<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/Muhammad-Hidayat-nampak-tengah-menjalani-pemulihan-agar-bisa-segera-kembali-merumput-bersama-Persebaya-Surabaya-2741100916.jpg" alt="Muhammad Hidayat tengah menjalani pemulihan agar bisa segera kembali merumput bersama Persebaya Surabaya. (Instagram/@officialpersebaya)" width="100%">
<figcaption>Muhammad Hidayat tengah menjalani pemulihan agar bisa segera kembali merumput bersama Persebaya Surabaya. (Instagram/@officialpersebaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muhammad Hidayat akhirnya terlihat kembali. Dia bergabung dalam sesi latihan dengan skuad Persebaya Surabaya di lapangan THOR, Jumat (4/10) pagi. Itu jadi latihan perdananya sejak mengalami cedera pada Maret lalu. Cederanya memang cukup parah. Kaki kanannya bermasalah. Gelandang 28 tahun itu sampai melakukan operasi pada April lalu. Pasca operasi, Hidayat melakukan recovery. Setelah tujuh bulan, dia kini kembali berlatih dengan skuad. Namun, dia masih berlatih terpisah. Lantas, bagaimana kondisi Hidayat saat ini? &rdquo;Masih butuh waktu (untuk pulih). Kami harus berhati-hati. Karena cederanya sungguh sangat spesifik,&rdquo; kata pelatih Persebaya Paul Munster. Meski begitu, dia senang Hidayat akhirnya bisa kembali bergabung dengan skuad. Munster menyebut, Hidayat masih akan lebih banyak berlatih secara terpisah. Didampingi oleh tim dokter dan fisioterapis. &rdquo;Hidayat masih harus memastikan beberapa hal soal cederanya kepada tim dokter. Semuanya sudah harus klir sebelum dia kembali berlatih secara normal,&rdquo; beber mantan pelatih Bhayangkara FC itu. Munster juga tidak mau asal menarik Hidayat ke latihan normal. Sebab, dia harus menunggu kondisinya benar-benar pulih terlebih dahulu. &rdquo;Karena jika Hidayat kembali terlalu cepat, itu justru akan jadi masalah besar bagi dia. Jadi kami harus berhati-hati,&rdquo; beber pelatih kelahiran 9 Februari 1982 tersebut. Dia akan terus mengawasi perkembangan kondisi Hidayat. Jika dirasa sudah oke, Munster baru akan meminta dia berlatih secara penuh. Cuma, Munster berharap Hidayat bisa lekas pulih. &rdquo;Karena saya ingin dia segara kembali bermain bersama tim. Semoga secepatnya saya bisa melihat dia kembali lagi dalam kondisi terbaik,&rdquo; beber Munster. Tanpa Hidayat, Munster sejatinya tidak pusing. Sebab, gelandang Persebaya selalu diisi trio asing. Mereka adalah M. Rashid, Francisco Rivera, dan Gilson Costa. Posisi ketiganya nyaris tidak tergantikan sebagai pemain utama. Nama-nama itu pula yang kemungkinan jadi starter saat Persebaya melawan Persib Bandung pada 18 Oktober nanti.&nbsp;(gus/ali)

Muhammad Hidayat akhirnya terlihat kembali. Dia bergabung dalam sesi latihan dengan skuad Persebaya Surabaya di lapangan THOR

Hidayat Kembali Gabung Latihan Persebaya setelah Absen Tujuh Bulan, Paul Munster Sebut Tetap Harus Hati-Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejauh ini baru dua pasangan bakal calon yang sudah resmi mendapat tiket rekomendasi kontestasi Pilkada Kota Padang. Kedua&nbsp;itu adalah Muhammad Iqbal-Amasrul dan Hendri Septa-Hidayat. Untuk pasangan Muhammad Iqbal-Amasrul baru saja mendapat surat keputusan (SK) dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di di Ancol Jakarta, Kamis (25/7). Muhammad Iqbal merupakan juru bicara pasangan calon presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 lalu. "Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Jubir AMIN, Muhammad Iqbal berpasangan dengan mantan Sekdako Padang Amasrul di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Padang 2024," ungkap Sekretaris DPD PKS Padang Jafar sebagaimana dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Kamis (25/7). Di Pilkada Kota Padang, PKS menggandeng Partai Demokrat. Partai berlambang bintang mercy itu merekomendasikan Amasrul yang merupakan saat ini politikus Partai Demokrat di Kota Padang dan juga mantan Sekda Kota Padang. "DPD PKS Padang menyambut gembira dengan telah keluarnya SK bagi keduanya. Saat ini, kita memang butuh sosok pemimpin Kota Padang yang ideal," kata Jafar yang juga anggota DPRD Kota Padang itu. PKS minta support masyarakat untuk mendukung keduanya. Dan sesuai instruksi Presiden PKS, semua kader hingga ke tingkat paling bawah akan berjuang keras memenangkan Iqbal Amasrul. Sebelumnya sudah muncul ke publik beberapa pasang bakal calon wali kota-wakil wali kota Padang. Selain Muhammad Iqbal-Amasrul, Hendri Septa-Hidayat dan Fadly Amran-Maigus Nasir. Untuk Hendri Septa-Hidayat merupakan bakal pasangan calon yang diusung oleh PAN dan Gerindra. Sementara untuk Fadly Amran-Maigus Nasir baru diusung Nasdem. Dengan Nasdem saja pasangan belum bisa dipastikan mendaftar ke KPU. Perlu tambahan kursi DPRD lagi. Adapun DPRD Kota Padang memiliki 45 kursi. Untuk periode 2024-2029, rincian parpol yang memperoleh kursi DPRD Kota Padang sebagai berikut, Partai Nasdem memiliki 7 kursi, PKS (7), Gerindra sebanyak (7), Partai Golkar (5), PAN (5), PKB (4), Demokrat (4), PDIP (3), PPP (2), dan Partai Ummat (1). Syarat minimal kursi dukungan untuk bakal paslon 20 persen atau 9 kursi DPRD Kota Padang. Sementara peta kekuatan parpol pengusung ketiga bakal paslon, untuk Muhammad Iqbal-Amasrul diusung PKS dan Demokrat dengan total 11 kursi. Hendri Septa-Hidayat diusung oleh PAN dan Gerindra dengan total suara 12 kursi. Sedangkan Fadly Amran-Maigus Nasir baru diusung Nasdem atau 7 kursi. Sementara itu, analisis politik Arifki Chaniago menilai Pilkada Kota Padang bakal menarik karena berpotensi diikuti tiga pasangan calon. Meskipun begitu baru saat ini baru Muhammad Iqbal-Amasrul dan Hendri Septa-Hidayat yang percaya diri untuk menghadapi Pilkada Kota Padang. Jumlah kursi parpol pendukungnya sudah memenuhi syarat. Fadly Amran-Maigus Nasir masih berpeluang mendapat kursi dukungan dari parpol lain. Sebab, ada beberapa parpol yang belum menyatakan sikap untuk mengusung calon mana. Seperti Partai Golkar, PKB, PDIP, PPP, dan Partai Ummat. "Negosiasi partai bakal terjadi. Pilihannya, apakah dua pasangan lain bakal merangkul partai lain agar Fadly tidak maju, atau Fadly mampu melobi partai lain jika bisa berlayar," ungkap Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu kepada JawaPos.com, Kamis (25/7). "Ini soal kunci mengunci saja. Fadly yang mengunci partai lain dengan biaya mahal atau partai lain pergi berlayar ke dua pasangan lain," tandasnya.

Sejauh ini baru dua pasangan bakal calon yang sudah resmi mendapat tiket rekomendasi kontestasi Pilkada Kota Padang 2024.

