<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/IMG20230929191248_copy_1200x782-4284718344.jpg" alt="Maket desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Maket desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian turun tangan. Dalam keterangan resmi yang diterima, Hetifah tak sendirian. Dia bersama Politeknik Pariwisata Makassar memfasilitasi penguatan kapasitas dengan tema Ekonomi Tumbuh dan Bangkit Melalui Kebangkitan Desa Wisata yang Terkelola dengan Baik. Acara dihadiri tak kurang dari 100 orang, mewakili berbagai kelompok. Antara lain Pokdarwis, Pelaku UMKM, PKK, HPI, Bumdes, perangkat desa, Babinsa, Babinkamtimnas, hingga Karang Taruna. Tuan rumah Kepala Desa Wonosari Kasiyono mengucapkan rasa terima kasih telah memilih dan menaruh perhatian besar di Desa Wonosari. Dia menjelaskan, Goa Tapak Raja, saat ini sedang berkembang dan memiliki prospek yang sangat baik. &rdquo;Potensi wisata di Goa Tapak Raja besar. Ini harus dirawat dan dijaga,&rdquo; kata Kasiyono. Direktur Poltekpar Makassar Herry Rachmat Widjaja menyampaikan, peran penting Tri Darma perguruan tinggi untuk pengembangan SDM. Kolaborasi dengan Politeknik Pariwisata Makassar dinilai menjadi langkah yang tepat. &rdquo;Sebagi bentuk kerja sama untuk menjaga potensi daerah,&rdquo; imbuh Herry. Sementara itu, Hetifah menyampaikan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan peluang besar yang dapat memicu perkembangan di wilayah Penajam Paser Utara. Dia mengungkapkan, IKN harus pastikan bakal serap tenaga kerja dan buka kesempatan usaha bagi warga lokal. &rdquo;Dengan sekarang Kaltim menjadi IKN Nusantara, mata dunia telah memandang ke sini. Sehingga, melalui IKN Nusantara dapat membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk dapat bersaing sebagai masyarakat lokal yang unggul,&rdquo; ungkap Hetifah. Turut hadir pada acara itu Pj Bupati PPU Sodikin dan Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN Nusantara Muhsin Palinrungi. Keduanya sepakat mengajak masyarakat agar terlibat aktif dalam proses pembangunan IKN Nusantara.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendukung upaya peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

IKN Nusantara Harus Pastikan Serap Tenaga Kerja dan Buka Kesempatan Usaha Bagi Warga Lokal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan terus menuai sorotan. Kebijakan itu dianggap bisa memicu konflik politik di internal lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi atau kampus. Di antara yang menyorot kebijakan itu adalah PP Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti mengatakan, keputusan MK tersebut akan berdampak buruk terhadap dinamika politik maupun kegiatan akademik di kampus. "Tarik-menarik kepentingan politik di kampus akan semakin kuat," terang Mu&rsquo;ti kepada Jawa Pos kemarin (27/8). Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebutkan, walaupun diperbolehkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah akan sangat berhati-hati. &rsquo;&rsquo;Bahkan mungkin tidak memberikan izin kampanye di kampus,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Pada bagian lain, Sekretaris Lembaga Pendidikan (LP) Ma&rsquo;arif Nahdlatul Ulama (NU) Harianto Oghie mengatakan, keputusan MK tersebut bisa dilihat dari banyak sisi. Di antaranya dari sisi pendidikan politik. Dia menilai, pendidikan politik di satuan pendidikan memang penting. &rsquo;&rsquo;Tetapi dengan ketentuan semata-mata untuk kepentingan politik kebangsaan dan keindonesiaan,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Menurut dia, dengan ketentuan itu, pendidikan politik di satuan pendidikan digunakan untuk penguatan nasionalisme kebangsaan. Khusus untuk kegiatan politik praktis pemilu di lembaga pendidikan, harus ada batas atau rambu-rambunya. Ketentuan ini harus segera diatur dan disosialisasikan oleh penyelenggara pemilu. "Misalnya, segala macam atribut politik atau alat peraga