<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7593_25045_Bambang-Pacul.jpg" alt="Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyebut koleganya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul akan mengisi Ketua Komisi III DPR menggantikan Herman Hery.  Adapun Herman Hery telah dirotasi oleh Fraksi PDIP ke Komisi VII setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR.  "Betul (Bambang Wuryanto menjadi Ketua Komisi III DPR)," ujar Hendrawan saat dikonfirmasi, Kamis (18/11).  Anggota Komisi XI DPR ini mengaku dalam waktu dekat akan adanya acara serah terima perpindahan antar komisi antara Herman Hery dan Bambang Wuryanto.  "Dalam waktu segera (serah terima perpindahan komisi-Red)," katanya.  Sebelumnyan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan bahwa Herman Hary telah dirotasi menjadi Anggota Komisi VII DPR RI. Herman Hery dirotasi menjadi Anggota Komisi VII DPR per tanggal 16 November 2021.  "Betul dipindah dari Komisi III ke Komisi VII per tanggal 16 November," ujar Utut.  Utut mengaku pergantian tersebut adalah hal yang wajar bagi seorang anggota dewan. Karena siapapun anggota dewan bisa mengalami rotasi. Utut menuturkan, Herman Hery dirotasi ke Komisi VII sebagai anggota biasa. Tidak seperti sebelumnya di Komisi III DPR menjabat sebagai ketua.

Bambang Wuryanto Gantikan Herman Hery Jadi Ketua Komisi III DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski namanya sempat hilang dalam surat dakwaan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengungkap sejumlah peran dua orang politikus PDI Perjuangan Herman Hery dan Ihsan Yunus dalam perkara Bansos Covid-19. Hal ini diungkap hakim dalam sidang vonis terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.  Menurut hakim, Juliari menunjuk langsung sejumlah perusahaan dalam pengadaan Bansos Covid-19, meski tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia bansos.  "Sedangkan perusahaan Dwi Mukti Grup yang merupakan perusahaan Herman Hery yang diklaim Ivo Wongakren sebagai perusahaan penyedia bansos sembako bagi PT Anomali Lumbung Artha dan perusahaan afiliasinya tersebut, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik," kata anggota majelis hakim Joko Subagyo dalam sidang pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8) dilansir dari Antara.  Hakim mengungkapkan karena perusahaan penyedia bansos ditunjuk, maka tidak dilakukan seleksi oleh tim teknis.  "Dengan tidak dilakukannya seleksi terhadap calon penyedia bansos, akibatnya hampir seluruh perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaan bansos tidak memiliki kualifikasi, sehingga seharusnya tidak layak ditunjuk dalam pengadaan bansos dalam penanganan Covid-19," kata hakim lagi.  Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk PT Anomali Lumbung Artha (ALA) dan afiliasinya.  "PT Anomali Lumbung Artha yang merupakan titipan terdakwa dan selalu mendapatkan kuota yang sangat besar dengan total 1.506.900 paket, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, sehingga tidak mempunyai pengalaman yang sejenis," ungkap hakim Joko.  Demikian juga perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan PT Anomali Lumbung Artha, seperti PT Junatama Foodia Kreasindo yang mempunyai kuota 1.613.000 paket, PT Famindo Meta Komunika yang mempunyai kuota 1.230.000 paket, dan PT Tara Optima Primago yang mendapatkan kuota 250 ribu paket.  "Dalam pengadaan bansos sembako di atas, karena PT Anomali Lumbung Artha pada tahap 3 memperoleh kuota paling besar 550 ribu paket, maka Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran menurunkan kuota pada perusahaan tersebut pada pengadaan tahap ke-5 menjadi 500 ribu paket, dengan alasan agar bisa mengakomodir perusahaan penyedia lainnya yang akan partisipasi, tapi atas penurunan kuota, saksi Ivo Wongkaren dan Herman Hery menyampaikan keberatan agar kuota tidak dikurangi," ujar hakim.  Atas keberatan tersebut pada pengadaan bansos tahap 6, Adi Wahyono kembali menaikkan kuota PT Anomali Lumbung Artha menjadi 550 ribu paket.  "Demikian pula untuk paket PT Mandala Hamonangan Sude, Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam tahap 11 menjadi 100 ribu paket setelah memperoleh informasi atas pengurangan kuota dari Matheus Joko, maka saksi Harry van Sidabukke melaporkan pengurangan kuota tersebut kepada Agustri Yogasmara yang merupakan kepanjangan tangan Muhammad Rakyan Ihsan Yunus, dengan meminta kuota Mandala Hamonangan Sude tidak dikurangi," ungkap hakim Joko.  Atas laporan tersebut, kuota PT Mandala Hamonangan Sude tidak dikurangi dan dikembalikan menjadi 135 ribu paket.  "Sekali pun terdakwa meminta kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko untuk tidak meminta 'fee' kepada perusahaan penyedia titipannya, tapi 'commitment fee' sebesar 10 ribu per paket tersebut tetap diminta Agustri Yogasmara yang merupakan kepanjangan tangan Muhammad Rakyan Ihsan Yunus kepada Harry Van Sidabukke sebagai Penanggungjawab PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebesar Rp9.000 per paket yang diserahkan secara bertahap dengan total Rp7.247.844.000," kata hakim.  