<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/WhatsApp-Image-2024-11-08-at-093805-1313563881.jpeg" alt="Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran kawasan industri sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Beberapa kebijakan strategis yang dinilai dapat meningkatkan daya saing kawasan industri adalah penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan perumusan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri.</p> <p>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan HGBT dinilai mampu menekan biaya produksi dan mendongkrak efisiensi operasional, dua elemen penting bagi pelaku industri di kawasan industri.</p> <p>"Kawasan industri selama ini terbukti menjadi katalis pertumbuhan investasi dan pemerataan sektor industri di daerah. Artinya, perannya sangat vital bagi ekonomi nasional," ujarnya.</p> <p>Meski begitu, Agus mengakui implementasi HGBT belum berjalan optimal di semua kawasan industri, meskipun kebijakan tersebut sudah ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dia menegaskan bahwa seluruh kementerian terkait termasuk Menko Perekonomian, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan, telah menyepakati semua poin dalam Perpres HGBT, tanpa perbedaan pandangan.</p> <p>"Tingginya harga gas masih menjadi persoalan klasik. Kami akan perjuangkan agar pasokan gas untuk kawasan industri tetap tersedia dan kompetitif," tegasnya.</p> <p>Sebagai solusi, Menperin bahkan membuka opsi bagi kawasan industri untuk mengimpor gas dari luar negeri dengan syarat harga kompetitif dan sesuai regulasi. Langkah ini dianggap penting mengingat pasokan gas nasional yang terbatas dan kebutuhan energi sektor industri yang terus meningkat.</p> <p>Selain fokus pada energi, Kemenperin juga mengajak HKI dan para pelaku kawasan industri untuk aktif dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat dalam tata kelola dan pengembangan kawasan industri yang modern dan berkelanjutan.</p> <p>Agus juga menyoroti pentingnya penghitungan kontribusi kawasan industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional secara kuantitatif. Hal ini dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data yang akurat dan berdampak nyata.</p> <p>Menurut Agus, kawasan industri tak hanya menyediakan infrastruktur bagi sektor manufaktur, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan. "HKI telah menjadi mitra penting pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan industri yang berdaya saing," ujar Agus.</p> <p>Menanggapi hal itu, Ketua Umum HKI Akhmad Ma&rsquo;ruf Maulana menyatakan komitmennya untuk membawa HKI menjadi lebih proaktif dalam menyuarakan aspirasi anggota dan menjalin kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian dan investor.</p> <p>"Kita akan lebih agresif dalam membentuk ekosistem kawasan industri yang siap menghadapi kebutuhan masa depan," tegasnya.</p> <p>Menurut Akhmad, saat ini Indonesia memiliki 170 kawasan industri dengan tingkat okupansi mencapai 58,39 persen. Dalam lima tahun terakhir, tercatat penambahan 52 kawasan industri baru.</p> <p>"Ini sinyal kuat bahwa sektor ini tetap menjadi primadona investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri," urainya.</p> <p class="class-paragraph">Namun demikian, sambung Akhmad, pengembangan kawasan industri masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. "Seperti lambatnya perizinan, minimnya konektivitas infrastruktur, dan ketersediaan energi ramah lingkungan dengan harga bersaing," tambahnya.&nbsp;</p> <p><strong>Data Perkembangan Jumlah Kawasan Industri</strong></p> <p>Tahun Jumlah Kawasan Industri</p> <p>2020 118</p> <p>2021 111</p> <p>2022 138</p> <p>2023 165</p> <p>2024 170</p> <p>Sumber grafis: Diolah dari berbagai sumber</p>

