<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/20250211_181004-1112333619.jpg" alt="Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tidak ada kendala dalam mengusut laporan dugaan korupsi soal proses lelang Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus PT. Asuransi Jiwasraya. KPK sampai saat ini masih mengusut laporan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika menjelaskan bahwa dugaan laporan rasuah itu, saat ini masih berada di Direktorat PLPM KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini, saya tidak diinfokan ada kendala. Tetapi memang masih di tahapannya, infonya masih di Direktorat PLPM," kata Tessa kepada wartawan, Minggu (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menyatakan, belum ada pihak yang dimintai klarifikasi terkait pelaporan tersebut. Namun, ia menegaskan semua laporan yang masuk ke KPK pasti ditindaklanjuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Saksi) Belum ada," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kasus ini sebelumnya dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW) bersama MAKI dan sejumlah praktisi hukum yang mengatasnamakan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KST) melaporkan ke KPK, terkait dugaan lelang aset sitaan kasus korupsi Jiwasraya. Salah satu yang dilaporkan yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator KSST, Ronald Loblobly bersama Koordinator MAKI Boyamin Saiman juga telah mendatangani KPK, pada Kamis (23/1). Mereka meyakini, KPK bakal menindaklanjuti pelaporan yang diserahkannya tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronald mengatakan bukti yang di lampirkan dalam melaporkan dugaan rasuah ini sudah lengkap. Bahkan, sudah beberapa bertemu dengan tim penindakan KPK dalam membahas kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sudah berkomunikasi dan bertemu beberapa kali dengan penyidik, dan mereka sudah menerima dengan baik. Mereka akan melakukan pendalaman. Dokumen sudah saya serahkan ke KPK. Kalau dari saya (bukti) sudah pasti lengkap," ucap Ronald.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronal menjelaskan, dugaan korupsi yang dilaporkan terkait adanya lelang aset tambang di PT Gunung Bara Utama (GBM), perusahaan itu disita dari terpidana Heru Hidayat. Ia menduga, ada kerugian negara dari lelang aset tambang PT GBM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronal menyebut, dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai triliunan rupiah. Karena itu, ia meminta KPK untuk mendalami laporan yang dilayangkan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kerugiannya itu kita taksir senilai Rp 11 ttiliun, tapi dilelang hanya kemudian Rp 1,9 triliun, indikasi kerugian Rp 9 triliun," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015651205/kpk-periksa-hasto-pekan-depan-pengacara-klaim-belum-terima-surat-panggilan">KPK Periksa Hasto Pekan Depan, Pengacara Klaim Belum Terima Surat Panggilan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, menyatakan laporan KSST terhadap Febrie Adriansyah ke KPK adalah keliru. Ia menekankan, tidak ada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh&nbsp;Jampidsus.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya jelaskan bahwa adanya proses pelelangan terkait aset PT PBU setelah ada putusan pengadilan MA di 24 Agustus 2021 itu seluruhnya diserahkan ke PPA, jadi tidak ada pelaksanaan lelang oleh Pak&nbsp;Jampidsus, jadi kalau ada pelaporan ini keliru. Seluruhnya diserahkan kepada PPA dan pelelangannya diserahkan kepada Dirjen KLN di bawah Kementerian Keuangan," ujar Ketut beberapa waktu lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

KPK mengklaim tidak ada kendala dalam mengusut laporan dugaan korupsi proses lelang Kejaksaan Kejagung terkait kasus PT. Asuransi Jiwasraya

KPK Sebut Tak Ada Kendala Usut Dugaan Laporan Lelang Barang Rampasan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik terpidana Heru Hidayat. Ini terkait perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya.  Direktur Uheksi pada Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Sarjono Turin mengatakan, pihaknya melakukan sita eksekusi aset areal tambang, gedung perkantoran, jalan Hauling hingga kapal tongkang, yang berada di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah aset yang dilakukan sita eksekusi itu milik terpidana Heru Hidayat dalam rangka untuk memenuhi kewajiban uang pengganti sebesar Rp 10 triliun.  "Aset yang berhasil disita berupa areal pertambangan seluas 1.500 hektar, kemudian jalan hauling sepanjang 60 Km kurang lebih, kemudian areal perkantoran PT GBU," kata Sarjono Turin dalam keterangannya, Jumat (20/5).  