<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/MtkaBYl5MnMfICx1qZSZoEFciWgVWh9LNYl5oDt0-1535619725.jpg" alt="Kasus rokok ilegal. (Dok Bea Cukai)" width="100%">
<figcaption>Kasus rokok ilegal. (Dok Bea Cukai)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana menyoroti seruan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar Pemerintah Indonesia segera menerapkan kemasan berstandar polos (plain packaging) bagi seluruh produk tembakau dan nikotin sebelum dilepas ke pasaran. "Indonesia berada dalam tekanan dari berbagai pihak agar mengadopsi ketentuan-ketentuan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam kebijakan domestik, termasuk melalui regulasi turunan UU 17/2023 tentang Kesehatan, yakni PP 28/2024, dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang salah satunya mengusulkan kebijakan kemasan polos tanpa identitas merek bagi produk rokok," terang Hikmahanto, Selasa (3/6). Hikmahanto mencontohkan pendekatan berbeda yang dilakukan Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang selektif dalam merespons perjanjian internasional. Walaupun ikut aktif dalam pembentukan berbagai konvensi global, AS kerap menolak untuk meratifikasi jika dirasa tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya. "Indonesia harus seperti Amerika Serikat yang tahu betul apa arti dari suatu kedaulatan. Kalau misalnya kepentingan nasional kita terganggu dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat secara internasional, kita akan mengatakan kita tidak akan ikut dalam perjanjian tersebut," tegas Hikmahanto. Prof. Hikmahanto mengatakan, meskipun FCTC belum pernah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sejak diperkenalkan pada 2002, pengaruhnya dinilai telah menyusup secara halus ke sistem hukum nasional. Sehingga memunculkan kekhawatiran terkait potensi intervensi pihak asing terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia. "FCTC dianggap sebagai alat tekanan global terhadap negara-negara penghasil tembakau. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki ekosistem industri tembakau yang besar dan berakar kuat dalam sejarah dan budaya, secara konsisten menolak meratifikasi perjanjian tersebut," ujar Hikmahanto. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, memastikan tidak akan memberlakukan kebijakan penyeragaman kemasan (plain packaging) rokok. Hal itu untuk melindungi industri rokok yang sudah memberikan sumbangan besar kepada perekonomian Indonesia melalui pajak dan cukai hasil tembakau (CHT). "Kesepakatan berhasil dicapai usai kami berdiskusi secara langsung dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono. Jadi, Wamenkes dengan terbuka menerima dan sampai hari ini kita bahas, termasuk misalnya penyeragaman bungkus itu tidak akan terjadi," ungkap Faisol Riza.&nbsp; Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, mengkritisi potensi cacat formil dalam penyusunan PP 28/2024. Jika terbukti kebijakan itu disusun tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), maka secara hukum peraturan itu bisa dibatalkan.&nbsp; &nbsp; "Kalau misalnya terbukti PP 28/2024 dibuat tanpa ada partisipasi, ya berarti secara prosedur cacat. Berarti dibatalkan, secara formilnya tidak terpenuhi. Cacat. Itu kita belum bicara substansi loh," ujar Eddy Hiariej. Sementara, Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan menyatakan, PP 28/2024 memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, yakni mencapai Rp 182,2 triliun, dengan 1,22 juta pekerja di seluruh sektor terkait terdampak.&nbsp;Gappri menyoroti ketentuan di Bagian XXI PP 28/2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif Produk Tembakau. Beberapa pasal yang dianggap mengganggu usaha adalah Pasal 431 yang membatasi nikotin dan tar, Pasal 432 yang melarang bahan tambahan, dan Pasal 435 yang menyeragamkan desain kemasan yang berpotensi membuat pelaku usaha bangkrut.&nbsp;Gappri juga mencatat, kemasan rokok polos berpotensi mendorong&nbsp;down-trading (peralihan konsumen ke produk rokok yang lebih murah) dan peralihan ke rokok yang tidak jelas asal dan produsennya 2-3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Permintaan produk legal juga diprediksi turun sebesar 42,09 persen.

Analisis kebijakan kemasan polos untuk produk tembakau di Indonesia, dampak ekonomi dan perspektif hukum.

