<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/01/LBH-PSI-3384350460.jpeg" alt="Kuasa Hukum Terdakwa, Francine Widjojo dan Octo Arystho Emerson setia mengawal kasus dugaan anjing rabies yang menyabakan kematian." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Terdakwa, Francine Widjojo dan Octo Arystho Emerson setia mengawal kasus dugaan anjing rabies yang menyabakan kematian.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) masih terus mengawal kasus Eva Donna Sinulingga (Donna), yang anjingnya dituduh menggigit dan menularkan rabies dua tahun lalu, di tanggal 10 Juni 2021. Kali ini LBH PSI menghadirkan Albert Aries yang merupakan ahli hukum pidana dan pembuktian untuk menerangkan kealpaan, kausalitas, dan prinsip hukum pembuktian. &ldquo;Ahli hukum yang dihadirkan merupakan Pengajar Fakultas Hukum Trisakti guna menerangkan empat prinsip dalam pembuktian hukum yang universal, yaitu: 1) relevan dengan argumentasi, 2) dapat diterima (admissible), 3) memiliki pengecualian (exculsionary rules), dan 4) selalu dapat dievaluasi oleh hakim,&rdquo; tutur Direktur LBH PSI Francine Widjojo yang menjadi penasihat hukum Donna, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/10). Sebagaimana diketahui, Albert Aries dikenal sebagai salah satu tim ahli KUHP baru yang pernah menjadi ahli yang menguntungkan bagi Richard Eliezer dan seringkali hadir secara prodeo-probono (gratis).&nbsp; Albert menerangkan pandangannya tentang parameter dari kealpaan/kelalaian dan ajaran kausalitas yang sangat penting dalam pembuktian delik materiil yang mengakibatkan matinya korban. "Kecermatan dan kebijaksanaan Majelis Hakim sangat penting dalam pemidanaan. Penyebab terdekat (causa proxima) dari luka yang diduga menyebabkan kematian atau luka berat dari korban senantiasa harus bisa diuji dan dibuktikan secara terang-benderang untuk mengantarkan hakim pada keyakinannya berdasar dua alat bukti sah," tegas Albert. Pada kasus ini, Donna tiba-tiba ditahan sejak 20 September 2023 di tengah proses persidangan yang berjalan sejak Juli 2023. Sejak ditahan, Donna hanya dihadirkan secara online dari rutan wanita padahal hukum acara pidana menentukan bahwa terdakwa dipanggil dan dihadapkan dalam keadaan bebas. Sidang berikutnya dijadwalkan kembali 18 Oktober 2023 dengan agenda tuntutan dari Jaksa. &ldquo;Keadilan niscaya ditegakkan melalui palu hakim, karena prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Kami berharap bukti, saksi, dan ahli-ahli yang kami hadirkan dapat meyakinkan hakim," paparnya.&nbsp; Khususnya juga, lanjut Francine, mengenai keterangan tertulis bebas observasi penyakit rabies dari dokter hewan dan Kementan, adanya hasil penyelidikan epidemiologi Kemenkes yang menyatakan tidak ada yang meninggal akibat rabies atas nama korban, dan tidak adanya kasus Hewan Penular Rabies (HPR) positif pada Juni 2021.&nbsp; "Jika ada keragu-raguan, in dubio pro reo Terdakwa haruslah dibebaskan," pungkas Francine.

Albert Aries dikenal sebagai salah satu tim ahli KUHP baru yang pernah menjadi ahli yang menguntungkan bagi Richard Eliezer di kasus Sambo