Kemenperin mengimplementasikan HGBT dan RUU Kawasan Industri untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Daya Saing Kawasan Industri Didorong Lewat HGBT dan RUU Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/WhatsApp-Image-2024-09-08-at-162102-1-1714738076.jpeg" alt="PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mendapatkan peluang kerja sama untuk optimalisasi potensi pasokan gas bumi dari Blok Andaman dari pegelaran Indonesia &ndash; Afrika Forum (IAF) 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mendapatkan peluang kerja sama untuk optimalisasi potensi pasokan gas bumi dari Blok Andaman dari pegelaran Indonesia &ndash; Afrika Forum (IAF) 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pelaku usaha menilai bahwa pemerintah belum seirama untuk meningkatkan investasi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyoroti salah satunya hal itu tercermin dari beberapa pelaku industri yang masih kesulitan mendapatkan pasokan gas yang memadai untuk industri di dalam negeri. Padahal, pemerintah sepakat bahwa gas merupakan salah satu unsur penting untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi di sektor industri.</p> <p>Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa pelaku bidang industri pengguna gas di Kadin Bidang Perindustrian sudah mengeluh karena sulitnya mendapatkan pasokan gas. Padahal pabriknya berada di pusat-pusat industri itu berada seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur.</p> <p>Saleh menduga bahwa ego sektoral terkait pemenuhan gas untuk industri masih sangat kuat. Dirinya pun berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi atau monitoring secara langsung sehingga dapat mengetahui fakta yang terjadi di lapangan. Dia meyakini bahwa isu gas industri ini berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi.</p> <p>"Sebagaimana diketahui Biro Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi quartal 1 2025 hanya tumbuh 4,87 persen," ujarnya.</p> <p>Turut mengamini, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan bahwa target utilisasi produksi keramik tahun ini bisa terancam akibat tingginya harga dan gangguan suplai gas untuk industri.</p> <p>Edy menyebut, pemerintah telah memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76 Tahun 2024 untuk tujuh sektor industri, yang disertai dengan kenaikan harga gas dari USD 6,5 per Million British Thermal Units (MMBTU) ke USD 7 per MMBTU.</p> <p>"Sangat disayangkan penerapan kebijakan tersebut tidak sesuai harapan industri keramik sepanjang bulan Januari-April 2025," urai Edy.</p> <p>Dia membeberkan, industri juga semakin tertekan dengan besaran Alokasi Gas untuk Industri Tertentu (AGIT) per April 2025 yang hanya tercatat sebesar 65,3 persen untuk industri Jawa bagian Barat dan sebesar 48,8 persen untuk Jawa bagian Timur.</p> <p>Menurut Edy, hal tersebut menggerus daya saing industri keramik nasional. Karena isu tersebut, sambung Edy, industri harus berproduksi dengan rata-rata biaya gas yang naik menjadi lebih dari USD 8 per MMBTU. "Artinya sekarang kurang lebih 15 persen lebih mahal dari kebijakan HGBT. Sangat disayangkan terlebih untuk Jawa bagian Timur yang seharusnya tidak ada kendala tentang suplai gas, namun diinfokan adanya gangguan di hulu, yang membutuhkan waktu perbaikan sampai Oktober mendatang," urainya.</p> <p>Selain itu, ketidakpastian suplai gas dan mahalnya harga surcharge gas atau harga regasifikasi gas dinilai dapat merusak iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia. "Ini mengganggu roadmap industri keramik nasional yang telah merencanakan ekspansi kapasitas dari 625 juta m2 per tahun ke 718 juta m2 per tahun di akhir 2026 dan meningkat ke 850 juta m2 per tahun kapasitas produksi keramik di 2030," pungkasnya.</p>

Artikel ini membahas tantangan pasokan gas bagi pelaku industri dan dampak kebijakan pemerintah terhadap investasi.

Pemerintah Diminta Lebih Harmonis soal Kebijakan Gas Bumi Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/bahlil-2-4154114148.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah belum memutuskan keberlanjutan dari program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah yang berlaku untuk 7 sektor industri, meliputi industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, kebijakan HGBT senilai USD 6,5 per MMBTU tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2024 dan mulai 1 Januari 2025 harga yang dikenakan bersifat komersil sebesar USD 16,77 MMBTU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka sinyal akan tetap melanjutkan program HGBT atau gas murah untuk industri pada tahun 2025. Adapun kini, pemerintah masih terus membahas kebijakan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya baru selesai rapat (HGBT) dan masih kita <em>exercise</em> lagi," kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (7/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, lanjut Bahlil, pemerintah juga membuka peluang pengurangan jumlah industri penerima program gas murah itu. Terutama, bagi industri secara IRR atau Internal Rate of Return sudah dikatakan bagus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, IRR adalah besarnya tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis. "Karena dari 20 item industri yang dapat HGBT, kami sekarang lagi evaluasi. Sebab HGBT itu kan tujuannya adalah untuk memberikan sebuah nilai bisnis yang masuk," ujar Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, kalau yang sudah masuk, yang IRR-nya udah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam <em>checklist</em> HGBT," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, ia memastikan program HGBT masih akan dipertahankan dan tetap diberikan kepada industri yang secara IRR belum membaik. "Tetapi kalau yang masih membutuhkan, dan kita lihat IRR-nya belum bagus, itu tetap kita pertahankan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Bahlil masih belum bisa memastikan kapan kebijakan perpanjangan program HGBT akan diumumkan oleh pemerintah. Saat disampaikan soal harapan pengusaha yang minta kepastiannya muncul sebelum Ramadan, ia hanya bilang akan dipertimbangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, saya sebagai mantan pengusaha kan boleh aja memohon kan. Ya, memohon kita pertimbangkan permohonan itu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kebijakan HGBT senilai USD 6,5 per MMBTU telah berakhir pada 31 Desember 2024, mulai 1 Januari 2025 harga yang dikenakan bersifat komersil.

