<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/zcMkXKueTEobqxiDZV2LfzdytxonWnDUkd6es0d2-357369653.jpg" alt="Hery Gunardi, Direktur BRI, siap terima suntikan likuiditas dari pemerintah untuk mendukung UMKM dan sektor riil. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hery Gunardi, Direktur BRI, siap terima suntikan likuiditas dari pemerintah untuk mendukung UMKM dan sektor riil. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur BRI, Hery Gunardi mengaku siap untuk kembali menerima suntikan likuiditas dari pemerintah. Terlebih penyerapan dari Rp 55 triliun realisasinya sudah mencapai 65 persen dan akan habis pada akhir bulan ini. Saat ditanya soal permintaan dana tambahan, Hery menyebut masih akan menghitung. Tetapi dia memastikan bakal siap jika ditambah berapapun nilai suntikannya.&nbsp; "Nanti kita hitung, tergantung yang mau kasih kan. Kita terima berapa pun," kata Hery Gunardi saat ditemui di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (8/10).&nbsp; Hery juga menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut telah dialirkan ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bahkan, dia mengungkapkan bahwa booking penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI sangatlah tinggi mencapai Rp 1,5 triliun.&nbsp; "Booking UMKM kita itu sehari ya KUR dan sebagainya mikro sekitar 1,2-1,5 triliun, jadi itu," imbuhnya. &nbsp; Namun Hery juga mengungkapkan, likuiditas dari pemerintah tidak hanya diberikan kepada UMKM. Tetapi juga korporasi yang ada hubungannya dengan sektor riil untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.&nbsp; Lebih rinci, Hery menyebut penyaluran likuiditas dari pemerintah diberikan ke sejumlah sektor. Mulai dari pertanian, perkebunan hingga perdagangan. "Sektornya macam-macam, kalau di BRI kan ada pertanian, perkebunan, perdagangan juga ada, industri juga ada," rincinya.&nbsp; Terakhir, Hery juga memastikan bahwa sisa penyerapan likuditas yang mencapai 35 persen lagi akan disalurkan paling lambat akhir bulan Oktober ini. "(35 persen likuiditas) paling lama (akan disalurkan) bulan ini sih," tukasnya.&nbsp; Untuk diketahui, Bank BRI menjadi salah satu bank milik negara yang menerima suntikan dana sebesar Rp 200 triliun dari pemerintah. Dari dana tersebut, Bank BRI menerima sebesar Rp 55 triliun.&nbsp; Adapun tujuannya pemerintah menyalurkan dana Rp 200 triliun demi menggenjot pertumbuhan di sektor ekonomi dan keuangan RI. Dana itu nantinya akan ditempatkan dan disimpan di rekening pemerintah di bank. Sehingga nantinya dapat digunakan oleh perbankan, salah satunya untuk menggenjot pertumbuhan kredit masyarakat. &nbsp;

Hery Gunardi, Direktur BRI, siap terima suntikan likuiditas dari pemerintah untuk mendukung UMKM dan sektor riil.