kampanye di lingkungan satuan pendidikan wajib dilarang," tuturnya. Kampanye di lembaga pendidikan juga mendapatkan respons dari Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin. Dari sisi usia siswa dan hak mencoblos, kampanye di lembaga pendidikan bisa dipetakan hanya untuk jenjang SMA sederajat dan perguruan tinggi. Ma&rsquo;ruf menyebut, untuk di jenjang SMA, sebaiknya kampanye difokuskan atau ditekankan pada pendidikan politik. Bukan pada debat kandidat atau sejenisnya. Untuk jenjang perguruan tinggi, kampanye dapat dilakukan lewat kegiatan debat terbuka. &rsquo;&rsquo;Pun harus diatur ya," katanya di sela kunjungan kerja di Cirebon Sabtu (26/8) lalu. Ma&rsquo;ruf mengatakan, pengaturannya bisa berupa tidak membawa atribut. Kemudian, jika konteksnya kampanye calon presiden, semua kandidat harus dihadirkan. Dengan demikian, mimbar kampanye atau debat di perguruan tinggi berjalan dengan adil. Ma&rsquo;ruf mewanti-wanti putusan MK itu jangan sampai memicu terjadinya polarisasi, pembelahan, atau kubu-kubuan di lingkungan kampus. Karena itu, Ma&rsquo;ruf menekankan, aturan kampanye di kampus atau lembaga pendidikan harus dibuat sedetail mungkin. KPU harus membuat regulasi yang tepat sehingga bisa mengantisipasi munculnya konflik atau pembelahan sivitas kampus. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendesak KPU segera membuat aturan turunan atas putusan MK mengenai dibolehkannya kampanye di satuan pendidikan. Menurut dia, aturan turunan itu untuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan setelah terselenggaranya kampanye di instansi pendidikan. Misalnya, konflik antar-orang tua siswa yang berbeda pilihan. Karena itu, dalam aturan turunannya nanti, KPU bisa mengatur secara detail mengenai kampanye apa yang dibolehkan. Terutama mengenai pengenalan caleg kepada para siswa. "Untuk pengenalan caleg diperbolehkan, tapi bagaimana atributisasinya bisa dibatasi," ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyatakan keberatannya jika kampanye politik dilakukan di jenjang sekolah dasar dan menengah. Menurut dia, saat ini mereka tengah disibukkan dengan upaya mengejar ketertinggalan akibat learning loss yang terjadi selama dua tahun pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini pembelajaran di sekolah belum pulih sepenuhnya dari dampak Covid-19. "Saya imbau sebaiknya sekolah-sekolah maupun madrasah tidak usah dipakai tempat untuk berkampanye. Biarlah guru-guru fokus mengantar peserta didiknya untuk menebus ketertinggalan akibat learning loss kemarin saat Covid-19," tuturnya. Beda halnya dengan jenjang perguruan tinggi. Muhadjir mengaku tak mempersoalkannya. Selain tingkat kesadaran atas perbedaan di kampus sudah cukup tinggi, jumlah pemilih pemula juga lebih banyak ketimbang sekolah. Namun, dia meminta agar kondusivitas pelaksanaannya harus betul-betul dijaga. Sehingga tidak menimbulkan kondisi yang tidak baik di kampus. &rsquo;&rsquo;Perguruan tinggi silakan karena konstituennya di situ. Tapi tadi itu, dengan ketentuan-ketentuan yang betul-betul terukur,&rsquo;&rsquo; pungkasnya. Sebelumnya, MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Hal itu termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023). Dalam perkara itu, pemohon Handrey Mantiri dan Ong Yenni menilai ada inkonsistensi aturan terkait aturan dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu. Kampanye di lingkungan pendidikan tetap harus mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud. Kemudian, hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Sebelumnya, Komisoner KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan PKPU Kampanye sesuai dengan putusan MK. Saat ini, proses revisi PKPU masih berlangsung. Meski belum membeberkan teknisnya, dia mensinyalir akan sejalan dengan syarat yang disampaikan MK dalam putusannya. (lum/wan/mia/idr/c17/oni)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan terus menuai sorotan.