Herman Hery dan Ihsan Yunus adalah politikus PDI Perjuangan, partai yang menaungi Juliari Batubara. Herman Hery saat ini menjadi Ketua Komisi III DPR, sedangkan Ihsan Yunus tercatat sempat menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial. Saat kasus Juliari mencuat, Fraksi PDIP memindahkan Ihsan Yunus ke Komisi II DPR.  Dalam perkara ini, Menteri Sosial 2019-2020 Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.  Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Juliari Batubara divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Juliari pun diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara.  Politikus PDIP tersebut juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Sempat Hilang, Peran Herman Hery-Ihsan Yunus Terungkap Divonis Juliari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.  "Benar. Hari ini (30/4), informasi yang kami terima, telah hadir di gedung Merah Putih KPK Herman Herry dalam rangka permintaan keterangan terkait penyelidikan yang sedang dilakukan KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/4).  Ali belum bisa menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan Herman Hery tersebut. Karena pemeriksaan itu masih dalam agenda penyelidikan KPK.  "Karena kegiatan penyelidikan, tentu kami saat ini tidak bisa menyampaikan materi hasil permintaan keterangan dimaksud," ucap Ali.  Sementara itu, Herman Hery mengaku kedatangannya ke KPK untuk melakukan klarifikasi. Dia menyebut, mematuhi aturan hukum sehingga memenuhi panggilan KPK.  "Ya biasa ke KPK, harus menghormati hukum. Jadi saya melakukan klarifikasi," ucap Herman usai menjalani pemeriksaan.  Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan, ditelisik tiga pertanyaan dari penyelidik KPK, antara lain seputar tugasnya di Komisi III DPR dan perusahaan miliknya. Dia membantah terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos.  "Nggak. Nggak benar," tegas Herman.  Dalam perkara dugaan suap bansos Covid-19, KPK telah menjerat lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menjerat Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket bansos.  Para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ini sedang menjalani proses persidangan si Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Pihak pemberi suap yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja akan menghadapi sidang putusan hakim pada Senin (3/5) mendatang.  Harry dan Ardian masing-masing telah dituntut hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Diperiksa KPK, Herman Hery Klarifikasi Kasus Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-anggota-dpr-aziz-syamsuddin_m_.jpg" alt="Anggota DPR Azis Syamsuddin saat menyambangi kantor KPK beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Azis Syamsuddin saat menyambangi kantor KPK beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin membantah tudingan Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery yang menyatakan bahwa dirinya menolak untuk menandatangani surat masuk yang diberikan Komisi III. Surat masuk itu untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara Gabungan dengan Aparat Penegak Hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan Kemenkumham.  RDP itu dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, usai menerima dokumen berupa surat jalan buronan Joko Tjandra dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).  "Tentunya saya tidak ingin melanggar Tatib dan hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja," ujar Azis dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (18/7).  Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam itu menjelaskan sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, Badan Musyawarah dapat:  a. menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;‎  b. memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;‎  c. mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau‎  d. menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.  "Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing Fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa di koordinasikan di Fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik," katanya.  Azis Syamsuddin menegaskan bahwa pada prinsipnya dirinya selalu mendukung kinerja teman-teman komisi. Namun yang terpenting sesuai dengan aturan dan mekanisme di Tata Tertib dan Bamus. Hal inilah yang menjadi pijakan dirinya dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari Pimpinan DPR.  "Bahwa hal lebih penting adalah menanggapi perkembangan kasus Djoko Tjandra, dimana Kasus tersebut harus di usut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oknum-oknum yang terlibat dalam hal tersebut harus ditindak tegas," tegasnya.  Azis Syamsuddin menambahkan bahwa dirinya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang sedang di ambil oleh Kapolri dalam menindak oknum-oknum yang lalai dalam penugasan. "DPR RI dalam hal ini, tentu harus melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap Aparat Penegak Hukum sesuai dengan tugasnya," pungkasnya.