Anjing Bogel Tidak Rabies, LBH PSI: Jika Ada Keraguan, Terdakwa Harus Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/anjing-361760404.jpg" alt="Ilustrasi: Hewan Anjing." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hewan Anjing.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardayanto Kenneth meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat larangan eksploitasi serta peredaran daging hewan yang memiliki potensi rabies. Hewan-hewan itu seperti kucing, anjing, kera, musang, dan kelelawar. Menurut Kenneth, praktik eksploitasi hewan yang berpotensi rabies masih banyak terjadi di masyarakat. Seperti topeng monyet. Monyet dapat melukai orang, apa lagi bila tidak divaksin, risikonya akan lebih parah. &rdquo;Bila Pemprov DKI membuat peraturan daerah untuk melarang eksploitasi hewan itu, kasus rabies yang sedang marak terjadi di Indonesia dapat dicegah masuk ke Jakarta,&rdquo; tutur Hardayanto Kenneth seperti dilansir dari Antara. Selain monyet, lanjut dia, banyak juga masyarakat yang memelihara kucing, musang, dan anjing, yang belum memiliki kesadaran untuk memvaksin hewan peliharaan. &rdquo;Saya harap Pj Gubernur (DKI Jakarta) segera mengeluarkan surat edaran berlanjut jadi peraturan daerah (perda), karena kita melihat sudah banyak eksploitasi hewan seperti topeng monyet. Kami tidak bisa menjamin apakah monyetnya sudah divaksin atau tidak,&rdquo; ujar Kenneth, pada Senin (10/7) di Jakarta. Untuk itu, Kenneth berharap agar Pemprov DKI menyosialisasikan tentang bahaya rabies kepada masyarakat disertai pemberian informasi vaksin rabies gratis. &rdquo;Saya meminta kepada masyarakat agar yang memelihara hewan segera membawa hewan peliharaannya untuk divaksin karena rabies di beberapa wilayah sudah masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB),&rdquo; ucap Kenneth. Menurut data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pada 2023, terdapat 1.527 kasus gigitan hewan penularan rabies (GHPR). Kebanyakan gigitan hewan rabies itu berasal dari kucing dan anjing, sisanya dari kera dan kelelawar.

DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI Jakarta membuat larangan eksploitasi serta peredaran daging hewan yang memiliki potensi rabies

DPRD DKI Minta Eksploitasi Daging Hewan Penular Rabies Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Suntik-Rabies-1.jpg" alt="Vaksinasi rabies untuk anjing di Badung. Pemkab Badung/Antara" width="100%">
<figcaption>Vaksinasi rabies untuk anjing di Badung. Pemkab Badung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Badung melakukan berbagai upaya pengendalian anjing liar dan hewan penular rabies lain. Khususnya menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.  ”Kami di Badung selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi secara terus menerus baik secara sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi dalam upaya pengendalian terhadap pemeliharaan hewan yang berisiko rabies,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa seperti dilansir dari Antara di Mangupura, Selasa (1/11).  Dia mengatakan, upaya itu dinilai telah berhasil dalam mengendalikan hewan penular rabies di tengah masyarakat dan lingkungan. Dulu di berbagai kawasan dan tempat-tempat umum, objek wisata, dan areal sepanjang jalan masih banyak ditemukan anjing liar. Namun, saat ini khususnya menjelang KTT G20 hal itu sudah sangat berkurang.  ”Ini artinya masyarakat sudah sangat paham, mengerti dan semakin sadar terhadap upaya pengendalian ternak yang mereka pelihara,” ujar I Ketut Suiasa.  Wabup Ketut Suiasa menjelaskan, pihaknya juga berupaya mengubah perilaku masyarakat agar mau lebih bertanggung jawab dalam memelihara hewan peliharaan. Ketika warga memelihara ataupun beternak, hewan itu harus dijaga dan dipelihara dengan baik dan benar agar tidak mengganggu ketertiban umum.  ”Hal ini juga sebagai antisipasi terhadap risiko-risiko rabies yang muncul sebagai isu dan sorotan. Terlebih Bali dan Badung ini merupakan pusatnya sektor pariwisata, lebih-lebih dalam bulan ini sebagai kegiatan internasional KTT G20 juga akan dilaksanakan di Badung,” ungkap Wabup Suiasa.  Sebagai upaya lain untuk mencegah penularan rabies, Pemkab Badung juga telah melakukan vaksinasi terhadap ribuan hewan penular rabies (HPR) di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan yang menjadi lokasi pelaksanaan KTT G20.  ”Kami telah menerjunkan sebanyak 15 tim dengan personel 75 orang untuk menyasar ribuan HPR karena ini menyangkut citra Bali di dunia internasional,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung I Wayan Wijana.