Soal Kampanye di Sekolah, Batasan Harus Detail

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/30/HETIFAH-3365337302.jpg" alt="Ketua Komisi X Bidang Pendidikan DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi X Bidang Pendidikan DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Waketum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Umum DPP Al-Hidayah, Hetifah Sjaifudian meminta seluruh unsur Golkar untuk terus fokus konsolidasi pemenangan Pileg 2024, Pilpres dan Pilkada serentak, dan mengabaikan tiupan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu. DPP Al-Hidayah, sebagai salah satu pemegang suara di semua tingkatan forum musyawarah Partai Golkar, termasuk Munas, ingin menegaskan agar seluruh unsur Golkar selalu taat asas dan tertib organisasi dalam menjalankan roda partai dan juga dalam mencapai misi partai. Tidak ada kamus machiavelies "the end justified the mean" dipakai di Golkar. Menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi politik sempit dan jangka pendek, harus dijauhkan sebagai kebiasaan. Untuk saat ini kondisi Golkar baik-baik saja, tidak ada sedikitpun niat untuk mengadakan Munaslub dan semua elemen solid mendukung kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto. "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia yang semakin berkualitas, bersama partai politik lain membangun demokrasi untuk kesejahteraan rakyat," tegas Hetifah Sjaifudian. Per hari ini Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto terus berkontribusi penting di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian untuk terus menguatkan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia. Sebagai Menko, Pak Airlangga sangat aktif mewakili negara dalam berbagai pertemuan Internasional untuk membahas berbagai potensi kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara lain di berbagai sektor yang akan mendukung perkembangan perekonomian bangsa. Hetifah menegaskan, kader-kader perempuan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto saat ini tetap solid dan fokus pada pencapaian visi misi Partai. Dia meminta rekan-rekannya di Partai yang merasa siap memimpin Partai Golkar periode selanjutnya agar menunggu saatnya melalui kontestasi di Munas Partai Golkar 2024 yang dipilih langsung dan tidak mencari cara lain dan menjauhkan dari cara cara yang tidak sehat, tidak etis, tidak demokratis. "Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun," pungkas Hetifah.

Seluruh unsur Golkar untuk terus konsolidasi pemenangan Pileg 2024, Pilpres dan Pilkada serentak, dan abaikan tiupan isu perlunya Munaslub

Waketum DPP Partai Golkar: Tidak Ada Sedikitpun Alasan Untuk Munaslub, Al-Hidayah Tetap Solid Dukung Airlangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/respons-komisi-x-dpr-soal-pengaturan-skor-di-sepak-bola-indonesia_m_.jpg" alt="Salah satu anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya butuh waktu khusus membahas pengaturan skor di sepak bola Indonesia dengan PSSI" width="100%">
<figcaption>Salah satu anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya butuh waktu khusus membahas pengaturan skor di sepak bola Indonesia dengan PSSI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).  Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tidak terkena atau dikecualikan dari PPN. Artinya, jika revisi UU KUP ini disetujui, maka jasa pendidikan akan menjadi objek pajak dan dikenakan PPN. Bahkan kemungkinan PPN akan ditetapkan sebesar 12 persen.  Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menolak keras wacana tersebut. Menurut dia, pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin dalam konstitusi di Indonesia.  "Jika jasa pendidikan dikenakan pajak, hal ini akan bertentangan dengan cita-cita dasar kita untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan keadilan sosial," ujar Hetifah kepada wartawan, Jumat (11/6).  Legislator Partai Golkar tersebut menambahkan, saat ini saja, tanpa pajak, banyak sekolah yang sudah kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya. Jika ditambah PPN maka banyak sekolah semakin terbebani.  “Di banyak sekolah, dana BOS masih belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Guru honor banyak yang belum mendapat upah yang layak. Tak jarang, pungutan pun dibebankan pada orangtua siswa,” paparnya.  Ia menambahkan, jika PPN diterapkan, akan memperparah kondisi tersebut. Hetifah menyadari, pada masa pandemi ini pemerintah memang membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Namun demikian, hal itu menurut Hetifah bukan menjadi alasan untuk memungut pajak dari sektor pendidikan.  “Kemarin saya baru saja mengikuti konsinyering dengan Kemendikbudristek. Banyak anggaran yang dipangkas untuk penanganan pandemi. Selain itu, penerimaan negara juga lebih sedikit,” jelasnya.  “Pajak merupakan sarana dari redistribution of wealth. Untuk terciptanya pemerataan, justru anggaran untuk pendidikan harus ditambah. Bukan sebaliknya pemerintah mengambil dari sektor pendidikan,” tambahnya.  Ia menganggap, sumber pendanaan bisa digali dari sektor-sektor lainnya, misalnya dengan menerapkan pajak progresif. Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kesra ini juga beranggapan, hal itu bertentangan dengan visi misi pemerintahan saat ini.  “Visi dan misi pemerintahan saat ini salah satunya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui reformasi pendidikan yang dapat terjangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Jika PPN pendidikan ini diterapkan, maka akan sangat kontradiktif dan menghambat tercapainya visi misi tersebut. Harus kita kawal agar jangan sampai terjadi,” pungkasnya.

