<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/achmad-baidowi.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan penyegaran untuk jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah. Kali ini giliran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Erick Thohir lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang yang berlangsung pada Selasa (20/11) memutuskan perombakan dewan komisaris dan direksi. "Pukul 18.45 WIB, telah dilakukan pergantian jajaran Dewan Komisaris dan perubahan nomenklatur Direksi sebagai bagian dari langkah strategis perusahaan untuk memperkuat struktur organisasi dan menjawab tantangan bisnis di masa depan," kata Corporate Secretary Shelvy Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/11). Pihak ASDP berharap kehadiran dewan direksi dan komisaris baru dapat membawa perusahaan mencapai kemajuan yang lebih besar. Perseroan memastikan dalam jajaran komisaris sebagian besar dijabat oleh orang baru, kecuali yang masih bertahan Susi Tarigan. Sementara itu, perombakan juga terjadi dalam jajaran direksi. Hanya saja, Direktur Keuangan, TI &amp; Manajemen Risiko, Direktur SDM &amp; Layanan Korporasi dan Direktur Tehnik dan Fasilitas, masih tetap dan tidak berubah. "Kami percaya bahwa kepemimpinan baru ini akan membawa semangat baru dalam mencapai target strategis perusahaan serta memperkuat sinergi di seluruh lini operasional," jelasnya. Berikut ini susunan jajaran komisaris dan direksi terbaru PT ASDP Indonesia Ferry (Persero): Dewan Komisaris ASDP Baru <ul> <li>Komisaris Utama: Achmad Baidowi</li> <li>Anggota Komisaris: Joddy Hernady</li> <li>Anggota Komisaris: Elba Damhuri</li> <li>Anggota Komisaris: Siti Ariani</li> <li>Anggota Komisaris: Susi Tarigan (tidak berubah)</li> </ul> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015227262/kpk-ungkap-15-tanah-dan-bangunan-yang-disita-dari-kasus-dugaan-korupsi-asdp-berlokasi-di-jakarta-hingga-surabaya">KPK Ungkap 15 Tanah dan Bangunan yang Disita dari Kasus Dugaan Korupsi ASDP Berlokasi di Jakarta hingga Surabaya</a> Dewan Direksi ASDP Baru <ul> <li>Direktur Utama: Heru Widodo</li> <li>Wakil Direktur Utama: Yossianis Marcianis</li> <li>Direktur Operasi &amp; Transformasi: Rio Theodore Natalianto Lasse</li> </ul>

Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan penyegaran untuk jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.

Erick Thohir Rombak Dewan Komisaris dan Direksi ASDP: Heru Widodo jadi Dirut, Achmad Baidowi Komut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sts-ajukan-permohonan-tindak-lanjut-kasus-tipikor-ke-kejati-jabar_m_.jpg" alt="Pengacara Kondang Sugeng Teguh Santoso meminta kasus Angkahong yang merugikan negara miliaran, harus diusut tuntas." width="100%">
<figcaption>Pengacara Kondang Sugeng Teguh Santoso meminta kasus Angkahong yang merugikan negara miliaran, harus diusut tuntas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso memberikan klarifikasi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait private jet yang dipakai mantan Karo Paminal Divisi Propram Polri Brigjen Hendra Kurniawan di Senayan, Jakarta, Selasa (27/9). Brigjen Hendra merupakan salah satu petinggi Polri yang terseret kasus mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.  Menurut Sugeng, klarifikasi ini dilakukan lantaran adanya aduan terhadap Anggota DPR Fraksi PKB, Heru Widodo. Aduan ke MKD itu terkait pernyataan Heru di media yang meminta untuk mendalami dugaan keterlibatan dua orang yang diduga sebagai bandar judi 303 yang memberikan fasilitas private jet untuk Brigjen Hendra Kurniawan.  "Dari kaitan itu saya meminta karena Pak Heru mengutip pernyataan dari IPW. Tadi saya menyampaikan benar bahwa IPW membuat rilis terkait permintaan kepada Polri untuk mengungkap dan mendalami dalam kewenangan Polri, memiliki kewenangan penyelidikan mendalami informasi yang beredar dugaan penggunaan fasilitas private jet," kata Sugeng usai diperiksa MKD DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).  Sugeng mengatakan, saat diperiksa MKD, dirinya membenarkan rilis IPW yang dikutip Heru Widodo. Dia mengaku, mendapat informasi dua bandar judi 303 inisial RBT dan YS, memberikan fasilitas jet pribadi saat Brigjen Hendra terbang ke Jambi untuk mendatangi ayah kandung almarhum Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Samuel Hutabarat pada 17 Juli 2022.  "IPW tidak bermaksud justifikasi, tetapi minta didalami, itu bisa benar dan bisa tidak, saya sampaikan begitu. Jadi, suatu informasi yang terkonfirmasi bahwa dari berita yang ada media, Brigadir Jenderal Polisi HK di dalam pemeriksaan di Timsus, mengakui adanya penggunaan private jet. Ini fakta yang penting," papar Sugeng.  Sugeng menyatakan, IPW juga meminta Polri perlu mendalami adanya dugaan pelanggaran hukum, dalam hal gratifikasi, dalam pemberian penggunaan private jet ini.  "Apakah ini bagian penggunaan fasilitas pihak ketiga atau dibayari pihak ketiga. Itu yang kami sampaikan," tegas Sugeng.  Oleh karena itu, lanjut Sugeng, apa yang disampaikan Heru ke media bukanlah pelanggaran kode etik.  "Jadi, kalau saya boleh berpendapat, Pak Heru Widodo sebagai anggota DPR, punya hak menyatakan, bersuara mewakili kepentingan publik, tidak ada pelanggaran kode etik di sini karena sumbernya pun ada, yakni IPW. Beliau menyampaikan suatu hal yang menjadi tugasnya, baik di dalam sidang-sidang dewan maupun di luar, itu beliau punya hak imunitas dan sumbernya pun ada, bukan mengada-ada," pungkasnya.