Azis Syamsuddin Bantah Tolak Tandatangani Surat Masuk Komisi III DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Koalisi-Kawal-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Massa menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8). Mereka memprotes keputusan Pansel Capim KPK yang dinilai tetap meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah hingga tahap wawancara dan uji publik atau seleksi tahap akhir. (Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Massa menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8). Mereka memprotes keputusan Pansel Capim KPK yang dinilai tetap meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah hingga tahap wawancara dan uji publik atau seleksi tahap akhir. (Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepuluh nama Capim KPK telah diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya DPR akan memilih lima orang yang bakal menjadi pimpinan lembaga antirasuah di periode 2019-2023.  Namun demikian, dari sepuluh nama yang sudah diserahkan ke Presiden Jokowi masih dianggap bermasalah. Sebab para penggiat antikorupsi dan masyarakat sipil menilai para Capim KPK tersebut belum dianggap baik.   Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR, Herman Hery mengatakan ‎masukan-masukan dari masyarakat akan ditampung oleh komisi hukum ini. Sehingga nantinya akan bisa dikaji apabila fit and propertest dilakukan oleh DPR periode 2014-2019.  ‎"‎Sebagai wakil rakyat, semua hal yang beredar di masyarakat, semua masukan dari semua pihak akan kami kaji, akan kami pakai sebagai referensi di dalam melakukan fit and propertest," ujar Herman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/8).  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga berharap Presiden Jokowi segera bisa menyerahkan sepuluh nama Capim KPK tersebut untuk bisa dilakukan fit and propertest di Komisi III DPR. Hal itu dilakukan untuk menghindari polemik yang saat ini terus terjadi.  "Biarlah tidak berlama-lama terjadi polemik yang ada pro dan kontra," katanya.  Herman Hery juga berharap Komisi III DPR periode 2014-2019 ini bisa melakukan fit and propertest terhadap sepuluh orang Capim KPK tersebut. Sebab pemilihan atau penyeleksian pimpinan KPK dilakukan pada periode 2019 ini.  "Apapun alasannya kenapa harus periode sekarang, ini kan prosesnya sudah berjalan," ungkapnya.  Namun demikian, Herman tidak mempermasalahkan apabila nantinya DPR periode 2014-2019 tidak diberikan kesempatan melakukan fit and propertest. Artinya DPR periode 2019-2024 yang akan menyeleksi siapa yang dianggap pantas untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.  "Jadi kami tidak ada masalah, kami tidak punya kepentingan apa-apa. Kami hanya menjalankan fungsi UU," pungkasnya.  Diketahui, Pansel telah menyerahkan sepuluh nama capim KPK ke Presiden Jokowi. Saat menerima Pansel, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa proses seleksi jangan tergesa-gesa.  Berikut ini adalah nama-nama capim KPK yang lulus tersebut adalah :  1. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata  2. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli Bahuri  3. Auditor BPK, I Nyoman Wara  4. Jaksa, Johanis Tanak  5. Advokat, Lili Pintauli Siregar  6. Dosen, Luthfi Jayadi Kurniawan  7. Hakim, Nawawi Pamolango  8. Dosen, Nurul Ghufron  9. PNS Sekretaris Kabinet, Robi Arya  10. PNS Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo

DPR Akan Tampung Kritikan Masyarakat Soal Capim KPK Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korban-dugaan-penganiayaan-tak-pernah-sebut-nama-herman-hery-dalam-bap_m_222864.jpeg" alt="Ronny Yuniarto (kiri) korban penganiayaan diduga Herman Hery saat melaporkan bersama kuasa hukumnya , Febby Sagita ‎(kanan), Selasa (26/6)." width="100%">
