<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/JKT_APBN-Defisit-Rp5603-triliun_Salman-Toyibi_-10JPG-3949033271.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap memberikan keterangan dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (18/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap memberikan keterangan dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (18/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi industri tekstil maupun furnitur yang disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Sekarang kami siapkan Rp 2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Jadi, mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu saya janjikan ke mereka," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/12). Purbaya menjelaskan volume pembiayaan LPEI saat ini baru mencapai Rp 200 miliar. Sementara pelaku usaha furnitur mengusulkan pembiayaan ditingkatkan hingga Rp 16 triliun. Untuk saat ini, Purbaya mengabulkan usulan tersebut dengan batas anggaran Rp 2 triliun. Usulan insentif pembiayaan disampaikan saat pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia menyambangi kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (16/12). Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan pihak pengusaha mengusulkan skema insentif hingga deregulasi untuk mendukung industri furnitur. Kadin Indonesia mencatat peluang ekspor furnitur global bisa mencapai USD 300 miliar, sedangkan porsi Indonesia saat ini baru sekitar USD 2,5 miliar. Data ini menandakan kontribusi industri furnitur Indonesia relatif kecil di tengah peluang pasar ekspor yang besar. Selain pendanaan dan strategi industrialisasi, pengusaha juga menyampaikan pertimbangan diversifikasi pasar yang lebih merata, mengingat saat ini pasar ekspor furnitur Indonesia masih terpusat ke Amerika Serikat dengan porsi mencapai 60 persen. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur menambahkan industrinya mengharapkan dukungan konkret dari pemerintah, misalnya penurunan bunga atau fasilitas khusus terhadap modal murah. "Misalnya melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), kami dapat kurang lebih 6 persen. Namun, kami harap volumenya ditingkatkan," tambah Sobur.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi industri tekstil maupun furnitur

Purbaya Siapkan Rp 2 Triliun untuk Dukung Industri Tekstil dan Furnitur, Pembiayaan Ekspor lewat LPEI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekspor-mebel-dan-kerajinan-nasional-tembus-usd-14-miliar_m_.jpg" alt="Industri mebel" width="100%">
<figcaption>Industri mebel</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menjelang diberlakukannya kebijakan tarif baru oleh Amerika Serikat pada 9 Juli, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong langkah konkret pemerintah untuk memperjuangkan tarif ekspor yang lebih kompetitif bagi produk mebel dan kerajinan Indonesia. Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyatakan, tarif preferensial akan menjadi faktor kunci untuk menjaga daya saing Indonesia di pasar AS. Saat ini menyumbang sekitar 54 persen dari total ekspor sektor tersebut atau setara dengan nilai USD 1,33 miliar. &rdquo;Kebijakan tarif ini menyangkut masa depan jutaan pekerja dan nasib industri nasional. Dengan dukungan yang tepat, kita berpeluang menciptakan hingga 6 juta lapangan kerja baru dan melipatgandakan ekspor menjadi USD 6 miliar dalam lima tahun ke depan,&rdquo; ungkap Abdul Sobur, di Jakarta, Rabu (2/7). Namun, dia memperingatkan bahwa jika tarif ekspor Indonesia lebih tinggi dibanding pesaing seperti Vietnam dan Malaysia, pelaku industri dalam negeri bisa kehilangan momentum pertumbuhan akibat turunnya permintaan global. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, HIMKI menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif dunia usaha untuk memperkuat posisi ekspor nasional. HIMKI juga menyambut baik komitmen Kadin dalam memperjuangkan kepentingan industri strategis seperti mebel dan kerajinan. HIMKI menilai momen deregulasi yang sedang digagas pemerintah menjadi peluang strategis untuk menghapus hambatan ekspor. Proses reformasi kebijakan dinilai perlu menyesuaikan dengan praktik terbaik negara pesaing agar sektor mebel dan kerajinan Indonesia bisa tumbuh lebih adaptif dan kompetitif. Sebagai langkah konkret, HIMKI mengajukan lima rekomendasi strategis, di antaranya adalah diplomasi tarif ekspor, diversifikasi pasar ekspor, reformasi layanan ekspor, insentif fiskal dan pembiayaan ringan, serta perlindungan pasar domestik. Abdul Sobur menegaskan bahwa HIMKI siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk membawa industri mebel dan kerajinan naik kelas di kancah global. &ldquo;Dengan kerja sama yang solid, Indonesia bukan hanya mampu bertahan, tapi juga menjadi pusat produksi mebel dunia. Ini peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke dua digit,&rdquo; tegas Abdul Sobur.