Pakar Hukum Internasional Beri Saran Pemerintah RI Banyak Belajar dari AS soal Kedaulatan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/gaza-2575295113.jpg" alt="Masyarakat korban konflik di Gaza sudah bisa menerima bantuan kemanusiaan di tengah pemberlakuan gencatan senjata. (Humas Baznas)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat korban konflik di Gaza sudah bisa menerima bantuan kemanusiaan di tengah pemberlakuan gencatan senjata. (Humas Baznas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana evakuasi sementara warga Gaza ke Indonesia mendapat kritik tajam dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Menurutnya, rencana ini berisiko tinggi, karena dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi besar Israel dan Amerika Serikat (AS) untuk mengosongkan wilayah Gaza dari penduduk Palestina. &ldquo;Sebenarnya kekhawatiran ini menurut saya valid. Karena timing-nya tidak pas. Kenapa? Karena bersamaan dengan Trump mengenakan tarif yang tinggi ke Indonesia. Sementara Indonesia kan minta diturunkan,&rdquo; ujar Hikmahanto, Senin (14/4/2025). Ia menyebutkan bahwa pengosongan Gaza sangat diinginkan Israel karena wilayah tersebut merupakan basis utama perlawanan terhadap pendudukan. Jika rakyat Gaza dipindahkan, maka Israel akan lebih leluasa untuk menancapkan kontrol penuh di sana, seperti yang mereka lakukan di Tepi Barat. &ldquo;Pengosongan Gaza dari rakyat Palestina sangat dikehendaki oleh Israel. Karena dari Gaza serangan rudal Hamas dilancarkan ke Israel,&rdquo; lanjutnya. Hikmahanto memperingatkan bahwa jika Indonesia ikut memfasilitasi relokasi warga Gaza, meski dengan alasan kemanusiaan, maka negara ini berisiko kehilangan legitimasi di mata publik internasional. &ldquo;Kalau ini direalisasikan di Indonesia, maka akan berpengaruh buruk pada citra Indonesia sendiri. Bahkan dianggap proxy dari AS dan Israel,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, penggunaan dalih kemanusiaan seperti alasan medis atau rekonstruksi hanyalah cara halus untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka secara permanen. Maka dari itu, pemerintah sebaiknya membatalkan rencana tersebut, karena justru bisa melemahkan posisi diplomatik Indonesia di dunia Islam. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Jika rakyat Gaza dipindahkan, maka Israel akan lebih leluasa untuk menancapkan kontrol penuh di sana, seperti yang di Tepi Barat.