<figcaption>Ronny Yuniarto (kiri) korban penganiayaan diduga Herman Hery saat melaporkan bersama kuasa hukumnya , Febby Sagita ‎(kanan), Selasa (26/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Komisi III DPR Herman Hery hingga saat ini masih bergulir. Bahkan &lrm;korban Ronny Yuniarto Kosasih telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, walaupun dengan bukti minim. Ternyata fakta baru terkuak dalam pelaporan ke Polres Jakarta Selatan. Korban dan juga pengacarannya Febby Sagita tidak pernah menyebut nama Herman dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Febby mengatakan, pada saat di Polres Jakarta Selatan kliennya hanya ditanya mengenai ciri-ciri terduga pelaku penganiayaan. "Pada waktu di BAP kami ditanyakan ciri-ciri si pelaku, dan saya juga mungkin mengerti mereka (peyidik) sengaja tidak mengarahkan pada nama, dan tidak ada masalah. Dan pemeriksaan BAP itu kan tidak butuh sekali dan kemarin itu juga kan baru klarifikasi," ujar Febby di MKD DPR, Jakarta, Selasa (26/8). Febby melanjutkan, dugaan penganiayaan itu dilakukan oleh anggota DPR hanya ia peroleh hanya berdasarkan hasil riset plat mobil yang berada di lokasi. Bahkan, Febby tidak mengetahui bahwa Herman memiliki kemiripan wajah dengan sang adik, yakni Yudy. "Minimal saya tahu mobil ini apa. Ketika saya tahu, diriset dan bener kalau itu mukanya mas. Itu juga yang sekarang dikroscek oleh polisi dan polisi sedang kumpulkan sejumlah bukti dan saksi-saksi saat itu," terangnya. Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan (Jaksel) AKBP Stefanus Tamuntuan mengatakan, pihak kepolisian sendiri belum dapat memastikan dan menyebut nama pihak terlapor. Sebab, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Untuk itu, kata Stefanus, bisa saja pihak Ronny dikenakan pasal pencemaran nama baik, apabila Herman Hery merasa tercemar dan membuat laporan.

Korban Dugaan Penganiayaan Tak Pernah Sebut Nama Herman Hery dalam BAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korban-penganiayaan-laporkan-herman-hery-ke-mkd_m_222859.jpeg" alt="Ronny Yuniarto (kiri) korban penganiayaan diduga Herman Hery saat melaporkan bersama kuasa hukumnya , Febby Sagita ‎(kanan), Selasa (26/6)." width="100%">
<figcaption>Ronny Yuniarto (kiri) korban penganiayaan diduga Herman Hery saat melaporkan bersama kuasa hukumnya , Febby Sagita ‎(kanan), Selasa (26/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korban dugaan tindak penganiayaan anggota Komisi III Herman Hery, Ronny Yuniarto mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (26/6)&lrm;. Kedatangannya tersebut bermaksud untuk melaporkan tindakan yang telah dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Kepada wartawan, kuasa hukum Ronny, Febby Sagita mengaku, saat ini korban penganiayaan yang jadi kliennya itu memang belum punya bukti bahwa pelaku adalah Herman Hery. Namun, hal itu tak menghalangi pihaknya untuk memasukkan laporan ke MKD. "Tidak ada (foto pelaku). Ya nanti mungkin itu (bukti terlihat di) CCTV yang mungkin akan dicari oleh polisi," kata Febby, seusai melaporkan ke MKD DPR, Jakarta, Selasa (26/6). Febby lebih lanjut mengatakan, pihaknya meyakini pelaku penganiayaan terhadap Ronny adalah Herman berbekal plat mobil yang berada di lokasi kejadian, saat terjadinya perkelahian. "Minimal saya tahu mobil ini apa," katanya. Sementara itu, ketika ditanya kemungkinan kasus ini akan ditunggangi kepentingan politik oleh pihak tertentu, Febby enggan berkomentar banyak. "Kalau kemudian ada yang memanfaatkan ini untuk menjadi ajang politik mereka tentunya itu di luar kami dan kami tidak ada ke arah itu," ungkapnya. Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan (Jaksel) AKBP Stefanus Tamuntuan mengatakan, pihak kepolisian sendiri belum dapat memastikan dan menyebut nama pihak terlapor. Sebab, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Untuk itu, kata Stefanus, bisa saja pihak Ronny dikenakan pasal pencemaran nama baik, apabila Herman Hery merasa tercemar dan membuat laporan.