HIMKI menyatakan tarif preferensial menjadi faktor kunci untuk menjaga daya saing Indonesia di pasar AS

HIMKI Desak Pemerintah Perjuangkan Tarif Preferensial Ekspor Mebel ke AS Jelang Kebijakan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/ekspor-furnitur-3850456515.jpg" alt="Ekspor furnitur menyasar pasar nontradisional di Timur Tengah." width="100%">
<figcaption>Ekspor furnitur menyasar pasar nontradisional di Timur Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dengan karakteristik padat karya dan berorientasi ekspor, industri furnitur terus didorong pertumbuhan dan perkembangannya. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun telah menggulirkan beberapa kebijakan untuk mendukungnya. Antara lain, fasilitasi pusat logistik bahan baku industri furnitur sebagai upaya perbaikan rantai pasok bahan baku, pendirian politeknik furnitur dan pengolahan kayu di Kendal, program restrukturisasi mesin/peralatan industri pengolahan kayu, dan pemberdayaan IKM furnitur. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, permebelan sebagai salah satu subsektor industri agro memberikan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap PDB non-migas pada 2022. Selain itu, pada tahun yang sama, kinerja ekspor senilai USD 2,47 miliar. "Di tengah ancaman resesi global yang sebelumnya membuat pertumbuhan industri furnitur mengalami kontraksi, pada kuartal pertama tahun ini telah menunjukkan peningkatan dibandingkan kuartal IV 2022," ujar Agus Rabu (10/5). Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan, pada April 2023, indeks kepercayaan industri (IKI) yang dirilis Kemenperin mencapai nilai 51,38 atau berada di level ekspansi. Salah satunya furnitur. "Senada dengan nilai IKI yang menunjukkan level ekspansi, nilai ekspor industri furnitur tahun 2023 sampai Maret mencapai USD 501 juta," imbuhnya. Putu mengatakan, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap perluasan pasar industri furnitur, Kemenperin mendukung pelaksanaan pameran berskala internasional IFFINA-Indonesia Mebel &amp; Design Expo 2023 yang akan berlangsung di ICE BSD City pada 14&ndash;17 September 2023. Pada kesempatan sebelumnya, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menargetkan pertumbuhan industri furnitur pada 2023 mencapai 8 persen. Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur menyebutkan, penetapan proyeksi itu tergolong konservatif. Sebab, pada dua tahun lalu, industri furnitur mampu tumbuh hingga 24 persen. "Kemudian, mengalami penurunan tajam pada 2022," ucapnya. Pasar Amerika Serikat disebut sebagai pasar ekspor utama Indonesia. Untuk wilayah Eropa, HIMKI menilai ketegangan politik masih berpotensi memberikan dampak. "Untuk mengejar target nilai ekspor sebesar USD 5 miliar pada 2024 mendatang, pertumbuhan ekspor perlu dicapai setidaknya 13,4 persen per tahun. Oleh karena itu, kami akan menyasar pasar-pasar baru seperti India dan Timur Tengah," tuturnya.&nbsp;(agf/c17/dio)

Permebelan sebagai salah satu subsektor industri agro memberikan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap PDB non-migas pada 2022.