Kemudian, kata Turin, tim jaksa Direktorat Uheksi juga melakukan sita eksekusi aset pelabuhan khusus untuk pemuatan batubara ke Tongkang, dan 3 unit mesin genset, serta lain-lain yang mempunyai nilai ekonomis. Tim gabungan Kejagung melakukan sita eksekusi aset-aset milik terpidana Heru Hidayat dilakukan pada pekan ini.  Tim Jampidsus Kejagung masih menelusuri seluruh aset di daerah milik terpidana bos PT GBU, Heru Hidayat untuk pembayaran uang pengganti sebesar Rp 10 triliun. "Kami telusuri di daerah semua. Kami sifatnya pengendalian untuk wilayah dalam melaksanakan eksekusi uang pengganti para terpidana," tuturnya.  Sementara untuk nilai aset yang berhasil dieksekusi masih dilakukan penghitungan oleh tim penilai independen dan tim Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung. "Nilainya lagi dalam penghitungan oleh tim dari Direktorat Uheksi dan Kejari Jakarta Pusat, PPA, serta tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)," jelasnya.  Lebih lanjut Sarjono mengungkapkan, Direktorat Uheksi pada Jampidsus mendukung Kejari melakukan kegiatan penelusuran aset untuk disita eksekusi atas perkara yang sudah inkracht atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Kami akan support, dan keliling ke seluruh daerah," imbuhnya.  "Perkara yang sudah inkracht, kita akan coba tarik aset-aset terpidana itu, apapun bentuknya, seperti properti, alat-alat transportasi, deposito, ada sahamnya, dan lain-lain," sambungnya.  Sebagai informasi, kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 16,807 triliun. Adapun para terpidana dalam perkara ini ialah Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Kemudian, terpidana Benny Tjokrosaputro yang divonis penjara seumur hidup usai hakim Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa dan Benny.  Dalam skandal Jiwasraya, Heru Hidayat dihukum seumur hidup bersama-sama dengan Benny Tjokrosaputro selaku Komisaris PT Hanson International Tbk. Vonis itu pun sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.  Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan mereka. Dengan penolakan kasasi ini, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjadi berkekuatan hukum tetap, yakni keduanya juga dijatuhi vonis membayar uang pengganti sebesar Rp 16 triliun lebih. Dengan rincian Benny Tjokro diwajibkan membayar uang pengganti Rp 6.078.500.000.000, sedangkan Heru Hidayat membayar pengganti Rp 10.728.783.375.000.  Kemudian, Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto divonis 20 tahun penjara. Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS Syahmirwan divonis 18 tahun penjara. Selanjutnya mantan Direktur Utama PT AJS Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan PT AJS Hary Prasetyo yang telah dieksekusi ke Rutan Salemba. Hendrisman dan Hary akan menjalani pidana 20 tahun penjara.

Lahan Tambang hingga Gedung Perkantoran Heru Hidayat Disita Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Heru-Hidayat-ASABRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) mengimbau pihak-pihak untuk menghormati putusan hakim terhadap Komisaris PT. Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat, dalam kasus korupsi investasi keuangan PT. ASABRI. Sebab, Heru Hidayat divonis nihil atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta untuk memvonis mati.  "Komisi Yudisial menghimbau agar para pihak dan masyarakat menghormati putusan pengadilan yang telah dijatuhkan," kata juru bicara KY, Miko Ginting dalam keterangannya, Rabu (19/1).  "Menghormati dalam arti, apabila dirasa tidak puas dengan substansi dari putusan tersebut, maka jalur yang tersedia adalah upaya hukum," imbuhnya.  Miko menyampaikan, upaya hukum banding terbuka lebar apabila terdapat ketidakpuasan dalam putusan hakim terhadap Heru Hidayat. Menurutnya, Kejaksaan Agung sebagai pihak yang menangani perkara, tak dipermasalahkan jika ingin mengajukan upaya hukum banding.  "Saya kira Kejaksaan Agung dalam hal ini mewakili publik untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum. Begitu juga, terdakwa dan penasehat hukumnya, juga dijamin haknya untuk mengajukan upaya hukum. Intinya, jalur untuk mengkontes substansi putusan adalah melalui upaya hukum," imbau Miko.  Miko tak memungkiri, ada perdebatan hukum terkait apakah seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi pidana seumur hidup harus tetap dicantumkan vonis yang sama, dalam hal ini seumur hidup juga atau tidak alias nihil. Dia mengutarakan, dalam KUHAP memang menyatakan suatu putusan harus memuat pemidanaan jika terdakwa dinyatakan bersalah.  "Di sisi lain, jika dicantumkan akan ada dua pemidanaan seumur hidup dari dua putusan berbeda. Saya kira ini area para pakar dan pengamat hukum pidana untuk memberikan pendapat," ucap Miko.  