<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/IMG-20250219-WA0017-42711206.jpg" alt="Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Mantan Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu alias Mbak Ita dituntut 6 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi di pemerintah kota tersebut pada kurun waktu 2022 hingga 2024. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, juga menuntut terdakwa untuk membayar denda Rp 500 juta, dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan. "Menuntut terdakwa dengan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 683 juta, dan jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 1 tahun," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi tersebut Menurut jaksa, terdakwa bersama suaminya, Alwin Basri, terbukti bersalah melanggar pasal kombinasi yang didakwakan. Alwin Basri sendiri dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang jika tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Kedua terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dakwaan pertama, kata dia, mantan orang nomor satu di Kota Semarang bersama Alwin Basri dinilai terbukti menerima suap dari Ketua Gapensi Kota Semarang Martono dan Direktur PT Deka Sari Perkasa Rachmat P. Jangkar, masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 1,75 miliar. Jaksa menjelaskan pemberian oleh Martono masing-masing diterima oleh terdakwa pada Desember 2022 dan Januari 2023 yang berkaitan dengan jabatan terdakwa untuk membantu memudahkan memperoleh pekerjaan pada kurun waktu 2023 hingga 2024 Adapun hadiah Rp 1,75 miliar dari Rachmat P. Jangkar yang belum sempat diserahkan itu berkaitan dengan proyek pengadaan meja dan kursi SD pada perubahan APBD 2023. Pada dakwaan kedua, Mbak Ita dan Alwin Basri dinilai terbukti menerima setoran tambahan operasional yang bersumber dari iuran kebersamaan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang totalnya Rp 3,083 miliar. Adapun rincian penerimaan, menurut jaksa, masing-masing Mbak Ita sebesar Rp 1,883 miliar dan Alwin Basri Rp1,2 miliar. Pemberian uang kepada Mbak Ita masing-masing Rp 300 juta tiap tiga bulan serta Rp 222 juta untuk hadiah lomba Nasi Goreng Khas Mbak Ita dan Rp161 juta untuk membayar penyanyi Denny Cak Nan. Adapun uang yang diterima Alwin Basri dalam beberapa tahap dengan besaran antara Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. Sementara pada dakwaan ketiga, Mbak Ita dan Alwin Basri dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 2 miliar dari Ketua Gapensi Semarang Martono. "Gratifikasi tersebut merupakan fee 13 persen atas pekerjaan penunjukan langsung di kecamatan yang berasal dari pelaksana proyek dari Gapensi Semarang," katanya. Uang tersebut diserahkan Martono melalui Alwin Basri pada kurun waktu Juni dan Juli 2023. Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau sebagai pejabat politik selama 2 tahun sejak selesai menjalani masa pemidanaan. Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan kedua terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang. (*)

Mantan Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu alias Mbak Ita dituntut 6 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi di pemerintah kota tersebut

Mantan Wali Kota Semarang Dituntut 6 Tahun Penjara akibat Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/IMG_20250707_140342-1031680740.jpg" alt="Pegawai Bapenda Kota Semarang diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (7/7). (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pegawai Bapenda Kota Semarang diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (7/7). (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Saksi sidang kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Hevearita G. Rahayu menyebut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Indriyasari, memerintahkan agar bukti catatan penarikan iuran kebersamaan pegawai di lembaga itu dimusnahkan dengan cara dibakar. &rdquo;Saya dipanggil kepala badan, disampaikan kalau ada perintah dari Bu Ita (Wali Kota Hevearita) agar semua catatan dihilangkan,&rdquo; kata Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan Bapenda Kota Semarang Sarifah, saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (7/7), seperti dilansir dari Antara. Sarifah merupakan bendahara pengelola iuran kebersamaan yang dipungut dari tambahan penghasilan pegawai Bapenda Kota Semarang tiap tiga bulan. Saksi mengatakan seluruh penerimaan dan pengeluaran iuran kebersamaan pada 2023 dicatat di dalam sebuah buku. Dalam catatan iuran kebersamaan pada 2023 yang dibakar tersebut, kata dia, tercatat alokasi uang untuk mantan Wali Kota Hevearita G. Rahayu dan suaminya, Alwin Basri. Saksi juga mengakui menyiapkan sejumlah uang yang akan diserahkan kepada Hevearita dan Alwin Basri Dia menjelaskan, uang Rp 300 juta yang akan diberikan kepada Heverita selalu dibungkus dengan kertas kado. Saksi mengaku pernah sekali ikut menyerahkan uang tersebut kepada Hevearita G. Rahayu di ruang kerjanya bersama Kepala Bapenda Indriyasari. &rdquo;Bu Iin (Indriyasari) menyampaikan ini sesuai permintaan, kemudian bu wali kota menyampaikan terima kasih,&rdquo; terang Sarifah dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu. Adapun jatah untuk Alwin Basri, kata dia, diserahkan melalui Binawan Febrianto, Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang. Dia menambahkan, meski mencatat seluruh pengeluaran penggunaan iuran kebersamaan, rincian tentang peruntukan dana tersebut tidak pernah disampaikan kepada para pegawai Bapenda sebagai pemilik iuran. &rdquo;Tentang pemberian itu tidak disampaikan ke pegawai Bapenda, karena untuk menjaga nama baik Bu Ita (Wali Kota Hevearita G. Rahayu),&rdquo; ungkap Sarifah. Keterangan serupa juga disampaikan Kabid Penagihan Pajak Bapenda Kota Semarang Bambang Prihartono saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang tersebut. &rdquo;Arahan Bu Iin agar tidak sampai ke mana-mana, cukup disampaikan ke para kabid,&rdquo; ungkap Bambang. Dalam persidangan sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Semarang Indriyasari mengatakan Wali Kota Hevearita G. Rahayu menerima setoran Rp 1,2 miliar dan Alwin Basri sebesar Rp 1 miliar yang uangnya diambil dari iuran kebersamaan pegawai Bapenda.