Bahlil Buka Sinyal Lanjutkan Program HGBT, tapi Jumlah Industri Penerima Bakal Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/GRESIK-23-C-2464927021.jpg" alt="Pemantauan proses distribusi pupuk melalui Commong Center Petrokimia Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemantauan proses distribusi pupuk melalui Commong Center Petrokimia Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Industri petrokimia memiliki peran penting dalam menopang sektor hulu manufaktur RI. Pasalnya produk kimia yang dihasilkan dapat diolah berbagai industri, seperti plastik, tekstil, farmasi, kosmetik, dan obat-obatan. Namun kalangan pelaku usaha menilai ada berbagai hal yang menjadi pekerjaan rumah industri ini.</p> <p>Ketua Komisi Tetap Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Achmad Widjaja mengatakan bahwa peran swasta penting dalam pengembangan industri hulu namun sulit bergerak karena terlalu banyak kebijakan yang tidak mendukung. Contohnya investasi dari luar seperti Lotte Group yang memerlukan waktu panjang sebelum akhirnya masuk ke dalam negeri.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Seperti Lotte kan sampai makan waktu berapa tahun itu. Hal ini menjadi koreksi pemerintah,&rdquo; kata Achmad, dikutip Kamis (19/12).</p> <p>Demi menarik investor lain untuk bisa masuk ke pasar dalam negeri, maka pemerintah harus bisa memberikan paket kebijakan yang menarik. Di antaranya dengan<em> tax holiday</em> panjang mengingat industri petrokimia memerlukan investasi yang besar. Pasalnya untuk membangun pabriknya saja memerlukan waktu minimal tiga tahun.</p> <p>&ldquo;Nah itu harus dibebasin pajak lah yang paling penting. Investasi <em>tax holiday</em>-nya 20 tahun. Kalau nggak kan nggak bisa orang investasi. 20 tahun minimum, seperti di Vietnam," ujarnya.</p> <p>"Kita kalah sama Vietnam sama Malaysia karena memang mereka kasih minimum 20 tahun. Petrochemical kan sekali investasi umpamanya USD 20 miliar gitu lho," lanjut Achmad Widjaja.&nbsp;</p> <p>Investasi dari industri petrokimia bisa membuat RI menatap pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar industri bisa semakin ekspansif.</p> <p>"Untuk mencapai 8 persen caranya cuma satu. Lima persen itu kan sudah diberikan secara cuma-cuma sejak Covid tidak pernah turun, yaitu kontribusi industri primer, tambang dan lain-lain. Tiga persen itu pemerintah cukup menjaga iklim pengolahan industri," katanya.</p> <p>Untuk menjaga iklim perekonomian yang menuju 8 persen, menurutnya angka 3 persen itu industri sekunder menjadi kontribusi dari industrialisasi pengolahan. Untuk itu, Achmad berpendapat, pemerintah jangan terlalu banyak mengeluarkan peraturan-peraturan baru atau Kepmen-Kepmen atau kebijakan baru.&nbsp;</p> <p>Ia juga menilai industri petrokimia RI bergantung pada kondisi minyak dan gas bumi sebagai bahan baku utama. Untuk menjalankan arah industri yang lebih terukur, maka peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina juga sangatlah penting, utamanya dalam mengelola industri di sisi hulu demi menjalankan Refinery Development Master Plan (RDMP).&nbsp;</p> <p>Tidak ketinggalan, Ketua Komisi Tetap Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hari Supriyadi menilai salah satu regulasi yang diperlukan dunia usaha saat ini ialah keberlanjutan yang jelas dari investasi petrokimia, misalnya kontrak jangka panjang untuk gas.</p> <p>&ldquo;Dan kita kontraknya itu jangan pendek-pendek. Gimana kita bisa hilirisasi, gimana kita bisa ekspansi? Kontrak gas itu cuma lima tahun, nggak bisa. Karena industri petrochemical kan hidupnya harus 20 tahun, investasinya triliunan,&rdquo; sebut Hari yang juga Ketua Umum Asosiasi Industri Penghasil Petrokimia Indonesia.</p> <p>Selain persoalan kontrak, perlu juga harga gas bumi tertentu (HGBT) yang rata pada semua pelaku industri petrokimia. Sayangnya, tidak semuanya merasakan kebijakan ini, yakni USD 6 per MMBTU. Padahal, industri petrokimia masuk ke dalam 7 sektor prioritas.</p> <p class="class-paragraph">"Atau bahkan bisa lebih rendah lagi dari USD 6 per MMBTU. Dan semua industri<em> no one left behind</em>, sekarang kan di pilih-pilih, dipilih-pilih yang tertentu. Harusnya semuanya kami udah dapat rekomendasi dari perindustrian tapi di ESDM tidak di eksekusi. Ada ratusan perusahaan yang sudah direkomendasikan tapi tidak dapat, meskipun masuk 7 sektor, tapi nggak bisa dieksekusi ESDM," sebut Hari.&nbsp;</p> <p>Jika industri petrokimia bisa berlari kencang, maka semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Saat ini di perusahaan besar industri petrokimia bisa menampung ribuan pekerjaan, termasuk yang terikat dalam rantai pasok.&nbsp;</p> <p>"Kalau kita tidak bisa terutilisasi 100 persen, makin turun, ya, otomatis sejalan dengan tenaga kerja. Meskipun industri petrokimia bukan padat karya tetapi tetap akan memengaruhi karena industri petrokimia tetap ada rantai pasoknya, ada vendor-vendor kecil. Kalau kita menurun kan mereka juga akan menurun. Jelas berdampak. Jadi rantai pasok yang mungkin terdampak tuh sampai ribuan orang juga," sebut Hari.</p> <p>Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menyampaikan pemerintah terus mengupayakan strategi agar situasi industri petrokimia bisa lebih kondusif. Untuk memantau produk impor, misalnya, pemerintah tengah mematangkan instrumen neraca komoditas.&nbsp;</p> <p>Sistem tersebut diperlukan lantaran produk petrokimia dan turunannya masih didominasi produk impor. Padahal, industri petrokimia dalam negeri tengah berjuang memperkuat rantai pasok produksi.</p> <p>Dalam catatan Kemenperin, produk petrokimia nasional meliputi olefin memiliki kapasitas produksi mencapai 9,72 juta ton, sementara produk aromatik 4,61 juta ton, dan produk C1 metanol dan turunannya sebesar 980.000 ton.&nbsp;</p> <p>"Untuk penguatan struktur industri, yang perlu memang untuk penguatan salah satunya adalah melakukan integrasi industri hulu dan hilir," tuturnya.</p>