Legislator Golkar Tolak Tegas Wacana PPN di Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merombak ujian nasional (UN) terus menjadi perbincangan. Komisi X DPR yang menjadi mitra Kemendikbud siap memberikan sejumlah rekomendasi.  Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menuturkan, wacana perombakan atau bahkan penghapusan UN harus dikaji mendalam. Jika UN dihapus, pihaknya memiliki tiga konsep yang bisa ditawarkan kepada Kemendikbud.  Pertama, Kemendikbud mesti melakukan asesmen secara berkala. Itu menjadi mekanisme evaluasi sebagai pengganti UN.  Nah, asesmen secara berkala bisa dilakukan serentak secara nasional. ’’Mungkin bisa setahun sekali sesuai dengan kajian yang mendalam,” paparnya.  Kedua, asesmen berkala harus menjadi parameter pemetaan dunia pendidikan secara nasional. Baik bagi peserta didik maupun pendidik. Sekolah dan pemerintah daerah harus secara jujur melakukan pemetaan. Dengan demikian, asesmen tersebut menjadi acuan dalam perbaikan mutu pendidikan. ”Pendekatan solusi akan berbeda sesuai dengan kebutuhan atau kekurangan di sekolah setempat,” imbuh politikus peraih master kebijakan publik dari National University of Singapore itu.  Konsep ketiga terkait penguasaan teknologi. Sekolah, kata dia, harus memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai media pembelajaran agar siswa dan guru terbiasa. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi akan menjadi big data dalam perbaikan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. ”Pemerintah harus menyiapkan perangkat pembelajaran berbasis teknologi. Terutama di daerah-daerah pelosok,” tegas Hetifah.  Dia menyatakan, Komisi X DPR segera menggelar rapat kerja dengan Kemendikbud. Tujuannya, meminta penjelasan lebih detail tentang rencana merombak UN. ”Kami ingin dapat penjelasan dari Mas Nadiem (Mendikbud, Red). Sebenarnya yang benar bagaimana,” kata Hetifah.  Sementara itu, pelaksanaan UN sebagai pemetaan dianggap tak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut pengamat pendidikan Asep Sapaat, pelaksanaan UN saat ini memang sudah jauh berbeda dengan dulu. UN yang dulu jadi syarat kelulusan nasional menjadi keputusan yang tidak fair ketika melihat kondisi di lapangan. Sebab, kualitas pendidikan masih tidak merata. ”Seperti balapan, satu pakai Ferrari, satu mobil biasa. Papua sama Jakarta, nggak usah dibalapin juga ketahuan hasilnya,” tutur dia kepada koran ini kemarin (1/12).  Ketetapan tersebut bahkan menjerumuskan siswa dan guru. Pada masa itu, dilaporkan ada 1.300 kasus sontek masal yang melibatkan tenaga pendidik. Artinya, itu justru menjadi semangat yang paradoks. Di satu sisi ingin menguatkan pendidikan karakter, tapi di sisi lain UN justru menciptakan ketidakjujuran yang terstruktur, sistematis, dan masif.  Namun, tidak berarti pelaksanaan UN saat ini sudah membaik. Alasan UN untuk pemetaan dan perbaikan sistem pendidikan nyatanya tak ada hasil. ’’Itu pun nggak jelas datanya. Apakah benar-benar digunakan untuk perbaikan sistem sekolah dan kompetensi guru atau tidak kita nggak tahu,” paparnya.  Sebab, lanjut dia, Kemendikbud tak pernah membuka datanya. Ketika hasil UN keluar dan sudah ditelaah, pemerintah tak menjabarkan faktor apa yang harus diperbaiki dan seberapa jauh progres perbaikan setelahnya. Misalnya, ketika nilai UN matematika siswa anjlok di suatu daerah. Seharusnya, ada identifikasi penyebab, apakah terkait sarana atau tenaga pendidik. Kemudian, bagaimana rencana penyelesaiannya. ’’Tapi, kan nggak pernah dibuka juga. Jangan sampai UN hanya prosedural karena ini biayanya mahal sekali, bisa miliaran sampai triliunan,” tegasnya.  