<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/geng-klitih.jpg" alt="STOP BULYYING: Dua pelajar menyampaikan pesan anti perundungan di Malang, kemarin. (ARIL DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)" width="100%">
<figcaption>STOP BULYYING: Dua pelajar menyampaikan pesan anti perundungan di Malang, kemarin. (ARIL DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus perundungan kerap terjadi di satuan pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, ada 16 kasus yang terjadi selama Januari&ndash;Juli 2023. Mayoritas terjadi di jenjang pendidikan SD dan SMP masing-masing 4 kasus (25 persen). Kemudian, SMA dan SMK masing-masing 3 kasus (18,75 persen) serta MTs dan pondok pesantren masing-masing 1 kasus (6,25 persen). Yang ironis, empat kasus terjadi pada Juli saat tahun pelajaran 2023&ndash;2024 belum berlangsung sebulan. Perundungan tersebut dialami 14 siswa SMP di Kabupaten Cianjur yang mengalami kekerasan fisik. Alasannya, terlambat ke sekolah, kekerasan fisik dijemur, dan ditendang kakak kelas yang sudah duduk di bangku SMA/SMK. Kasus lain terjadi di salah satu SMAN di Bengkulu. Satu siswi yang didiagnosis autoimun mengalami perundungan dari empat guru dan sejumlah teman sekelasnya. Ada pula kasus penusukan siswa korban bully ke siswa yang diduga kerap mem-bully di salah satu SMA di Samarinda. Catatan terakhir, kejadian di Rejang Lebong, Bengkulu. Seorang guru olahraga menegur sambil menendang peserta didik karena kedapatan merokok. Tidak terima anaknya ditendang, orang tua si anak akhirnya menyerang mata si guru dengan ketapel hingga pecah dan mengalami kebutaan permanen. &rdquo;Jumlah korban perundungan di satuan pendidikan total 43 orang,&rdquo; ujar Sekjen FSGI Heru Purnomo. Perinciannya, 41 peserta didik (95,4 persen) dan 2 guru (4,6 persen). Pelaku perundungan didominasi peserta didik, yaitu sejumlah 87 peserta didik (92,5 persen). Sisanya, oleh pendidik, yakni 5 pendidik (5,3 persen), 1 orang tua peserta didik (1,1 persen), dan 1 kepala madrasah (1,1 persen). &rdquo;Artinya, korban terbesar adalah peserta didik, yaitu 95,4 persen, dengan pelaku perundungan terbanyak juga peserta didik, yaitu 92,5 persen,&rdquo; paparnya. Heru menyatakan, sebagian besar kasus perundungan itu terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek. Sementara itu, di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama terdapat 2 kasus. Meski demikian, dalam 2 kasus yang terdeteksi, jumlah korban mencapai 16 peserta didik. FSGI mengecam dan menyayangkan segala bentuk kekerasan yang terjadi. Apalagi jika dilakukan dalam lembaga pendidikan. FSGI mendorong dinas pendidikan untuk proaktif. Mulai mengevaluasi perlindungan guru hingga perlindungan dan keamanan bagi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Pada bagian lain, kasus kekerasan seksual yang juga terjadi di lembaga pendidikan, khususnya di pondok pesantren, turut menjadi sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Badriyah Fayumi, persoalan kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak bisa diabaikan. Badriyah menuturkan, predator seksual di lingkungan pesantren justru lebih menakutkan ketimbang di lembaga pendidikan lain. Sebab, para orang tua menitipkan anaknya selama 24 jam kepada pengurus pesantren. Apabila keamanan para santri terancam, proses belajar tidak akan terselenggara dengan baik. &rdquo;Jika hal tersebut tidak dapat diatasi, bukan tidak mungkin para santrilah yang menjadi korban beruntun,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas meneken nota kesepahaman (MoU) pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di gedung Kemendikbudristek, Jakarta, pada Jumat (4/8) lalu. &rdquo;Semoga ikhtiar kita bersama ini dalam rangka menjamin dan memastikan satuan pendidikan ramah anak dan menjadikan satuan pendidikan sebagai tempat yang paling aman dari kasus-kasus perundungan dan kekerasan seksual ini bisa segera kita wujudkan,&rdquo; jelasnya. (wan/mia/c19/fal)

Kasus perundungan kerap terjadi di satuan pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, ada 16 kasus.

Catatan FSGI: 16 Kasus Perundungan Januari-Juli 2023, Banyak Terjadi di Jenjang SD-SMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/heru-purnomo.jpg" alt="heru purnomo" width="100%">
<figcaption>heru purnomo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan zonasi dilatarbelakangi tidak adanya pemerataan kualitas pendidikan. Itu juga terkait dengan pemerataan tenaga pengajar. Dengan demikian, PPDB dengan sistem zonasi tersebut harus diikuti dengan kebijakan zonasi yang juga mengatur guru.  Kenapa pengaturan guru muncul dalam perpres? Sebab, selama ini aturan pemerataan guru berjalan tidak efektif. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Guru dan Dosen. Intinya, guru harus siap dirotasi ke seluruh wilayah Indonesia. Tetapi, aturan itu tidak berjalan dengan baik. Program Guru Garis Depan (GGD) pun tidak efisien.  Terkait rotasi guru di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), kami selalu menyampaikan, jangan sampai perpres nanti bernasib sama dengan program Guru Garis Depan. Selama ini mereka yang dikirim ke sana hanya bertahan dalam waktu hitungan bulan. Sebagian guru yang diikutkan program itu sudah berkeluarga. Akhirnya, mereka meninggalkan sekolah 3T dengan alasan keluarga juga.  Selanjutnya, yang perlu dicermati dari rotasi guru di daerah 3T adalah siapa yang harus dikirim ke sana. Sebab, daerah 3T tersebut identik dengan kondisi yang terbatas. Tentu yang dikirim ke sana jangan sampai merasa terpaksa. Dengan begitu, mereka bisa menumbuhkan minat belajar peserta didik di daerah tersebut.  FSGI merekomendasikan harus ada desain yang jelas mengenai pembinaan guru. Mulai perekrutan hingga masa pensiun. Rotasi guru juga harus didahului dengan pemetaan. Jika guru yang dikirim ke daerah 3T tidak berkualitas, ya tidak akan ada perubahan di sana. Jangan asal memindahkan guru. Ajak organisasi guru untuk pemetaan.  Untuk membangun kesadaran guru yang mengajar di daerah 3T, harus ada hadiah. Misalnya, naik pangkat secara otomatis. Sekarang naik pangkat ini sulit. Sebab, harus melakukan publikasi ilmiah dulu. Jadi, ada iming-iming yang menarik untuk jenjang karir mereka yang bersedia dikirim ke daerah 3T.  Pemerintah juga bisa menugaskan guru yang baru diangkat jadi perangkat negara untuk berdinas di daerah 3T. CPNS pun akan teruji. Sehingga diharapkan akan lebih baik. Namun, mereka yang tinggal di sana wajib dipersiapkan sarana dan prasarana. Misalnya, disediakan rumah yang dekat dengan sekolah. Harapan FSGI, perpres rotasi guru tersebut tuntas. Perpres itu dibuat pemerintah pusat, tapi penyelenggaranya pemerintah daerah. Karena itu, harus dipantau agar tidak jalan sendiri-sendiri.  *) Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Konsep Pembinaan Harus Jelas

heru purnomo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#heru purnomo

Berita Terkini

Catatan FSGI: 16 Kasus Perundungan Januari-Juli 2023, Banyak Terjadi di Jenjang SD-SMP

Konsep Pembinaan Harus Jelas

Download Aplikasi JawaPos.com