Private Jet Brigjen Hendra, IPW Benarkan Heru Widodo Hanya Mengutip

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ahli-dari-01-heru-widodo-dan-edwar-dery-1.jpg" alt="Prof Edward Omar Syarief Hiariej dan Heru Widodo, Ahli dari pihak terkait (Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Prof Edward Omar Syarief Hiariej dan Heru Widodo, Ahli dari pihak terkait (Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Hukum Praboso Subianto-Sandiaga Uno menduga adanya kecurangan di Pilpres 2019. Sehingga membuat pasangan nomor urut 02 ini dirugikan. Bahkan Tim Hukum Prabowo-Sandi menyebut adanya dugaan kecurangan di Pilpres ini besifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sehingga menginginkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasi.  Saksi Ahli dari Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej ‎saat memberikan kesaksiannya di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) memaparkan ‎terkait dalil bahwa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Menurut dia, dengan merujuk kepada penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, perihal “terstruktur” menunjukan pelanggaran yang dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama.   "Dalam konteks ini, harus dibuktikan dua hal yaitu adanya meeting of mine di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif, dan adanya kerja sama yang nyata untuk mewujudkan meeting of mine di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama," ujar Edward saat memberikan kesaksiannya di sidang MK, Jumat (21/6).  Edward menambahkan, masih terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Perihal “sistematis” pelanggaran yang dilakukan mensyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi.   Dalam konteks teori, hal ini dikenal dengan dolus premeditatus yang mensyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Misalnya apa substansi perencanaan, siapa yang melakukan perencanaan, kapan dan di mana.  Kemudian dalam hubungannya dengan “terstruktur” perlu juga siapa yang melakukan kecurangan tersebut, kapan dan di mana harus menunjukan secara pasti untuk terjadinya meeting of mine dan kerjasama yang nyata.  "Hal ini untuk menunjukan adanya meeting of mine tersebut," tuturnya.  Edward mengatakan, masih tetap dalam konteks terstruktur, sistematis dan masif. Perihal "masif", mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Artinya, harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampaknya. Konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan.   Misalnya Tim Hukum Prabowo-Sandi menunjukan beberapa peristiwa, kemudian menggeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Padahal, untuk mengetahui apakah berbagai pelanggaran tersebut harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.  "Sehingga pelanggaran yang terstruktur dan sistematis haruslah menimbulkan dampak yang masif, bukan untuk sebagian tetapi sangat luas," katanya.  Oleh sebab itu Tim Hukum Prabowo-Sandi yang menyebut adanya dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif belum bisa dibuktikan.  "Tegasnya, alih-alih menggunakan teori, kuasa hukum pemohon sama sekali tidak menyinggung hubungan kausalitas antara terstruktur, sistematis yang berdampak masif dan hubungannya dengan selisih perhitungan suara," jelasnya.  Terpisah, menanggapi hal tersebut‎, Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Riza Patria mengatakan, pihaknya ingin menghadirkan saksi sebanyak-banyaknya untuk bisa membuktikan adanya dugaan kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif. Namun hal itu terkendala dengan adanya batasan saksi yang diminta. Karena MK hanya menyetujui saksi fakta berjumlah 15.  "Karena hanya sebatas 15 saksi ya enggak bisa (buktikan terstruktur, sistematis dan masif di Pilpres 2019). Kalau kita bisa menghadirkan lebih banyak ya kita hadirkan lebih," ujar Riza Patria.  Ketua DPP Partai Gerindra ini mengatakan, adanya saksi-saksi yang dihadirkan ini hanyalah memberikan contoh adanya dugaan kecurangan Pilpres. Misalnya dukungan BUMN, kepala daerah dan kecurangan petugas KPPS.  "Jadi itu kan hanya membuktikan contoh-contoh untuk membuktikan kecurangan," katanya.  ‎Menurut Riza, adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ini bukan seolah-olah Presiden Jokowi memberikan surat ke seluruh masyarakat dan perangkat desa untuk memilihnya di 2019 ini. Melainkan contoh-contoh kecil dalam membuktikan adanya kecurangan.  ‎"Karena yang namanya terstruktur, sistematis dan masif itu bukan ada surat dari presiden sampai ke seluruh Indonesia," pungkasnya.‎

