<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/WhatsApp-Image-2026-01-04-at-084145-357414888.jpeg" alt="Upaya UGM memperkuat respons terpadu tangani bencana Hidrometeorologi di Sumatera. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Upaya UGM memperkuat respons terpadu tangani bencana Hidrometeorologi di Sumatera. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah di Sumatera mendorong Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil peran aktif sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan awal. UGM mengonsolidasikan sumber daya akademik, medis, sosial, dan teknis untuk menjawab kebutuhan warga terdampak secara bertahap. Pendekatan ini dijalankan melalui kerja lintas fakultas dan unit kerja, serta kolaborasi dengan mitra kemanusiaan. Upaya tersebut menempatkan kampus sebagai simpul penggerak respons berbasis pengetahuan. Sebagai fondasi kerja, UGM membentuk tim penanggulangan bencana hidrometeorologi Sumatera yang bekerja melalui tujuh kelompok kerja lintas disiplin. Kelompok kerja ini mencakup bidang pemetaan spasial, kesehatan, dukungan psikososial, pendidikan, hunian, hingga penguatan koordinasi kelembagaan. Skema kerja dirancang agar setiap intervensi saling melengkapi dan berbasis bukti ilmiah. Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.OG(K)., Ph.D., menegaskan bahwa pembentukan tujuh kelompok kerja tersebut bertujuan memastikan respons bencana berjalan terkoordinasi, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan lapangan. Salah satu capaian kunci berasal dari kerja Tim UGM yang berfokus pada pemetaan cepat dan analisis spasial kebencanaan. &ldquo;Tim ini telah bekerja sejak satu pekan pascabencana dan menyelesaikan seluruh target rapid mapping secara penuh,&rdquo; ujarnya. Dia menyebut, produk yang dihasilkan meliputi peta area terdampak banjir, peta perubahan sebelum dan sesudah bencana, peta aksesibilitas jaringan jalan, peta status fasilitas kesehatan dan shelter, peta permukiman terdampak, serta peta kebutuhan masyarakat. Keseluruhan peta tersebut menjadi rujukan utama dalam perencanaan respons dan pemulihan. Basis data spasial hasil kerja UGM dikonsolidasikan melalui geoportal dan dikelola dengan pengendalian hak cipta serta akses data oleh Biro Manajemen Strategis (BMS) UGM. Data ini disampaikan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk proses publikasi dan pemanfaatan lanjutan. Sejumlah peta kebutuhan juga telah terhubung langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mendukung penyaluran bantuan berbasis data. Dengan demikian, hasil kerja spasial UGM berperan sebagai rujukan kebijakan dalam respons bencana di tingkat nasional. Pemanfaatan peta zona aman menjadi aspek krusial dalam penentuan lokasi hunian sementara dan hunian tetap bagi penyintas. Berbasis analisis spasial tersebut, UGM menyiapkan desain hunian yang adaptif terhadap risiko kebencanaan dan kondisi tapak. Pendekatan ini memastikan pembangunan hunian tidak dilakukan di wilayah rawan berulang. Data spasial berfungsi sebagai penghubung antara sains, perencanaan, dan kebijakan pemulihan. Pada sektor kesehatan, UGM secara berkala mengirim tim medis ke Aceh dan wilayah terdampak lainnya di Sumatra melalui jejaring Academic Health System (AHS) UGM. &ldquo;Tim ini melibatkan tenaga kesehatan lintas disiplin dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat,dan Keperawatan, Rumah Sakit Akademik dan jejaring layanan kesehatan akademik UGM,&rdquo; bebernya. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan, pengobatan rawat jalan dan darurat, layanan spesialis, serta kunjungan mobile clinic dan home visit. Pendekatan berlapis ini dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan sejak fase darurat hingga transisi pemulihan. Berdasarkan data respons AHS UGM hingga 2 Januari 2026, tim telah diturunkan dalam 7 batch pelayanan di Aceh Utara dan Bener Meriah dengan rata-rata 17 tenaga kesehatan per batch. Selama masa tugas tujuh hari per batch, layanan menjangkau sedikitnya 4.127 warga terdampak dengan cakupan 50 hingga 100 pasien per hari di Aceh Utara dan Bener Meriah. Petugas memberikan layanan kesehatan di beberapa lokasi diantaranya pos pengungsian, RSUD Muchtar Hasbi, 9 wilayah puskesmas terdampak di Aceh Utara, dan 3 Puskesmas terdampak di Bener Meriah. Selain layanan klinis, tim AHS UGM juga mendukung penguatan sistem kesehatan melalui perbaikan sarana penunjang seperti listrik dan genset, sanitasi, serta koordinasi logistik medis dan Emergency Medical Team (EMT). Pendekatan ini menegaskan peran AHS UGM dalam mengintegrasikan layanan klinis, kesehatan masyarakat, dan penguatan sistem kesehatan pascabencana. Dukungan psikososial menjadi bagian penting dari respons UGM dalam penanganan dampak bencana. Melalui tim psikologi dan relawan terlatih, UGM memberikan layanan pendampingan dan trauma healing bagi warga terdampak, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Mahasiswa turut dilibatkan melalui pelatihan khusus agar mampu mendukung pemulihan mental secara bertanggung jawab. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat pascabencana. Pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar air bersih, UGM bekerja sama dengan Universitas Teuku Umar dan Politeknik Negeri Lhokseumawe memasang sistem penjernih air bertenaga surya di wilayah terdampak banjir untuk memperkuat layanan air bersih masyarakat dan fasilitas kesehatan. Sistem ini memiliki kapasitas 500 sampai 1.000 galon per hari atau setara 1.900 hingga 3.800 liter per hari, mampu memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih bagi ratusan warga, terutama di posko pengungsian dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Lokasi pemasangan awal dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah dan berdasarkan hasil asesmen awal akan diprioritaskan di Posko Pengungsian Pantan Kemuning, Puskesmas Mesidah, serta Polindes di wilayah Simpur. Di sektor hunian, UGM menyiapkan desain hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap Rumah Geunira yang adaptif terhadap kondisi pascabencana berbasis kajian risiko dan kebutuhan warga. Implementasi di lapangan dilakukan melalui pembangunan 100 unit hunian sementara berukuran 6 x 6 meter di Desa Geudumbak, Aceh Utara, oleh Tim UGM bersama Rumah Zakat. Proses tersebut diawali dengan pendirian unit huntara pertama di lokasi sebagai penanda dimulainya kegiatan di lapangan pada Sabtu (3/1/2025). Program ini dirancang berkelanjutan dan akan dilanjutkansecara bertahap hingga seluruh target hunian terpenuhi, bahkan berpotensi dikembangkan sesuai kebutuhan. Ketua Tim UGM, Ashar Saputra, Ph.D., menjelaskan bahwa desain hunian dikembangkan agar mudah dipahami dan dapat dibangun secara mandiri oleh warga dengan material yang tersedia di lapangan. &ldquo;Rumah papan berukuran 6 x 6 meter tersebut memungkinkan proses pengerjaan berjalan cepat, efisien, dan aman bagi penyintas,&rdquo; ujar dia. Melalui pelatihan keterampilan konstruksi bagi warga, proses dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga sebagai pelaku utama. Pendekatan ini menumbuhkan rasa kepemilikan warga dan memperkuat kesiapan masyarakat untuk melanjutkan proses pembangunan hunian secara mandiri. Ke depan, UGM terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam penguatan sistem penanggulangan bencana hidrometeorologi. Upaya ini dijalankan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BRIN, BNPB, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kehutanan, Badan Informasi Geospasial, Kafegama, Kagama, serta Rumah Zakat. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat integrasi data, kebijakan, dan aksi kemanusiaan. UGM menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam membangun sistem kebencanaan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah di Sumatera mendorong Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil peran aktif.

