<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/1000182282-1212717785.jpg" alt="ILUSTRASI Beras SPHP. (ID Food)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Beras SPHP. (ID Food)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Holding Pangan ID FOOD melalui anak perusahaannya PT Rajawali Nusindo lakukan percepatan pendistribusian beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng Minyakita ke seluruh Wilayah Indonesia.&nbsp;Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan menjamin keterjangkauan masyarakat di tengah harga beras dan mahalnya minyak goreng curah merek MinyaKita. "Program ini bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen,&rdquo; kata Direktur Utama PT Rajawali Nusindo Wahyu Sakti dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/1). Wahyu merinci, target penyaluran beras SPHP pada Januari-Februari tahun 2025 dipatok sebesar 300 ribu ton beras SPHP di sejumlah wilayah indonesia. Percepatan distribusi ini dilakukan untuk menjaga stok beras SPHP pada segmen ritel modern di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, pendistribusian beras terbagi ke dalam 3 Zona. Meliputi Zona I yang terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Sulawesi. Sedangkan Zona II meliputi Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), NTT, dan Kalimantan. Untuk Zona III meliputi Maluku dan Papua. Untuk diketahui, beras SPHP adalah beras yang dikeluarkan oleh Perum Bulog sebagai produk yang disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Bulog bekerja sama distribusi dengan Rajawali Nusindo yang memiliki 41 cabang di seluruh Indonesia. Sementara itu, Minyakita secara total telah didistribusikan sebanyak 11.423.984 liter. Jumlah tersebut terdiri dari bulan Oktober 2024 sebanyak 1.701.994 liter, November 2024 sebanyak 4.195.614 liter. Kemudian, pada bulan Desember 2024 sebanyak 5.496.376 liter dan pertengahan Januari 2025 sebanyak 30.000 liter. &ldquo;Percepatan distribusi tersebut juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga komoditas beras dan minyak goreng di tingkat konsumen, sehingga berkontribusi pada pengendalian tingkat inflasi nasional,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya diketahui, harga MinyaKita terpantau naik di seluruh daerah di Indonesia melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter. Itu sebabnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan status waspada terhadap komoditas pangan ini. Dipantau dari panel harga milik Bapanas, pada Rabu (29/1) secara nasional harga MinyaKita mengalami kenaikan. Khusus di DKI Jakarta, harga MinyaKita telah tembus Rp 17.969 per liter atau naik 14,45 persen dari HET. Tak hanya di Jakarta, kenaikan harga MinyaKita juga berlaku di Gorontalo yang dijual Rp 18.000 per liter. Lalu, di Kalimantan Barat Rp 18.078 per liter, Sulawesi Utara Rp 18.424 per liter, Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 18.487 per liter. Bahkan di Papua harga MinyaKita telah mencapai Rp 19.000 per liter, Papua Tengah Rp 19.250 per liter, dan Papua Barat Daya tembus Rp 19.667 per liter. Sementara itu, harga beras medium pun terkerek naik dengan harga per kilogram di Jakarta mencapai Rp 13.031 dari HET yang ditetapkan Rp 12.500 per kg. Kenaikan harga beras di atas HET juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, hingga Papua Tengah.

"Program ini bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen,” kata Wahyu Sakti.