Oleh karena itu, KY dalam hal ini hanya mengawasi apabila adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.  "Selain itu, Komisi Yudisial akan mempelajari lebih lanjut putusan yang dimaksud beserta hal-hal lain yang muncul dalam pemeriksaan di persidangan," tegas Miko.  Dalam putusannya, Heru Hidayat divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT. ASABRI yang merugikan keuangan negara Rp 22,7 triliun.  Vonis nihil ini artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara, lantaran hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya, jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang. Karena Heru Hidayat telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.  Heru Hidayat tetap dibebankan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 12,6 triliun. Hukuman Heru Hidayat ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU, yakni pidana hukuman mati.  Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto membeberkan alasan tidak memvonis mati Heru Hidayat sebagaimana tuntutan jaksa. Alasannya, Heru Hidayat sudah berstatus sebagai narapidana di perkara lain, yakni perkara korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.  "Meski bersalah tapi karena terdakwa telah dijatuhi hukuman seumur hidup maka pidana yang dijatuhi dalam perkara a quo adalah nihil," kata Hakim IG Eko Purwanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/1) malam.  Selain itu, hakim juga mengacu pada Pasal 67 KUHP. Dalam aturan itu disebutkan orang yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi hukuman lain, kecuali dalam hal pencabutan hak-hak tertentu.  Majelis hakim juga berpendapat, tuntutan pidana mati sebagaimana permintaan JPU dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim beralasan tidak bisa membuktikan pasal 2 ayat 2 UU 31/99.  "Sehingga majelis hakim tidak dapat membuktikan unsur Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor, akan tapi majelis hanya membuktikan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor," papar Hakim.  Meski demikian, Heru Hidayat terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Heru Hidayat Tak Divonis Mati, KY Pelototi Hakim yang Memegang Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASABRI-DERY-RIDWANSAH-1.jpg" alt="Gedung ASABRI (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung ASABRI (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyatakan banding atas vonis nihil terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Heru Hidayat. Kejaksaan menilai, putusan majelis hakim terhadap Heru Hidayat tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat.  Upaya banding ini ditempuh lantaran hakim tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap Heru. Padahal, menurut pihak Kejaksaan, Heru telah terbukti melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara dalam kasus PT. ASABRI. Sebelumnya, Heru juga sudah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.  "Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memerintahkan Penuntut Umum untuk segera melakukan upaya perlawanan Banding," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Selasa (19/1).  Leonard merinci, Heru Hidayat sudah merugikan negara sebesar Rp 39,5 triliun dari dua kasus korupsi, yakni kasus PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 16,7 triliun dan PT. ASABRI sebesar Rp 22,78 triliun.  "Pada putusan sebelumnya pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya, terdakwa divonis pidana penjara seumur hidup, sementara dalam perkara PT. ASABRI yang menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, terdakwa tidak divonis pidana penjara," sesal Leonard.  Terlebih, Heru Hidayat dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya sedang mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Apabila mendapatkan potongan hukuman, maka Heru Hidayat akan mendapatkan hukuman yang sangat ringan.  "Artinya, Majelis Hakim tidak konsisten dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi namun tidak diikuti dengan menjatuhkan pidana penjara," tegas Leonard.  Dalam putusannya, Heru Hidayat divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT. ASABRI yang merugikan keuangan negara Rp 22,7 triliun.  Vonis nihil ini artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara, lantaran hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang. Karena Heru Hidayat telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.  Heru Hidayat tetap dibebankan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 12,6 triliun. Hukuman Heru Hidayat ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU, yakni pidana hukuman mati.