PKS-Demokrat Koalisi, Pilkada Kota Padang Berpotensi Diikuti 3 Paslon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilkada Kota Padang mulai menghangat. Dua pasangan bakal calon sudah "dideklarasikan" oleh partai politik (parpol) pengusung. Mereka terdiri atas mantan legislatif dan calon petahana. Kedua bakal pasangan calon itu adalah Hendri Septa-Hidayat dan Fadly Amran-Maigus Nasir. Pasangan Hendri Septa-Hidayat dapat dikatakan calon petahana, karena Hendri Septa adalah Wali Kota Padang 2018-2023. Sedangkan Hidayat adalah anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 dari Partai Gerindra. Pasangan ini diusung oleh PAN dan Partai Gerindra. Secara peroleh kursi di DPRD Kota Padang 2024-2029, pasangan ini sudah memenuhi syarat. Gerindra memiliki 7 kursi dan PAN punya 5 kursi. Pasangan petahana ini akan dihadapi oleh pasangan yang tidak asing bagi masyarakat Kota Padang, yaitu Fadly Amran-Maigus Nasir. Fadly Amran adalah wali kota Padang Panjang periode 2018-2023. Selain itu, Fadly Amran saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar. Sementara pendampingnya Maigus Nasir, anggota DPRD Sumbar 2019-2024 dari PAN. Pada Pemilu 2024, Maigus Nasir tidak terpilih lagi. Maigus Nasir lebih dikenal sebagai tokoh agama dan syarat dengan pengalamannya di organisasi sosial dan masyarakat. Pernah juga menjadi Ketua Bazda Kota Padang dan sejumlah aktivitas lainnya. Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, Pilkada Kota Padang kurang menarik karena ada dua pasangan yang muncul. Selama ini para politikus di Kota Padang yang disibukkan dengan simulasi kandidat. Bukan mengedepankan gagasan dan ide-ide para calon. "Kurang menarik kalau Pilkada Padang hanya dua pasang saja. Pertarungan lebih kepada sentimen, suka dan tidak suka. Tetapi kalau ada tiga pasang misalnya, mau tidak mau para paslon bakal berusaha membangun ide-ide besar," ujar Arifki Chaniago saat dihubungi JawaPos.com pada Senin (8/7). Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu, dalam Pilkada Kota Padang ini, para kandidat harus mempunyai agenda dan strategi yang jelas dan terukur, akan dibawa kemana Kota Padang ini ke depannya. Kota Padang adalah ibu kota provinsi Sumbar. Padang sejatinya harus jelas dibawa identitasnya. Apakah mau dijadikan sebagai kota pendidikan atau menjadi kota modern yang membawa dampak ekonomi yang besar. "Hingga kni pendekatan para calon belum ada yang mengarah ke sana. Sehingga, Pilkada Padang secara narasi dan ide-ide para calon belum tidak menarik untuk disimak," ungkapnya. Sementara itu, dikutip dari Padang Ekspres, Fadly Amran dan Maigus Nasir melakukan pertemuan di kediaman Fadly Amran pada Minggu (7/7). Keduanya terlibat diskusi tentang masa depan Kota Padang. Fadly Amran mengatakan, Maigus Nasir merupakan sosok yang tepat sebagai calon wakil wali kota untuk menuntaskan kompleksitas masalah di Kota Padang. "Buya Maigus adalah seorang tokoh agama yang disegani, bersahaja, dan sudah menjadi panutan masyarakat Kota Padang," ungkap Fadly seperti dilansir Padang Ekspres. Sementara itu, Maigus Nasir menyatakan kesiapannya untuk membantu Fadly Amran sebagai wakil wali kota jika terpilih. "Saya sangat memahami posisi wakil wali kota dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Insya Allah, saya siap mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan wali kota," tegasnya. Sebelumnya, sebagaimana yang dilansir Padang Ekspres, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade mengatakan, Pilkada lebih mengutamakan sosok. Partai Gerindra mengusung pasangan Hendri Septa-Hidayat. Pasangan itu diklaim sangat dikenal oleh masyarakat Kota Padang. Hendri Septa pernah menjadi Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota Padang, dan Anggota DPRD Padang. Dia dianggap sangat memahami masalah kota dan bisa mencarikan solusinya. Hidayat, kata Andre, adalah kader Gerindra yang sudah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 1, yaitu Kota Padang. "Hidayat memiliki banyak dukungan dari masyarakat dan telah 10 tahun mengabdikan diri sebagai wakilnya warga Padang di DPRD Sumbar. Sangat paham seluk beluk masalah kota dan apa yang harus diperbuat,&rdquo; kata Andre.