UGM Perkuat Respons Terpadu Tangani Bencana Hidrometeorologi di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/Tangerang-Status-Siaga-3461081446.jpg" alt="Pemerintah Tangerang umumkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga awal 2026. (dok. Humas Pemkot Tangerang)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Tangerang umumkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga awal 2026. (dok. Humas Pemkot Tangerang).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga awal 2026. Kebijakan tersebut diumumkan Wali Kota Tangerang, Sachrudin menyusul peringatan dini BMKG mengenai potensi curah hujan tinggi pada penghujung 2025 hingga Maret 2026 akibat anomali iklim global. Sepanjang tahun ini, tren kejadian banjir, genangan, dan angin kencang tercatat meningkat signifikan di berbagai wilayah kota. Kondisi itu menjadi dasar Pemkot untuk memperketat langkah antisipasi. "Mulai Desember hingga Maret, kita tetapkan status siaga darurat. Ini bukan formalitas. Ini ajakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bersama," kata Sachrudin belum lama ini saat Apel Siaga Bencana Kota Tangerang (10/12). Dia menekankan perubahan paradigma dalam menangani kebencanaan. Menurutnya, Kota Tangerang harus mengedepankan langkah proaktif. "Ketika kita siap, biasanya musibah memilih jalan lain. Tapi kalau kita lengah, genangan kecil pun bisa berubah jadi bencana," ujarnya. Sachrudin juga menginstruksikan para camat dan lurah untuk memastikan kebersihan lingkungan, terutama saluran air dan drainase, tetap terjaga. Dia menilai intensitas hujan bukan satu-satunya faktor pemicu bencana, namun perilaku manusia juga turut memperburuk situasi. "Saluran tersumbat sampah, sedimen menumpuk, drainase tidak berfungsi semua itu merusak keseimbangan lingkungan. Mengembalikan keseimbangan dimulai dari hal sederhana, menjaga kebersihan. Tidak boleh ada ego sektoral," tandasnya. Dia menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah, aparat, dunia usaha, hingga relawan harus bergerak dalam satu komando untuk menghadapi puncak musim hujan beberapa bulan ke depan. &nbsp;

Pemerintah Kota Tangerang mengumumkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga awal 2026 akibat potensi curah hujan tinggi.