Pemkab Badung Lakukan Pengendalian Anjing Liar Jelang KTT G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/JKT-Vaksin-Rabies-Hewan-pemilik-haritsah-almudatsir-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogyakarta kembali menggelar program vaksinasi rabies gratis pada 2020. Kegiatan kali ini, diprioritaskan untuk anjing meskipun kucing dan kera tetap akan dilayani.  ”Tahun ini diprioritaskan untuk anjing karena memiliki potensi risiko yang lebih tinggi. Dari laporan yang masuk, mayoritas kasus gigitan ke manusia lebih banyak dilakukan anjing,” kata Kepala Bidang Kehewanan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogyakarta Alladriya seperti dilansir dari Antara pada Jumat (6/3).  Kegiatan pemberian vaksin rabies dimulai 10 Maret hingga 22 April. Petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia DIY akan datang ke kelurahan-kelurahan untuk memberikan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi rabies akan dilakukan selama dua hari untuk tiga kelurahan secara bergiliran. Di setiap kelurahan disiapkan sekitar 50 vaksin rabies.  Menurut Alladriya, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa mengakses vaksinasi rabies secara gratis tersebut. Yakni pemilik hewan adalah warga Kota Jogyakarta yang dibuktikan dengan KTP. Selain itu, hewan yang akan divaksin harus berusia minimal empat bulan, tidak sedang hamil, sudah diberi obat cacing maksimal dalam tiga bulan terakhir, dan hewan dalam kondisi sehat.  Kepala Seksi Bimbingan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogyakarta Dewi Rina Sari mengatakan, meski tiap kelurahan memperoleh kuota 50 vaksin, tetap bisa dilakukan subsidi silang antarkelurahan. ”Dimungkinkan, ada kelurahan yang hanya memiliki populasi hewan sedikit tetapi ada juga kelurahan dengan populasi hewan banyak. Bisa saling subsidi. Masih ada sisa vaksin rabies sekitar 2.000 dosis yang bisa dimanfaatkan,” kata Alladriya.  Pada pemberian vaksin rabies sepanjang 2019, Dewi mengatakan, masyarakat lebih banyak membawa kucing dibanding anjing karena kucing lebih mudah dibawa. ”Terkadang, ada anjing yang sulit ditangani sehingga pemilik tidak datang saat ada kegiatan vaksinasi rabies gratis. Beda dengan kucing yang biasanya lebih tenang dan mudah ditangani,” kata Dewi.  Oleh karena itu, lanjut Dewi, pada kegiatan vaksinasi rabies tahun ini dilakukan di wilayah dengan harapan lebih banyak pemilik hewan yang mengakses program tersebut. Sekaligus untuk kebutuhan pendataan populasi hewan. ”Vaksinasi rabies ini juga dilakukan untuk mempertahankan predikat Jogyakarta sebagai wilayah bebas rabies,” ujar Dewi.

