<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3>Oleh: R. Rizki Ansanta *)</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/OPINI-12-RIZKI-ANSANTA-2883567099.jpg" alt="R. Rizki Ansanta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>R. Rizki Ansanta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> SEJAK&nbsp;mulai diterapkannya layanan Kesehatan berbasis INA-CBGs (Indonesian Case Base Groups) BPJS Kesehatan di tahun 2014, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan cukup sering menelorkan regulasi tata laksana layanan Kesehatan. Sesuai amanah konstitusi, kesehatan adalah hak dasar bagi rakyat sama halnya dengan Pendidikan. Maka dari itu sudah sepatutnya pemangku kebijakan bisa selaras output kebijakan yang dihasilkan dengan kesinambungan operasional fasilitas Kesehatan yang ada baik yang ditangani oleh Pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas) maupun pihak Swasta (Klinik, Rumah Sakit Umum dan Khusus). Beberapa waktu terakhir Rumah Sakit Umum diwajibkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti penerapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) yang akan menghapus Kelas -kelas kamar di Rumah Sakit. Pemerintahan era Jokowi telah meneken Perpres No 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dasar penerapannya karena masih banyak rumah sakit untuk layanan Kelas 3 memiliki 8 sampai 12 tempat tidur dalam satu ruang perawatan dan memiliki kamar mandi terpisah di luar ruangan rawat inap. Dengan diterapkannya KRIS maka maksimal hanya ada 4 tempat tidur dalam satu ruangan perawatan dan ada kamar mandi di setiap ruangan. Efektifitas program KRIS ini ditargetkan bisa serentak diterapkan mulai 1 Juli 2025. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015608125/bitcoin-diprediksi-melesat-di-era-trump-ini-5-aplikasi-trading-terbaik-kini-dengan-crypto-futures">Bitcoin Diprediksi Melesat di Era Trump, Ini 5 Aplikasi Trading Terbaik - Kini Dengan Crypto Futures!</a> Dalam konteks regulasi tersebut Pemerintah memang terkesan ingin tampak hadir di tengah masyarakat dengan menuntut standarisasi sarana dan prasarana layanan kepada Rumah Sakit. Bagi rumah sakit milik Pemerintah yang didanai oleh APBN/APBD mungkin tidak terlalu berat. Namun, bagi Rumah Sakit swasta kecil terutama yang berada di daerah redesign kamar rawat inap tentu akan membawa beberapa implikasi finansial yaitu potensi penambahan biaya investasi renovasi kamar dan yang pasti potensi turunnya omzet rumah sakit. Regulasi lain yang sebenarnya lama yaitu Permenkes No 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tapi baru-baru ini mencuat viral di sosial media yaitu 144 jenis penyakit yang diinfokan tidak bisa dirujuk ke Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL). 144 penyakit tersebut harus dituntaskan penanganannya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Klinik dan Puskesmas. Meski sudah ada klarifikasi dari BPJS Kesehatan bahwa sebenarnya 144 penyakit tersebut masih bisa dirujuk asal sesuai dengan standar indikasi medis namun fakta dilapangan menunjukkan tidak semua FKTP memahami dan memiliki kemampuan melayani pasien dengan 144 penyakit tersebut. Bagi rumah sakit juga menjadi serba salah karena jika menerima pasien dengan kategori tersebut ada kekhawatiran nanti tidak lolos verifikasi BPJS dari tagihan yang sudah disampaikan (gagal klaim). Terbaru regulasi yang nampak membuat rumah sakit mengernyitkan dahi khususnya rumah sakit swasta tipe C dan B adalah pengenaan PPn 12% untuk layanan VIP. Bagi rumah sakit yang 85% lebih layanannya kepada pasien BPJS Kesehatan tentu menjadi kabar yang kurang menarik. Umumnya Rumah Sakit yang dominan pelayanan BPJS Kesehatan identik dengan kebijakan Low Cost Leadership yang akan melakukan kiat-kiat seribu jurus bagaimana tetap meraih margin yang keuntungan yang lumayan dengan optimalisasi layanan non BPJS yaitu layanan pasien umum serta asuransi di kelas VIP/VVIP. Dengan pembebanan PPn terbaru maka akan berpotensi mengurangi minat pasien untuk naik kelas VIP. Apalagi di tengah fenomena turunnya penduduk kelas