Tangerang Tetapkan Status Siaga Darurat Hidrometeorologi hingga Awal 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/IMG-20251116-WA0003-2027868602.jpg" alt="Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menegaskan komitmen penuh Korlantas Polri dalam mendukung proses pemulihan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di kawasan Sumatera hingga Aceh. Pemberihan kemudahan untuk melakukan kepengusrusan dokumen yang hilang karena bencana juga dilakukan selain memberikan perhatian pada upaya evakuasi dan pelayanan kemanusiaan. Langkah Polri kini berfokus pada penyediaan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus kembali dokumen lalu lintas yang hilang atau rusak akibat bencana tersebut. Irjen Agus mengungkapkan bahwa dampak bencana tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur, tetapi juga menyebabkan kehilangan berbagai dokumen penting milik warga. Dokumen-dokumen tersebut mencakup Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/bg-BPKB-3533039056.jpg" alt="Ilustrasi: BPKB kendaraan. (Yamaha Deta Group)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: BPKB kendaraan. (Yamaha Deta Group)</figcaption>
</figure> &ldquo;Polri memberikan perhatian khusus untuk kebutuhan masyarakat terkait dokumen SBST yang mencakup SIM, STNK, dan BPKB,&rdquo; ujar Irjen Agus dalam pernyataan resminya, Minggu (7/12). Ia menambahkan bahwa langkah ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang meminta segenap jajaran untuk terjun langsung membantu masyarakat terdampak bencana. Irjen Agus juga mengapresiasi inisiatif Dukcapil Kemendagri yang telah memberikan panduan terkait penerbitan ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta komitmen Ditjen Imigrasi dalam memfasilitasi penggantian dokumen keimigrasian. Sebagai institusi pelayanan publik, Polri memastikan kebijakan serupa diterapkan untuk dokumen yang berada dalam kewenangannya. Polri menjamin bahwa layanan terkait dokumen SIM, STNK, dan BPKB di wilayah terdampak akan disesuaikan dengan situasi lapangan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut tanpa kendala administratif. Dokumen-dokumen ini akan diproses lebih mudah untuk membantu mereka yang membutuhkan. <div align="left"> Polri memastikan layanan SBST di wilayah terdampak akan disesuaikan dengan kondisi lapangan agar masyarakat dapat mengurus dokumen tanpa hambatan administratif. Dokumen yang dipermudah antara lain: </div> <ul> <li dir="ltr">SIM (Surat Izin Mengemudi)</li> <li dir="ltr">STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li dir="ltr">BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li class="class-paragraph" dir="ltr">TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)</li> </ul> Beberapa pendekatan layanan khusus yang diterapkan: <ul> <li dir="ltr">Penempatan unit layanan bergerak di posko pengungsian dan wilayah sulit dijangkau.</li> <li dir="ltr">Penyesuaian jadwal dan prioritas layanan demi percepatan pemulihan administrasi warga.</li> <li class="class-paragraph" dir="ltr">Pemanfaatan database digital untuk mengurangi persyaratan dokumen fisik.</li> <li dir="ltr">Kolaborasi dengan jajaran kewilayahan untuk memastikan pelayanan aman dan terkoordinasi.</li> </ul> Sedangkan untuk mempercepat pemulihan administrasi warga, Irjen Agus telah memerintahkan jajaran Regident di tingkat Polda dan Polres untuk menyusun prosedur pelayanan darurat, antara lain: <ul> <li dir="ltr">Menyusun prosedur pelayanan darurat yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.</li> <li class="class-paragraph" dir="ltr">Memberikan prioritas layanan bagi korban bencana tanpa mengabaikan ketertiban administrasi.</li> <li dir="ltr">Berkoordinasi dengan pemda, BNPB, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat pendataan.</li> <li dir="ltr">Menjaga kehadiran Polantas di lapangan agar distribusi bantuan dan mobilitas warga tetap lancar.</li> </ul> &ldquo;Polri berkomitmen mendampingi masyarakat di seluruh tahapan pemulihan. Layanan SBST akan terus disiapkan agar kebutuhan administratif warga dapat dipenuhi dengan cepat dan aman,&rdquo; pungkas Irjen Agus.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menegaskan komitmen penuh Korlantas Polri dalam mendukung proses pemulihan dokumen