Korban Penganiayaan Laporkan Herman Hery ke MKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-orang-jalani-pemeriksaan-dugaan-pengeroyokan-oleh-kader-pdip_m_222540.jpeg" alt="Ronny Yuniarto, korban dugaan pengeroyokan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Herman Hery tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pukul 10.20 WIB, Senin (25/6). Ronny akan menjalani pemeriksaan bersama istri dan ART mereka." width="100%">
<figcaption>Ronny Yuniarto, korban dugaan pengeroyokan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Herman Hery tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pukul 10.20 WIB, Senin (25/6). Ronny akan menjalani pemeriksaan bersama istri dan ART mereka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan pemukulam oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Herman Hery memasuki babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, Senin (25/6) menjadwalkan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Ronny Yuniarto selaku korban mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pukul 10.20 WIB didampingi kuasa hukumnya, Febby Sagita. Korban akan diperiksa pertama. Selanjutnya penyidik juga akan memeriksa saksi lain. Di antaranya, asisten rumah tangga Ronny dan Iris Ayuningtias, istri Ronny sebagai saksi sekaligus korban. "Hari ini 3 orang diperiksa. Pagi ini pak Ronny dulu, terus istrinya, baru asisten rumah tangganya. Jadi, jadwalnya jam 10, 11 sama setengah 12," ungkap Febby di Polres Jakarta Selatan, Senin (25/6). Febby menuturkan, dalam kedatangannya kali ini mereka tak membawa bukti tambahan. Barang bukti masih menggunakan yang sebelumnya pernah diberikan ke penyidik. "Nggak ada (barang bukti tambahan) masih yang kemarin kita hanya melanjutkan pemeriksaan," terang Febby. Beredar kabar rekaman CCTV saat kejadian berlangsung sudah didapat. Namun, Febby menolak anggapan tersebut. Sebab sampai saat ini dirirnya belum mengantongi rekaman tersebut. "Mungkin dari Kapolres udah yah (CCTV-nya). Kami juga minta dicarikan, tapi di kami kan belum ada. Itu haknya penyidik," tegas Febby. Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDIP Herman Hery dan satu ajudannya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Mereka diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Ronny Yuniarto dan istrinya, pada Minggu (10/6). Pelaporan sendiri dilakukan pada Senin (11/6) sekitar pukul 01.15 WIB atau berselang 3 jam setelah peristiwa kekerasan itu terjadi. Pelaporan itu tercatat di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Nomor LP/1076/VI/2018/RJS tertanggal 11 Juni 2018.

3 Orang Jalani Pemeriksaan Dugaan Pengeroyokan oleh Kader PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyidik-dalami-kasus-dugaan-pengeroyokan-oleh-kader-pdip-dan-ajudan_m_221697.jpeg" alt="Ilustrasi pemukulan. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Herman Hery diduga bersama ajudannya mengeroyok pasangan suami istri 10 Juni lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemukulan. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Herman Hery diduga bersama ajudannya mengeroyok pasangan suami istri 10 Juni lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Selatan mendalami kasus dugaan pengeroyokan yang menimpa Ronny Yuniarto dan Istrinya. Tindak pengeroyokan tersebut diduga dilakukan oleh anggota DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama dengan seorang ajudan. Saat ini penyidik masih berupaya mencari saksi dan barang bukti atas kasus itu. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Indra Jafar mengatakan, saat ini penyidik tengah menunggu hasil visum korban untuk menindaklanjuti kasus ini. Diperkirakan butuh waktu dua pekan hingga hasil visumnya diterbitkan. "Pada saat ini kami masih minta hasil visum korban dari rumah sakit rujukan, dan memang hasilnya baru selesai dua minggu," ujar Indra di Polres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/6). Penyidik juga tengah mencari saksi-saksi yang diperkirakan mengetahui peristiwa yang terjadi 10 Juni lalu itu. Identitas Polisi lalu lintas (Polantas) yang saat itu tengah bertugas dan melakukan penilangan kepada korban di lokasi kejadian juga sedang ditelusuri. Di sisi lain Indra membeberkan kronologi singkat dari kasus ini. Kejadian bermula saat kendaraan korban melintas di Jalan Arteri Pondok Indah diberhentikan oleh petugas karena masuk ke jalur busway. Saat diberhentikan, mobil pelaku dengan nomor polisi B88NTT berada tepat di belakang mobil korban. Tak lama berselang terjadilah keributan antara korban dan pelaku. "Di belakangnya (mobil korban) ada sebuah mobil yang ikut terhenti juga. Nah mungkin disitulah terjadi missed komunikasi. Sementara memang masih kami dalami, kronologi singkatnya seperti itu," terang Indra. Sementara itu Indra mengatakan belum ada rencana pemanggilan pelaku. Saat ini penyidik masih fokus meminta keterangan dari korban dan pencarian saksi-saksi. "Saat ini penyidik sedang koordinasi dan meminta keterangan dari pihak korban dulu. Belum ada barang bukti, baru laporan saja," pungkasnya. Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Herman Hery dan seorang ajudannya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Mereka diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Ronny Yuniarto dan istrinya pada Minggu (10/6). Pelaporan sendiri dilakukan sekitar pukul 01.15 WIB atau berselang tiga jam setelah peristiwa kekerasan itu terjadi. Pelaporan itu tercatat di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Nomor LP/1076/VI/2018/RJS tertanggal 11 Juni 2018.