Heru Hidayat Tak Divonis Mati, Kejaksaan Langsung Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Heru-Hidayat-ASABRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris PT. Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat lolos dari hukuman mati. Terdakwa korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) itu divonis nihil dan dibebankan uang pengganti sebesar Rp 22,6 triliun.  Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto membeberkan alasan tidak memvonis mati Heru Hidayat sebagaimana tuntutan jaksa. Alasannya, Heru sudah berstatus sebagai narapidana di perkara lain yakni perkara korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.  Dalam perkara tersebut, Heru divonis hukuman maksimal yakni pidana penjara seumur hidup.  "Meski bersalah tapi karena terdakwa telah dijatuhi hukuman seumur hidup maka pidana yang dijatuhi dalam perkara a quo adalah nihil," kata Hakim IG Eko Purwanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/1) malam kemarin.  Selain itu, hakim juga mengacu pada Pasal 67 KUHP. Dalam aturan itu disebutkan orang yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi hukuman lain, kecuali dalam hal pencabutan hak-hak tertentu.  Majelis hakim juga berpendapat, tuntutan pidana mati sebagaimana permintaan JPU dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim beralasan tidak bisa membuktikan pasal 2 ayat 2 UU 31/99.  "Sehingga majelis hakim tidak dapat membuktikan unsur Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor, akan tapi majelis hanya membuktikan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor," papar Hakim.  Dalam pertimbangan amar putusan, hakim berujar Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dalam hal tipikor sebagaimana ayat 1 dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu adalah sebagai pemberantan bagi tindak pidana korupsi bila negara dalam keadaan bahaya sebagaimana undang-undang yang berlaku pada waktu bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi dan pada waktu negara dalam krisis ekonomi dan moneter.  Oleh karena itu, majelis hakim tidak sependapat dengan JPU tentang penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa Heru Hidayat. Majelis hakim menuding, JPU telah melanggar azas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan.  "Penuntut umum telah melanggar azas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan. Penuntut umum tidak membuktikan kondisi-kondisi tertentu penggunaan dana yang dilakukan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi. Karena, berdasarkan fakta terdakwa melakukan tipikor pada saat situasi negara aman," ungkap Hakim.  Dalam putusannya, Heru Hidayat divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT. ASABRI yang merugikan keuangan negara Rp 22,7 triliun.  Vonis nihil ini artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara, lantaran hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang. Karena Heru Hidayat telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.  Heru Hidayat tetap dibebankan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 12,6 triliun. Hukuman Heru Hidayat ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU, yakni pidana hukuman mati.  Heru Hidayat terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Heru Hidayat Tak Divonis Mati, Hakim: Jaksa Melanggar Azas Penuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Heru-Hidayat-ASABRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tetap meyakini Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat layak dijatuhi hukuman mati meski majelis hakim menjatuhkan vonis nihil terhadap Heru.  "Hakim memutuskan pidana nihil dengan pertimbangan bahwa terdakwa sudah dihukum seumur hidup di perkara Jiwasraya. Tentu ini berbeda dengan yang kita mintakan tuntutan pada kesempatan yang lalu dengan pidana mati," kata JPU Wagiyo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/1).  Majelis hakim pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman nihil terhadap Heru Hidayat ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,643 triliun dikurangi dengan aset-aset yang sudah disita dan bila tidak dibayar maka harta benda Heru akan disita untuk membayar uang pengganti tersebut.  Terhadap hal tersebut JPU Kejaksaan Agung menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. "Diberi waktu untuk pikir-pikir dan ini akan kami gunakan secara maksimal untuk mempertimbangkan apa nanti sikap kami dalam waktu 7 hari ini. Jadi kami akan diskusikan dan menunggu putusan lengkap untuk menentukan sikap dalam hal ini," ungkap Wagiyo.  Wagiyo juga menegaskan bahwa majelis hakim sepakat menjatuhkan vonis pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal JPU menuntut agar Heru Hidayat dijatuhi hukuman mati.  "Dalam tuntutan pidana kami sudah kami jelaskan bahwa pasal 2 ayat 2 merupakan pemberatan, bukan unsur. Jadi keadaan-keadaan yang memberatkan, kalau kita mendakwakan unsur tindak pidana korupsi apakah ada keadaan-keadaan yang memberatkan, nah, itu yang kita masukan ke alasan dasar kita melakukan tuntutan mati," ungkap Wagiyo.  