Dalam catatan Kemenperin, produk petrokimia nasional meliputi olefin memiliki kapasitas produksi mencapai 9,72 juta ton.

Industri Petrokimia Perlu Perhatian Pemerintah, Investasi Triliunan Butuh Kepastian Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/IMG-20240708-WA0028-2288050488.jpg" alt="Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden RI Joko Widodo mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang, untuk membahas keberlanjutan dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.<br /><br />"Rapat harga gas," kata Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Antara, Senin (8/7).<br /><br />Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi kebijakan HGBT. "Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,&rdquo; kata Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin, beberapa waktu lalu.<br /><br />Evaluasi tersebut utamanya menilik sisi penerimaan negara. Menurut Rizal, benefit yang diterima industri dari penyesuaian HGBT tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan.<br /><br />Kementerian ESDM mencatat penerapan kebijakan harga gas tertentu itu berdampak pada pengurangan penerimaan negara sebesar Rp29,39 triliun dalam periode 2021-2022.<br /><br />Kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.<br /><br />Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.<br /><br />Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah USD 6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan. Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional.</p> <p>Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur. Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja.</p>

Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko Perekonomian, Menperin, Menteri ESDM, dan Wamenkeu.

Presiden Jokowi Kumpulkan Para Menteri Bahas Kebijakan HGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/tempImage3NF62L-1491410946.jpg" alt="Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin." width="100%">
<figcaption>Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).</p> <p>"Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,"&nbsp;kata Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin saat ditemui di Forum Gas Bumi 2024 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/6).</p> <p>Evaluasi tersebut utamanya menilik sisi penerimaan negara. Menurut Rizal, benefit yang diterima industri dari penyesuaian HGBT tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan.</p> <p>"Meski Kementerian Perindustrian menyampaikan ada tiga kali lipat benefit, tapi itu belum terkuantifikasi, karena baru nilai ekspor yang bisa terkuantifikasi," jelas dia.</p> <p>Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier menyampaikan nilai tambah ekonomi yang diperoleh dari kebijakan HGBT bagi perekonomian nasional mencapai Rp157,20 triliun.</p> <p>Angka tersebut merupakan keuntungan tiga kali lipat yang didapatkan dari modal keuangan negara yang dikeluarkan pada 2021 hingga 2023 untuk program HGBT, yang sebesar Rp 51,04 triliun. Tujuh sektor industri penerima HGBT disebut berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor sebesar Rp84,98 triliun pada periode yang sama.</p> <p>Kemudian, <em>multiplier effect</em> dari pemberian HGBT juga mendorong investasi baru sebesar Rp 31,06 triliun, serta menurunkan subsidi pupuk sebesar Rp13,33 triliun karena penurunan harga pokok penjualan produksi.</p> <p>Sementara itu, Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia (IPGI) meminta kebijakan HGBT yang wacananya akan dilanjutkan setelah berakhir pada 2024, dievaluasi.</p> <p>Ketua umum IPGI Eddy Asmanto dalam keterangan di Jakarta, Senin (10/6), mengutarakan bahwa evaluasi kebijakan HGBT sangat diperlukan karena berdampak luas pada seluruh rantai suplai gas bumi, baik dari sektor hulu,&nbsp;<em>midstream</em>, maupun hilir.</p> <p>Eddy menambahkan bahwa HGBT ini berdampak pada penurunan penerimaan negara di sektor hulu yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh negara di sektor hilir, seperti kenaikan pendapatan pajak, kenaikan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing industri melalui penurunan harga.</p> <p>"Sebagai informasi, pada tahun 2021 dan 2022 negara mengalami penurunan pendapatan dari ketentuan HGBT sebesar Rp 29,39 triliun, namun belum ada data kuantitatif yang menggambarkan kenaikan di sektor hilir. Jika kebijakan HGBT ini terus dilanjutkan, IPGI mengharapkan ada evaluasi yang menyeluruh," kata Eddy.</p> <p>Maksud Eddy untuk evaluasi menyeluruh ini, meliputi&nbsp;<em>fairness</em>&nbsp;(berkeadilan) terhadap semua&nbsp;<em>stakeholder</em>&nbsp;yang terkait baik di sektor hulu,&nbsp;<em>midstream,</em>&nbsp;hilir, maupun industri sebagai pengguna akhir gas bumi.</p> <p>Untuk diketahui, kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.</p> <p class="class-paragraph">Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.</p> <p>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah USD 6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.</p>

"Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden," kata Rizal.

Kebijakan HGBT Dievaluasi dalam Dua Bulan Kedepan, ESDM: Keputusan Tetap di Presiden