Kakorlantas Polri Berikan Kemudahan Kepengurusan Dokumen Kendaraan Pasca Banjir Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/korban-di-tapanuli-2400355042.jpg" alt="MENCARI YANG TERSISA: Penduduk Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumut, mengais sisa barang di rumah yang diterjang banjir, Kamis (4/12/2025). (AFP)" width="100%">
<figcaption>MENCARI YANG TERSISA: Penduduk Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumut, mengais sisa barang di rumah yang diterjang banjir, Kamis (4/12/2025). (AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tengah dirundung duka. Namun, provinsi-provinsi lain juga harus waspada. Sebab, bencana serupa yang diakibatkan melemahnya kemampuan hutan sebagai daerah lindung juga bisa terjadi.&nbsp; &rdquo;Seandainya Siklon Senyar (seperti yang terjadi di Sumatera) ada di Jawa, risiko bencananya sangat besar,&rdquo; kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kemarin (4/12).&nbsp; Dia lantas membuat perbandingan curah hujan akibat Siklon Senyar yang memicu bencana hidrometeorologi di Sumatera. Banjir besar di Bekasi dan sekitarnya Februari lalu dipicu hujan dengan intensitas 147 mm. Kemudian, banjir bandang di Denpasar September lalu yang menewaskan sekitar 21 orang diakibatkan hujan ekstrem dengan intensitas 245 mm.&nbsp; Di sisi lain, Aceh, misalnya, intensitas hujannya sempat di angka 400 mm. &ldquo;Perlu adaptasi khusus terkait risiko hujan ekstrem di masa mendatang,&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016919025/gunakan-dana-abadi-umat-bpkh-bantu-korban-banjir-di-sumatera-senilai-rp-3-m">Gunakan Dana Abadi Umat, BPKH Bantu Korban Banjir di Sumatera Senilai Rp 3 M</a> Khusus di Jawa Barat, Hanif mengatakan ancaman bencana hidrometeorologi cukup besar. Sebab, tutupan hutannya semakin kecil. Dari seharusnya ada 1,6 juta hektare area hutan sebagai pelindung daerah hilir dari risiko bencana hidrometeorologi, 1,4 juta di antaranya sudah hilang. Berganti men&zwnj;jadi area pertambangan, hunian, wisata, dan tempat komersial lainnya.&nbsp; &rdquo;Akibatnya kawasan hilir seperti Bekasi dan Jakarta rawan tergenang banjir. Harusnya tutupan hutan itu dijaga. Kalau perlu ditingkatkan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dia menjelaskan, total ada 23 daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak bencana Sumatera. Tutupan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar juga mengalami penyusutan sehingga tidak kuat menampung air hujan.&nbsp; &rdquo;Di Aceh, tutupan hutan dalam kurun 1990&ndash;2024 berkurang 14 ribu hektare,&rdquo; katanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016919017/telan-korban-hampir-seribu-orang-anggota-dpr-irine-roba-dorong-pemerintah-naikan-status-banjir-sumatera-jadi-bencana-nasional">Telan Korban Hampir Seribu Orang, Anggota DPR Irine Roba Dorong Pemerintah Naikan Status Banjir Sumatera Jadi Bencana Nasional</a> Sedangkan tutupan hutan di DAS Batang Toru, Sumut, berkurang 19 ribu hektare. Lalu di Sumbar, tutupan hutannya minus 10.521 hektare. Jadi, bencana Sumatera dipicu hujan sangat lebat ditambah kemampuan daya serap hutan yang berkurang.&nbsp; Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat di DPR kemarin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengklaim deforestasi secara nasional turun dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025, atau mengalami penurunan 23,01 persen.&nbsp; &rdquo;Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,&rdquo; kata Raja.&nbsp; Dia menambahkan, untuk wilayah Aceh terjadi penurunan 10,04 persen dari 11.228 hektare pada 2023&ndash;2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025. Sumut meng&zwnj;alami penurunan 13,98 persen, dan deforestasi Sumbar turun 14 persen. (wan/idr/nad/ttg)

Ancaman bencana hidrometeorologi cukup besar. Sebab, tutupan hutannya semakin kecil. Dari seharusnya ada 1,6 juta hektare area hutan.

Jabar Berpotensi Alami Banjir seperti Sumatera karena Hutan Susut Drastis Berganti Jadi Area Tambang, Hunian, dan Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/Walikota-Depok-2-1017617781.jpg" alt="Supian Suri menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan bencana hidrometeorologi. (Febry/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Supian Suri menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan bencana hidrometeorologi. (Febry/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com -&nbsp;Intensitas hujan tinggi yang kembali melanda Kota Depok dalam beberapa hari terakhir mendorong Wali Kota Depok Supian Suri menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan bencana hidrometeorologi. Imbauan tersebut dia sampaikan usai mengikuti telekonferensi bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan para kepala daerah se-Jawa Barat dalam agenda pembahasan Aksi Solidaritas Sosial dan Bencana Alam. Kegiatan berlangsung secara daring dari Ruang D&rsquo;cor, Lantai 5 Balai Kota Depok. &ldquo;Kita terus monitor dan saya tetap mengajak camat serta lurah untuk waspada di lingkungan masing-masing,&rdquo; kata Supian Suri. Supian menekankan, mitigasi di tingkat wilayah tidak boleh menunggu dampak terjadi. Ia meminta perangkat daerah hingga level terdepan pemerintahan untuk aktif mengambil langkah pencegahan, salah satunya melalui gerakan kerja bakti di permukiman. Menurutnya, menjaga kebersihan saluran air menjadi langkah sederhana namun sangat menentukan dalam mencegah banjir, terutama ketika curah hujan tinggi. &ldquo;Kerja bakti perlu dimaksimalkan, hal yang mungkin kecil ini tetapi punya dampak besar. Salah satunya sumbatan saluran saat hujan, yang hanya gara-gara sampah bisa menyebabkan banjir,&rdquo; tutupnya. Pemerintah Kota Depok menegaskan akan terus memantau perkembangan cuaca sekaligus memperkuat koordinasi lintas wilayah agar potensi bencana dapat diantisipasi lebih dini. Seperti diketahui wilayah Depok akhir-akhir ini sering mengalami hidrometeorologis yang disebabkan oleh fenomena cuaca, iklim, dan air seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung,&nbsp;