Industri Furnitur Patok Target Ekspor hingga USD 5 Miliar pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/HIMKI.jpg" alt="Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur (HIMKI Jatim) Nur Cahyudi" width="100%">
<figcaption>Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur (HIMKI Jatim) Nur Cahyudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri mebel tanah air merasakan langsung dampak perang dagang. Pesanan dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) bertambah. Namun, pada waktu yang sama, persaingan di kawasan Asia Tenggara makin ketat.  Konsumen mebel Tiongkok mengalihkan pesanan mereka ke produsen di Asia Tenggara. Salah satunya, Indonesia. Sebab, perang dagang AS-Tiongkok membuat bea masuk impor ke negara-negara yang selama ini menjadi konsumen Tiongkok lebih mahal.  Fenomena tersebut jelas membuka lebar peluang industri mebel Indonesia untuk tumbuh pesat. Sayang, ada regulasi yang menghambat potensi itu.  Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur (HIMKI Jatim) Nur Cahyudi menyebutkan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2019 sebagai regulasi yang menghambat pertumbuhan. Dalam aturan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan itu, tertulis bahwa seluruh barang impor, termasuk sampel mebel, harus mengantongi izin resmi sebelum masuk Indonesia. Proses pengurusan izin tersebut juga makan waktu yang tidak sebentar.  "Padahal, barang sampel itu hanya satu piece. Satu meja, satu kursi. Kalau pakai deklarasi, kan merepotkan dan jadi lama," keluh Nur saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.  Aturan itu, ujar dia, menghambat laju pertumbuhan industri mebel tanah air. Sebab, tidak mampu bersaing dengan negara-negara tetangga yang peraturannya lebih proindustri. Karena itu, limpahan pesanan konsumen Tiongkok lari ke negara-negara tetangga.  Saat ini Vietnam menjadi yang paling agresif menyerap limpahan pesanan dari konsumen Tiongkok. Salah satu alasannya adalah regulasi impor di sana yang ramah pembeli dari luar negeri. Selain itu, regulasi tenaga kerja di negara tersebut juga tidak membebani pengusaha. Ketersediaan rantai pasok di Vietnam pun jauh lebih lengkap dan harganya lebih murah.  Terkait kecepatan pengerjaan pesanan, kata Nur, kinerja Indonesia sebenarnya tidak kalah dari Vietnam. Hambatannya hanya Permendag Nomor 82 Tahun 2019 itu. Di Vietnam barang sampel bisa masuk lebih leluasa. Tidak ribet. Di Indonesia kemudahan-kemudahan itu tidak ada.  Nur berharap pemerintah meninjau aturan tersebut. HIMKI siap duduk satu meja dengan pemerintah, para pelaku usaha, Ditjen Bea, dan Cukai Kementerian Keuangan untuk membahas regulasi tersebut.  "Jika perlu, dihapuskan saja (aturannya, Red)," ucapnya.  Di negara-negara lain, imbuh dia, tidak ada aturan soal deklarasi impor barang sampel untuk produk hasil hutan yang akan diolah menjadi barang mebel. Jika pemerintah mau terbuka dan mendengarkan masukan para pelaku usaha, Nur meyakini bahwa industri mebel tahun depan akan tumbuh maksimal.  Jatim juga mencatatkan kinerja industri mebel yang baik. Nilai ekspor mebel kayu dari Jatim tahun lalu naik 0,5 persen secara year on year (yoy) menjadi USD 264 juta atau setara dengan Rp 3,6 triliun.  Sementara itu, ekspor mebel dari rotan dan bambu mencapai USD 36 juta (sekitar Rp 503,9 miliar), atau tumbuh 199 persen yoy. Nilai ekspor mebel dari bahan metal naik 36 persen yoy menjadi USD 17 juta atau setara dengan Rp 237,9 miliar.  Secara nasional, kinerja ekspor mebel justru tak sebagus itu. Tahun lalu nilai ekspor mebel dan kerajinan hanya USD 2,1 miliar (sekitar Rp 29,3 triliun). Padahal, targetnya USD 5 miliar atau setara dengan Rp 69,9 triliun.  "Kenapa sulit sekali secara nasional? Sebab, memang banyak tantangannya. Jadi, kami juga harus berbenah," tegas Nur.  YANG DIHARAPKAN PADA 2020:  Simplifikasi regulasi  Ketersediaan rantai pasok  Bunga bank terjangkau  Sumber: HIMKI

HIMKI Sebut Permendag 82/2019 Hambat Pertumbuhan Industri Mebel

HIMKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#HIMKI

Berita Terkini

Purbaya Siapkan Rp 2 Triliun untuk Dukung Industri Tekstil dan Furnitur, Pembiayaan Ekspor lewat LPEI

HIMKI Desak Pemerintah Perjuangkan Tarif Preferensial Ekspor Mebel ke AS Jelang Kebijakan Baru

Industri Furnitur Patok Target Ekspor hingga USD 5 Miliar pada 2024

HIMKI Sebut Permendag 82/2019 Hambat Pertumbuhan Industri Mebel

Download Aplikasi JawaPos.com