<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/firman-hidayat-1444949736.png" alt="Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat." width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menilai bahwa saat ini dibutuhkan lebih dari 1.000 lulusan bidang studi Teknik Metalurgi untuk&nbsp;mendukung kebijakan hilirisasi Indonesia. Namun, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat mengatakan, saat ini di Indonesia hanya ada sekitar 350-400 mahasiswa lulusan Teknik Metalurgi di Indonesia. "Saat kami memulai program hilirisasi ini, kami menyadari bahwa kami kekurangan lulusan jurusan Metalurgi untuk mendukung program tersebut (hilirisasi). Setiap tahun kami hanya meluluskan 350-400 mahasiswa metalurgi di seluruh Indonesia, padahal kebutuhan sebenarnya lebih dari 1.000 mahasiswa," kata Firman dalam UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 di Jakarta, Rabu (11/10). Oleh karena itu, Kemenko Marves mulai menargetkan 1.000 lulusan magister Teknik Metalurgi dan 500 insinyur di bidang Metalurgi terkemuka dunia untuk dapat berkontribusi dalam proyek-proyek hilirisasi di Indonesia. &ldquo;Kami menargetkan 1.000 lulusan magister, dan 500 insinyur terkemuka dunia yang kebetulan datang ke Indonesia dalam beberapa tahun ke depan,&rdquo; ujar Firman. Untuk mampu mencapai target tersebut, Firman menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berfokus pada peningkatan sumber daya manusia melalui penambahan jumlah lulusan di bidang Teknik Metalurgi. Pemerintah, melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah membuka kerja sama dengan Northeastern University di China untuk&nbsp;mengirim mahasiswa Magister maupun PhD&nbsp;belajar Tenik Metalurgi. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membantu mahasiswa belajar untuk meraih gelar Magister dan PhD di bidang Teknik Metalurgi.&nbsp;Firman mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah membangun fasilitas penelitian Metalurgi di Morowali, Sulawesi Tengah sebagai, sarana riset dan pengembangan hilirisasi industri. "Tidak hanya itu, jika Anda berkunjung ke Morowali, kami juga sedang membangun fasilitas penelitian Metalurgi kelas dunia, dan kami juga berencana membangun fasilitas penelitian kelas dunia di ITB mulai tahun ini. Hal ini untuk memastikan transfer teknologi terjadi di masyarakat kita," jelasnya. Hilirisasi Indonesia menjadi salah satu kebijakan yang berpotensi mendorong Indonesia untuk menjadi negara maju. Firman mengungkapkan pada 2014, produk nikel Indonesia hanya mencapai nilai USD 3 miliar, namun dengan implementasi hilirisasi, pada 2022 produk nikel Indonesia mampu mencapai sekitar USD 34 miliar. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat dengan adanya hilirisasi baterai lithium yang dimulai beberapa tahun ke depan. Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marives Jodi Mahardi juga menilai bahwa transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri sebagai salah satu indikator dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Menurutnya, kebijakan hilirisasi mendorong industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks. Selain itu, hilirisasi industri juga akan mendorong peningkatan investasi yang lebih merata.&nbsp; Ia mencontohkan, sepanjang 2020 ekspor komoditas nikel dan barang turunannya senilai USD 4,73 miliar, naik dari 2019 yang hanya USD 2,59 miliar. Ekspor kembali meningkat pada 2021 sebesar USD 7,08 miliar dan periode Januari-Agustus 2022 telah mencapai USD 8,7 miliar.

"“Saat kami memulai program hilirisasi ini, kami menyadari bahwa kami kekurangan lulusan jurusan Metalurgi," katanya.