Harga Beras dan Minyak Goreng Mahal, Anak Usaha ID Food Percepat Distribusi Beras SPHP dan MinyaKita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/MINYAKITA.jpg" alt="Salah seorang pedagang minyak goreng bersubdisi di Pasar Wonokromo, Surabaya. Allex Qoamrullah/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Salah seorang pedagang minyak goreng bersubdisi di Pasar Wonokromo, Surabaya. Allex Qoamrullah/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Harga minyak goreng bersubsidi di sejumlah pasar tradisional Surabaya naik. Bahkan, melebihi harga eceran tertinggi (HET). Harga minyak goreng bersubsidi tembus hingga Rp 16 ribu per liter. Belakangan, keberadaannya juga langka.  Di Pasar Wonokromo, Sulastri tidak menjual minyak goreng bersubsidi bermerek Minyakita. Alasannya, stok di distributor terbatas. Harganya juga naik sejak sebulan terakhir. ’’Cuma minyak goreng curah,’’ ucapnya kemarin (30/1).  Ketersediaan Minyakita di Pasar Wonokromo memang terbatas. Hanya ada empat stan yang berjualan. Salah satunya Rika. Menurut dia, saat ini dirinya tidak bisa menjual Minyakita sesuai dengan label Rp 14 ribu per liter. Sebab, harga dari distributor sudah tinggi. Yakni, sekitar Rp 13.800 per liter. ’’Masak iya ambil untung Rp 200,’’ ujarnya.  Kepala Pasar Wonokromo Farah Soraya membenarkan adanya hal tersebut. Dia menyatakan, sebelum Nataru, harga Minyakita naik sampai Rp 16 ribu per liter. ’’Stok di pasaran juga banyak yang kosong,’’ terangnya.  Sementara itu, harga minyak goreng curah justru sudah naik. Bahkan, harga per liternya sampai Rp 17 ribu. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicunya. Salah satunya, keberadaan distributor yang menghilang. ’’Ini informasi didapat dari pedagang,’’ ucapnya.  Kepala Kanwil IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dendy R. Sutrisno menyatakan, pihaknya akan mengambil beberapa langkah terkait temuan di lapangan tersebut. Sebagaimana memanggil kementerian untuk menjelaskan adanya kelangkaan dan tingginya harga jual.  ’’Penyelidikan tentu segera dilakukan. Termasuk soal adanya pembelian Minyakita yang harus disertai dengan paket lainnya tersebut,’’ katanya.

Minyak Goreng Bersubsidi Naik. Pedagang: Masak Ambil Untung Rp 200

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/MinyaKita-Miftahul-Hayat-5.jpg" alt="Sejumlah warga mengantre untuk membeli minyak goreng kemasan saat peluncuran minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng curah kemasan sederhana de" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga mengantre untuk membeli minyak goreng kemasan saat peluncuran minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng curah kemasan sederhana de</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah meminta para produsen membina jaringan distribusi minyak goreng untuk menjual sesuai Harga Eceran Terpadu (HET). Terutama, MinyaKita karena banyak dijual melebih HET sebesar Rp 14.500 per liter.  "Pelaku usaha diminta melakukan pembinaan kepada jaringan distribusi yang dimiliki agar melakukan penjualan minyak goreng sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen, yaitu sebesar Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan rakyat (Minyakita) dan Rp 15.500 per kg untuk minyak goreng curah," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. seusai rapat Evaluasi Kebijakan Penyediaan Minyak Goreng Rakyat bersama Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/1).  Lebih lanjut, ia juga mendorong langkah penguatan stok minyak goreng dalam rangka antisipasi lonjakan permintaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Puasa dan Lebaran.  Salah satunya melalui peningkatan pasokan dan pendistribusian minyak goreng di dalam negeri.  Menurutnya kolaborasi antara pemerintah dan produsen melalui komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng dapat menjaga agar kondisi kelangkaan yang terjadi di awal tahun lalu tidak terulang kembali.  “Kita bersama para produsen minyak goreng duduk bersama menyepakati komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng untuk 3 bulan ke depan dan akan kita review serta evaluasi secara berkala,” ujar Arief.  Melalui komitmen tersebut, selama periode 3 bulan ke depan para produsen diminta menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng rakyat sebesar 450 ribu ton per bulan, atau meningkat 50 persen dari jumlah sebelumnya, yaitu 300 ribu ton per bulan.  “Penambahan jumlah pendistribusian dari 300 ribu ke 450 ribu saya rasa cukup. Respon para produsen terhadap komitmen bersama ini juga baik dan positif, ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen oleh seluruh produsen yang hadir,” imbuhnya.  Pada forum tersebut, Arief juga menekankan pentingnya kontribusi para produsen minyak goreng dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Minyak Goreng. Mengingat, tambahnya, ketersediaan CPP merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga agar pasokan dan harga komoditas pangan tidak mengalami gejolak.  Menurut Arief, saat ini keberadaan MinyaKita terbilang efektif dalam menjaga stok dan harga minyak goreng di tingkat konsumen. Oleh sebab itu harganya perlu terkendali.  "Beberapa kali saya bersama pak Mendag kunjungan ke pasar tradisional dan modern market minyak tersebut ada dan tersedia, dan harganya tidak jauh berbeda sekitar 14.500 per kg. Maka kita dukung supaya para produsen mempercepat dan meningkatkan distribusi dan ada cadangan pemerintah yang bisa kita alokasikan bersama-sama,” tandasnya.