Pilkada Kota Padang mulai menghangat. Dua pasangan bakal calon sudah "dideklarasikan" oleh partai politik (parpol) pengusung.

Pilkada Kota Padang Kurang Seksi, "Jualan" Kandidat Belum Menarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hidayat-tersangka-kemenangan-pss-sleman-dianulir_m_.jpg" alt="Mantan Anggota Komite Eksekutif (Exco) Hidayat ditetapkan sebagai tersangka pertama di Liga 2 Indonesia oleh Satgas Antimafia Bola Polri." width="100%">
<figcaption>Mantan Anggota Komite Eksekutif (Exco) Hidayat ditetapkan sebagai tersangka pertama di Liga 2 Indonesia oleh Satgas Antimafia Bola Polri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ’’Innalillahi wa inna ilaihi rooji’uun, eks Exco PSSI periode 2016-2019 Hidayat meninggal dunia pada pukul 04.45 WIB pagi tadi (kemarin, 16/11),’’ tulis Direktur Media PSSI Gatot Widakdo dalam pesan singkatnya kepada Jawa Pos kemarin. Hidayat menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit kanker yang diderita.  Meninggalnya Hidayat sendiri menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah kasus pengaturan skor dalam pertandingan Liga 2 musim lalu antara PSS Sleman dengan Madura FC. Bahkan, Hidayat juga sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pertandingan itu oleh Satgas Antimafia Bola.  Namun, usai ditetapkan tersangka, Hidayat belum sempat diperiksa oleh Satgas Antimafia Bola. Kesehatannya yang terus menurun membuatnya dirawat intensif di rumah sakit swasta di Surabaya. Satgas Anfimafia Bola pun kesulitan mengorek-ngorek masalah dugaan pengaturan skor PSS melawan Madura FC karena kondisi kesehatan Hidayat tersebut.  Nah, paling baru Hidayat rencananya akan dipanggil Satgas Antimafia Bola lagi. dia dipanggil di Polda Jawa Timur bersama Manajer Madura FC Januar Herwanto dan Vigit Waluyo. Jadwal pemanggilan itu pada Senin (18/11) besok.  Hal tersebut dikatakan oleh Januar kepada Jawa Pos kemarin. Dia mengatakan harusnya dirinya, Vigit, dan Hidayat ke Polda Jatim Senin besok. ’’Ini pemerikssaan pertama buat Hidayat padahal, tapi Allah berkata lain, Beliau harus dipanggil lebih dulu,’’ tuturnya.  Namun, Januar berharap meninggalnya Hidayat tidak lantas membuat kasus yang pertama kali dibukanya itu jadi lenyap. Dia ingin Satgas Antimafia Bola terus melakukan penyelidikan hingga tuntas. ’’Karena saya yakin ada dalang di balik kenapa Pak Hidayat berani menawarkan uang kepada saya waktu itu. Satgas harus segera menyelidiki itu,’’ tuturnya.