Butuh 1.000 Lulusan Metalurgi untuk Percepat Hilirisasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/mineral-kritis-3319409692.jpg" alt="Indonesia berpeluang menjadi pemasok mineral kritis global." width="100%">
<figcaption>Indonesia berpeluang menjadi pemasok mineral kritis global.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia berpeluang menjadi penjaga rantai pasok mineral kritis global untuk kebutuhan teknologi hijau. Itu dikarenakan gesekan geopolitik antara Tiongkok dan negara barat berpotensi menyebabkan kekacauan rantai pasok mineral kritis global. "Posisi Indonesia sebagai blok netral dengan kekayaan mineral yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pemain global untuk memenuhi rantai pasok mineral-mineral tersebut," kata&nbsp;Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Himawan Tri Bayu Murti Petrus, kemarin. Saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pengolahan Bahan Mineral Fakultas Teknik UGM, Himawan mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan berkah alam dalam bentuk mineral, antara lain batuan laterit dengan jumlah besar di wilayah Sulawesi. Potensi nikel, kobalt, mangan, bauksit, timah dengan grade terbaik di dunia juga tersebar di wilayah Indonesia. Sementara, beberapa mineral kritis yang dibutuhkan untuk produksi baterai, kata dia, antara lain litium, nikel, kobalt, mangan, grafit, dan silikon. Unsur lain yang cukup penting untuk diperhatikan, kata dia, yakni logam tanah jarang (LTJ) seperti lantanum, serium, neodimium, praseodimium, skandium yang banyak digunakan sebagai aditif dan unsur penguat dalam peningkatan efisiensi dan kinerja teknologi hijau. Menurut dia, sebagian besar unsur mineral kritis rawan gangguan, baik gangguan secara politis, sosial, ekonomi, dan geopolitik. Unsur grafit, silikon, mangan, dan LTJ misalnya, rawan dari segi rantai pasokan akibat monopoli oleh Tiongkok yang memegang 73 persen suplai grafit untuk baterai, 64 persen suplai silikon, 94 persen suplai mangan untuk baterai, dan 85 persen suplai LTJ. Karena itu, menurut Himawan, eksplorasi sumber primer dan sekunder mineral kritis dan strategis di Indonesia perlu menjadi perhatian, termasuk kemandirian hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah dari potensi mineral yang ada. Menurut dia, diperlukan paradigma baru dalam pengelolaan bahan mineral yang didasarkan atas aspek keberlanjutan, yaitu konsepsi 'zero waste'&nbsp;dan ekonomi sirkular. "Hal ini tentunya menghasilkan kemandirian pada rantai pasok domestik yang sangat kuat, sehingga dapat mengurangi dampak akibat ketidakstabilan rantai pasok global," kata dia.

Beberapa mineral kritis yang dibutuhkan untuk produksi baterai, kata dia, antara lain litium, nikel, kobalt, mangan, grafit, dan silikon.