Selain itu, kata dia, jika benar digunakan untuk pemetaan dan perbaikan sistem pendidikan, seharusnya UN tidak dipaksakan dilakukan di akhir masa pembelajaran siswa. Pemetaan bisa dilakukan di awal atau di tengah-tengah waktu pembelajaran.  GM Pendidikan Dompet Dhuafa itu berpendapat, ketika dipetakan sejak awal atau saat siswa baru masuk, bisa terdiagnosis kemampuan anak di setiap sekolah atau daerah. Dengan begitu, sisa tahun ajaran dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan supaya standar minimal tercapai. ’’Kalau disimpan di akhir, buat apa dong?” ujarnya.  Karena itu, dia meminta Mendikbud benar-benar melakukan asesmen ketika ingin merombak sistem UN. Substansi UN harus disepakati terlebih dulu. Jangan melulu mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian, guru harus dilibatkan. Sebab, mereka paling tahu kondisi di lapangan. ’’Guru juga punya hak untuk mengevaluasi. Tapi, kan sekarang diambil alih semua oleh pusat,” keluhnya.  Di sisi lain, perubahan jenis soal juga harus dipertimbangkan. Menurut dia, selama ini soal yang diujikan hanya terkait kemampuan berpikir tingkat rendah. Siswa tidak diajak untuk berpikir ke tingkat high order thinking skill. Padahal, kemampuan itu dibutuhkan siswa ketika sudah lulus.

DPR Tawarkan Tiga Konsep Evaluasi Ujian Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hetifah-Sjaifudian-2.jpg" alt="Anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim penuh inspirasi. Mendikbud mendorong para guru untuk melakukan perubahan kecil. Kuncinya adalah inovasi. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Umar Wirahadi dengan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian kemarin (27/11).  ---  Guru sering kali dituntut untuk melakukan inovasi. Menurut Anda, persoalan utama para guru kita saat ini apa?  Total jumlah guru tidak kurang mencapai 3 juta orang. Itu gabungan guru PNS dan guru swasta. Guru PNS saat ini mencapai 1,5 juta orang. Artinya, setengahnya adalah guru swasta. Kondisi tersebut sebetulnya sangat ironis.  Kita masih kekurangan 900 ribu guru PNS di semua jenjang. Jadi, menutup kesempatan untuk mengangkat honorer menjadi PNS juga merupakan problem. Padahal, guru merupakan kunci dalam pendidikan.  Di sisi lain, persebaran guru kita belum merata. Ada sebagian daerah yang gurunya sudah cukup. Namun, daerah tertentu masih sangat kekurangan. Itu sekelumit persoalan guru yang harus diselesaikan pemerintah.  Apa tantangan guru lainnya dalam proses belajar - mengajar?  Guru harus siap menghadapi perubahan zaman di era disrupsi. Di sinilah pentingnya kita mengaitkan persoalan ini dengan pidato Nadiem. Guru harus melakukan inovasi. Melakukan perubahan kecil dari dalam kelas.  Jika dulu guru merupakan sumber informasi utama pembelajaran, sekarang tidak lagi. Sebab, siswa sudah terbiasa mengakses teknologi yang di dalamnya ada informasi pembelajaran. Nah, tugas guru menjadi sangat berbeda di era sekarang.  Jangan sampai guru diibaratkan sebagai ojek pangkalan yang kalah dengan ojek online. Artinya, siswa lebih senang dengan guru virtual. Mendengarkan tutorial melalui YouTube dan peranti media sosial lainnya daripada mendengarkan penjelasan guru di dalam kelas.  Tentu itu menjadi tantangan besar. Jika ditarik ke belakang, itu juga tanggung jawab kampus pencetak guru agar mengubah cara mengajar calon-calon guru.  Bagaimana soal kesejahteraan guru swasta yang masih rendah?  