Penyidik Dalami Kasus Dugaan Pengeroyokan oleh Kader PDIP dan Ajudan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-pertama-kali-terjadi-mkd-belum-tahu-sanksi-untuk-herman-hery_m_1529568615_221678.jpeg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad ikut angkat bicara soal aksi penyerangan yang dilakukan anggota Komisi III DPR Herman Hery kepada pasangan suami istri (pasutri). Namun, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian. "Apakah itu benar anggota DPR, yang diduga anggota DPR itu benar atau tidak," kata pria yang akrab disapa Dasco ini kepada wartawan, Kamis (21/6). Menurut Dasco, sampai saat ini belum ada pihak yang melaporkan aksi penyerangan kader PDIP itu kepada MKD. Kendati demikian, pihaknya akan tetap melakukan penyidikan, lantaran kasus ini telah menjadi sorotan publik. "Karena ini hal yang menarik perhatian publik, ya kmai akan tindak lanjuti nanti dengan kami koordinasi," ujar Dasco. Namun, Dasco masih enggan membeberkan sanksi yang kemungkinan akan dijatuhkan pada Herman, jika terbukti melanggar etika dewan. Sebab, menurut Dasco, kasus penyerangan oleh anggota dewan baru pertama kali ini terjadi. "Belum ada kejadian kan, ini baru pertama yang gebuk-gebuk ini. Nanti kami cek lagi, kan harus didengar secara fisik saksinya, korbannya hadir," ucapnya. Atas dasar itu, Dasco menyebut dalam waktu dekat ini, pihaknya akan bergerak untuk melakukan penyidikan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan anggotanya. "Nanti minggu depan kami baru aktif," pungkasnya. Sebagai informasi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Herman Hery dan seorang ajudannya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Keduanya diduga melakukan penganiayaan terhadap Ronny Yuniarto dan istrinya pada Minggu (10/6). Kuasa hukum Ronny, Febby Sagita mengatakan kejadian bermula saat Ronny bersama istri dan dua anaknya tengah melintas di Jalan arteri Pondok Indah. Saat itu Ronny membawa kendaraannya melaju di jalur busway. Akibatnya sekitar 21.30 WIB, petugas kepolisian yang sedang berjaga menilang Ronny. Pada saat itu kendaraan Herman dengan nomor polisi B88NTT tepat berada di belakang kendaraan korban yang sedang ditilang. Entah karena kesal menunggu proses tilang kendaraan Ronny, tiba-tiba pelaku menghampiri korban dan langsung memukul di bagian wajah. "Enggak lama pelaku keluar langsung dari mobil dan ngomong 'mau apa kamu?' Sambil pakai tangan ke muka korban (memukul) kemudian korban reflek mencoba balas," ujar Febby kepada JawaPos.com, Kamis (21/6). Tak terima dipukul, korban pun balas memukul anggota DPR RI itu. Sontak hal itu memancing kemarahan ajudan Herman. Si pengawal langsung ikut memukul korban hingga terjadi pengeroyokan. Istri korban yang melihat kejadian ini tak tinggal diam. Dia langsung turun dari kendaraan dan hendak melerai pertikaian. Namun, bukannya situasi mereda, malah dia pun ikut dipukul oleh pelaku dan ajudannya. "Waktu itu sudah melakukan pembalasan, si ajudannya pelaku itu langsung memukul kemudian mereka berdua bersama-sama melakukan pengeroyokan. Kemudian istri korban coba melerai, tapi istri korban malah ikut dipukul," terang Febby. Tak berselang lama dari kejadian itu, Ronny bersama istrinya pun langsung mendatangi Polres Jakarta Selatan guna membuat laporan dugaan penganiayaan.

Baru Pertama Kali Terjadi, MKD Belum Tahu Sanksi untuk Herman Hery

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#herman hery

Berita Terkini