Miliki SDA Melimpah, Indonesia Berpeluang jadi Pemasok Mineral Kritis Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/hilirisasi-sda-2364623302.png" alt="ILUSTRASI. Ekskavator memindahkan tanah ke truk dalam pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan (28/7). Bijih nikel merupakan hasil tambang pertama yang dilarang diekspor secara mentah" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ekskavator memindahkan tanah ke truk dalam pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan (28/7). Bijih nikel merupakan hasil tambang pertama yang dilarang diekspor secara mentah</figcaption>
</figure> Hilirisasi sumber daya alam (SDA) mulai dilakukan. Secara bertahap, pemerintah menghentikan ekspor bahan tambang mentah. Dimulai dari nikel, kemudian bauksit, timah, hingga alumina. Sejak Januari 2020, kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan. Dampak positif pun mulai terlihat. --- TUJUAN&nbsp;menyetop ekspor bahan tambang mentah adalah meningkatkan nilai tambah domestik. Sejak bergulirnya program hilirisasi sumber daya alam, terutama logam nikel, beberapa multiplier effect mulai terlihat pada ekonomi nasional. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, berdasar data Kemenperin, saat ini terdapat 34 smelter yang sudah beroperasi dan 17 unit yang sedang dalam konstruksi. Investasi yang telah tertanam di Indonesia mencapai USD 11 miliar atau sekitar Rp 165 triliun untuk smelter pirometalurgi dan sebesar USD 2,8 miliar atau mendekati Rp 40 triliun untuk tiga smelter hidrometalurgi yang akan memproduksi MHP (mixed hydroxide precipitate) sebagai bahan baku baterai. Besarnya multiplier effect smelter nikel itu dapat dilihat dari nilai tambahnya. Kemenperin menghitung, nilai tambah yang dihasilkan dari nikel ore hingga produk hilir meningkat berkali-kali lipat jika diproses di dalam negeri. Febri menyampaikan, bila harga nikel ore mentah adalah USD 30/ton, harganya naik 3,3 kali mencapai USD 90/ton ketika menjadi nickel pig iron (NPI). Bila nikel menjadi feronikel, harganya akan terkerek 6,76 kali atau setara USD 203/ton. Ketika hilirisasi berlanjut dengan menghasilkan nikel matte, nilai tambahnya menjadi 43,9 kali atau USD 3.117/ton. Terlebih, sekarang Indonesia sudah memiliki smelter yang menjadikan MHP sebagai bahan baku baterai dengan nilai tambah sekitar 120,94 kali (USD 3.628/ton). &rdquo;Apalagi, jika ada pabrik baterai yang mengubah ore menjadi LiNiMnCo, nilai tambahnya bisa mencapai 642 kali lipat,&rdquo; ungkap Febri. Upaya itu tentu akan menambah pemasukan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak-pajak lain yang nilainya triliunan rupiah. &rdquo;Dari sini saja sudah terbukti, seperti yang disampaikan Bapak Presiden, jika kita mengekspor bahan mentah, angkanya Rp 17 triliun jika dibandingkan dengan ekspor produk hasil hilirisasi nikel yang mencapai Rp 510 triliun. Penerimaan negara dari pajak akan jauh lebih meningkat,&rdquo; paparnya. Posisi Indonesia sebagai eksportir utama produk hilir logam nikel juga terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, ekspor feronikel mencapai USD 13,6 miliar atau meningkat 92 persen.&nbsp;(dee/agf/c14/dio) PUNDI-PUNDI HILIRISASI NIKEL - Perdagangan dengan Tiongkok mengalami perbaikan neraca. Pada 2018, defisit USD 18,4 miliar. Pada kuartal I 2023, surplus USD 1,2 miliar. - Pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata tiap tahun mencapai angka 26,9 persen dalam empat tahun terakhir. - Penerimaan perpajakan pada 2022 sebesar Rp 17,96 triliun. Jumlah itu naik 10,8 kali lipat dibandingkan dengan 2016 yang hanya Rp 1,66 triliun. - PPh badan pada 2022 mencapai Rp 7,36 triliun. Jumlah itu naik 21,6 kali lipat dibandingkan dengan 2016 yang hanya Rp 0,34 triliun. Diolah dari berbagai sumber

Hilirisasi sumber daya alam (SDA) mulai dilakukan. Secara bertahap, pemerintah menghentikan ekspor bahan tambang mentah.