Wali Kota Depok menginstruksikan camat dan lurah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Wali Kota Depok Minta Camat dan Lurah Perketat Kewaspadaan Bencana Hidrometeorologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/4UsJeL9NOHvkg9jxuHQM5g0B8sjG3uWdpf5I2GCR-3375770787.jpg" alt="Ilustrasi: Banjir melanda sejumlah wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Thailand. (Al-Jazeera)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Banjir melanda sejumlah wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Thailand. (Al-Jazeera).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena cuaca ekstrem kembali menyapu wilayah Asia Tenggara dalam beberapa pekan terakhir. Hujan deras yang turun tanpa jeda, dipicu gabungan monsun dan anomali iklim regional, memicu banjir di sejumlah negara, mulai dari Indonesia, Malaysia, hingga Thailand.&nbsp; Kondisi serupa juga melanda wilayah selatan Thailand, menyebabkan ribuan rumah tergenang, akses tertutup air, hingga aktivitas ekonomi warga lumpuh. Di tengah upaya pemulihan, pemerintah Thailand akhirnya mulai menyalurkan bantuan tunai kepada keluarga terdampak banjir.&nbsp; Lebih dari 26 ribu keluarga di tiga provinsi selatan telah menerima kompensasi yang langsung dikirim ke rekening mereka pada Senin. Penyaluran ini menjadi langkah awal pemerintah untuk membantu warga kembali bangkit setelah bencana hidrometeorologi tersebut memaksa aktivitas sehari-hari berhenti total. Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM) mengonfirmasi bahwa setiap keluarga menerima uang sebesar THB 9.000 atau setara sekitar Rp 4 jutaan melalui bank yang terhubung dengan sistem pembayaran digital PromptPay.&nbsp; Melansir Nation Thailand, total dana yang disalurkan mencapai THB 239,139 juta atau setara sekitar Rp 105 miliar lebih. DDPM merinci bahwa bantuan tahap pertama ini ditujukan untuk warga di tiga provinsi dengan tingkat kerusakan paling tinggi, yaitu: - Songkhla: 4.563 keluarga - Satun: 8.772 keluarga - Pattani: 13.236 keluarga Dana tersebut ditransfer oleh Government Savings Bank menggunakan data kependudukan yang sudah terhubung dengan nomor identitas warga. Mekanisme ini disebut sebagai cara tercepat untuk memastikan bantuan sampai langsung ke penerima tanpa birokrasi berbelit. Empat Kriteria Rumah Terdampak Banjir Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016903416/dapur-mbg-jadi-andalan-286-sppg-siaga-penuhi-kebutuhan-makan-pengungsi-di-sumut-sumbar-dan-aceh">Dapur MBG Jadi Andalan, 286 SPPG Siaga Penuhi Kebutuhan Makan Pengungsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh</a> Keputusan pemberian dana mengacu pada tiga resolusi kabinet yang dikeluarkan pada 21 Oktober, 18 November, dan 25 November. Setiap keluarga terdampak berhak menerima bantuan berdasarkan empat kategori kondisi rumah: 1. Rumah yang tergenang kurang dari tujuh hari, tetapi mengalami kerusakan barang. 2. Rumah tergenang lebih dari tujuh hari, sehingga penghuni tidak dapat beraktivitas normal. 3. Rumah tidak terendam tetapi terisolasi banjir, membuat warga terjebak dan tidak bisa keluar selama lebih dari tujuh hari berturut-turut. 4. Hunian di gedung bertingkat yang lantainya tidak terkena air, namun akses dan lingkungan sekitarnya lumpuh akibat banjir lebih dari sepekan. Kategori ini dinilai penting untuk memastikan seluruh bentuk gangguan kehidupan akibat banjir, bukan sekadar kerusakan fisik rumah, tetap mendapat perhatian pemerintah. DDPM juga mengingatkan bahwa beberapa warga mungkin belum menerima dana pada tahap pertama ini. Penyebabnya, sebagian rekening belum ditautkan ke nomor identitas nasional. Warga terdampak yang masuk daftar penerima namun belum menerima transfer diminta segera menghubungi bank terdekat agar proses verifikasi dapat diselesaikan. DDPM menegaskan bahwa bantuan akan diproses ulang begitu sistem identifikasi rekening sudah tersambung. Di Satun, provinsi yang cukup parah terdampak banjir, banyak warga mengaku lega setelah mengetahui bantuan sudah masuk ke rekening mereka bahkan sebelum pukul 15.00 waktu setempat. Salah satunya adalah Farida Ujeh, 38 tahun, warga Desa Khuan Sator di Distrik Khuan Don. Ia mengungkapkan bahwa notifikasi SMS yang masuk pada pukul 12.50 membuatnya tak mampu menahan air mata. &ldquo;Saya langsung menangis ketika melihat uang itu benar-benar masuk. Setelah beberapa hari tanpa penghasilan, ini rasanya seperti bisa bernapas lagi,&rdquo; ujar Farida. Ia menjelaskan bahwa banjir membuatnya tak bisa bekerja selama lebih dari seminggu. Pekerjaannya sebagai pedagang di pasar lokal terhenti karena air merusak pakaian dan perlengkapan dagangnya. Dengan uang kompensasi sekitar Rp4 juta tersebut, Farida berencana membeli pakaian dan kebutuhan kerja agar dapat kembali mencari nafkah. Meski bantuan tunai telah mengalir, DDPM menegaskan bahwa pemulihan jangka panjang masih menjadi pekerjaan besar. Pemerintah tengah mendata kembali rumah-rumah yang belum masuk daftar batch pertama dan memastikan distribusi lanjutan berjalan lebih cepat. Selain transfer tunai, pemerintah Thailand juga merencanakan langkah-langkah perbaikan infrastruktur, normalisasi saluran air, hingga penyediaan dukungan dasar lain untuk warga yang masih rentan.