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/calo-tanpa-infrastruktur-menghambat-penurunan-harga-gas-industri_m_109489.jpeg" alt="Ilustrasi pekerja sektor gas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja sektor gas</figcaption>
</figure> <br /><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ekonom Universitas Brawijaya Prof. Dr Candra Fajri Ananda menilai program subsidi harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada sejumlah industri tidak efektif. Program yang telah dijalankan sejak April 2020 ini telah gagal menjadikan produk-produk dari para penerima gas murah tersebut lebih efisien dan harganya kompetitif di pasar.</p> <p>&ldquo;Kebijakan HGBT ini seharusnya mampu menurunkan harga pokok produksi (HPP), tetapi dalam praktiknya tidak terjadi penurunan signifikan,&rdquo; jelas Prof Candra</p> <p>Menurutnya, meskipun harga eceran produk tidak berubah, namun HPP tidak turun. Itu sebabnya, ia menilai bahwa tantangan yang dihadapi oleh sektor industri bukan pada persoalan gas, melainkan akibat kegiatan operasional perusahaan yang efisien.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014451663/kabar-terkini-wayan-diana-kapten-persebaya-dan-niac-mitra-saat-juara-indonesia">Kabar Terkini Wayan Diana, Kapten Persebaya dan NIAC Mitra Saat Juara Indonesia</a></strong><br /><br />&ldquo;Kami mendeteksi bahwa sektor korporasi mungkin tidak beroperasi secara efisien yang mengakibatkan potensi kerugian yang signifikan. Korporasi juga perlu memastikan penggunaan gas meningkat, ketersediaan dan distribusi gas lancar, serta efisiensi dalam penyaluran,&rdquo; tandasnya.<br /><br />Mengingat program ini sudah menghilangkan puluhan triliun rupiah pendapatan negara di sektor hulu migas, Prof Candra menyarankan agar dilakukan pembatasan terhadap industri penerima manfaat. Ia bilang program ini memiliki trade off yang menguntungkan beberapa pihak namun merugikan yang lain, sehingga diperlukan peninjauan kembali.<br /><br />Dari 7 sektor industri yang mendapatkan subsidi HGBT, ia melanjutkan, industri pupuk paling memiliki multiplier effect. Oleh karenanya jika kebijakan ini dihentikan harga pupuk dipastikan akan melambung. &ldquo;Sebaiknya program seperti ini harus lebih difokuskan ke industri yang berdampak pada hajat hidup orang banyak seperti pupuk,&rdquo; sebut Candra.<br /><br />Berdasarkan data pemerintah pada tahun 2022, komponen biaya gas dalam biaya produksi bervariasi. Paling tinggi adalah industri pupuk dimana komponen biaya gas mencapai 58,48 persen, kemudian kaca 24,84 persen, keramik 17,87 persen, oleochemical 8,96 persen dan petrokimia sekitar 7,72 persen. Adapun kontribusi biaya gas di industri baja sekitar 7,26 persen dan yang paling rendah industri sarung tangan sebesar 5,90 persen.&nbsp;<br /><br />Sebelumnya Founder &amp; Advisor Reforminer Institute, Lembaga Riset Pertambangan dan Ekonomi Energi, Pri Agung Rahmanto mengatakan evaluasi terhadap kebijakan harga gas bumi tertentu alias HGBT tidak akan berdampak terhadap daya saing industri dalam negeri. Selain komponen gas bumi kontribusinya rendah, daya saing sebuah industri dipengaruhi oleh banyak aspek.