menengah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/015608177/your-network-is-your-net-worth">Your Network is Your Net Worth</a> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah mengalami penurunan signifikan dari 53,73 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahu 2024. Hal ini mencerminkan bahwa sekitar 17,13 persen dari total populasi kelas menengah telah mengalami penurunan kemampuan ekonomi. Tidak saja masyarakat kelas menengah yang menyusut, tercatat di 2024 jumlah masyarakat kelas atas mencapai 1,07 juta jiwa atau setara 0,38 persen populasi. Jumlah tersebut turun jika disbanding tahun 2023 yang mencapai 1,26 Juta Jiwa atau setara 0,46 persen dari total populasi penduduk 283 Juta jiwa. Memang beberapa himpitan regulasi membuat banyak rumah sakit kecil dan menengah khususnya harus memutar otak lebih keras agar tidak terjebak juga pada himpitan ruang finansial. Di era sosial media yang begitu masif komplain atas layanan yang dianggap mengecewakan tidak bisa lagi hanya menjadi konsumsi ruang private antara pasien dan manajemen rumah sakit tapi sudah makin melebar. Jika dulu cukup tersalurkan semacam lewat rubrik Pembaca Menulis/Surat Pembaca di Surat Kabar Nasional sekarang penghakimannya bisa langsung lewat pemberian rating di google review bahkan diviralkan di jagad maya seperti di Instagram, X, Facebook, dan Tiktok yang dapat memicu atensi publik lebih luas. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di 100 tahun Indonesia Merdeka 20 tahun mendatang Pemerintah harusnya dapat memberikan insentif kebijakan bagi sektor Kesehatan. Tidak saja kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tapi kebijakan bagi para penyedia layanan Kesehatan terutama dari sektor swasta. Beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan akan dirasakan manfaatnya antara lain ; Pertama, Relaksasi Perpajakan bagi rumah sakit yang pelayanannya minimal 80% adalah layanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai contoh pengenaan PPn pada obat untuk pasien rawat jalan. Sebagaimana diketahui pola pembiayaan JKN adalah sistem paket berdasarkan grouping sesuai skema tarif INA-CBGs bukan lagi fee for service. Salah satu komponen yang menyerap biaya terbesar adalah pada biaya obat. Sehingga banyak terjadi di rumah sakit antara biaya riil layanan pada suatu penyakit melebihi pagu tarif grouping INA-CBGs. Akhirnya terjadi selisih negatif. Belum lagi resiko klaim dispute hingga tertolak karena beberapa faktor padahal biaya layanan sudah keluar terlebih dahulu dari pihak rumah sakit. Dengan skema tarif khusus PPn atau sampai dengan pembebasan PPn untuk semua jenis biaya obat khusus untuk layanan BPJS Kesehatan akan sangat membantu rumah sakit. Rumah sakit termasuk entitas usaha yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi sarana dan prasarananya. Karenanya jika insentif perpajakan bisa diberikan maksimal akan sangat membantu keuangan rumah sakit yang melayani BPJS sehingga bisa makin fokus pada layanan prima kepada masyarakat. Kedua, bagi rumah sakit non pemerintah di daerah yang layanan BPJSnya 90-100% sebagai bentuk apresiasi telah mendukung program JKN maka mendapatkan insentif khusus atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Margin keuntungan yang dibukukan meski tipis akan sangat berharga untuk digunakan lagi bagi pengembangan layannan rumah sakit. Namun demikian, pengelolaan layanan JKN di Rumah Sakit juga diwajibkan memegang prinsip tata kelola yang baik dan profesional. Tidak korup dan tidak FRAUD. *)&nbsp;Pemerhati Ekonomi &amp; Kesehatan, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen Keuangan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Dengan diterapkannya KRIS maka maksimal hanya ada 4 tempat tidur dalam satu ruangan perawatan dan ada kamar mandi di setiap ruangan.

Dilema Rumah Sakit: Tuntutan Layanan Prima vs Himpitan Regulasi

himpitan regulasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#himpitan regulasi

Berita Terkini

Dilema Rumah Sakit: Tuntutan Layanan Prima vs Himpitan Regulasi

Download Aplikasi JawaPos.com