Mengaku Siap Terima Tambahan Dana Suntikan Likuditas dari Pemerintah, Dirut Bank BRI Hery Gunardi: Kita Terima Berapa pun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/pembunuhan-karyawan-BRI-Bekasi-445826654.jpg" alt="Rekaman CCTV terkait kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank BRI berinsial MIP. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rekaman CCTV terkait kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank BRI berinsial MIP. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi merespons soal dugaan penculikan dan pembunuhan seorang Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI berinsial MIP. Petinggi perbankan pelat merah tersebut ditemukan meninggal dunia di wilayah Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (21/8). Terkait kejadian itu, Hery Gunardi mengaku prihatin terhadap kejadian yang menimpa salah satu karyawannya. Ia memastikan, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. "Karyawan yang meninggal itu kita sedang lakukan pendalaman, kita juga prihatin. Sepertinya diculik, saya lihat di videonya itu diculik dari mobil, dimasukin mobil terus dibawa, ternyata meninggal tadi pagi," kata Hery Gunardi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (21/8). Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa pendalaman akan dilakukan guna mengetahui penyebab dari kejadian tersebut. Diantaranya untuk mengetahui apakah insiden tersebut dialami terkait dengan upaya penagihan atau hal lainnya. Terkait penyebab itu, Hery mengaku belum mengetahuinya. Ia memastikan proses pendalaman sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun begitu, Hery mengaku akan kembali memberi kabar terbaru apabila sudah informasi dari pihak-pihak terkait. "Apakah itu ada kaitan dengan penagihan? Collection? Atau gimana? Itu kita belum dapat. Polisi sedang melakukan pendalaman untuk itu. Nanti kalau ada berita positif akan kami update," pungkasnya. Sebelumnya, seorang kepala cabang bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Jakpus) bernama Mohamad Ilham Pradipta ditemukan tewas di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Sebelumnya, Ilham diduga menjadi korban penculikan oleh orang tidak dikenal. Dugaan penculikan Ilham disampaikan oleh perwakilan pihak keluarga yang enggan disebutkan namanya. Dia menyebut, rekaman Closed Circuit Television (CCTV) menjadi bukti bahwa Ilham diangkut paksa oleh beberapa orang tidak dikenal dari Lotte Grosir di Pasar Rebo pada Rabu (20/8).&nbsp; "Hasil pemeriksaan CCTV, mobil pelaku datang tidak lama setelah mobil Pak Ilham masuk dan tampak mengintai, setelah mobil hitam sebelah mobil Pak Ilham keluar mobil pelaku warna putih tampak merapat ke sebelah mobil Pak Ilham dan menunggu," ungkap perwakilan keluarga Ilham tersebut sebagaimana dikutip pada Kamis (21/8). Sebelum diangkut paksa oleh orang tidak dikenal, lanjut perwakilan keluarga tersebut, Ilham memang rapat dengan beberapa orang dari Lotte Grosir. Korban juga terlihat sempat melaksanakan salat zuhur di lokasi tersebut. Berdasar rekaman CCTV, Ilham tampak dipaksa keluar dari dalam mobilnya kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil lain. Dia sempat meminta tolong, namun mobil itu tancap gas. "Keluarga sempat up kronologi kejadian dan bukti CCTV di media sosial dan dengan pertimbangan keamanan disarankan untuk di-takedown," imbuhnya.

Dirut BRI Hery Gunardi merespons dugaan penculikan dan pembunuhan karyawan Bank BRI, memastikan pendalaman kasus dilakukan.