Hikmahanto Juwana: Indonesia Bisa Dianggap Proxy Israel jika Tampung Warga Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/csX8sDskxea9xYOQj39XkSjuq0LGuEVVGovGFqGR-3430959432.jpg" alt="Warga Muslim Palestina melaksanakan sholat Idul Fitri menandai akhir bulan puasa suci Ramadhan, di Jabalia, Gaza utara. (Mahmoud Issa/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Warga Muslim Palestina melaksanakan sholat Idul Fitri menandai akhir bulan puasa suci Ramadhan, di Jabalia, Gaza utara. (Mahmoud Issa/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi sementara warga Gaza ke tanah air menuai kontroversi. Banyak pihak menilai langkah ini berisiko tinggi dan justru kontraproduktif terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah mereka. Pengamat Hubungan Internasional hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar rencana tersebut tidak dilanjutkan. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan kekhawatiran publik atas relokasi sementara warga Gaza sangat beralasan. Ia mengingatkan kemungkinan bahwa ini bukan sekadar bantuan kemanusiaan, melainkan bisa menjadi bagian dari strategi besar Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan Gaza dari rakyat Palestina secara permanen. &ldquo;Sebenarnya kekhawatiran ini menurut saya valid. Karena timing-nya tidak pas. Kenapa? Karena bersamaan dengan Trump mengenakan tarif yang tinggi ke Indonesia. Sementara Indonesia kan minta diturunkan,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos, Senin (14/4/2025). Menurut Hikmahanto, banyak kalangan khawatir langkah evakuasi ini bisa dijadikan alat tawar-menawar (bargaining chip) antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama dalam konteks hubungan ekonomi. Ia menyebut bahwa upaya mengosongkan Gaza sudah lama menjadi kepentingan Israel, karena wilayah tersebut merupakan basis perlawanan terhadap pendudukan. &ldquo;Pengosongan Gaza dari rakyat Palestina sangat dikehendaki oleh Israel. Karena dari Gaza serangan rudal Hamas dilancarkan ke Israel. Israel sangat ingin menguasai Gaza sebagaimana dia menguasai Tepi Barat,&rdquo; lanjutnya. Ia menilai dalih evakuasi karena alasan kemanusiaan seperti perawatan medis atau rekonstruksi hanyalah kedok untuk melegitimasi tindakan pengusiran secara halus. Jika Indonesia ikut serta dalam skenario ini, menurutnya, bisa berdampak buruk pada persepsi internasional terhadap komitmen Indonesia membela Palestina. &ldquo;Kalau ini direalisasikan di Indonesia, maka akan berpengaruh buruk pada citra Indonesia sendiri. Bahkan dianggap proxy dari AS dan Israel,&rdquo; tegas Hikmahanto. Sikap senada juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengingatkan agar rencana evakuasi tidak menjadi sumber perpecahan di dalam negeri. &ldquo;Kontroversi ini tidak bisa dibiarkan berlarut, karena akan menjadi benih-benih retaknya konsolidasi dukungan untuk warga Gaza,&rdquo; ucapnya di kantor MUI, Senin (14/4/2025). Sudarnoto menekankan pentingnya Presiden Prabowo Subianto mendengarkan hasil Ijtima Ulama MUI soal Palestina, yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi. Ia khawatir jika rencana ini tetap dilanjutkan tanpa pertimbangan matang, akan mengganggu posisi strategis Indonesia dalam perjuangan diplomatik untuk kemerdekaan Palestina. &ldquo;Jangan sampai kontroversi ini kontraproduktif bagi kepentingan nasional. Termasuk kontraproduktif bagi upaya kita membela dan memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel,&rdquo; katanya. Ia juga menyoroti faktor dominasi Amerika Serikat dalam dinamika konflik Israel-Palestina. Menurutnya, AS akan terus mendukung Israel, sehingga Indonesia harus berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil. &ldquo;Amerika tetap Amerika. Yang akan tetap mati-matian mendukung Israel,&rdquo; ucapnya. Meski begitu, ia menyebut masih ada ruang untuk melakukan diplomasi dan persuasi, termasuk membuka jalur komunikasi dengan Presiden AS Donald Trump, agar tidak mendorong kebijakan yang semakin melemahkan posisi Palestina. Melihat gelombang penolakan yang muncul baik dari masyarakat maupun organisasi keagamaan, para pengamat dan tokoh berharap pemerintah tidak melanjutkan rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Langkah ini dinilai rawan disalahartikan sebagai bagian dari proyek pengosongan Gaza yang justru memberi keuntungan pada pihak penjajah.

Rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia menuai kritik. Pengamat dan MUI khawatir langkah ini justru menguntungkan Israel dan AS.

MUI dan Pengamat Tolak Relokasi Warga Gaza, Khawatir Jadi Skema Pengosongan oleh Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/trump-2-1139189399.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Michael M. Santiago/Getty Images)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Michael M. Santiago/Getty Images)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, mengatakan, pemerintah sebenarnya tak perlu mengirimkan tim untuk bernegosiasi terkait kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia. Sebab, dia menilai langkah ini menunjukan AS mempunyai posisi tawar yang tinggi dan membuat banyak negara mengemis agar tarif tersebut diturunkan. Seperti diketahui, negara-negara lain pun turut mendapatkan tarif impor dari Trump. Alhasil, Trump telah membuat banyak negara termasuk sekutunya sendiri panik karena kebijakan pengenaan tarif yang cukup tinggi.&nbsp; Bahkan, menurut Menteri Keuangan AS, 50 negara telah meminta untuk bertemu dan menegosiasi tarif yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Trump pada Rabu (9/4) hari ini. "Bila Indonesia mengirim tim negosiasi pertanyaannya di urutan ke berapa pemerintah AS akan menerima? Besar kemungkinan pengenaan tarif oleh Trump untuk menunjukkan bahwa AS punya posisi tawar yang tinggi sehingga banyak negara mengemis agar diturunkan tarif yang ditentukan," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Rabu (9/4). Dia merinci, kondisi ini tentu memiliki tiga tujuan. Pertama, AS menjadi punya kendali dan penentu atas perdagangan internasional dengan banyak negara. Kedua, negara-negara yang menurut Trump telah mengenakan tarif tinggi kepada komoditas dari AS, akan menurunkan tarifnya secara signifikan. Ketiga, agar perusahaan-perusahaan AS yang merelokasi pabriknya ke sejumlah negara seperti Tiongkok, Vietnam, Kanada dan Indonesia, kembali ke AS dan membuka lapangan kerja bagi warga AS. "Bagi Indonesia saat ini terpenting adalah memonitor sikap negara-negara yang terdampak atas kebijakan Trump. Caranya adalah meminta semua perwakilan Indonesia di negara-negara terdampak untuk mengirim laporan yang rinci atas langkah-langkah yang diambil," tukas dia. Adapun Hikmahanto menyarankan pemerintah berkoalisi dengan negara-negara yang memiliki komoditas yang sama untuk melakukan langkah sinergis. Hal ini mengingat apabila tarif dikenakan atas komoditas tertentu oleh kebijakan Trump, sepanjang komoditas yang sama tidak diproduksi di AS, maka rakyat AS sendiri juga harus membayar lebih mahal dari sebelumnya. "Ini tentu menimbulkan kemarahan rakyat AS terhadap Trump atas kebijakannya. Tindakan sinergi perlu dilakukan sehingga AS tidak mengistimewakan satu negara terhadap negara lain," ungkap dia. Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah melakukan perubahan APBN. Tujuannya agar rakyat tak mengalami dampak yang besar, disamping tetap memikirkan terobosan-terobosan agar perusahaan-perusahaan yang terdampak tidak melakukan PHK dalam tiga bulan ke depan. "Mengapa tiga bulan? Karena kemungkinan Trump akan mengubah kebijakan atas tarif dalam tiga bulan mendatang, apakah hasil negosiasi dengan negara-negara, atau desakan rakyat AS, bahkan tekanan yang dilakukan oleh bursa saham AS," tutupnya.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, memberi pandangan mengenai kebijakan tarif impor AS.