Senin Dipanggil ke Satgas, Mantan Exco PSSI Hidayat Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pemeriksaan-hidayat-oleh-satgas-bisa-dilakukan-di-rumah-sakit_m_.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Satgas Antimafia Bola kirim dokter untuk cek kesehatan Hidayat" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Satgas Antimafia Bola kirim dokter untuk cek kesehatan Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Antimafia Bola telah menetapkan mantan Exco PSSI Hidayat sebagai tersangka sejak 25 Februari. Namun, setelah itu, pria yang pernah mencalonkan diri sebagai ketua PSSI Asprov Jatim tersebut belum pernah kembali diperiksa. Alasannya, karena sakit. Hidayat beralasan masih sakit dan sedang dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Surabaya. Padahal, satgas butuh pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara. Karena itu, satgas pun mengirim tim khusus untuk memeriksa kondisi dari Hidayat. Pada Senin (18/3), tim yang beranggotakan penyidik dan dokter dari RS Bhayangkara Surabaya telah menemui Hidayat. Mereka memeriksa apakan benar tersangka kondisinya sakit parah sebagaimana keterangannya. "Apabila dokter menyatakan mampu untuk diperiksa, maka pemeriksaan berlangsung di rumah sakit," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Dedi enggan menyebut rumah sakit mana tempat Hidayat diperiksa. Yang pasti, penjagaan di sekitar rumah sakit memang diperketat. Selain untuk mengantisipasi gangguan dari pihak luar, satgas juga tidak ingin Hidayat kabur. Mantan Kapolresta Kediri itu menambahkan, apabila seluruh pemeriksaan sudah dilakukan, berkas tambahan itu akan segera dilengkapi. Dia berharap tidak seperti lima berkas sebelumnya terkait kasus Persibara Banjarnegara yang sempat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena kurang lengkap. "Berharap bisa selesai lebih cepat agar langsung disidangkan," tuturnya. Sekarang selain berkas kasus Hidayat, yakni kasus upaya penyuapan kepada manajer Madura FC Januar Herwanto terkait laga PSS Sleman versus Madura FC di Liga 2 musim lalu, masih ada dua kasus lainnya yang dalam tahap penyidikan. Yakni, kasus yang melibatkan Vigit Waluyo dan kasus perusakan barang bukti yang melibatkan Joko Driyono. "Masih diselesaikan kekurangan oleh penyidik, jika berkas mereka sudah dinyatakan P21 (lengkap) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka kami akan kirimkan tiga berkas lainnya," ucap Dedi. Untuk Vigit, satgas juga dalam pekan ini akan memeriksanya. Sebenarnya, jadwalnya adalah kemarin, tapi masih tertunda. Vigit belum ditemani pengacaranya, M Sholeh. "Kami sudah urus izin ke Kepala Lapas Sidoarjo, sedang diperiksa," terang pria kelahiran Madiun tersebut.

Pemeriksaan Hidayat oleh Satgas Bisa Dilakukan di Rumah Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/satgas-antimafia-bola-segera-tetapkan-tersangka-baru_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Mafia bola. Tersangka baru akan segera ditetapkan oleh Satgas Antimafia Bola" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mafia bola. Tersangka baru akan segera ditetapkan oleh Satgas Antimafia Bola</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah 15 tersangka yang ditetapkan Satgas Antimafia Bola. Termasuk Plt Ketum PSSI Joko Driyono, anggota Exco PSSI Johar Lin Eng, anggota Komdis PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, dan Staf Departemen Wasit PSSI Mansyur Lestaluhu. Dan, Senin (25/2) akan ada tambahan tersangka lagi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan bahwa satgas sudah mengungkap satu kasus lagi. Bahkan, tersangka baru ini ditetapkan karena kasus match fixing. Tapi, Dedi menolak membeberkan nama ataupun inisial. Tapi, memberi petunjuk bahwa bukan dari kasus yang dilaporkan Lasmi Indaryani. Ya, selama ini, tersangka paling banyak memang dari kasus yang dilaporkan Lasmi terkait dengan skandal Persibara Banjarnegara. "Laporan lain ya,” terangnya kepada Jawa Pos, Minggu (24/2). Senin (25/2), mantan Wakapolda Kalteng itu berjanji akan menjelaskan detail tersangka. Termasuk dari pertandingan mana dan pidananya seperti apa. Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono juga senada. Dia menerangkan, informasi adanya tersangka baru belum didapatkannya. Sejauh ini, satgas yang ada di Polda Metro Jaya masih fokus terkait penyidikan kasus perusakan barang bukti yang didalangi oleh Joko Driyono. Mereka masih menganalisis barang bukti yang sudah disita. Termasuk adanya dugaan dokumen-dokumen dan bukti transfer yang mengarah ke kasus pengaturan skor. Terutama dari penggeledahan apartemen Jokdri di Rasuna Office Park Tower 9, Jakarta. "Kami masih butuh keterangan lagi dari yang bersangkutan (Jokdri)," ujarnya. Apabila memperhatikan proses kasus yang ditangani satgas, ada kemungkinan dari dua nama ini yang berpotensi tersangka. Mereka adalah anggota Komisi Wasit PSSI Nasrul Koto atau mantan anggota Exco PSSI Hidayat. Nasrul diungkap kali pertama dalam pemeriksaan terhadap tersangka Vigit Waluyo. Nasrul sudah dipanggil Polda Metro Jaya. Dia diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT LIB Berlinton Siahaan dan Sekjen PSSI Ratu Tisha pada 4 Februari lalu. Meski belum ditahan, dia sudah masuk target operasi satgas. Nama kedua yang kemungkinan besar jadi tersangka adalah Hidayat. Mantan anggota Exco PSSI masih sebagai tertuduh untuk kasus dugaan penyuapan dalam laga PSS Sleman melawan Madura FC. Kasus tipe A yang sejauh ini paling serius diselesaikan oleh satgas. Untuk melengkapi kasus Hidayat, satgas telah memeriksa mantan Madura FC Salahudin serta tiga pemain Madura FC musim lalu yakni Imam Mahmudi, Usman Pribadi, dan Choirul Rifan. Sehari setelahnya, pada 13 Februari giliran PSS Sleman, yakni mantan manajernya Sismantoro dan pelati Seto Nurdiantoro. Bahkan, pada hari itu Hidayat juga diperiksa. Lalu, Berlinton juga dipanggil untuk pemeriksaan kasus yang sama pada 20 Februari. Setelah pemeriksaan Berlinton, malam harinya satgas melakukan gelar perkara. Karena ada beberapa data yang belum cukup, giliran Ratu Tisha yang diperiksa untuk melengkapi kekurangan data tersebut pada 21 Februari.

Satgas Antimafia Bola Segera Tetapkan Tersangka Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/begini-ancaman-hidayat-ke-manajer-madura-fc_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota&nbsp;Komite Eksekutif (Exco) PSSI Hidayat disebut-sebut mengancam Manajer Madura FC Januar Herwanto. Ancaman tersebut dilayangkan agar PSS Sleman menang dalam pertandingan Liga 2 pada Mei, tahun lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, ancaman Hidayat itu dilakukan secara langsung terhadap Januar. "Ancaman itu yang kami sedang dalami saat ini," tegasnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/2). Dia lantas menirukan Hidayat yang mendesak agar PSS Sleman kalah dari timnya. Dia lantas menawarkan sejumlah uang. "Kamu saya kasih uang Rp100 juta. Kalau tidak mau, saya naikkan Rp150 juta," sebut Dedi menirukan pekataan Hidayat kepada Januar. "Kalau kamu tidak mau juga (menerima suap), saya akan beli pemainmu jika kamu tidak menuruti kemauan saya," tambah Dedi. Lebih lanjut dia mengatakan, Hidayat terbilang sudah cukup kuat dalam persepakbolaan Indonesia. "Dia bisa mengatur perangkat pertandingan seperti wasit dan pengawas pertandingan," ungkap mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu. Sekedar diketahui Hidayat dilaporkan Manajer Madura FC, Januar Hermawan terkait pengaturan skor. Hidayat diduga menawari untuk mengatur skor laga PSS Sleman vs Madura FC di ajang kompetisi Liga 2 tahun 2018.&nbsp; Setelah ramai diperbincangkan di media, Hidayat mundur dari Exco PSSI. Lalu PSSI menghukum Hidayat dengan larangan beraktivitas di persepakbolaan Indonesia selama 3 tahun. Ditambah larangan masuk stadion dua tahun dan denda Rp 150 juta.