Pemerintah Minta Produsen Bina Jaringan Distribusi Jual Rp 14 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220719_141838.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suprek, salah satu penjual bahan-bahan pokok di Pasar Kencar, Palmerah, Jakarta Barat mengeluhkan harga bahan pokok (bapok) yang naik, salah satunya cabai. "Cabai sama bawang putih naik lagi," ceritanya saat ditemui JawaPos.com, Selasa (19/7).  Menurut Suprek, bawang putih kupas saat ini harganya mencapai Rp 22.000 per kg dari sebelumnya Rp 18.000 per kilogram (kg). Selain itu, harga cabai kering juga naik dari Rp 70.000 per kg menjadi Rp 80.000 per kg.  Sedangkan harga kol berubah dari semula Rp 8.000 per kg menjadi Rp 15.000 per kg. "Dengan harga segitu jadi nggak bisa diecer. (Boleh beli) Minimal seperempat. (Itu pun) Nggak pernah balik modal," keluhnya.  Selain di Pasar Kencar, JawaPos.com juga mengunjungi Pasar Tanah Abang, Kebon Kacang, Jakarta pusat. Ditemui di tempat jualannya, Suhartono menyatakan bahwa semua bahan pokok selain minyak curah naik.  "Semua bahan selain minyak curah naik. Kenapa coba yang diurusin cuma (minyak curah) ini?" protesnya.  Semua bahan yang ia jual di tokonya harganya naik. Mulai dari terigu, mentega, minyak samin, dan aneka macam kerupuk.  "Itu juga kecap sama terigu, naik terus. Itu harus dicari kenapa? Toko saya sepi ini," pungkas lelaki berumur 73 tahun itu.