Tim Hukum BPN Dinilai Belum Bisa Buktikan Kecurangan Secara TSM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Saksi-Ahli-Jokowi-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tim hukum Prabowo-Sandiga Uno, dalam gugatannya menyatakan adanya dugaan kecurangan yang disebut terstruktur, sistematis, ‎dan masif (TSM). Namun, ihwal adanya dalil tersebut ditepis saksi Ahli dari Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Heru Widodo, saat memberikan penjelasannya di sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).  Menurut Heru Widodo, dugaan kecurangan yang disebut terstruktur, sistematis, ‎dan masif (TSM) menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan MK.  Sehingga menurut Heru, Bawaslu yang bisa membahas adanya dugaan kecurangan-kecurangan di Pilpres 2019 ini. "Pelanggaran TSM diproses pengaduannya dan ‎diputuskan oleh Bawaslu," ujar Heru dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Jumat (21/6).  Heru menambahkan, apabila nantinya Bawaslu memutus ada dugaan kecurangan TSM di Pilpres, dan dalam putusannya salah satu Capres-Cawapres didiskualifikasi. Maka ada tahapan untuk mengugat putusan itu. "Apabila peserta dikenai saksi diskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran TSM dapat mengajukan keberatan ke MK," katanya.  Sementara saksi ahli lainnya dari Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Ami, Edward Omar Sharif Hiariej dalam pemaparannya tidak sepakat dengan pendapat dari Tim Hukum Prabowo-Sandi yang menyebut MK sebagai mahkamah kalkulator.  Menurutnya, bukanlah MK mahkamah kalkulator. Melainkan MK mencari kebenaraan dari saksi-saksi yang dihadirkan. Sehingga bisa memberikan keadilan dalam sengketa Pilpres.   "Hendaknya MK jangan dijadikan mahkamah kliping atau mahkamah koran yang pembuktiannya hanya didadarkan pada kliping atau potongan berita," ujar Edward.  Dengan demikian dalam sidang sengketa Pilpres ini, majelis hakim MK bisa mengunakan kapasitasnya mencari informasi tentang dugaan adanya kecurangan. Hal itu untuk mengungkap bukti-bukti apakah relevan atau tidak.  "Kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif ini harus juga digali kebenarannya oleh majelis," katanya.  Selain itu, adanya dugaan kecurangan TSM yang dimohonkan oleh Prabowo-Sandi juga perlu dibuktikan. Sehingga seharusnya juga menjelaskan masukan berapa selisih jumlah suara akibat kecurangan di Pilpres 2019 ini.  "Seberapa signifikan kecurangan TSM terhadap selisih jumlah suara. Tapi sayang tidak diungkapkan kuasa hukum pemohon," ungkapnya.

Saksi Ahli Jokowi-Ma'ruf Sebut Laporan Kecurangan TSM Ranah Bawaslu

heru widodo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#heru widodo

Berita Terkini

Erick Thohir Rombak Dewan Komisaris dan Direksi ASDP: Heru Widodo jadi Dirut, Achmad Baidowi Komut

Private Jet Brigjen Hendra, IPW Benarkan Heru Widodo Hanya Mengutip

Tim Hukum BPN Dinilai Belum Bisa Buktikan Kecurangan Secara TSM

Saksi Ahli Jokowi-Ma'ruf Sebut Laporan Kecurangan TSM Ranah Bawaslu

Download Aplikasi JawaPos.com