Begini Ancaman Hidayat ke Manajer Madura FC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tersangka-pengaturan-skor-telah-dihukum-pssi-ini-daftarnya_m_.jpg" alt="Infografis mafia bola. Sejumlah tersangka praktik pengaturan skor di sepak bola Indonesia sudah mendapat hukuman dari PSSI" width="100%">
<figcaption>Infografis mafia bola. Sejumlah tersangka praktik pengaturan skor di sepak bola Indonesia sudah mendapat hukuman dari PSSI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Disiplin (Komdis) PSSI telah menghukum sejumlah pihak yang terlibat dalam praktik pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Ada yang menerima hukuman plus denda, ada pula yang mendapatkan hukuman paling berat: dilarang berkecimpung di sepak bola seumur hidup. Belum semua terduga pelaku pengaturan skor mendapat hukuman dari PSSI. Ada dua anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang terseret kasus pengaturan skor, yakni Johar Lin Eng dan Papat Yunisal. Namun keduanya belum mendapatkan hukuman dari PSSI. Berikut Daftar Tersangka Pengaturan Skor yang Sudah Dijatuhi Hukuman oleh PSSI: Hidayat (Anggota Exco PSSI) Hidayat dinilai terlibat dalam percobaan suap dengan meminta Madura FC mengalah dari PSS Sleman. Sebagai hukumannya, pria asal Surabaya ini dijatuhi hukuman larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia selama tiga tahun. Hidayat juga dihukum larangan memasuki stadion selama dua tahun. Serta denda Rp 150 juta Hukuman itu dijatuhkan per 3 Desember 2018 lalu. Krisna Adi (Eks pemain PS Mojokerto Putra) Pemain dengan lama lengkap Krisna Adi Darma ini dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Komdis PSSI. Dia dilarang bermain sepak bola di bawah naungan PSSI seumur hidup. Dia diduga terlibat pengaturan skor pada laga antara PS Mojokerto Putra dengan Aceh United. Hukuman Krisna turun pada 22 Desember 2018. Bambang Suryo (Manajer Persekam Metro FC) Pria asal Malang ini kerap tampil di televisi dan membocorkan praktik pengaturan skor di sepak bola nasional. BS - sapaan akrabnya, dihukum seumur hidup oleh Komdis PSSI pada 26 Desember 2018. Dia dilarang beraktivitas di sepak bola tanah air selama seumur hidup. Vigit Waluyo (Pelaku sepak bola asal Jawa Timur) Mantan pengelola Deltras Sidoarjo dan PS Mojokerto Putra (MP) ini mendapat hukuman seumur hidup dari PSSI. Vugit dilarang beraktivitas di sepak bola selama seumur hidup. Saat ini, Vigit sedang mendekam dalam penjara karena kasus korupsi dana pinjaman PDAM Sidoarjo. Priyanto (Mantan Komite Wasit) Priyanto alias Mbah Pri dijatuhi hukuman larangan berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup oleh PSSI pada 8 Januari 2019. Dia terjerat kasus yang melibatkan Persibara Banjarnegara. Anik Yuni Kartika Sari Seperti halnya Mbah Pri, Anik Yuni juga mendapat hukuman seumur hidup pada sidang Komdis PSSI, 8 Januari 2019. Dia juga terbelit kasus yang melibatkan Persibara Banjarnegara. Dwi Irianto (Anggota Komdis PSSI) Mbah Putih alias Dwi Irianto mendapat hukuman seumur hidup dari Komdis PSSI. Dia dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama seumur hidup. Pria asal Blitar, Jawa Timur (Jatim) ini terlibat dalam kasus yang melibatkan Persibara Banjarnegara. Hukuman itu dijatuhkan pada 31 Januari 2019. PS Mojokerto Putra PS Mojokerto Putra adalah satu-satunya klub yang mendapat hukuman dari Komdis PSSI. Mereka dilarang mengikuti Liga 2 musim 2019. Sebab mereka terbukti terlibat pengaturan skor di Liga 2 2018.