Hikmahanto Juwana Nilai Pemerintah Indonesia Tak Perlu Ngemis ke Trump soal Tarif Impor AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/Hikmahanto-juwana-1029168596.jpg" alt="Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai pakar hukum internasional menyalahi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof&nbsp;Hikmahanto Juwana UU No. 26/2016 atau UU Merek menyatakan bahwa merek dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna untuk membedakan antara satu merek dengan merek lainnya. "Pemuatan identitas merek merupakan hak pemilik usaha untuk menjadi pembeda dengan kompetitor," ujar Hikmahanto dikutip dari Antara, Senin (11/11). Namun, RPMK yang diinisasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat seluruh kemasan rokok yang dipasarkan harus memiliki fitur kemasan yang seragam tanpa pembeda apa pun. "Tentu pelaku usaha ingin bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan memunculkan apa perbedaan dari mereknya dengan merek pesaingnya," ujarnya. Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu menengarai, tekanan terhadap industri hasil tembakau, termasuk penyeragaman bungkus rokok merupakan intervensi asing melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurutnya lagi, pengaturan penyeragaman bungkus rokok yang membuat kehilangan identitas merek ini sebagai agenda pemaksaan asing terhadap pasar Indonesia. Hikmahanto menyatakan, agenda-agenda yang dibawa Kemenkes melalui PP 28/2024 maupun RPMK&nbsp;berkiblat pada FCTC, dengan pemerintah secara saksama telah mempelajarinya dan memilih untuk tidak meratifikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia seakan tidak berdaulat dalam menentukan arah kebijakan. "Kita tidak dan jangan pernah tunduk dengan FCTC. Tapi mereka memaksa lewat Kemenkes supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi. Jadi bukan diratifikasi, diadopsi ke dalam hukum Indonesia," ujarnya pula. Hikmahanto menyatakan, RPMK untuk mengatur kemasan rokok tanpa identitas merek ini menjadi paradoks di Indonesia. Ketika Australia pertama kali menjalankan aturan penghilangan identitas merek di bungkus rokok pada 2012, Indonesia menjadi salah satu negara yang melawannya. Tapi, kini justru Indonesia berupaya menerapkan kebijakan kontradiktif dengan melakukan langkah serupa. Padahal tindakan tersebut telah memberikan gangguan yang terasa oleh tenaga kerja hingga produk ekspor Indonesia, khususnya produk hasil tembakau.

"Tentu pelaku usaha ingin bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan memunculkan apa perbedaan dari mereknya," kata Hikmahanto.