Pedagang Pasar pun Heran: Kenapa yang Diurus Cuma Minyak Goreng?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menko-Marves-Luhut-Binsar-Pandjaitan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng. Dia mengklaim, saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp 14.000 per liter di Jawa-Bali.  "Sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani," tegasnya dalam rapat evaluasi kebijakan pengendalian minyak goreng pada Jumat (1/7).  Sosialisasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat yang ingin membeli Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) di pengecer resmi yang telah terdaftar di aplikasi SIMIRAH 2.0 maupun PUJLE juga masih berjalan. Namun masih banyak ditemui pengecer yang belum mengunduh QR Code Peduli Lindungi. Untuk itu, Luhut meminta masa sosialisasinya diperpanjang.  "Saya juga minta masa transisi dan sosialisasi penggunaan Peduli Lindungi yang tadinya 2 minggu, bisa diperpanjang selama 3 bulan. Kita harus memahami proses adaptasi yang masih dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan," ungkap Luhut.  Dalam masa perpanjangan sosialisasi ini, masyarakat tetap dapat membeli MGCR tanpa perlu menunjukkan NIK. Namun, pemerintah berharap kepada para pengecer dan pembeli agar dapat mulai menggunakan dan membiasakan penggunaan Peduli Lindungi dalam proses jual beli MGCR.  Untuk itu, pengecer akan didorong segera mencetak QR Code Peduli Lindungi melalui SIMIRAH 2.0 atau PUJLE dan menempelnya di tempat penjualan. Selain itu, pemerintah juga akan terus mengembangkan penggunaan Peduli Lindungi sebagai alat pengawasan dan kontrol distribusi minyak goreng.  Pemerintah juga sepakat segera mendorong penyesuaian harga MGCR di luar Jawa-Bali yang masih belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Luhut juga meminta kepada Kemendag supaya pelaksanaan program minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) bisa dipercepat.  "Untuk mengakselerasi minyak goreng kemasan perlu diberikan insentif yang menarik bagi produsen, sehingga mereka dapat bergerak lebih cepat dan pengiriman juga menjadi lebih mudah karena dapat menggunakan jalur distribusi biasa seperti kapal kontainer, tidak harus menggunakan kapal curah," terangnya.  Pada Juni, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan. Alokasi ini diberikan untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk melakukan ekspor, dan khusus untuk program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan.  Hingga akhir Juni, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian DMO produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270 ribu ton. Alokasi ekspor dari program DMO juga dapat dipergunakan selama 6 bulan, dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.  Pemerintah juga akan melakukan langkah percepatan realisasi ekspor dikarenakan kapasitas tangki-tangki yang dalam waktu dekat akan kembali penuh. Selain itu, hal ini juga dilakukan mengingat masih rendahnya harga TBS di sisi petani.  "Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi 7 (tujuh) kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan," ujar Luhut.  Dorong Implementasi B30/B40  Pada sisi lain, salah satu langkah untuk meningkatkan harga Crude Palm Oil (CPO) pada semester II adalah dengan menaikkan B30 menjadi B35/B40 dan diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO. Luhut pun meminta Kementerian ESDM, BPDP-KS, dan Pertamina untuk dapat segera mengkaji terkait rencana tersebut agar harga dapat terkendali.  "Saya harap seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dapat segera menindaklanjuti pekerjaan terkait isu ini, agar harga minyak goreng dapat segera terkendali dan menguntungkan bagi masyarakat, petani, maupun para pengusaha," pungkas Luhut.

Luhut Minta Sosialisasi PeduliLindungi Diperpanjang jadi Tiga Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/thumb_6_54_pekan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Minyak goreng kemasan dengan harga HET (harga eceran tertinggi) bakal direalisasikan pemerintah. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan memasarkannya pada tingkat konsumen pekan depan. Banderolnya Rp 14.000 per liter.  Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, minyak goreng kemasan sederhana tersebut rencananya dilabeli merek Minyak Kita. Zulhas, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa saat ini pihaknya memproses izin edar Minyak Kita ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  "Sekarang kita mematangkan lagi, diurus izin edarnya Minyak Kita. Minyak curah dengan kemasan sederhana. Kalau Kamis (kemarin) jadi, mungkin nanti Senin bisa diproduksi pabrik-pabrik," ujarnya.  Menurut Zulhas, pasarnya akan diperluas hingga supermarket. "Kalau beli liter (curah), harus di tempat tertentu. Toko-toko semacam minimarket itu enggak mau, tapi kalau sudah dikemas, mereka mau," urainya.  Langkah membuat minyak goreng curah menjadi kemasan pun dinilai Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) turut membantu mengalihkan preferensi konsumen dari curah ke kemasan. Manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar, termasuk dari sisi kesehatan masyarakat. Selain higienis dan berat yang akurat, kehalalan minyak kemasan lebih terjamin.  Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, dalam menangani masalah minyak goreng yang sudah berbulan-bulan, pemerintah harus ikut berkontribusi dalam hal pemasaran. Minyak Kita yang dikhususkan sebagai minyak goreng pemerintah secara langsung akan mendapatkan pengawasan dari publik.