Banjir di Thailand akibat cuaca ekstrem mengakibatkan ribuan keluarga menerima bantuan tunai untuk pemulihan sebesar Rp 4 juta.

Masyarakat Terdampak Bencana Banjir Dapat Uang Kompensasi Senilai Rp 4 Juta Lebih, Tapi di Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/WhatsApp-Image-2024-03-06-at-162913-3538169348.jpg" alt="Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengimbau seluruh pihak terus memitigasi dan memetakan daerah rawan bencana alam." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengimbau seluruh pihak terus memitigasi dan memetakan daerah rawan bencana alam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi di wilayahnya. Sebab, potensi bencana masih mengintai seiring dengan masih berlangsungnya musim hujan. Berdasar perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca ekstrem tersebut masih berpotensi hingga 8 Maret. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana tetap mengimbau kepada seluruh pihak untuk terus memitigasi dan memetakan daerah rawan bencana alam. Masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana diminta untuk terus memantau kondisi cuaca dan meningkatkan kewaspadaan. &rdquo;Saya harapkan masyarakat mengikuti perkiraan dari BMKG. Itu yang pertama harus kita ikuti,&rdquo; kata Nana beberapa waktu lalu. Pasalnya, potensi bencana masih berpotensi terjadi seiring belum berakhirnya musim hujan. Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, dari 1 Januari &ndash; 1 Maret, tercatat ada sebanyak 93 kejadian bencana. Dari jumlah itu, mayoritas didominasi bencana hidrometerologi seperti cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor. Atas kejadian itu, berdampak pada sejumlah warga meninggal dunia, rusaknya rumah warga, fasilitas umum, perkantoran, hingga jembatan. Total kerugian material akibat kerusakan itu diperkirakan mencapai Rp 5,6 miliar. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/WhatsApp-Image-2024-03-06-at-163041-4095249636.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Jateng untuk mengantisipasi maupun menanggulangi bencana di wilayahnya, mulai dari pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, penyuluhan, pemasangan early warning system (EWS), gelar kesiapsiagaan bencana, menyediakan tempat evakuasi, hingga bantuan-bantuan untuk mengungsi, dan sebagainya. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, anggaran Pemprov Jateng 2024 untuk seksi perlindungan sosial korban bencana alam (PSKBA) sebesar Rp 1.509.000.000. Terdiri atas bantuan permakanan, kelompok rentan, sandang, layanan dukungan psikososial, dan tempat pengungsian. &rdquo;Anggaran bidang perlindungan jaminan sosial untuk kebencanaan sudah ada,&rdquo; kata Imam Maskur. Tercatat, per 1 Maret, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan perlindungan sosial korban bencana alam (PSKBA) senilai total Rp 322.779.000. Dana tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024. Selain itu, ada bantuan untuk antisipasi kebencanaan dari Kementerian Sosial. Dana yang bersumber dari APBN 2024 tersebut per 29 Februari sudah tersalurkan sebanyak Rp 2.157.407.100. &rdquo;Dinsos itu menyalurkannya (anggaran) dari APBD Provinsi Jateng ditambah dari Kemensos. Kabupaten/kota juga ada alokasi APBD tersendiri untuk penyiapan barang kali ada terjadi bencana,&rdquo; imbuh Imam. Bantuan PSKBA dari Dinsos Provinsi Jateng dan Kemensos itu disalurkan ke beberapa daerah. Meliputi Kabupaten Banjarnegara, Grobogan, Brebes, Jepara, Tegal, Wonosobo, Demak, Wonogiri, Temanggung, Cilacap, Kudus, Pemalang, dan Kota Surakarta. Bantuan tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk. Mulai dari permakanan, pakaian, selimut, sarung, tikar, terpal, matras, tenda, dan perlengkapan darurat lainnya. Penyaluran bantuan yang bersifat preventif juga sudah diberikan ke kabupaten/kota. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi apabila terjadi bencana. Pun demikian, pemerintah daerah bisa langsung mem-back up sendiri bantuan. &rdquo;Kalau seandainya terjadi kekurangan, mereka nanti mengajukan lagi kepada kami,&rdquo; imbuh Imam. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menganggarkan untuk penanganan bencana pada 2024 melalui BPBD Jateng sebanyak Rp 17,8 miliar. Untuk mengatasi bencana alam, Pemprov Jateng juga menganggarkan untuk dana tak terduga selama 2024 sebanyak Rp 25 miliar. Meskipun demikian, antisipasi terhadap bencana hidrometeorologi juga perlu dilakukan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan dan banjir. Masyarakat di wilayah tersebut perlu waspada dan melakukan antisipasi bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan terjadi secara terus menerus. Salah seorang warga Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Abdur Rosyid mengaku, saat ini masih mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Bantuan pemerintah berupa makanan dinilai sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemprov Jateng memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Potensi bencana masih mengintai selama musim hujan