Saksi sidang kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Hevearita G. Rahayu menyebut Kepala Bapenda memerintahkan membakar bukti catatan iuran

Saksi Sebut Kepala Bapenda Kota Semarang Perintahkan Catatan Iuran Kebersamaan Dibakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/IMG_20250630_183001-3196525369.jpg" alt="Ketua Gapensi Kota Semarang Martono menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (30/6). (I.C. Senjaya)/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Gapensi Kota Semarang Martono menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (30/6). (I.C. Senjaya)/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Kota Semarang Martono dituntut hukuman 5 tahun 2 bulan penjara dalam kasus dugaan pemberian gratifikasi kepada mantan Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu dan suaminya, Alwin Basri. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rio Vernika Putra menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta. Jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan. &rdquo;Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,&rdquo; kata Rio Vernika Putra seperti dilansir dari Antara. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut gratifikasi yang diberikan kepada mantan orang nomor satu di Kota Semarang itu berkaitan dengan proyek penunjukan langsung di 16 kecamatan. Gapensi Kota Semarang memperoleh pekerjaan penunjukan langsung di 16 kecamatan berdasar atas kedekatan terdakwa dengan Alwin Basri. Dalam pengerjaan proyek penunjukan langsung dengan anggaran Rp 16 miliar tersebut, kata dia, terdakwa meminta fee sebesar 13 persen dari tiap pekerjaan. Fee tersebut, dikumpulkan melalui para koordinator lapangan di tiap kecamatan sebelum diserahkan kepada terdakwa. Jaksa menilai gratifikasi kepada Hevearita dan Alwin Basri berasal dari fee proyek tersebut yang besarannya masing-masing Rp 1 miliar karena telah membantu Gapensi memperoleh pekerjaan di Kota Semarang. Atas penerimaan gratifikasi tersebut mantan Wali Kota Hevearita G. Rahayu dan suaminya, Alwin Basri, yang menjabat sebagai Ketua PKK Kota Semarang, tidak pernah melaporkan ke KPK. Terdakwa menikmati Rp 245 juta yang juga berasal dari fee proyek penunjukan langsung itu. Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta pengadilan menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 245 juta. Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang.

Ketua Gapensi Kota Semarang dituntut hukuman 5 tahun 2 bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi kepada mantan Wali Kota Semarang

Ketua Gapensi Semarang Dituntut 5 Tahun 2 Bulan akibat Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/IMG_20250505_125103-1519102915.jpg" alt="Mantan Wali Kota Semarang Heveaeita G. Rahayu menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (5/5). (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wali Kota Semarang Heveaeita G. Rahayu menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (5/5). (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Salah seorang pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Kota Semarang Gatot Sunarto, saksi dalam kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu, menyebut adanya komitmen fee dari berbagai proyek penunjukan langsung. Biasa disebut sebagai setoran untuk bos e Semarang. Ketua Bidang Organisasi Gapensi Kota Semarang yang diperiksa sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang mengatakan hal itu didasarkan atas pengakuan Ketua Gapensi Martono saat ditanya tujuan permintaan komitmen fee dari para pelaksana pekerjaan proyek penunjukan langsung. &rdquo;Informasinya setoran untuk bos e yang punya Semarang, atensi untuk pemberi paket pekerjaan,&rdquo; kata Gatot Sunarto dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi seperti dilansir dari Antara. Saksi juga menyebut Ketua Gapensi Kota Semarang Martono memiliki kedekatan dengan suami mantan Wali Kota Hevearita G. Rahayu. Gatot Sunarto dimintai keterangan dalam posisi sebagai koordinator pelaksanaan proyek penunjukan langsung di Kecamatan Candisari dan Tembalang. Dari pelaksana pekerjaan di kedua kecamatan tersebut, saksi mengaku menyetor komitmen fee kepada Ketua Gapensi Martono sebesar Rp 303 juta. Saksi lain yang diperiksa dalam sidang tersebut yakni Ketua Bidang Perpajakan Gapensi Kota Semarang Hening Kirono Sidi. Hening merupakan koordinator untuk pelaksana proyek penunjukan langsung di Kecamatan Semarang Selatan dan Gayamsari. Dari pelaksana pekerjaan di dua kecamatan tersebut, saksi menyetor komitmen fee Rp 290 juta kepada Ketua Gapensi Martono. &rdquo;Pemberian sebelum tanda tangan kontrak pekerjaan,&rdquo; tambah Gatot Sunarto. Dia menyebut, para pelaksana proyek penunjukan langsung meyakini tetap akan memperoleh pekerjaan meski harus menyetor fee terlebih dahulu karena menilai Martono merupakan orang kepercayaan Alwin Basri. Sebelumnya, mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu dan suaminya, Alwin Basri, didakwa menerima suap dan gratifikasi yang totalnya sebesar Rp 9 miliar. Kedua terdakwa didakwa atas tindak pidana suap dan gratifikasi atas tiga perkara yang berbeda.