Dugaan Penculikan dan Pembunuhan Karyawan BRI, Hery Gunardi Berikan Respons

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/hergun-BSI-3231270680.jpg" alt="Hery Gunardi. (dok. BSI)" width="100%">
<figcaption>Hery Gunardi. (dok. BSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tadi malam merombak jajaran pengurus perseroan. Selain itu, forum juga memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp 51,73 triliun. Juga bersiap melakukan pembelian kembali (buyback) saham Rp 3 triliun. Posisi direktur utama BRI yang dijabat Sunarso digantikan Hery Gunardi yang sebelumnya menahkodai PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Menurut Hery, memimpin BSI maupun BRI sama-sama membangun perekonomian bangsa dari segi industri perbankan. Hanya beda sektor, BSI di perbankan syariah sedangkan BRI fokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Amanah ini akan saya emban dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga ke depan BRI terus tumbuh dan memberikan nilai ekonomi maupun sosial yang seimbang sebagai BUMN melalui kebermanfaatan dan kontribusi yang berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia," ucapnya. Hery memang memiliki reputasi mumpuni di industri perbankan tanah air. Pria kelahiran Bengkulu itu memulai karir sebagai bankir di Bank Bapindo pada 1991. Periode 1998-1999, dia menjadi anggota tim merger yang membidani lahirnya Bank Mandiri. Saat itu krisis ekonomi melanda. Pemerintah menggabungkan empat bank untuk membentuk bank pelat merah baru. Yaitu Bank Bapindo, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Exim menjadi Bank Mandiri. Bankir 62 tahun itu juga sempat menangani pendirian PT AXA Mandiri Finansial Services (AMFS). Perusahaan asuransi joint venture antara Bank Mandiri dan AXA Group Perancis pada 2002-2003. Di 2006, Hery dipercaya untuk menangani segmen wealth management Bank Mandiri. Posisi tersebut mengantarnya ke posisi top management mulai direktur mikro dan ritel, direktur konsumer, direktur distrubusi, direktur small busuness and network, direktur konsumer dan transaksi ritel, hingga Plt Direktur Utama Bank Mandiri pada September-Oktober 2020. Ketika menjadi direktur mikro dan ritel Banking periode April 2013 hingga Januari 2015, Hery membawa Bank Mandiri mampu menyalurkan total kredit mikro mencapai Rp 35 triliun. Selain itu juga berhasil menjalankan branch business process re-engineering dan mentransformasi unit bisnis micro and retail banking Bank Mandiri. Hingga di 2014 bank berlogo pita emas ity dinobatkan sebagai Best Domestik Retail Bank of The Year Indonesia versi The Asian Banking and Finance. Saat mengemban jabatan sebagai Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Bank Mandiri medio Maret 2018 sampai Mei 2019, Hery menggenjot penyaluran kredit ritel dengan total portofolio Rp 214 triliun. Termasuk kredit untuk segmen mikro serta segmen kecil dan menengah. Hingga akhirnya, Hery dipercaya mengomandoi lahirnya BSI melalui proses merger tiga bank syariah anak usaha bank Hinbara. Yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Kesuksesan itu membawanya ditunjuk sebagai Direktur Utama pertama di bank syariah terbesar di Indonesia tersebut. Penetapan itu dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada RUPS luar biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Hery menuturkan, pengalaman selama perjalanan karir menjadi modal penting untuk melangkah ke depan bersama BRI. "Dengan melanjutkan pencapaian oleh pemimpin-pemimpin BRI sebelumnya termasuk Pak Sunarso dalam melakukan transformasi culture dan digital. Saya sebagai pemimpin memiliki kewajiban mendorong seluruh Insan BRILian menjadi talenta terbaik di bidangnya dengan kepercayaan dan daya saing tinggi agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia,&rdquo; ungkapnya. Per akhir 2024, total aset BSI senilai Rp 408,61 triliun. Tumbuh 15,55 persen secara tahunan dari Rp 353,62 triliun di akhir tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset tersebut tak kepas dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang meningkat 11,46 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 327 triliun. Begitu pula pembiayaan yang naik 15,88 persen hingga mencapai Rp 278 triliun. Laba bersih BSI mencapai Rp 7,01 triliun pada 2024. Tumbuh 22,83 persen YoY dari Rp 5,7 triliun di 2023. Dari sisi aset, bank berkode emiten BRIS itu menempati peringkat keenam terbesar di industri perbankan nasional dengan laju pertumbuhan 15,55 persen secara tahunan. "InsyaAllah dengan niat dan tekad yang lurus untuk terus memberikan kontribusi membangun ekonomi Indonesia, saya akan mengemban amanah di BRI dengan sebaik mungkin. Saya pribadi menganut prinsip growth mindset. Kita harus terus tumbuh. Karena dunia terus bergerak, kita harus agile dan inovatif membangun perusahan. Saat ini kita dihadapkan sejumlah tantangan di tengah situasi ketidakpastiaan ekonomi. Karena itu kita harus bekerja lebih baik, Beyond the Limit,&rdquo; pungkasnya.