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014451560/tawuran-berkedok-perang-sarung-saat-ramadhan-makan-korban-seorang-pelajar-di-cikarang-tewas-dihantam-kunci-t">Tawuran Berkedok Perang Sarung Saat Ramadhan Makan Korban, Seorang Pelajar di Cikarang Tewas Dihantam Kunci T </a></strong><br /><br />&ldquo;Ada banyak faktor yang memengaruhi daya saing sebuah industri. Seperti permintaan pasar, sumber daya, strategi industri dan juga keterkaitannya dengan industri pendukung dalam mata rantai industri tersebut. Harga gas hanya salah satu aspek dari sumberdaya, khususnya aspek biaya,&rdquo; imbuh Pri Agung.<br /><br />Argumen Pri Agung tersebut sejalan dengan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang diterbitkan oleh S&amp;P Global. Dalam rilisnya pada 1 Februari 2024, menyatakan bahwa sektor manufaktur Indonesia berekspansi pada laju lebih cepat pada awal bulan tahun<br />2024.<br /><br />S$P Global menyatakan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur mengalami percepatan, didukung oleh kenaikan lebih cepat pada permintaan baru karena kondisi permintaan secara keseluruhan membaik dan basis pelanggan naik. Permintaan asing juga membaik, namun kecepatan pertumbuhan permintaan ekspor masih marginal.<br /><br />Hal ini mendorong kenaikan aktivitas pembelian dan persediaan inventaris input, meski upaya perekrutan terbatas. Keseluruhan kepercayaan diri bisnis bertahan positif, sementara tekanan<br />inflasi berkurang pada bulan Januari. PMI Manufaktur Indonesia naik ke posisi 52,9 pada bulan Januari dari 52,2 pada bulan Desember 2023.<br /><br /><strong>Defisit Gas</strong><br /><br />Kebijakan HGBT yang telah menguras keuangan negara ini terjadi ditengah pasokan gas bumi yang terus menurun di wilayah Sumatera Selatan, Tengah dan Jawa bagian barat. Ketiga wilayah itu merupakan konsumen gas terbesar yang telah didukung dengan jaringan gas pipa yang cukup matang.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014451626/daftar-harga-tiket-bus-jurusan-jakarta-surabaya-untuk-mudik-lebaran-2024-mulai-dari-rp-597500orang">Daftar Harga Tiket Bus Jurusan Jakarta - Surabaya untuk Mudik Lebaran 2024, Mulai Dari Rp 597.500/Orang</a></strong><br /><br />Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut saat ini kawasan barat mengalami defisit gas. Hal ini terjadi akibat penurunan pasokan gas dari sejumlah sumur migas, terutama dari blok Corridor, Sumatera Selatan yang dikelola oleh Medco Energi International.<br /><br />Berdasarkan data kementerian, pada awal tahun 2024, blok Corridor hanya mampu menyalurkan gas sekitar 440 mmscfd kepada PGN yang bertindak selaku penyalur kepada konsumen. Realisasi penyaluran gas dari blok itu turun drastis mengingat di tahun 2022 dan 2023 masih mampu menyalurkan gas hingga 850 mmscfd.<br /><br />Untuk mengatasi defisit gas itu, Menteri ESDM mengalokasikan tambahan 11 kargo LNG dari lapangan Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat ke PGN. &ldquo;Defisit gas itu juga urusan pemerintah, karena permintaan listriknya nambah,&rdquo; ujar Arifin pekan lalu (8/3).</p>

Ekonom Universitas Brawijaya Prof. Dr Candra Fajri Ananda menilai program subsidi HGBT kepada sejumlah industri tidak efektif.