Vaksinasi Rabies Diprioritaskan untuk Anjing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-foto-razia-hewan-liar-begini-kata-dinas-kpkp_m_.jpg" alt="Foto-foto penangkapan hewan liar belum bisa dipastikan kebenarannya" width="100%">
<figcaption>Foto-foto penangkapan hewan liar belum bisa dipastikan kebenarannya</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Foto-foto penangkapan kucing liar tersebar di media sosial. Para pecinta hewan pun menyayangkan atas tindakan petugas tersebut. Pasalnya terdapat keterangan, ada beberapa hewan yang sedang menyusui dipisahkan dengan anak-anaknya. Menanggapi hal itu,&nbsp;Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Dinas KPKP DKI Jakarta Sri Hartati mengatakan,&nbsp;bahwa foto-foto tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. "Ada yang benar dan ada yang tidak benar. Ada komentar yang benar dan tidak benar, sudahlah kita jangan membahas itu, kan kalau nitizen atau komentar kan boleh-boleh saja," jelasnya saat dihubungi, Selasa (8/1). Saat ini pihaknya tengah fokus melakukan sosialisasi mengenai penanganan Hewan Penular Rabies (HPR), baik yang berpemilik atau pun liar. Tujuannya untuk pengendalian rabies di ibu kota. Karena sejak 2004, Jakarta telah ditetapkan bebas dari rabies. "Kami baru saja selesai melakukan sosialisasi mengenai penanganan HPR di lima wilayah," katanya. Bahkan rencananya pada 15 Januari ini, pihaknya akan mengundang pihak terkait untuk membahas mengenai penanganan HPR di ibu kota. Pihaknya akan mendengarkan masukan dari berbagai piha. "Kami sepakat pada tanggal 15 Januari akan mengundang semua stakeholder membahas dan meramu mengenai penanganan HPR," ucapnya.&nbsp; Sebelumnya,&nbsp;Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengakui mendapat laporan atas polemik razia hewan ini. Sehingga dirinya menginstruksikan beberapa hal untuk menunda razia maupun penangkapan. "Terkait polemik razia kucing, pagi ini saya instruksikan kepada Dinas terkait agar tunda kegiatan penangkapan, ajak bicara organisasi, komunitas pengelolaan binatang dan lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas," tulisnya dalam akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan, Selasa (8/1). Anies bahkan mengunggah foto kucing tersayangnya Lego yang diadopsi olehnya. Lego diadopsi dengan kondisi kaki yang diamputasi karena saat kecil pernah menjadi korban kekerasan pada binatang.

Soal Foto Razia Hewan Liar, Begini Kata Dinas KPKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/resahkan-warga-anies-tegaskan-tunda-razia-hewan_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunda razia hewan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunda razia hewan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam upaya penekanan angka rabies, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta pun melakukan sosialisasi dan penangkapan hewan liar. Namun hal ini justru meresahkan warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengakui mendapat laporan atas polemik razia hewan ini. Sehingga dirinya menginstruksikan beberapa hal untuk menunda razia maupun penangkapan. "Terkait polemik razia kucing, pagi ini saya instruksikan kepada Dinas terkait agar tunda kegiatan penangkapan, ajak bicara organisasi, komunitas pengelolaan binatang dan lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas," tulisnya dalam akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan, Selasa (8/1). Anies bahkan mengunggah foto kucing tersayangnya Lego yang diadopsi olehnya. Lego diadopsi dengan kondisi kaki yang diamputasi karena saat kecil pernah menjadi korban kekerasan pada binatang. Menanggapi hal ini, salah satu pecinta hewan, Doni Herdaru pun berterimakasih atas instruksi Anies yang ingin duduk bersama dengan komunitas. Sebab, ia meyakinkan komunitas pasti siap membantu saran dan tenaga terkait overpopulasi. "Semoga Pemda bisa mendukung dan mengimplementasikan steril massal gratis keliling 5 wilayah DKI bergantian, karna para komunitas siap membantu segala hal yang kami bisa," ujarnya. Sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi dan razia anjing dan kucing liar. Hal ini untuk tetap menjaga Jakarta bebas dari rabies. Berikut lima wilayah yang akan diberikan sosialisasi yaitu di Kelurahan Mangga Dua Selatan Jakarta Pusat, Kelurahan Sukapura&nbsp;Jakarta Utara, Kelurahan Ragunan Jakarta Selatan, Kelurahan Jelambar Jakarta Barat dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur.