Pakar Hukum Hikmahanto Juwana Sebut Penyeragaman Kemasan Rokok Langgar UU HAKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/Hikmahanto-juwana-1029168596.jpg" alt="Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi. Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp 308 triliun. Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. "Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk," ujarnya, dikutip Rabu (6/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015279634/bps-ungkap-penyebab-melambatnya-konsumsi-rumah-tangga-pada-kuartal-iii-2024">BPS Ungkap Penyebab Melambatnya Konsumsi Rumah Tangga pada Kuartal III 2024</a> Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp 160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp 218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai. Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya. Lebih dari itu, dia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6 persen dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini. "Pada 2019, industri ini menyerap 32 persen dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak," jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015212157/program-prakerja-bisa-jadi-jaring-pengaman-turunnya-jumlah-kelas-menengah-juga-mendorong-inklusi-keuangan">Program Prakerja Bisa jadi Jaring Pengaman Turunnya Jumlah Kelas Menengah, juga Mendorong Inklusi Keuangan</a> Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan. Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut. &ldquo;Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,&rdquo; tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal. "Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi," tambahnya. Di sisi lain, RPMK yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pun kian dipandang bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015119988/penerimaan-bea-dan-cukai-tembus-rp-1832-triliun-hingga-agustus-2024">Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp 183,2 triliun hingga Agustus 2024</a> Pandangan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. Ia menjelaskan penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut. "Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan," tuturnya. Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor. "Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional," tambahnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka. "Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?&rdquo; imbuhnya. Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan bahwa ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. "Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol," paparnya. Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri, serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri," pungkasnya.

Dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp 308 triliun.

Menakar Ancaman Dorongan Regulasi Kemenkes terhadap Penerimaan Negara dan Serapan Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-hukum-internasional-idul-fitri-momen-bertemu-keluarga_m_220387.jpeg" alt="Idul Fitri menjadi momen paling membahagiakan untuk Hikmahanto. Ia biasanya mengisi Idul Fitri dengan Salat Ied bersama, berdoa bersama, hingga makan dan berfoto bersama" width="100%">
<figcaption>Idul Fitri menjadi momen paling membahagiakan untuk Hikmahanto. Ia biasanya mengisi Idul Fitri dengan Salat Ied bersama, berdoa bersama, hingga makan dan berfoto bersama</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasil pemilihan presiden (pilpres) AS akan berdampak pada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun, siapa pun yang terpilih, pemerintah dua negara pasti akan beradaptasi. Pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana menilai, pilpres AS akan berpengaruh ke dunia, termasuk Indonesia. Baik soal kebijakan luar negeri, ekonomi, perdagangan, maupun lainnya. Dia mengatakan, arah kebijakan Kamala Harris maupun Donald Trump sebenarnya sudah bisa dibaca. Misalnya, jika Trump menang, perang akan bereskalasi, baik di Gaza maupun Ukraina. Sebab, Trump telah menyebutkan, jika terpilih sebagai presiden, dia akan memerintahkan militer AS menyerang Iran. "Nah, jadi itu juga harus dicermati. Kebijakan luar negeri kita nantinya seperti apa? Apa yang kita bisa lakukan?&rdquo; ungkapnya. Karena itu, akan jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk bisa beradaptasi dengan pemimpin baru AS apabila nanti dipimpin Trump. &rsquo;&rsquo;Kita tidak bisa, misalnya merasa, wah kita enggak setuju sama Trump, terus kita enggak berhubungan, enggak bisa. Jadi, bagi kita adalah beradaptasi,&rdquo; papar rektor Universitas Jenderal A. Yani tersebut. Kemenlu harus sudah memiliki strategi khusus terkait kemungkinan-kemungkinan tersebut sejak sekarang sehingga bisa menempatkan posisi Indonesia dengan baik. Beda lagi jika Harris yang akhirnya melenggang ke Gedung Putih. Sangat mungkin hubungan dua negara bisa lebih mulus. Sebab, saat Harris menjabat wakil presiden AS saat ini, hubungan Indonesia-AS telah berjalan dengan baik. Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia itu memberikan catatan bahwa waktu peralihan kepemimpinan setelah pencoblosan harus diwaspadai. Sebab, ada potensi chaos di AS apabila Trump kalah. Kondisi itu tidak hanya akan berpengaruh pada situasi dalam negeri. Ada hal besar yang juga perlu diwaspadai. Yakni, misi balas dendam Iran ke Israel atas serangan yang dilakukan pasukan Zionis pada 26 Oktober lalu. Iran sendiri sudah bertekad untuk memberikan balasan yang lebih keras kepada Israel. "Iran menanti waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu besar kemungkinan ketika Amerika chaos, katakanlah begitu ya,&rdquo; katanya. Artinya, saat itu tidak ada komando untuk Israel ketika diserang Iran. Dengan begitu, hal tersebut bisa jadi keuntungan besar bagi Iran. (mia/c7/oni)

Hikmahanto Juwana menilai, pilpres AS akan berpengaruh ke dunia, termasuk Indonesia. Baik soal kebijakan luar negeri, ekonomi, perdagangan.