Alasan Ekonom Sebut Program Subsidi Gas Dinilai Gagal Ciptakan Produk Yang Efisien

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/pertagas-4009583595.jpg" alt="PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina mencatat peningkatan kinerja operasional sepanjang 2023." width="100%">
<figcaption>PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina mencatat peningkatan kinerja operasional sepanjang 2023.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketersediaan stok gas akan semakin besar seiring dengan terus ditemukannya cadangan gas. Bahkan berdasarkan neraca gas bumi 2023-2032 terungkap bahwa surplus gas bisa terjadi mulai 2025.</p> <p>Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien mengungkapkan untuk mengatasi kelebihan pasokan yang sangat berpotensi terjadi mulai 2025 perlu disiapkan calon pembeli gas dari dalam negeri. Sehingga gas bisa dimanfaatkan tidak langsung dijual atau diekspor.</p> <p>"Indonesia bakal surplus gas hingga 2035. Pasokan gas nanti ada dari Bontang, Tangguh, serta dari proyek Masela. Ini gasnya bisa juga untuk domestik, terutama pembangkit listrik dan industri," kata Rizal dalam webinar Menilsik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, yang di selenggarakan oleh Forum Wartawan Energi di Jakarta (28/2).</p> <p>Konektivitas kini menjadi isu utama dalam penyaluran gas di Tanah Air. Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah berinisiatif mengisi <em>gap</em> antara sumber pasokan gas dan wilayah yang membutuhkan gas.</p> <p>Ini bisa dilihat dari proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon&ndash;Semarang (Cisem) yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus nanti untuk tahap I. "Sekarang hampir tersambung dari Sumatera hingga ke Jawa," ujar Rizal.</p> <p>Kebutuhan gas domestik sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan. Penurunan ekspor gas dimulai 2012, sejalan penggunaan gas untuk dalam negeri juga mulai meningkat, namun pertumbuhannya sejak saat itu hanya dikisaran satu persen setiap tahunnya.</p> <p>Tahun 2022 dari total produksi gas sebesar 5.474 ribu kaki kubik per hari (MMscfd), sebanyak 68 persen diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sisanya atau sebesar 32&nbsp;persen diekspor.</p> <p>Rizal mengungkapkan, gas memiliki peran penting termasuk dalam pemenuhan energi pada masa depan. Apalagi dengan emisi yang lebih rendah otomatis dengan peningkatan penggunaan gas maka emisi secara keseluruhan juga bisa ditekan.</p> <p>"Gas bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL, tapi masih ada untuk transportasi. Untuk industri dan gas ini sumber daya energi yang bersih," jelas Rizal.</p> <p><strong>Penerimaan Negara Turun</strong></p> <p>Diimplementasikannya&nbsp;harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri telah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Deputi keuangan dan komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi menuturkan, penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU mencapai lebih dari USD 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014384713/insentif-harga-gas-bumi-berpotensi-kurangi-penerimaan-negara-hingga-rp-156-triliun">Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Penerimaan Negara hingga Rp 15,6 Triliun</a></strong><br /> <br />Namun, menurut Rizal, pihaknya masih harus mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan itu.&nbsp;"Kemenperin juga sudah mengsulkan usulan untuk perpanjangan atau keberlanjutan kebijakan HGBT,hanya kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini," tegasnya.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, Chairman Indonesia Gas Sociaty (IGS) Aris Mulya membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi RI dalam pengembangan gas dalam negeri. Menurut Aris, tantangan yang dimaksud berasal dari sektor hulu, hilir, hingga regulasi. Dari sektor hulu, Aris menyebut tingginya risiko&nbsp;pengembangan&nbsp;hulu migas berdampak terhadap rendahnya investasi yang masuk.</p>

"Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL, tapi masih ada untuk transportasi," kata Rizal Fajar.

Surplus Gas Diprediksi Terjadi Mulai 2025, Pasar Dalam Negeri Perlu Disiapkan Agar Bisa Serap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/WhatsApp-Image-2019-04-30-at-16.32.46.jpeg" alt="ILUSTRASI. Pipa gas PGN." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pipa gas PGN.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan insentif harga gas bumi atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) telah berdampak terhadap hilangnya penerimaan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Keuangan dan Komersialisasi, Kurnia Chairi mencatat potensi penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU lebih dari USD 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun (asumsi kurs Rp 15.680 per USD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saja secara otomatis berkurang, kalau nilainya saat ini sedang kita coba evaluasi dan kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di tahun 2023 ini bisa mencapai lebih dari USD 1 miliar," kata Kurnia dalam webinar Menelisik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, Rabu (28/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berharap penerimaan negara yang berkurang tersebut dapat dikompensasi dengan adanya peningkatan kinerja dan dampak <em>multiplier effect</em> yang dirasakan oleh para industri penerima HGBT. "Ini sedang evaluasi untuk bisa nanti merumuskan kebijakan untuk melanjutkan HGBT ini ke depan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia menjelaskan, kebijakan harga gas murah ini masih terbatas untuk tujuh sektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Kurnia mengakui serapan gas bumi dari tujuh sektor industri penerima HGBT pada 2023, secara umum sudah membaik meskipun belum tembus 100 persen. Setidaknya, realisasinya telah mencapai di atas 90 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa tidak terserap 100 persen, ini sedang kita lakukan evaluasi, dan memang faktornya cukup banyak," jelas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengirimkan surat B/25/M-IND/IND/I/2024 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta dukungan keberlanjutan HGBT setelah tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, periode pemanfaatan peraturan tersebut hanya sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk dapat melanjutkan kebijakan fiskal harga gas bumi tertentu bagi sektor industri," tulis Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai kebutuhan harga gas bumi yang kompetitif dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Dalam hal ini, kebijakan harga gas murah menjadi instrumen daya tarik investasi asing dan domestik di bidang industri dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami memandang bahwa keberlanjutan peraturan ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap ekonomi nasional," tuturnya.</div>