Migor Kemasan Sederhana Rp 14.000 per Liter Dipasarkan Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kelapa-Sawit-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021). Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelap" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021). Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Storus meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan untuk bisa memperhatikan nasib dan kondisi belasan juta petani sawit kecil yang saat ini sangat mengenaskan. Dia menyebut nasib petani sawit kecil saat ini dalam kondisi memprihatinkan.  "Harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit rakyat sekarang terjun bebas, jauh di bawah harga keekonomian dan sangat merugikan. Padahal saat ini harga pupuk melonjak tajam di luar daya beli petani, padahal kalau tidak dipupuk maka dipastikan tahun depan produktivitas sawitnya pasti menurun," kata Deddy kepada wartawan, Jumat (24/6).  "Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan, pemanenan, pengangkutan, hingga beban utang bank atau rentenir dan biaya hidup," sambungnya.  Deddy mempertanyakan anomali antara harga global, domestik, dengan harga keekonomian TBS dan minyak goreng yang tidak sinkron. Dia mengungkapkan, saat ini permintaan CPO global terlihat mengalami penurunan hampir 30 persen dan harga patokan sudah di angka RM 4.632 (USD 1.053) atau sekitar Rp 15.584/kg per 22 Juni 2022.  Menurutnya, angka itu jika dikurangi pajak ekspor, pungutan levi, dan biaya pelabuhan di luar kewajiban DMO, berarti harga CPO domestik seharusnya berada di Rp 11.026/kg. Selanjutnya, jika merujuk harga domestik yang mengacu pada lelang KPB tersebut ditambah kewajiban DMO 16,7 persen, maka harga CPO harusnya berada di Rp 10.780/kg.  Lebih jauh Deddy menjelaskan, jika harga domestik sebesar itu maka logikanya harga ke-ekonomian TBS petani (dengan rendemen 20 persen) seharusnya berada di atas Rp 2.000/kg, tergantung daerahnya atau rata-rata Rp. 2.156/kg. "Tetapi fakta menunjukkan bahwa harga riil di lapangan berada di bawah Rp1.500, bahkan dibanyak daerah sudah terjun bebas di kisaran Rp 400 – Rp 1.000/kg TBS," beber Deddy.  Dia menyesalkan, harga sawit produksi petani terpangkas hingga 80 persen dibandingkan sebelum moratorium. Sementara perusahaan sawit besar tidak merasakan dampak serupa jika mereka memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) atau memiliki usaha yang terintegrasi dari kebun sawit – pabrik kelapa sawit – pabrik minyak goreng atau ekspor.  "Yang menderita itu rakyat petani kecil, merekalah yang jadi korban dari kegagalan Menko Marves dan Mendag dalam mengatasi masalah minyak goreng yang sudah memasuki bulan ke-enam ini," ujar legislator PDIP ini.  Menurut Deddy, pemicu rontoknya harga TBS petani di lapangan disebabkan beberapa hal. Pertama, stok CPO dalam negeri sudah meluap sehingga PKS tidak lagi mampu menampung sawit rakyat.  Tangki CPO yang ada sudah penuh dan mengalami kelebihan pasokan, akhirnya harga TBS terjun bebas. Kedua, proses perijinan ekspor (PE) yang sangat lambat karena baru diberikan setelah kewajiban DMO 85 persen tiba di pabrik minyak goreng yang ditunjuk.  Prosedun ini sangat memakan waktu dan menyebabkan tangki penyimpanan meluap dan tidak mampu menampung. Bahkan karena panjangnya proses tersebut kualitas CPO juga jadi terpengaruh, karena jika TBS yang diolah PKS sudah lewat matang maka kadar asam lemak bebas (ALB) menjadi tinggi.  "Padahal standar CPO yang baik itu harus memiliki kadas ALB di bawah 3 persen. Lagi-lagi pabrik kelapa sawit akan mengorbankan sawit rakyat kecil," pungkasnya.