Dua Bulan Hadapi 93 Bencana, Jateng Tangani dengan Sigap 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/02/IMG_20240228_183401-1993210125.jpg" alt="Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta&nbsp;memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Sebelumnya diberlakukan hingga 29 Februari&nbsp;menjadi hingga 31 Mei. &rdquo;Siaga darurat kita perpanjang sampai akhir Mei, karena berdasar rilis dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) itu sekarang memasuki pancaroba, justru di musim pancaroba itu kita harus waspada,&rdquo; kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bantul Antoni Hutagaol seperti dilansir dari Antara di Bantul, Sabtu (2/3). Dia mengatakan, Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi tersebut sudah disusun dan diterbitkan per 1 Maret atau setelah SK sebelumnya berakhir. Hingga saat ini, BPBD Bantul menunggu keputusan tersebut ditandatangani Bupati Bantul. &rdquo;SK sudah siap, tapi karena Pak Bupati ada kesibukan sehingga belum ditandatangani, tapi sudah sampai di meja bupati tinggal disahkan, namun yang jelas sudah siap, di daerah-daerah lain juga sama, tetap ada memperpanjang status,&rdquo; ujar Antoni Hutagaol. Dia mengatakan,&nbsp;kewaspadaan bencana atau kejadian pada musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke kemarau hampir sama dengan sebelumnya. Yakni kewaspadaan tentang hujan deras yang disertai angin kencang yang berdampak banjir dan pohon tumbang. &rdquo;Pada SK sebelumnya, kewaspadaan juga terkait bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan pohon tumbang dampak hujan deras,&rdquo; terang Antoni Hutagaol. Pada Februari, kata dia, merupakan puncak musim hujan&nbsp;sehingga Maret hingga beberapa bulan ke depan masuk peralihan musim. &rdquo;Perpanjangan berdasar dari rilis BMKG dan situasi di lapangan, kami harus ada rilis dari BMKG, kalau tidak ada, tidak ada perpanjangan, jadi perpanjangan sampai Mei harapannya selama masa pancaroba itulah kita waspada,&rdquo; tutur Antoni Hutagaol. Dia mengatakan,&nbsp;pada musim pancaroba saat ini ada kecenderungan cuaca tidak menentu, terkadang hujan namun kemudian kemarau. Akan tetapi ketika turun hujan, intensitas lebat dan tidak jarang disertai angin kencang. &rdquo;Kita selalu memantau kondisi karena dari BMKG selalu update cuaca, situasi, peta wilayah sini hujan ringan, daerah lain deras. Jadi cuaca tidak menentu, seharusnya hujan namun panas dan sebaliknya, dan kejadian yang telah terjadi itu angin kencang, pohon tumbang, genangan air, tapi tidak parah, masih bisa kita atasi,&rdquo; terang Antoni Hutagaol.

