dengan ketat,&rdquo; ungkap mahasiswa Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas Airlangga tersebut. &nbsp;

HMI Jatim Sebar Seribu Kader untuk Memantau Kecurangan Pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#himpunan mahasiswa islam

Berita Terkini

Anies Sebut JK Pernah Cerita Sudah Waktunya Kader HMI Jadi Presiden