Tersangka Pengaturan Skor Telah Dihukum PSSI, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nama-vigit-waluyo-disebut-dalam-penyelidikan-bareskrim_m_.jpg" alt="Ketua BOPI, Richard Sam Bera menyebut bahwa nama Vigit Waluyo sempat diungkapkan di Bareskrim" width="100%">
<figcaption>Ketua BOPI, Richard Sam Bera menyebut bahwa nama Vigit Waluyo sempat diungkapkan di Bareskrim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian bergerak cepat dalam memberantas pengaturan skor. Mereka sudah memanggil beberapa pihak dan nama Vigit Waluyo sempat disebut dalam penyelidikan Bareskrim. Kasus pengaturan skor kembali merebak dan nyaris jadi masalah utama setiap tahunnya di sepak bola Indonesia. Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhirnya turun tangan dan berjanji menyelidiki kasus tersebut secara tuntas. Bareskrim pada Jumat (21/12) memanggil sejumlah nama. Mulai dari pihak PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), hingga BOPI. Sayang, perwakilan PSSI dan LIB berhalangan hadir. Meski begitu penyidikan tetap dilanjutkan. Bahkan, nama Vigit Waluyo juga disebut dalam kasus itu. "Tadi, memang substansinya lebih ke itu (Vigit Waluyo). Tapi tadi juga detailnya menanyakan soal tanggung jawab menjalankan kompetisi, hingga teknisnya," ujar Ketum BOPI, Richard Sam Bera kepada wartawan. Hal lain yang dibahas juga soal dugaan percobaan pengaturan skor dalam pertandingan Madura FC vs PSS Sleman yang menyeret nama eks Exco PSSI, Hidayat. Hidayat sendiri sudah mengundurkan dari dari posisi Exco PSSI. "Ada pertanyaan itu juga. Tapi memang nanti ada jadwal (pemeriksaannya) sendiri," tandas Richard.

Nama Vigit Waluyo Disebut Dalam Penyelidikan Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkait-kasus-pengaturan-skor-pssi-dinilai-menutup-diri_m_.jpg" alt="Eko Noer Kristiyanto, peneliti hukum, menilai PSSI menutup diri terkait kasus pengaturan skor" width="100%">
<figcaption>Eko Noer Kristiyanto, peneliti hukum, menilai PSSI menutup diri terkait kasus pengaturan skor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan kasus pengaturan skor kerap muncul di sepak bola Indonesia. Namun, tidak ada upaya tegas dari PSSI untuk menghentikannya agar tidak terulang kembali. Berkaca pada kasus Hidayat, Exco PSSI yang mundur dan dituduh terlibat dalam pengaturan skor di Liga 2 2018, PSSI terkesan tertutup. Sebab setelah mereka menjatuhkan hukuman kepada Hidayat, tidak ada langkah lanjutan agar kasus pengaturan skor tidak terjadi lagi. Menurut peneliti hukum Eko Noer Kristiyanto, seharusnya PSSI dapat membuka diri agar pihak kepolisian dapat turut membantu penyelidikan. Dalam konteks ini bukan berarti mengganggu kedaulatan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola. "Itulah mengapa harus ada kolaborasi. Karena federasi yang mengurus pasti tidak akan tuntas. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjatuhkan pidana," ucap Eko di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Jumat (14/12). "Kalau negara yang mengurus tapi federasi tidak mau, akan dianggap intervensi oleh FIFA. Makanya caranya ada itikad baik di keduanya memerangi kejahatan bersama. Kalau dari federasi misal ada pengurangan nilai, itu ciri khas hukuman dari federasi. Setelah itu baru buka lebar-lebar agar kejaksaan dan kepolisian dapat masuk untuk mengusutnya. Kalau dilihat dari sini bersinggungannya dimana? Dua-duanya menganggap ini (pengaturan skor) adalah musuh bersama," jelasnya. Lebih lanjut, Eko mengaku seharusnya kasus Hidayat tidak hanya berhenti di penjatuhan sanksi saja. Seharusnya pihak kepolisian memprosesnya lebih lanjut. "Dia disanksi karena apa coba? Seharusnya dia bisa kena tindak pidana," tambahnya. Pasal 2 Undang-Undang II tahun 1980, secara gamblang menyebutkan para pelaku pengaturan skor dapat diadili. Pasalnya mereka telah melakukan penyuapan yang jelas merugikan salah satu pihak. Dalam pasal tersebut tertulis: Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000. "Harus ada komunikasi antara kedua belah pihak. Komunikasi ini untuk mencairkan jalan masuk (pemerintah). Hanya, mau cara kasar atau baik-baik. Kalau kooperatif maka bagus untuk semua. Kalau PSSI nggak mau kooperatif maka bukan berarti kepolisian tidak bisa masuk," pungkasnya.

Terkait Kasus Pengaturan Skor, PSSI Dinilai Menutup Diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hidayat

Berita Terkini