Posisi direktur utama BRI yang dijabat Sunarso digantikan Hery Gunardi yang sebelumnya menahkodai PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Pengalaman dan Jam Terbang Jadi Modal Hery Gunardi Nahkodai BRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/WhatsApp-Image-2024-06-28-at-151730-3961662052.jpeg" alt="BERLANGSUNG SUKSES: Hery Gunardi menyampaikan sambutan pada penitipan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convetion Center (JCC) Minggu (23/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BERLANGSUNG SUKSES: Hery Gunardi menyampaikan sambutan pada penitipan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convetion Center (JCC) Minggu (23/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi memandang, perlu tiga bank syariah dengan jumlah aset sebesar BSI untuk menjadi&nbsp;game changer&nbsp;bagi industri perbankan syariah di Indonesia. "Tiga saja seperti BSI. Jadi, asetnya masing-masing Rp 300 triliun, BSI (asetnya) Rp 400 di akhir tahun ini. Itu keren, jadi hampir Rp 1.000 triliun aset tiga bank itu akan menjadi&nbsp;game changer&nbsp;di&nbsp;market," kata Hery di Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/10). Hery menyebutkan, pangsa pasar (market share) perbankan syariah di Indonesia masih di bawah 7 persen sebelum BSI berdiri. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi bank syariah pada saat itu belum terlihat. Kini setelah BSI hadir pada 2021, pangsa pasar bank syariah terus meningkat hingga di atas 7 persen. Pangsa pasar pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah terhadap bank nasional kini sudah menyentuh masing-masing di level 7,96 persen dan 7,91 pada 2023. "(Pangsa pasar bank syariah) sudah 7,31 persen (pada 2023). Memang susah di lokomotif cuma satu untuk mengerek. Kalau ada tiga (bank syariah) itu lebih cepat," ujar Hery. Pada semester I 2024, aset BSI tercatat tumbuh sebesar 15,10 persen (year on year/YoY) menjadi Rp 360,85 triliun. Pertumbuhan ini termasuk yang tinggi di antara 10 bank terbesar di Indonesia. Per Juni 2024, pembiayaan BSI mencapai Rp 257,39 triliun atau tumbuh 15,99 persen YoY. Adapun dana pihak ketiga (DPK) BSI tercatat tumbuh 17,50 persen YoY menjadi Rp 296,70 triliun per Juni 2024. Hery menyebutkan, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) masih jauh dibandingkan Bank Umum Konvensional (BUK) yang berjumlah 92 atau hampir 7 kali lipat dari BUS. Di antara bank-bank syariah itu, tidak ada bank syariah yang masuk dalam kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV. BSI, yang menjadi lokomotif pertumbuhan di industri bank syariah, juga masih berada dalam KBMI III. Hery berharap, BSI nantinya bisa masuk KBMI IV pada dua tahun mendatang. Sebelumnya, wacana merger antara BTN Syariah dan Bank Muamalat diharapkan dapat melahirkan bank syariah yang mampu menjadi pesaing BSI. Namun, pada Juli lalu, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta menyatakan pihaknya tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat. Terbaru pada Selasa (15/10), Nixon menyebutkan pihaknya sudah menyepakati harga akuisisi dengan bank syariah lain. Ia tidak merinci calon pembeli BTN Syariah namun berharap Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Transaksi akuisisi bank syariah nantinya akan disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Mengenai waktu pelaksanaan RUPSLB, Nixon menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang kendali BTN, yaitu pemerintah. Namun, Nixon berharap akuisisi bank syariah tersebut bisa rampung pada awal tahun depan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan UUS melakukan&nbsp;spin off&nbsp;dalam dua tahun setelah asetnya mencapai minimal Rp 50 triliun atau 50 persen dari aset induknya, yang berarti tenggat bagi BTN adalah November 2025.

Hery menyebutkan, pangsa pasar (market share) perbankan syariah di Indonesia masih di bawah 7 persen sebelum BSI berdiri.