RI Perlu Waspadai Potensi AS Chaos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/26/kriminalisasi-3496158063.jpeg" alt="Acara Katadata Forum dengan tema Bahaya Kriminalisasi Keputusan Bisnis, di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (22/05)." width="100%">
<figcaption>Acara Katadata Forum dengan tema Bahaya Kriminalisasi Keputusan Bisnis, di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (22/05).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan bisa berkembang jika keputusan bisnisnya dikriminalisasi. Pakar hukum Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa esksekutif perusahaan, khususnya di BUMN, akan sulit melakukan terobosan karena dibayang-bayangi ketakutan kriminalisasi bila keputusan bisnisnya merugi. &ldquo;Jadi dia (direksi BUMN) datar-datar saja, tak mau ambil risiko. Direksi ini bukannya (menjadi) risk taker tapi risk averter. Dia menghindari risiko. Hal itu akan mengakibatkan BUMN kesulitan mencetak dividen yang signifikan serta melakukan berbagai inovasi dan ekspansi yang dibutuhkan,&rdquo; kata Hikmahanto dalam acara Katadata Forum: Bahaya Kriminalisasi Keputusan Bisnis, di Hotel Ashley, Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima. Namun, Guru besar Universitas Indonesia itu menambahkan, apabila keputusan bisnis dikriminalisasi, maka BUMN tidak dapat berkembang lantaran direksi dibayang-bayangi ketakutan akan hukuman pidana. &ldquo;Direksi itu bukan peramal. Dia tidak tahu kalau sudah dilakukan berbagai simulasi bahkan profesional-profesional dilibatkan, (kemudian) dia ambil keputusan, tapi tiba-tiba perang, atau tiba-tiba harga rupiah melonjak, atau misalnya terjadi Covid. Dia tak bisa meramal,&rdquo; ujar Hikmahanto. Senada dengan Hikmahanto, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono mengatakan bahwa kerugian perusahaan bukanlah tanggung jawab direksi. Feri menyebut, kerugian perusahaan tidak menjadi tanggung jawab bagi direksi atau officer sepanjang kerugian itu dilaksanakan berdasarkan keputusan dalam kewenangan. &ldquo;Keputusan itu dibuat dalam kewenangan, dilakukan tanpa ada benturan kepentingan dan sungguh-sungguh untuk kepentingan terbaik dari perseroan. Jadi kalau kerugian itu timbul dan memenuhi Business Judgement Rule, itu adalah kerugian kerugian bisnis. Tidak memiliki risiko hukum bagi yang bersangkutan,&rdquo; kata Feri. Ekonom Senior Faisal Basri dalam acara yang sama mengatakan, kriminalisasi keputusan bisnis di BUMN terjadi karena buruknya penegakan hukum di Indonesia. Faktanya, kata Faisal, saat ini negara-negara yang makin maju atau sudah maju memiliki track record institusi yang bagus. &ldquo;Jadi hampir mustahil Indonesia ekonominya bagus kalau institusinya buruk,&rdquo; kata Faisal. Faisal menyinggung hal yang terjadi pada mantan Dirut PT Pertamina (persero), Karen Agustiawan dapat menimbulkan ketakutan bagi direksi untuk mengambil risiko bisnis. &ldquo;Terlepas dari (kasus) Ibu Karen, pokoknya sekarang direksi Pertamina tidak mau ambil risiko, takut (mengalami) seperti yang dialami Ibu Karen. Ini fakta. Lihat saja sekarang lifting minyak tinggal 606.000 barrel per hari,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Dirut Pertamina periode 1998-2000 Martiono Hadianto menuturkan, permasalahan dalam Business Judgement Rule terletak pada praktik pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Business Judgement Rule merupakan prinsip yang melindungi kewenangan direksi perusahaan dalam pengambilan keputusan. "Berdasarkan prinsip ini, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena alasan salah dalam pengambilan keputusan atau alasan kerugian perseroan.&nbsp;Dengan catatan, pengambilan keputusan tersebut tidak mengandung konflik kepentingan, tidak diliputi oleh itikad buruk dan kerugian yang timbul bukan karena kelalaian," katanya. Business Judgement Rule kembali populer seiring dengan penetapan Dirut Pertamina periode 2009-2014 Karen Agustiawan sebagai terdakwa dugaan korupsi. Untuk diketahui, Karen Agustiawan didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG). Karen dituding melakukan perjanjian kerja sama pengadaan gas secara sepihak dengan perusahaan asing yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut tidak akan bisa berkembang jika keputusan bisnisnya dikriminalisasi.