Kami terus mendorong pemerintah agar mengangkat guru - guru honorer. Tentu bisa diselesaikan secara bertahap. Misalnya, K-2 (guru honorer kategori dua) diselesaikan lebih dulu. Jumlahnya 250 ribu orang. Kami usulkan untuk segera diangkat sebagai PPPK. Ini sedang dalam proses. Sebagian bahkan sudah diangkat.  Komisi II memberikan rekomendasi pengangkatan guru-guru honorer ini. Kelebihan PPPK dari ASN adalah mereka yang berusia lebih dari 35 tahun bisa diangkat. Bahkan, satu tahun sebelum usia pensiun pun bisa ditarik sebagai PPPK. Dengan begini kan soal kesejahteraan guru swasta pelan-pelan bisa tertangani.  Bagaimana dengan regulasi agar mendukung pendidikan?  Dalam waktu dekat kami akan merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Memang saatnya direvisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Ada sejumlah poin yang akan kami ubah. Pada 2003 itu kita belum mengenal pendidikan anak usia dini (PAUD).  Selain itu, kita ingin wajib belajar tidak hanya sampai sembilan tahun. Kita ingin wajib pendidikan menjadi 12 tahun. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. UU Sisdiknas juga harus dikaitkan dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Agar dunia pendidikan semakin kekinian.

Hetifah Sjaifudian: Jangan Sampai Kalah dengan Guru Virtual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hetifah-Sjaifudian-2.jpg" alt="Anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>RENCANA pemerintah mendatangkan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi memantik penolakan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari DPR RI. Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos Khafidlul Ulum dengan anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian yang membidangi pendidikan.  ---  Apakah rencana mendatangkan rektor asing pernah dibahas dengan komisi X?  Di komisi X kami sudah beberapa kali mengadakan raker, terutama membahas rencana pembukaan perguruan tinggi asing dan dosen asing. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi. Tapi, kalau soal rektor asing, kami belum pernah membahasnya secara khusus. Sebenarnya apa sih tujuannya mendatangkan rektor asing?  Apakah Anda sepakat dengan rencana yang digulirkan Menristekdikti?  Saya jelas tidak setuju. Pak menteri harus evaluasi kebijakan itu. Kebijakan itu tidak rasional untuk Indonesia. Jika kita ingin menaikkan ranking di tingkat internasional, yang menjadi persoalan apakah orangnya atau dukungannya yang kurang. Dukungan itu maksudnya adalah sistem dan ekosistem. Misalnya, dukungan anggaran, sarana, dan prasarana. Kalau masalahnya ada pada orangnya, tinggal mendatangkan saja.  Bisa dibayangkan, jika ada rektor asing yang datang, kemudian anggarannya tidak ditambah, sarana-prasarana juga tidak ditambah, dan dosennya tidak ditingkatkan, saya tidak yakin orang asing itu bisa bekerja dengan kondisi yang ada.  Apa dampak negatif dari kebijakan itu?  Yang menjadi pertanyaan, apakah rektor asing mau digaji sesuai standar Indonesia? Itu harus dibahas juga. Apakah hal itu tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Bahkan, bisa menjadikan dosen lain tidak bersemangat. Kalau hanya ada satu orang di universitas yang digaji sangat tinggi tapi yang lain tidak, efek psikologisnya sangat tidak baik.  Apakah Menristekdikti akan diundang untuk membahas masalah itu di komisi X?  Masalah itu belum dibahas, tapi saya enggak yakin kebijakan itu bisa jalan. Kalau ini membuat resah masyarakat dan akhirnya muncul gonjang-ganjing, ya pasti dong akan kami bicarakan. Ini merupakan tanggung jawabnya menteri.  Sebenarnya, menteri sudah cukup, tapi karena muncul pro-kontra dan kontroversial yang tidak perlu, ya menurut saya harus dibahas. Mungkin maksudnya baik, tapi bagaimana mau dijalankan kalau banyak yang menolak.  