Bos BSI Sebut Butuh Tiga Bank Syariah Agar Bisa jadi "Game Changer" di Market

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/6B0AB886-B9B2-4575-AB35-4BBB229C4C2A.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembangan sektor riil merupakan mandat terpenting bagi lembaga keuangan syariah. Menghubungkan best practice keuangan Islam serta memberikan inovasi terhadap sektor bisnis untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Khususnya, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sangat mendukung agenda nasional itu.  Menginjak usia 2 tahun pada 1 Februari tahun ini, BSI mengambil inisiatif dan memimpin pengembangan pasar syariah di Indonesia. Tercermin dalam kenaikan pertumbuhan bisnis sepanjang 2022 yang mampu meraih laba sebesar Rp 4,26 triliun dan aset mencapai Rp 305,73 triliun. Dari sisi pembiayaan juga mengalami pertumbuhan 21 persen senilai Rp 207,7 triliun dengan rasio pembiayaan bermasalah alias non-performing finance (NPF) gross di level 2,42 persen.  Direktur Utama BSI Hery Gunardi menuturkan, porsi pembiayaan 70 persen disumbang segmen ritel dan 30 persen dari wholesale. Dia berharap, porsi pembiayaan wholesale bisa ditingkatkan menjadi 35 persen. Dengan mengincar sektor kesehatan, telekomunikasi, dan pembiayaan sindikasi.  Per Desember 2022, pembiayaan wholesale tumbuh 15,80 persen year-on-year (YoY) senilai Rp 57,18 triliun. Sedangkan pembiayaan sindikasi sebesar Rp 45 triliun atau tumbuh 13,44 persen YoY. Pencapaian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan dunia usaha, lembaga keuangan lokal, dan internasional terhadap BSI untuk terlibat dalam pembiayaan sindikasi yang dilakukan.  Hery berharap, melalui BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2023 dapat memperkuat peran bank syariah sebagai katalis ekonomi di tanah air. Melalui kelolaan pendanaan, pembiayaan wholesale, maupun kelolaan aset nasabah melalui wealth management sesuai prinsip syariah. Hal ini akan memungkinkan perbankan dan keuangan Islam di Indonesia untuk mendiversifikasi spesialisasinya.  “Dari personal banking menuju kolaborasi wholesale dan retail banking sebagai sumber pertumbuhan baru. Visibilitas dan peningkatan syariah dalam sindikasi, produk terstruktur dan perbankan transaksi sangat dibutuhkan,” kata Hery dalam pidatonya, kemarin (15/2).  BSI GIFS 2023 juga menjadi upaya dalam mewujudkan harapan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai episentrum baru global islamic finance. Mengingat, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah 207 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduknya.  “Pada saat tantangan luar biasa bagi ekonomi global, kita perlu merespons dengan pengetahuan dan inovasi. BSI ingin mendorong terciptanya kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam keuangan Islam,” tandasnya.  Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo memandang, bank syariah terbesar itu harus memiliki bisnis yang berkelanjutan, menjangkau ke seluruh segmen, dan mengembangkan sektor riil. Khususnya dalam menyediakan solusi pembiayaan berbasis syariah yang bisa sejajar dengan perbankan konvensional.  Dia mendorong untuk meningkatkan pembiayaan segmen wholesale. Khususnya sindikasi dan sektor riil. Sebab, pembiayaan melalui skema syariah dinilai cocok dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digarap pemerintah.  Di Indonesia pembiayaan wholesale dengan skema syariah masih jarang ditemukan. Padahal skema tersebut sudah umum terjadi di negara-negara lainnya. Seperti di Inggris, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.  “Struktur syariah sebenarnya paling tepat untuk pembiayaan-pembiayaan infrastruktur atau pembiayaan jangka panjang. Misalnya, jalan tol, kereta api, dan pembangkit listrik,” ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu.  Dia mengapresiasi upaya BSI untuk terus meningkatkan literasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha, direktur keuangan, maupun investor. Agar mereka paham bahwa struktur syariah cocok untuk pembiayaan pembangunan di sektor-sektor rill.  Selain itu, pembiayaan wholesale memiliki banyak keuntungan. Salah satunya adalah dana pihak jetiga (DPK) yang lebih berkelanjutan dan jangka panjang. Daripada dana murah yang diperoleh dari ritel.  Dia berharap, BSI mulai terlibat daam pembiayaan sindikasi syariah yang tepat sasaran dalam empat bulan ke depan. Sesuai proyek yang memiliki financial projection jangka panjang dan bermanfaat bagi masyarakat luas.  Menurut Tiko, BSI mampu menjadi katalis pertumbuhan perbankan syariah. Bahkan, lebih tinggi daripada perbankan nasional. Tentu diiringi dengan pengembangan produk perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri.  Dalam diskusi panel, Guru Besar Hukum dan Keuangan Islam Durham University Prof Habib Ahmed menilai, bank syariah perlu melakukan investasi di sektor infrastruktur untuk pembangunan ekonomi. Sayangnya, bank-bank syariah di Indonesia saat ini masih lebih banyak melakukan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan ketimbang infrastruktur.  “Di Indonesia, investasi yang dilakukan bank syariah di sektor infrastruktur masih di angka 2,4 persen. Sementara pendidikan dan kesehatan hampir dua kali lipatnya di angka 4,7 persen. Ini berbanding terbalik dengan negara-negara yang juga memiliki bank syariah di dunia,” tandasnya.