Ia juga menilai bahwa keadaan-keadaan yang memberatkan telah dijelaskan secara rinci. "Jadi tadi yang mengatakan di pledoi ada penyimpangan lekuasaan (abuse of power), tidak benar. Bahwa kita melakukan tuntutan berdasarkan alat-alat bukti maupun pertimbangan-pertimbangan yang demikian matang, tidak saja normatif tapi juga filosofi, kita ajukan di persidangan. Kita juga lihat perkembangan di masyarakat, tidak asal-asalan," ujar Wagiyo.  Dia menegaskan tidak ada alasan JPU untuk melakukan penyimpangan kekuasaan. Majelis hakim juga memutuskan untuk mengembalikan sejumlah barang sitaan Heru Hidayat. "Salah satu pertimbangan hakim itu seharusnya nanti disita pada saat satu bulan setelah putusan, kita tidak berpendapat seperti itu, tentu ada perbedaan pendapat. Kita berpendapat bahwa dalam kesempatan pertama kita amankan dalam rangka pembayaran uang pengganti jadi sudah termasuk di dalamnya," ungkap Wagiyo.  Sedangkan kuasa hukum Heru Hidayat, Aldres Napitupulu mengatakan hakim sependapat dengan pembelaan kliennya. "Mengenai materi perkaranya terbukti atau tidak terbukti memang kami berbeda pendapat dengan hakim, ya, mungkin kami akan mengajukan upaya hukum, mungkin, ya, tergantung permintaan klien kami," kata Aldres.  Terkait barang sitaan yang harus dikembalikan, Aldres mengatakan barang-barang tersebut seharusnya tidak disita. "Karena diperoleh tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan, dilihat dari waktu perolehannya saja. Mereka merasa mungkin mereka yang benar tapi di pengadilan ini kan bisa dibuktikan kalau hakim sudah melihat bahwa perolehannya jauh sebelum tindak pidana yang didakwakan," ungkap Aldres. (*)  &nbsp;

Jaksa Kejaksaan Agung Tetap Yakin Heru Hidayat Layak Divonis Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/20220118_153523.jpg" alt="Terdakwa kasus korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Heru Hidayat jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/1)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Heru Hidayat jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Heru Hidayat divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi ASABRI yang merugikan keuangan negara Rp 22,7 triliun.  Vonis nihil ini artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara, lantaran hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang. Sebagaimana diketahui, Heru Hidayat telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.  "Terbuki secara sah dan meyakinkan melakukan tipikor dan TPPU sebagaimana dalam dakwaan primer, menjatuhkan pidana dengan pidana nihil," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/1).  Heru Hidayat tetap dibebankan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 12,6 triliun.  Dalam menjatuhkan putusan ini, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Heru Hidayat merupakan kejahatan extraordinary crime yang artinya korupsi dapat berdampak pada bangsa dan negara.  "Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian sebesar Rp 22 triliun, sedangkan penyitaan aset hanya Rp 2 triliun tidak sebanding dng perbuatan terdakwa. Terdakwa merupakan terpidana kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya," beber Hakim Eko.  Sementara itu, untuk hal yang meringankan meskipun di persidangan terungkap hal-hal yang meringankan, perbuatan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa. Sehingga keadaan meringankan dikesampingkan oleh hakim.  Hukuman Heru Hidayat ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam sidang tuntutan beberapa waktu lalu, jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman mati.  Heru terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Lolos dari Hukuman Mati, Heru Hidayat Divonis Nihil di Kasus ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Heru-Hidayat-ASABRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Heru Hidayat akan menjalani sidang vonis hari ini. Pembacaan vonis hakim terhadap Heru Hidayat digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/1).  "Berdasarkan informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, perkara nomor:50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst ituakan dimulai pada pukul 10.00 WIB.  "Jam 10.00 sampai selesai di ruang Kusuma Atmadja," demikian dari SIPP PN Jakarta Pusat, Selasa (18/1).  Dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), Komisaris PT. Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat dituntut hukuman mati. Heru Hidayat diyakini merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,7 triliun.  "Menyatakan terdakwa Heru Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu primer. Menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati," kata jaksa pada Kejaksaan Agung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/12) lalu.  Jaksa menilai, tuntutan hukuman mati layak dijatuhkan kepada Heru Hidayat, karena juga terlibat dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Dalam kasus korupsi tersebut, Heru dihukum penjara seumur hidup karena kerugian negaranya lebih dari Rp 16 triliun.  Terlebih korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Heru Hidayat juga tidak mendukung pemerintah dalam membuat penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Jaksa menyebut, tidak ada tindakan yang bisa meringankan hukuman Heru. Beberapa hal meringankan yang ada di persidangan ditolak jaksa.  "Meski dalam persidangan ada hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa namun, hal-hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu hal-hal tersebut patutlah dikesampingkan," tegas Jaksa.  Jaksa juga menuntut Heru Hidayat untuk membayarkan hukuman pidana pengganti sebesar Rp 12,64 triliun. Hukuman pidana pengganti itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.  "Dengan ketentuan tidak dibayar sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk uang pengganti tersebut," ucap Jaksa.  Heru Hidayat dituntut melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain itu, melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dituntut Mati, Nasib Heru Hidayat Diputus Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Heru-Hidayat-ASABRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum pidana Petrus Selestinus menilai tuntutan pidana mati terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi PT. ASABRI, Heru Hidayar kental dengan nuansa politik. Menurutnya, tuntutan hukuman mati muncul secara tiba-tiba tanpa diuraikan dalam surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan.  “Dalam aturan KUHAP itu jelas disebutkan, surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, kata penghubung yang dipakai adalah 'dan' bukan 'atau'. Karena itu putusan hakim tidak boleh keluar dari substansi surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan,” kata Petrus dalam keterangannya, Minggu (16/1).  Dalam dakwaan, lanjutnya, jaksa tidak memasukkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang mengatur ancaman pidana mati bagi terdakwa. Pidana mati diberikan jika korupsi dalam kondisi tertentu, yakni bencana nasional, krisis moneter dan pengulangan tindak pidana.  Karena itu, Petrus mengingatkan majelis hakim agar hati-hati dan menjaga independensinya dalam memutuskan hukuman dengan ancaman pidana mati terhadap Heru Hidayat.  “Hakim tidak boleh terpengaruh oleh emosi publik, tekanan publik dan narasi populis demi membenarkan hukuman mati dalam memutuskan perkara tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta persidangan,” cetus Petrus.  Dalam tuntutannya, Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi PT. ASABRI, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. Heru Hidayat diyakini bersama-sama merugikan keuangan negara sebesar Rp 22.788.566.482.083 atau Rp 22,7 triliun.  Selain tuntutan pidana hukuman mati, Heru Hidayat juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.643.400.946.226 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  Heru Hidayat dituntut melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tuntutan Pidana Mati Kasus ASABRI Dinilai Kental Nuansa Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Heru-Hidayat-ASABRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Heru Hidayat bakal menjalani sidang putusan hakim, Selasa (18/1) mendatang. Pakar hukum pidana Universitas Airlangga Nur Basuki menilai pidana penjara seumur hidup, merupakan pidana maksimum.  Heru Hidayat dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya juga telah divonis pidana penjara seumur hidup.  “Dalam kasus Jiwasraya, Heru Hidayat sudah dipidana penjara seumur hidup, maka di dalam perkara Asabri, jika majelis hakim menyatakan Heru Hidayat itu terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka di amar putusannya dinyatakan pidananya, namun pidana blanko," kata Nur Basuki dalam keterangannya, Selasa (11/1).  Dia menjelaskan, pidana penjara seumur hidup merupakan hukuman maksimum yang berlaku di Indonesia. Karena sepanjang hidupnya harus berada di kurungan penjara.  Menurut Nur Basuki, Indonesia tidak menerapkan pemidanaan penjara komulatif seperti Amerika Serikat. Dia menyebut, pidana penjara seumur hidup dinilai paling terberat.  "Kalau sudah pidana penjara seumur hidup, maka pidana terberat tidak berlaku lagi karena itu yang sudah paling berat, selama hidupnya berada di penjara,” papar Nur Basuki.  Meski demikian, Nur Basuki meyakini majelis hakim bakal menjatuhkan hukuman terhadap Heru Hidayat sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dan fakta persidangan. Dia mengutarakan, tuntutan mati Heru Hidayat di luar dakwaan Jaksa.  “Secara aturan, hakim memutuskan perkara berpegang pada surat dakwaan karena itulah yang diperiksa dan dibuktikan dalam persidang-persidangan sebelum putusan. Dalam kasus ASABRI ini, JPU tidak menjerat atau mencantumkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memuat hukuman mati dalam surat dakwaan Heru Hidayat,” tegasnya.  Dalam tuntutannya, Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi PT. ASABRI, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. Heru Hidayat diyakini bersama-sama merugikan keuangan negara sebesar Rp 22.788.566.482.083 atau Rp 22,7 triliun.  Selain tuntutan pidana hukuman mati, Heru Hidayat juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.643.400.946.226 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  Heru Hidayat dituntut melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pakar Nilai Hukuman Penjara Seumur Hidup Merupakan Pidana Maksimum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Heru Hidayat

Berita Terkini