Apa sebenarnya persoalan yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia?  Perguruan tinggi yang terakreditasi sangat sedikit, apalagi yang tingkat internasional. Akreditasi yang bagus kebanyakan di Jawa. Jadi, yang menjadi persoalan adalah tidak meratanya kualitas pendidikan, baik antara negeri maupun swasta. Selain itu, banyak lulusannya yang tidak siap bekerja dan tidak sesuai dengan tuntutan skill yang dibutuhkan industri. Jadi, industri sulit mencari tenaga kerja, tapi banyak lulusan yang nganggur.

Rektor Asing, Hetifah Sjaifudian: Rawan Memunculkan Kecemburuan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Hetifah-Sjaifudian.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>KEKERASAN terhadap anak sering kali berawal dari lingkungan sekitar. Tidak terkecuali sekolah. Selama 2018, misalnya, terjadi 445 kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Pemberian rasa aman untuk anak-anak di sekolah harus menjadi prioritas pendidik. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Umar Wirahadi dengan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian kemarin (25/7).  ---  Kasus kekerasan anak di sekolah masih terjadi. Bagaimana pandangan Komisi X DPR?  Selama 2018, kami mencatat, ada 445 kasus kekerasan anak di dunia pendidikan. Dari jumlah itu, 228 kejadian merupakan kasus kekerasan seksual. Sisanya, 144 kasus tawuran dan 73 kasus kekerasan lain.  Artinya, kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di sekolah masih marak. Kita harus prihatin. Kami mendorong Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk aktif melakukan pencegahan. Misalnya, ada regulasi khusus tentang peraturan menteri soal kasus kekerasan kepada anak. Sampai sekarang kan belum ada.  Apa permasalahan lain di luar kekerasan fisik?  Bukan hanya kekerasan fisik. Potensi kekerasan juga muncul dari kondisi sekolah setempat. Misalnya, sarana-prasarana yang masih buruk. Untuk jenjang SD, misalnya, kami mencatat, masih ada 200.881 ruang kelas yang rusak. Baik rusak sedang maupun rusak berat. Sedangkan ruang kelas SMP yang rusak sebanyak 58.921 unit.  Kondisi itu sangat berbahaya bagi anak didik. Akibatnya, sepanjang 2014–2016 terdapat 93 kasus SD rusak yang memakan 54 korban luka dan 1 korban meninggal. Itu kan sangat berbahaya.  Apa solusi permasalahan tersebut?  Kalau kasus yang berhubungan dengan bangunan sekolah, tentu harus diatasi dengan anggaran. Kemendikbud harus memaksimalkan anggaran untuk perbaikan fisik lembaga. Pantau ke daerah agar tepat sasaran.  Kalau yang berkaitan dengan kekerasan fisik, peran guru dan orang tua sangat penting. Harus ada sinergi antara keduanya. Orang tua menyekolahkan anaknya kan agar dididik baik-baiknya oleh gurunya.  Peran guru BK (bimbingan konseling) juga menjadi sangat penting. Kenali anak didik satu per satu. Anggap mereka seperti teman. Siswa harus berani mengadu jika mengalami kasus-kasus kekerasan. Termasuk pelecehan yang bersifat verbal. Solusi lainnya, juga perlu pemasangan CCTV di area sekolah. Tujuannya, meminimalkan terjadinya kekerasan kepada anak. Potensi kekerasan itu bisa diminimalkan dengan memberikan rasa aman anak-anak dari lingkungan sekolah.  Apa harapan komisi X ke depan?  Komisi VIII DPR sekarang membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Objek perlindungannya adalah perempuan dan anak-anak. Itu menjadi harapan dari sisi regulasi. Dalam RUU itu, diatur lebih detail sanksi kepada pelaku. Harus ada efek jera kepada yang bersangkutan. Harus lebih ramah kepada korban.