Multiplier Effect Hilirisasi Sumber Daya Alam: Dulu Ekspor Nikel Rp 17 T, Sekarang Rp 510 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Industri-Smelter-Kendari-Pos.jpg" alt="Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan percepatan kebijakan hilirisasi di sektor Sumber Daya Alam (SDA), baik nikel, batu bara, maupun di sektor kelautan dan kehutanan. Ia meyakini, hilirisasi tersebut mampu membuat ekonomi daerah lebih cepat berkembang, karena mendapat nilai tambah ekonomi yang besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara teknis, ekonomi Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045 karena peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan mencapai USD 9.000-11.000 triliun dengan pendapatan perkapita USD 21.000-29.000," kata Andi kepada wartawan, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator Partai Golkar ini menilai, langkah besar yang dilakukan Presiden Jokowi dalam melakukan hilirisasi merupakan terobosan penting, yang akan mampu mengubah Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Ia pun&nbsp;</div> <div dir="auto">mengamini, hilirisasi akan menciptakan multiplier effect yang berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan ekonomi Indonesia, termasuk ekonomi daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh terobosan penting Presiden Jokowi yang dianggap sebagai terobosan kebijakan yang paling monumental. Karena akan menjadi&nbsp;millstone (batu loncatan) bagi Indonesia sebagai negara maju untuk bersaing dengan negara lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus kita apresiasi dan dukung penuh langkah Presiden Jokowi untuk hiliisasi ini, karena kebijakan ini adalah paling monumental dan menjadi kunci Indonesia menjadi negara maju ke depan," ucap Andi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hilirisasi ini akan berdampak besar terhadap banyak sektor yang mampu mempercepat peningkatan pendapatan ekonomi Indonesia," lanjut Andi Dara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi juga mendukung proyeksi pemerintah, terkait hililirasi akan mampu meningkatkan ekonomi daerah, terutama di daerah yang menjadi sumber penghasil SDA. Ia meyakini, pertumbuhan ekonomi akan meningkat pesat, sehingga diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara langsung dan tidak langsung, ekonomi daerah ini juga akan merasakan hilirisasi karena pendapatan ekonomi daerah dapat meningkat pesat, seperti dicontohkan oleh Presiden di Maluku Utara yang pertumbuhan ekonominya mencapai 27 persen. hal itu bisa terjadi setelah ada industri pengolahan smelter di sana yang telah mendukung hilirisasi nikel," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hilirisasi akan menciptakan multiplier effect yang berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan ekonomi Indonesia, termasuk daerah.

DPR Dukung Langkah Presiden Jokowi Hilirisasi Sektor SDA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/thumb_48_20_sasar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hilirisasi sumber daya alam (SDA) diyakini memiliki potensi yang besar. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan, penting dilakukan guna meningkatkan nilai tambah.  Bahlil menjelaskan, pemerintah telah memiliki peta jalan atau road map hilirisasi investasi strategis Indonesia 2023–2035 dengan target USD 545,3 miliar atau berkisar Rp 8.175 triliun. "Ini adalah angka yang tidak sedikit, fantastis. Serta, salah satu syarat agar negara kita bisa lepas dari negara berkembang menjadi negara maju," ujarnya dalam konferensi pers Hilirisasi Kunci Investasi dan Tantangan Investasi 2023 di Jakarta, Selasa (17/1).  Dia melanjutkan, hilirisasi diharapkan juga bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Pihaknya telah menetapkan 8 sektor dengan 21 komoditas yang menjadi prioritas investasi pemerintah.  Di antaranya, batu bara sebesar USD 427,1 miliar; minyak dan gas bumi senilai USD 67,6 miliar; serta perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan mencapai USD 50,65 miliar. Selain itu, dorongan hilirisasi tidak hanya berlaku untuk komoditas nikel.  Dia mencontohkan, sebelum ada hilirisasi, nilai ekspor nikel pada 2017 hanya USD 3,3 miliar. Setelah adanya hilirisasi nikel, ada lonjakan. Pada 2021 sudah mencapai USD 20,9 miliar, sementara 2022 diperkirakan telah mencapai USD 29 miliar–USD 30 miliar.  "Selama ini, hilirisasi kita cuma bicara tentang nikel. Saya pikir kita tidak lagi hanya fokus pada satu komoditas. Kami tidak ingin berakhir di nikel, maka kami breakdown dengan peluang-peluang yang ada. Dengan komponen tadi terdapat dalam 21 komoditas," urai Bahlil.

Pemerintah Targetkan Hilirisasi Serap Investasi Masuk USD 545,3 Miliar

hilirisasi SDA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hilirisasi SDA

Berita Terkini

Butuh 1.000 Lulusan Metalurgi untuk Percepat Hilirisasi di Indonesia

Miliki SDA Melimpah, Indonesia Berpeluang jadi Pemasok Mineral Kritis Dunia

Multiplier Effect Hilirisasi Sumber Daya Alam: Dulu Ekspor Nikel Rp 17 T, Sekarang Rp 510 T

DPR Dukung Langkah Presiden Jokowi Hilirisasi Sektor SDA

Pemerintah Targetkan Hilirisasi Serap Investasi Masuk USD 545,3 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com