BPBD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi menjadi hingga 31 Mei

BPBD Bantul Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/penanganan-longsor-3159233119.jpg" alt="Ilustrasi Petugas BPBD bersama sukarelawan melakukan penanganan terhadap rumah rusak akibat terkena tanah longsor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Petugas BPBD bersama sukarelawan melakukan penanganan terhadap rumah rusak akibat terkena tanah longsor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prakirakan cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi masih berpotensi di sejumlah wilayah Jawa Tengah (Jateng). &rdquo;Berdasar data yang dirilis BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, potensi cuaca ekstrem tersebut dipicu beberapa faktor, antara lain aktivitas monsun Asia,&rdquo; kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo seperti dilansir dari Antara di Cilacap, Selasa (20/2). Dalam hal ini, kata dia, aktivitas monsun Asia berpengaruh terhadap peningkatan massa udara basah di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator, termasuk sekitar wilayah Jateng. Selain itu, potensi cuaca ekstrem tersebut juga dipengaruhi daerah konvergensi dan belokan angin yang terpantau di sekitar Jateng serta labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal teramati di Jawa Tengah. &rdquo;Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah Jawa Tengah pada 20-21 Februari,&rdquo; ujar Teguh Wardoyo. Dia mengatakan, sejumlah wilayah Jateng yang berpotensi terjadi cuaca ekstrem pada Selasa (20/2) meliputi Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kabupaten/Kota Magelang, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Kabupaten Semarang, Temanggung, Kabupaten Pekalongan, Salatiga, dan sekitarnya. Sementara itu pada Rabu (21/2), kata dia, cuaca ekstrem berpotensi terjadi di Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kabupaten/Kota Magelang, Boyolali, Surakarta, Sragen, Grobogan, Temanggung, Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Batang, Kabupaten Pekalongan, dan sekitarnya. &rdquo;Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang,&rdquo; terang Teguh.

BMKG prakirakan cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi masih berpotensi di sejumlah wilayah Jateng

BMKG Prakirakan Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi di Wilayah Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/banjir-benowo-2375978701-1-2399990819.jpg" alt="Genangan air di salah satu permukiman di kawasan Benowo, Surabaya. (FOTO: ISTIMEWA/JTV)" width="100%">
<figcaption>Genangan air di salah satu permukiman di kawasan Benowo, Surabaya. (FOTO: ISTIMEWA/JTV)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memasuki puncak musim hujan yang berpotensi memunculkan bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gerak cepat lakukan langkah antisipasi. Dilansir Radar Surabaya (JawaPos Grup), dalam persiapannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya sudah menentukan ribuan titik evakuasi warga. Kepala BPBD Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro, telah menunjuk sejumlah lokasi untuk dijadikan titik evakuasi. "Lokasinya di kantor pemerintah, balai RW, hingga sekolahan," ujar Agus Hebi Djuniantoro, Rabu (7/1). Diketahui, BPBD sudah memetakan titik evakuasi tersebut sebelumnya. Pemetaan lokasi evakuasi itu menyusul adanya ancaman bencana hidrometeorologi di puncak musim penghujan. Pemetaan titik evakuasi itu sesuai arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Sudah, sudah kita laksanakan," ungkap Hebi, sapaan akrabnya. Hebi mengatakan, puncak bencana hidrometeorologi basah di Jawa Timur diprediksi akan terjadi pada Februari ini. Jenis bencana yang rawan diantaranya puting beliung, karena potensi kerusakannya akan lebih tinggi. "Seperti beberapa waktu lalu ada pohon tumbang karena angin kencang disertai hujan deras. Semoga tidak ada bencana. Tapi, ini harus dilakukan sebagai antisipasi," ungkapnya. Sebelunnya, pihaknya sudah mencatat 12 rumah yang rusak akibat angin kencang tersebut. Dalam langkah ini, BPBD menggandeng Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Surabaya. Diharapkan sinergi tersebut dapat membantu penanganan rumah yang mengalami kerusakan akibat angin kencang. "Kita kerahkan sejumlah petugas untuk segera menyelesaikan persoalan ini," jelasnya. Disisi lain, Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya Buyung Hidayat juga menyebut, ada lebih dari seribu titik evakuasi yang disiapkan BPBD. Ia memaparkan, lokasinya tersebar mulai dari gedung pemerintahan, balai RW, sekolah, dan sebagainya. Selain itu, pihaknya berencana menggandeng swasta. "Kami juga sedang menjalin komunikasi dengan pihak swasta mengenai tempatnya untuk evakuasi sementara," katanya. Pemetaan titik evakuasi dilakukan di semua lokasi. Namun, menurut Buyung, ada beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus di lapangan. Yakni, area yang masuk Sesar Kendeng. "Misalnya, di wilayah Wonokromo, Jalan HR Muhammad, hingga ke Lakarsantri yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Kami berharap masyarakat bisa melihat potensi kerawanan itu lebih awal," jelasnya.

Memasuki puncak musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya sudah menentukan ribuan titik evakuasi warga.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hidrometeorologi

Berita Terkini