Hetifah Sjaifudian: Sekolah Harus Steril dari Potensi Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/respons-komisi-x-dpr-soal-pengaturan-skor-di-sepak-bola-indonesia_m_.jpg" alt="Salah satu anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya butuh waktu khusus membahas pengaturan skor di sepak bola Indonesia dengan PSSI" width="100%">
<figcaption>Salah satu anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya butuh waktu khusus membahas pengaturan skor di sepak bola Indonesia dengan PSSI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ramainya kasus pengaturan skor ternyata belum menarik minat Komisi X DPR RI untuk membahasnya pada Rabu (16/1) ketika memanggil PSSI di gedung DPR. Malahan, dalam rapat tersebut, PSSI hanya dimintai penjelasan soal naturalisasi pemain. Sebab, ada pemain naturalisasi baru asal Nigeria bernama Egwuatu Godstime Ouseloka yang membela Aceh United. Komisi X berkilah ingin punya waktu khusus untuk membahas isu pengaturan skor yang saat ini menjadi perhatian publik. Hal itu dikatakan salah satu anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian. Menurut dia, pihaknya memang sengaja tidak secara detail menanyai PSSI soal pengaturan skor. Sebab, PSSI belum menyiapkan data untuk menjabarkan masalah itu kepada Komisi X. "Tapi, kami memang sudah melakukan pembahasan. Yang paling penting kami sedang menyiapkan pertemuan khusus," ucapnya. Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu mengapresiasi upaya Satgas Antimafia Bola. Dengan begitu, ketidakpercayaan publik akan hilang secara perlahan. "Ya, semoga nanti tata kelola PSSI bisa lebih baik," ujarnya. Dalam audiensi dengan Komisi X, PSSI diwakili anggota exco Gusti Randa. Dia menyatakan tidak masalah jika memang harus menjelaskan masalah pengaturan skor. Menurut dia, PSSI pasti memberikan dukungan untuk pembenahan federasi. Gusti menyatakan cukup kaget atas adanya kasus pengaturan skor dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Sebab, sejak awal kompetisi dimulai, yang dikhawatirkan PSSI justru kerusuhan suporter. "Kami justru berpikir dari sisi keamanan seperti apa untuk mencegah itu. Jadi, waktu ada pengaturan skor, kemudian oknum exco dan wasit terlibat, sangat mengagetkan," terangnya. Gusti juga tidak memberikan ampun kepada anggota PSSI yang terlibat pengaturan skor. Dia menegaskan, staf departemen wasit Mansyur Lestaluhu harus angkat kaki dari PSSI. "Dia (Mansyur) harus out. Kami tidak pandang bulu masalah seperti ini," ujarnya. Dia juga tidak memusingkan jika posisi Mansyur nanti kosong. Gusti yakin beberapa staf lain yang lebih baik bisa menggantikan posisi Mansyur. "Siapa pun kan bisa ditugasi. Kami ada asosiasi wasit. Tidak ada masalah. Jumlahnya mencapai 900 orang di dalamnya," bebernya. Sementara itu, jika Gusti sudah mengisyaratkan akan mendepak Mansyur, Komisi Disiplin PSSI memilih tidak gegabah. Sebagaimana yang dijelaskan Ketua Komdis PSSI Asep Edwin, pihaknya belum masuk tahap pembicaraan untuk mencopot Mansyur. "Tapi, kasus itu tetap jadi perhatian kami," ungkapnya.

Respons Komisi X DPR Soal Pengaturan Skor di Sepak Bola Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hetifah sjaifudian

Berita Terkini