Pakar Hukum Sebut BUMN Tak Akan Bisa Berkembang Jika Keputusan Bisnisnya Dikriminalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-hukum-internasional-idul-fitri-momen-bertemu-keluarga_m_220387.jpeg" alt="Idul Fitri menjadi momen paling membahagiakan untuk Hikmahanto. Ia biasanya mengisi Idul Fitri dengan Salat Ied bersama, berdoa bersama, hingga makan dan berfoto bersama" width="100%">
<figcaption>Idul Fitri menjadi momen paling membahagiakan untuk Hikmahanto. Ia biasanya mengisi Idul Fitri dengan Salat Ied bersama, berdoa bersama, hingga makan dan berfoto bersama</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke wilayah Israel pada Sabtu sampai Minggu (14/4) dini hari. Iran memiliki alasan menyerang Israel. Serangan tersebut sebagai balasan setelah Israel menyerang kantor Kedutaan Iran di Damaskus, Syria, beberapa waktu lalu. Iran mendasarkan diri pada hak untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel pada Sabtu (13/4) yang berisiko memicu konflik regional yang melibatkan pasukan militer Amerika Serikat. Mengutip laman Aljazeera, serangan ini menandai pertama kalinya Iran melancarkan serangan militer langsung ke Israel. Di tengah aksi balasan Iran terhadap Israel, angkatan udara Yordania mencegat dan menembak jatuh puluhan drone Iran yang melanggar wilayah udaranya yang menuju ke Israel. Hal ini dinilai oleh banyak pihak sebagai aksi yang kurang elok mengingat Yordania juga merupakan negara Muslim. Mengapa Yordania mencegat drone dan rudal yang mengarah ke Israel? Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai aksi tersebut mungkin didasari oleh perbedaan pandangan dengan Iran terkait Palestina. "Yordania mungkin berseberangan dengan Iran terkait Palestina," terang Hikmahanto melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com, Minggu (14/4). Dirinya melanjutkan, perbedaan sikap tersebut didasari pada Iran yang mendukung Hamas yang banyak bergerak di Gaza. Sementara, Yordania mendukung Fatah. "Kalau Iran kan mendukung Hamas yang banyak di Gaza. Sementara Yordania mendukung Fatah," jelas Hikmahanto. Diketahui, Hamas bukanlah satu-satunya faksi besar di Palestina. Hamas memiliki rival internal yang juga kuat yakni Fatah. Hikmahanto memaparkan, Fatah dan Yordania mendukung konsep 'Two States Solution'. Sebuah gagasan yang mendukung adanya negara Israel yang berdampingan dengan negara Palestina yang merdeka. "Tidak demikian dengan Hamas yang didukung Iran. Mereka tidak setuju ada negara Israel di atas tanah Palestina," ucap Hikmahanto.

Di tengah aksi balasan Iran terhadap Israel, angkatan udara Yordania mencegat dan menembak jatuh puluhan drone Iran yang melanggar wilayah.