Legislator PDIP Sebut CPO Murah-Migor Mahal Bukti Luhut-Mendag Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan minyak goreng dinilai tidak akan selesai hanya di tangan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Wakil Direktur Indonesia for Development of Economics Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilibatkan untuk rencana kerja jangka menengah.  Eko mengatakan, sekitar 95 persen produksi minyak goreng di Indonesia dihasilkan oleh perusahaan swasta. Sehingga akan sulit bagi pemerintah mengendalikan harga dan pasokan di dalam negeri, jika tidak membentuk kelembagaan khusus.  "Akan lebih bagus ke depan, kelembagaannya. Ini memang tidak bisa selesai di Kemendag saja, tetapi perlu melibatkan Kementerian BUMN. Kalau barangnya sudah ada di tangan BUMN kan lebih mudah. Namun, sekarang PR pemerintah mencapai harga Rp 14.000 per liter. Kelembagaan bisa menjadi target jangka menengah," jelas, Eko, di Jakarta, Jumat (24/6).  Dia mengatakan, BUMN dapat diberikan tugas mencadangkan dan mendistribusikan minyak goreng kualitas minyak curah dari perusahaan swasta. Termasuk dapat juga ditugaskan mengelola minyak dari domestic market obligation (DMO).  "Siapa yang mengelola DMO ini. Bagus jika bisa diserap BUMN. BUMN nanti mendistribusi minyak untuk rakyat. Mekanismenya, bisa dengan operasi pasar. Jika sekarang ini pakai Aplikasi Si Mirah atau Sistem Informasi Minyak Curah itu tidak diatur kecepatannya, serta seberapa cepat bisa dilakukan distribusinya karena pemegang produknya bukan Pemerintah, tetapi swasta," tambahnya.  Lebih jauh dia mengatakan, mengatur tata niaga khusus dan memproteksi harga minyak goreng kualitas rendah atau curah, tidak akan menggangu pasar ekspor CPO Indonesia. Alasannya, sejauh ini sekitar 80 persen produk sawit Indonesia dijual ke luar negeri.  DMO sebesar 20 persen, menurutnya, sudah jauh dari cukup untuk kebutuhan di dalam negeri karena pemakaian minyak goreng di industri mikro dan kecil, serta rumah tangga relatif stabil dari tahun ke tahun alias jarang sekali terjadi lonjakan permintaan.  "Kebutuhan CPO di dalam negeri sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi hanya sekitar 10 persen saja. Jadi sebenarnya DMO 20 persen itu sudah cukup untuk kebutuhan domestik. Namun yang perlu diperhatikan adalah kepastian produk terdistribusi di level bawah," jelasnya.  Lebih teknis, Eko Listyanto menilai, Kementerian BUMN dapat memastikan bahwa ke depan strategi bisnis PTPN Group yang memiliki kebun sawit dan pabrik pengolahan minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) bisa ikut membantu menstabilkan harga minyak goreng. "Dari situ, kalau produksinya bisa ditingkatkan bagus. Namun, bagus juga jika PTPN itu menyerap produksinya, seperti yang dilakukan Bulog. Bisa saja DMO itu milik Sinarmas, Wilmar, Asian Agri, Astra Agro Lestari dan perusahaan lain, yang penting mereka mengikuti aturan DMO," tambahnya lagi.  Pada kesempatan itu, Eko mengingatkan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan harga minyak goreng curah di dalam negeri. Sebab, saat ini harganya masih pada level yang dapat menggerus daya beli pelaku industri kecil dan rumah tangga kelas bawah bawah.  "Kalaupun pemerintah tidak bisa menekan harga ke Rp 14.000 per liter, seperti target, setidaknya bisa mendekati kisaran Rp 15.000 per liter. Pemerintah juga diminta untuk memastikan harga di level masyarakat sesuai dengan target dan tidak membutuhkan regulasi baru yang dapat mengabaikan persoalan utama," terangnya.

Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Migor, Indef Sarankan Libatkan BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Eks-Mendag-Muhammad-Lutfi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI menyoroti pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (22/6). Lutfi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO).  Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil merasa kasihan dengan M. Lutfi. Karena, Lutfi diperiksa usai dirinya di reshuffle atau tidak lagi menduduki jabatan Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Maju.  "Kasihan M Lutfi, setelah dicopot kini harus diperiksa dalam kasus minyak goreng," kata Nasir Djamil dikonfirmasi, Rabu (22/6).  Senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Adies Kadir meyakini, keterangan Lutfi dianggap penting untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor CPO. Menurutnya, Korps Adhyaksa tidak mungkin sembarangan dalam memeriksa saksi-saksi.  "Kejagung tidak mungkin sembarangan dalam menentukan pemanggilan saksi-saksi. Pasti ada kaitan-kaitannya," tegas Adies.  Dia mengapresiasi Kejaksaan Agung yang tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi. Bahkan, seorang saksi jika dipanggil aparat penegak hukum harus kooperatif.  "Menteri atau mantan pejabat yang memang perlu di dengar kesaksiannya untuk suatu perkara wajib hadir dan kooperatif demi meluruskan pemeriksaan suatu perkara. Kejaksaan Agung dapat memanggil paksa apabila diperlukan," papar Adies.  Oleh karena itu, Komisi III DPR RI menegaskan mendukung setiap upaya yang dikerjakan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus dugaan korupsi ekspor CPO. "Komisi III sangat mendukung upaya Kejagung dalam membongkar sampai ke akar-akarnya kasus ini," pungkas Adies.  Dalam kasus korupsi ini, jaksa penyidik menduga pemberian izin ekspor minyak sawit mentah ke beberapa perusahaan yang dilakukan oleh Kemendag melawan hukum. Total ada lima tersangka yang telah dijerat Kejaksaan, salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.  Penyidik juga menetapkan pihak swasta yang berperan sebagai penasehat yang membantu pengambilan keputusan penerbitan persetujuan ekspor bernama Lin Che Wei. Sementera terdapat tiga bos perusahaan sawit yang juga terjerat, mereka di antaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang.

DPR Kasihan M Lutfi Dicopot dari Mendag, Kini Diperiksa Kasus Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/MENDAG-ZULKIFLI-HASAN-TINJAU-PASAR-KOJA_MIFTAHULHAYAT-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan persoalan distribusi, ketersediaan, dan pengendalian harga minyak goreng bakal selesai dalam 1-2 bulan ke depan.  Ditemui sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna dipimpin Presiden Joko Widodo, Zulhas yang baru dilantik menggantikan Muhammad Lutfi pada pekan lalu, mengaku sudah menemukan benang merah persoalan minyak goreng. "Memang minyak curah ini saya sudah tahu benang merahnya ya. Ada tiga jalur distribusi, ada 10 ribuan titik, sekarang lagi saya suruh install di 10 ribu titik lebih itu orang bisa membeli dengan harga Rp 14.000," katanya di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/6).  Zulhas mengatakan bahwa nantinya di lebih dari 10 ribu titik itu akan disuplai 24 jam penuh dam diawasi apabila ada keterlambatan pasokan dan sebagainya. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini bahwa solusi tersebut dapat mengurai persoalan jalur distribusi minyak goreng curah.  Langkah kedua yang disiapkannya adalah dengan mengembangkan kemasan sederhana untuk minyak curah, agar memudahkan proses distribusi, terutama dalam menjangkau kawasan pelosok Indonesia. "Misalnya jauh-jauh gimana bawa galon kalau jauh. Misalnya di Maluku kan, ya, sehingga kemasan itu nanti bisa diterima di mana, jalur distribusinya akan lebih mudah. Jadi doakanlah, mudah-mudahan minyak curah ini satu bulan dua bulan ini target kita akan terlaksana Rp 14.000," ujarnya dikutip dari Antara.  Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan RI pada Rabu (15/6) menggantikan Muhammad Lutfi. Sesuai harapan Presiden Jokowi, Zulhas diharapkan fokus mengurusi masalah-masalah perdagangan dalam negeri.  Dipilihnya Zulhas dipercaya Presiden Jokowi bisa menyelesaikan persoalan yang ada, mulai dari masalah rantai pasok hingga melambungnya harga-harga barang kebutuhan pokok termasuk minyak goreng. Presiden Jokowi memandang Zulhas memiliki pengalaman dan rekam jejak yang panjang dan akan sangat bagus untuk posisi Menteri Perdagangan.  Urusan pangan dan makanan memerlukan pengalaman lapangan dan memerlukan kerja lapangan dan langsung melihat persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Ini menjadi kunci utama kebutuhan pokok di dalam negeri.

Ditanya soal Migor, Zulhas: Doakan 1-2 Bulan ini Terlaksana Rp 14.000

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#HET Minyak Goreng

Berita Terkini