Resahkan Warga, Anies Tegaskan Tunda Razia Hewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengenali-ciri-ciri-hewan-penular-rabies-dan-cara-penanganannya_m_.jpg" alt="Anjing Pitbull yang menyerang sapam diamankan Sudin KPKP Jakarta Pusat" width="100%">
<figcaption>Anjing Pitbull yang menyerang sapam diamankan Sudin KPKP Jakarta Pusat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di balik kelucuan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, ternyata menyimpan bahaya yang dapat mengancam keselamatan bagi pemiliknya bahkan orang lain. Kedua mamalia yang banyak diminati jadi hewan peliharaan itu ternyata masuk golongan hewan penular rabies (HPR). Jika pemilik hewan tidak rutin memeriksa anjing atau kucing justru bisa menjadi malapetaka. Apalagi, bila si majikan minim pengetahuan tentang penyakit rabies yang rentan menjangkiti anjing dan kucing. Hal itu disampaikan Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KPKP) Jakarta Pusat Bayu Sari Hastuti. Menurutnya, perlu sedini mungkin untuk mengantisipasi bahaya penularan virus rabies dari anjing dan kucing. Salah satu caranya dengan memeriksakan secara berkala kepada dokter hewan. "Pencegahan rabies perlu dilakukan sejak dini. Pemilik hewan kucing dan anjing harus sering-sering memeriksa gejala-gejala rabies," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (18/12). Bayu menjelaskan, dampak membahayakan penyakit rabies salah satunya bisa merusak jaringan sistem saraf otak. Penyakit yang dikenal dengan sebutan anjing gila itu ditularkan melalui gigitan, air liur, maupun cakaran hewan. Gejala pasien terjangkit virus rabies tidak langsung muncul sejak tergigit hewan penular. Gejala terinfeksi virus rabies akan terasa beberapa hari kemudian seperti mengalami kegelisahan, kebingungan, hiperaktif, kesulitan menelan, air liur berlebihan, takut air (hydrophobia) karena kesulitan dalam menelan, halusinasi, insomnia, kelumpuhan parsial hingga kerusakan otak. Bayu pun memberikan tips bila mendapat serangan gigitan anjing dan kucing terjangkit rabies. Pasien yang terkena gigitan anjing dan kucing segera harus diperiksa. Kemudian pasien diberikan penanganan dengan cara pemberian imunoglobulin (serum) atau vaksin anti rabies. Pemberian serum atau vaksin itu bertujuan untuk membantu tubuh dalam melawan virus penyebab infeksi pada otak dan sistem saraf. Penanganan rabies harus segera dilakukan. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit, dan anjing atau kucing yang menggigit harus segera diobservasi. Bayu menyarankan, hewan rentan rabies wajib diberikan vaksin satu kali dalam setahun untuk memastikan terhindar dari penyakit tersebut. Ia pun berbagi tips mengenali anjing dan kucing yang terkena gejala rabies. Di antara ciri-cirinya yaitu ekor menekuk ke bawah hingga ke bagian perut, terlihat agresif, air liur menetes, serta tampak bingung, sakit, atau lesu. Ia mengatakan, anjing dan kucing lebih mudkah menyerang manusia jika terpapar virus rabies. "Selain karena menderita rabies, anjing akan mudah menyerang manusia saat kondisi lapar, diganggu, atau diperintah majikannya untuk menyerang," tegas Bayu. Di wilayah DKI Jakarta sendiri tersedia dua rumah sakit rujukan bagi korban gigitan hewan terjangkit rabies. Yaitu, RSPI Sulianti Saroso Sunter Jakarta Utara dan RSUD Tarakan Jakarta Pusat. Bayu menyebutkan, sejak 2004 lalu, DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan status sebagai wilayah bebas rabies. Dengan demikian, ia menjamin penularan rabies di Jakarta sangat minim, dan nyaris tidak ada. "Sejak 2004, Jakarta sudah dinyatakan bebas rabies. Hingga saat ini belum ada catatan korban terkena rabies di Jakarta," tutup Bayu.