saksi kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu, sebut ada komitmen fee sebagai setoran untuk bose Semarang

Saksi Sebut Setoran ke Bose Semarang dari Fee Proyek Penunjukan Langsung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/IMG_20231006_193033-1549073764.jpg" alt="Kebakaran yang melanda TPA Jatibarang Semarang, Jumat (6/10) petang." width="100%">
<figcaption>Kebakaran yang melanda TPA Jatibarang Semarang, Jumat (6/10) petang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Semarang Hevearita G.Rahayu menyebut, kawasan yang terbakar di TPA Jatibarang&nbsp; berada di zona pembuangan aktif dengan sampah yang masih relatif baru. &rdquo;Masih banyak buangan sampah baru hingga di ujung barat,&rdquo; kata Hevearita G.Rahayu seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, upaya pemadaman sudah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dengan bantuan kendaraan dari berbagai pihak. Api bermula dari zona 2 dengan kobaran relatif besar dan ditambah dengan kondisi angin kencang. Upaya melokalisasi sudah dilakukan untuk mengantisipasi api agar tidak membesar dan meluas. &rdquo;Penyebab kebakaran belum diketahui, mungkin karena petugas terlena, sudah aman semuanya,&rdquo; ujar Hevearita G.Rahayu. Wali Kota Semarang menyebut metode water bombing untuk memadamkan kebakaran yang kembali melanda TPA Jatibarang Semarang, belum bisa dilakukan. Sebab, BNPB masih fokus ke pemadaman kebakaran di Gunung Lawu. Menurut dia, permintaan untuk melaksanakan water bombing&nbsp;di TPA Jatibarang sudah disampaikan, namun belum diizinkan. Meski tanpa water bombing, wali kota memastikan Dinas Pemadam Kebakaran berupaya mengatasi kebakaran yang kembali melanda TPA itu. Mobil pemadam kebakaran dan truk tangki air berlalu-lalang mengambil pasokan air untuk memadamkan api yang pertama kali diketahui pada Jumat (6/10) pukul 11.00 WIB tersebut. Petugas gabungan pemadam kebakaran dan kepolisian mengevakuasi pekerja serta pemulung yang sempat terjebak asal tebal akibat kebakaran kawasan TPA Jatibarang. &rdquo;Dievakuasi dari daerah Sadeng di sebelah selatan TPA Jatibarang,&rdquo; kata Plt Kabid Operasional dan Keselamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tantri Pradono. Dari laporan petugas di lokasi, kata dia, ada puluhan pekerja TPA dan pemulung yang sempat terjebak asap. Para pekerja dan pemulung tersebut sudah diarahkan untuk menyelamatkan diri ke sekitar sungai di sebelah selatan TPA itu. Menurut dia, medan yang harus dilalui untuk proses evakuasi relatif sulit karena harus melewati kawasan perbukitan. Sementara itu, Kepala UPTD TPA Jatibarang Semarang Wahyu Heryawan mengatakan salah satu pekerja TPA sempat hilang kontak setelah kebakaran terjadi. &rdquo;Sempat hilang kontak karena telepon selulernya ditinggal, tapi tadi sudah bisa diketahui kondisinya. Tidak ada korban jiwa dari pekerja TPA dalam kejadian ini,&rdquo; ujar Wahyu. Wahyu Heryawan menambahkan, total luas zona 2 dan 3 mencapai sekitar 5 hektare. Namun, untuk luas area yang terbakar, belum bisa dipastikan. &nbsp;

Wali Kota Semarang menyebut, kawasan yang terbakar di TPA Jatibarang  berada di zona pembuangan aktif dengan sampah yang masih baru

Wali Kota Semarang Sebut Pemadaman TPA Jatibarang Belum bisa Pakai Water Bombing