BSI Optimalisasi Pembiayaan Wholesale Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Hery-Gunardi-Wakil-Direktur-Utama-Bank-Mandiri.jpg" alt="Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi (Bank Mandiri)" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi (Bank Mandiri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Yuyun Juriah kini bisa bernapas lega. Perempuan pemilik usaha makanan siap saji dan sambal kemasan botol, yang berlokasi di daerah Bogor Utara tersebut, tak lagi pusing dalam mengelola keuangan usaha berskala kecil dan menengah miliknya. Setelah mendapat bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perempuan tangguh ini dapat menggaji karyawan sekaligus memutar uangnya untuk operasional dan produksi usahanya. Bahkan, Yuyun makin gencar melakukan aktifitas pemasaran dan promosi, baik di berbagai kanal sosial media, maupun melalui platform belanja online.  Kondisi serupa juga dialami Jenny Tjahyawati, yang memiliki usaha butik dan konveksi di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur. Semenjak pandemi Covid-19 menghajar perekonomian negeri ini, usaha Jenny pun kena imbasnya. Selain orderan yang masuk turun drastis, perempuan ini harus memutar otak agar tidak sampai melakukan PHK terhadap pekerjanya, yang sebagian besar adalah kaum perempuan.  Namun, setelah usaha Jenny mendapat bantuan dana PEN, bahkan juga pembinaan usaha dari Bank Mandiri, kemacetan usaha yang dialaminya sejak awal tahun, pelan-pelan mulai berputar kembali. “Saya sangat tertolong oleh bantuan pemerintah melalui kredit ringan yang disalurkan Bank Mandiri. Sehingga, usaha konveksi kami masih bisa berjalan kembali,” ucapnya.  Yuyun dan Jenny adalah sebagian kecil dari ratusan ribu debitur, yang mendapat bantuan kredit melalui program PEN yang digagas pemerintah melalui Bank Mandiri. “Kami mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, terutama yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Hingga 17 September 2020, Bank Mandiri telah menyalurkan dana PEN mencapai Rp36,8 triliun yang disalurkan kepada hampir 106 ribu debitur, dimana penyaluran dana PEN ke pelaku UMKM mencapai lebih dari 105 ribu debitur senilai Rp16,6 triliun,” kata Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.  Penyaluran program PEN di Bank Mandiri, lanjut Hery, dilakukan ke berbagai sektor antara lain sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sektor lainnya yang terdampak Covid-19, termasuk sektor padat karya agar tidak terjadi PHK.  Penerima kredit program ini pun tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.  Tentunya, untuk menjangkau seluruh pelaku usaha yang tersebar di berbagai propinsi di tengah berlangsungnya pandemi covid-19 bukanlah hal mudah. Untuk itu, Bank Mandiri mengambil langkah sigap. Diantaranya dengan mengembangkan aplikasi Mandiri Pintar (Pinjaman Tanpa Ribet). Sebuah aplikasi untuk mengakses kredit UMKM secara online. Aplikasi ini dapat mempercepat proses pengajuan dan persetujuan terhadap pengajuan kredit. Dalam mengajukan kredit, nasabah tidak perlu mendatangi kantor cabang. Selain itu, Bank Mandiri bekerjasama dengan pemerintah daerah, secara aktif melakukan sosialisasi program PEN ke penjuru tanah air.  Hery menambahkan, di luar penyaluran dana PEN, pada periode yang sama Bank Mandiri telah menyetujui permohonan restrukturisasi kredit untuk lebih dari 523 ribu debitur guna mendukung pemulihan ekonomi. Portofolio kredit yang sudah direstrukturisasi mencapai lebih dari Rp115 triliun. Dari jumlah debitur tersebut, tercatat 387 ribu lebih merupakan debitur UMKM.  Restrukturisasi debitur terdampak Covid-19 oleh Bank Mandiri juga dilakukan dalam koridor ketentuan yang ditetapkan regulator.  Selain itu, lanjut Hery, Bank Mandiri juga mendukung pemerintah untuk program bantuan subsidi gaji atau upah pekerja. Seperti diketahui, pada 27 Agustus 2020, pemerintah meluncurkan program bantuan subsidi gaji kepada pekerja/buruh di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dengan melibatkan beberapa institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia data penerima bantuan serta HIMBARA sebagai bank penyalur.  Hingga 16 September 2020, dari 6,4 juta rekening secara nasional, Bank Mandiri telah menyalurkan subsidi gaji ke lebih dari 3 juta rekening senilai Rp3,7 triliun.  “Untuk memulihkan perekonomian nasional perlu dukungan seluruh pihak. Kami berharap, langkah <a href="https://www.bankmandiri.co.id">Bank Mandiri</a> ini mampu mempercepat pergerakan roda ekonomi sehingga dapat segera pulih dan tumbuh baik secara berkelanjutan,” ujar Hery.

PEN Bank Mandiri: Ketika UMKM dan Pekerja Kembali Tersenyum

Hery Gunardi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hery Gunardi