Mengenali Ciri-ciri Hewan Penular Rabies dan Cara Penanganannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/314-anjing-di-jakarta-sudah-miliki-ktp_m_.jpg" alt="Anjing di Jakarta kini miliki KTP" width="100%">
<figcaption>Anjing di Jakarta kini miliki KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengeluarkan 500 microchip gratis beserta kartu identitas atau KTP untuk anjing. Progam ini telah disosialisasikan sejak tahun 2017 silam. Tujuannya untuk mengendalikan penularan rabies di ibu kota. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPKP Sri Hartati mengatakan, dari total 500 microchip yang disediakan, sudah 314 yang terpasang. Sementara sisanya masih dalam proses pemasangan kepada hewan yang berpemilik. "Iya sekarang sudah terpasang 314 dari 500 microchip yang kami siapkan," kata Sri, saat dikonfirmasi, Jumat (12/10). Dia menambahkan, 500 microchip itu dibagi ke lima wilayah yang ada di ibu kota. Masing-masing wilayah mencapatkan 100 microchip. Menurutnya pemasangan terbanyak ada di Jakarta Pusat sudah hampir 100 persen.  "Jadi di Jakarta Selatan per tanggal 7 Oktober karena kita bantu sudah hampir 75 microchip yang terpasang. Paling tinggi Jakarta Pusat hampir sudah selesai," kata Sri. Dia menambahkan 500 microchip yang disiapkan memang gratis bagi anjing yang berpemilik. Baik untuk microchip itu sendiri maupun pemasangannya. Setelah microchip terpasang, pihaknya juga memberikan 'KTP' untuk anjing tersebut. "Iya itu gratis dari kami. Kami bagi ke anjing siapa saja yang bisa dipasang, syaratnya harus berpemilik," ujarnya. Sri menjelaskan, 500 microchip yang telah disebar di lima wilayah ini merupakan buatan luar negeri. Pasalnya, Indonesia belum memiliki teknologi yang dapat memadai. "Pokoknya bukan buatan Indonesia. Di luar negeri microchip ini sudah biasa karena memang masing-masing hewan itu terdata terindentifikasi terkontrol populasi pengendalian jadi bisa lebih mudah. Seperti yang diketahui dalam Pergub DKI Nomor 199 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies. Pada Pergub pun diatur bahwa hewan berpemilik harus memiliki identitas. Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menganggarkan Rp 925 juta untuk pengendalian rabies tahun ini. Anggaran tersebut termasuk untuk pencetakan 'KTP' bagi anjing sebanyak 10 ribu lembar senilai Rp 20 juta.

314 Anjing di Jakarta Sudah Miliki KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hewan-penular-rabies-di-melawi-resahkan-warga_m_205911.jpeg" alt="SUNTIK VAR. Petugas Vaksinator Distankan Melawi melakukan penyuntikan VAR kepada HPR milik warga, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>SUNTIK VAR. Petugas Vaksinator Distankan Melawi melakukan penyuntikan VAR kepada HPR milik warga, belum lama ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Melawi mulai meresahkan warga. Sejak awal tahun, sudah ada empat kasus gigitan HPR. Dua orang di antaranya sudah disuntik vaksin anti rabies (VAR). "Karena dua lainnya hanya gigitan biasa dari kucing dan hanya dibersihkan saja," kata Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Melawi, Nining Yulianti, dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Grup), Jumat (20/4). Sejak 1 Januari 2017 hingga sekarang, total HPR di Melawi sebanyak 9.980 ekor. Sementara yang sudah disuntik VAR sebanyak 7.831 ekor. "Hingga saat ini program VAR masih berjalan," ujarnya. Nining mengatakan, vaksiator rabies Melawi pada tahun 2018 ini masih terus melanjutkan pengendalian dan penanggulangan, salah satunya dengan memberikan vaksinasi rabies secara gratis. Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan vaksinasi rabies juga telah disampaikan pihak vaksinator Distankan ke beberapa desa. "Kami sangat mengharapkan kerja sama dan peran aktif masyarakat, khususnya para pemilik HPR, agar HPR-nya divaksin rabies setiap satu tahun sekali," imbaunya. Nining menambahkan, populasi HPR seperti anjing, kucing dan kera terus mengalami peningkatan. Terutama anjing, warga harus terus mengandang atau mengikat setiap HPR miliknya. "Supaya tidak mengganggu warga lainnya," ucapnya. Jangan membiarkan HPR berkeliaran secara bebas. Bisa saja HPR tersebut membuat resah masyarakat. "Kami juga berharap, agar masyarakat tetap waspada terhadap bahaya rabies. Bila digigit HPR segera cuci lukanya dengan air bersih yang mengalir dan disabun selama 15 menit, serta segera ke pelayanan kesehatan masyarakat terdekat," pungkasnya.

Hewan Penular Rabies di Melawi Resahkan Warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hewan penular rabies

Berita Terkini