Yordania Tembak Jatuh Puluhan Drone Iran yang Diluncurkan ke Israel, Begini Kata Pakar Hukum Internasional 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210725-WA0007.jpg" alt="Bea Cukai gagalkan pengiriman ratusan ribu rokok ilegal yang dibawa truk pengangkut mobil ambulans rusak di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ditjen Bea Cukai Wilayah Jateng-DIY/Antara" width="100%">
<figcaption>Bea Cukai gagalkan pengiriman ratusan ribu rokok ilegal yang dibawa truk pengangkut mobil ambulans rusak di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ditjen Bea Cukai Wilayah Jateng-DIY/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau sebagai aturan pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berpotensi mengancam kedaulatan negara. Merujuk draf RPP yang beredar di publik, terdapat beberapa aturan untuk produk tembakau. Aturan ini diantaranya larangan iklan produk tembakau, larangan promosi dan sponsorship, larangan penjualan produk secara ketengan, larangan kegiatan CSR, larangan display produk, dan aturan kemasan minimal 20 batang/bungkus. Prof. Hikmahanto yang juga rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi ini menegaskan, jika draf RPP ini dipaksakan akan punya implikasi banyak terhadap berbagai peraturan lain baik yang setara atau turunannya. Akibatnya industri hasil tembakau (IHT) nasional bisa mati. Lalu bagaimana dengan nasib petani dan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada tembakau? Ia melanjutkan, apabila RPP ini disahkan akan marak penyelundupan hasil tembakau dari luar negeri dan rokok ilegal. Belum lagi pemerintah harus mampu mengganti sumber pemasukan negara, yang jumlahnya berkisar&nbsp;9-13 persen dari total penerimaan pajak negara. "Saya mensinyalir LSM luar negeri berada di balik draf RPP Kesehatan. LSM ini sudah lama memberikan tekanan pada pemerintah untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)," ujar Prof. Hikmahanto, dalam keterangannya, Senin (2/10). Lebih lanjut, Prof. Hikmahanto mengatakan, pemerintah sudah tepat untuk tidak meratifikasi FCTC. Namun, sebagai kompromi pemerintah diminta untuk mengadopsi poin-poin FCTC dalam draf RPP tanpa memberikan solusi nyata. "Poin-poin FCTC yang diadopsi akan berdampak negatif pada perekonomian negara dan masyarakat luas," imbuh Prof. Hikmahanto. Menurut Prof. Hikmahanto, kedaulatan negara diwujudkan dalam kemandirian pemerintah mengambil kebijakan yang dibutuhkan. Pasalnya, pemerintah Indonesia lah yang paling tahu kondisi Indonesia. Bukan pemerintah negara lain, terlebih lagi LSM dari luar negeri. "Ini yang ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa kita tidak mau hanya sekedar ikut-ikutan tren, kita harus betul-betul melihat kepentingan nasional Indonesia," tegas Prof. Hikmahanto. Prof. Hikmahanto menjelaskan, saat membahas sebuah peraturan yang memunculkan implikasi luas terhadap publik, pemerintah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja. Dalam kasus pembahasan draf RPP, di luar kesehatan, pemerintah semestinya mempertimbangkan aspek lain seperti kesejahteraan rakyat, penyerapan tenaga kerja, keberlangsungan hidup petani tembakau, dan kontinuitas sektor IHT nasional, hingga penerimaan negara. Lebih lanjut Prof. Hikmahanto menegaskan, isu kesehatan memang merupakan persoalan penting untuk jadi bahan pertimbangan dalam sebuah kebijakan publik. Namun demikian, kepentingan lain juga tidak boleh diabaikan. Menurutnya, draf RPP ini tidak hanya bicara soal satu dimensi kepentingan, namun merupakan titik temu berbagai kepentingan. Maka itu, kementerian/lembaga terkait harus diikutsertakan agar pembahasan mengenai peraturan perundangan lebih komprehensif. "Selain itu, naskah akademik RPP sebagai dasar revisi harus dibuka ke publik untuk mendapatkan masukan," imbuhnya. Polemik berkepanjangan draf RPP yang menguras energi pemerintah semestinya tidak perlu terjadi. Untuk itu sebagai bangsa yang berdaulat penting untuk kita mampu mengambil sikap dan tidak tunduk kepada desakan lembaga asing yang memiliki kepentingan atas draf RPP ini. Prof. Hikmahanto mengingatkan, secara umum hukum internasional melarang suatu negara atau pihak asing lainnya untuk campur tangan dalam urusan negara lain. Namun kerap kepentingan tersebut dititpkan oleh para proxy di suatu negara. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia selalu diawasi oleh masyarakatnya. Rakyat berdaulat dan merekalah pemilik suara di negeri ini. Suara rakyat wajib didengar oleh pemerintah Indonesia, utamanya mereka yang hajat hidupnya bergantung pada IHT. "Oleh karenanya tidak ada tempat bagi siapapun di luar Indonesia yang dapat mendikte pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan, termasuk memaksakan draf RPP yang menjadi polemik ini," pungkasnya.

Menurut Prof. Hikmahanto, kedaulatan negara diwujudkan dalam kemandirian pemerintah mengambil kebijakan yang dibutuhkan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hikmahanto juwana

Berita Terkini