"Ini sedang evaluasi untuk bisa nanti merumuskan kebijakan untuk melanjutkan HGBT ini ke depan," ujarnya.

Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Penerimaan Negara hingga Rp 15,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/jaringan-gas-2363835006.png" alt="Ilustrasi jaringan gas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jaringan gas</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Pemerintah dirasa perlu menghitung ulang dampak kebijakan harga gas bumi untuk industri tertentu (HGBT) dan harga gas industri non-HGBT terhadap investasi di hulu migas. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Fahmy Radhi melihat,&nbsp;beberapa tahun belakangan pemerintah telah menetapkan untuk tidak menaikkan harga gas demi menjaga daya saing industri pengguna gas.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kalau ini tetap dipertahankan akan berdampak ke sektor hulu. Bagi investor, barangkali akan berpikir kalau harga ditentukan pemerintah bukan karena harga pasar, saya perkirakan itu akan mempengaruhi minat investor yang masuk di sektor hulu gas," katanya, Senin (9/10).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Fahmy menuturkan, misalnya, biaya produksi dan distribusi gas mencapai USD 8,4 per MMBTU, jauh lebih tinggi dari besaran besaran HGBT sebesar USD 6 per MMBTU.&nbsp;Belum lagi ada pengurangan pendapatan dari pembagian gas bersama di sisi hulu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Nah, di sektor&nbsp;<em>midstream</em>&nbsp;atau tengahnya yang melakukan distribusi dan transportasi seperti PGN, itu juga&nbsp;<em>toll fee</em>&nbsp;ditentukan pemerintah yang menurut PGN itu sesungguhnya di bawah harga keekonomian," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013054820/pengamat-minta-bagi-bagi-cuan-berkedok-pembagian-rice-cooker-gratis-dibatalkan">Pengamat Minta Bagi-bagi Cuan Berkedok Pembagian Rice Cooker Gratis Dibatalkan</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal itu pun, lanjut Fahmy, bisa berdampak pada kinerja perusahaan dan memengaruhi harga saham PT PGN Tbk, sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero). Di sisi hilir, faktor harga gas disebutnya bukan satu-satunya penentu dalam meningkatkan daya saing industri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan kaji ulang terhadap kebijakan harga gas murah bagi industri. Terlebih, hitungan harga gas sebesar USD 6 per MMBTU merupakan hitungan lama yang ditentukan beberapa tahun lalu sehingga perlu dilihat relevansinya di masa kini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Jadi seharusnya ditinjau ulang lagi, dihitung ulang apakah mempertahankan USD 6 per MMBTU itu akan memberikan&nbsp;<em>benefit</em>&nbsp;yang lebih tinggi dibandingkan&nbsp;<em>cost</em>-nya," kata Fahmy Radhi.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013054589/pemerintah-siapkan-anggaran-rp-3475-miliar-untuk-500000-rice-cooker-gratis-buat-masyarakat">Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 347,5 Miliar untuk 500.000 Rice Cooker Gratis Buat Masyarakat</a></strong><br /><br />Pemerintah telah memastikan bahwa tidak ada kenaikan di luar Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau non-HGBT menyusul tidak diizinkannya PGN menaikkan harga gas bumi untuk industri yang tidak dikenakan kebijakan HGBT. Saat ini hanya tujuh sektor industri yang bisa menikmati harga gas murah (HGBT) yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet.</div> <div><br />HGBT untuk ketujuh industri sebesar USD 6 per MMBTU telah ditetapkan lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 Tahun 2023.</div>

"Akan berpikir kalau harga ditentukan pemerintah bukan karena harga pasar, saya perkirakan itu akan mempengaruhi minat investor," katanya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#HGBT

Berita Terkini