<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/forkominda-19-2915411622.jpg" alt="Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se Sumsel di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Selasa (18/3/2025). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se Sumsel di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Selasa (18/3/2025). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se Sumsel bertema Sinergitas Forkopimda dalam mewujudkan Sumsel Maju Terus Untuk Semua" bertempat di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Selasa (18/3/2025). Rakor Forkopimda Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se Sumsel digelar bertujuan untuk menyatukan langkah ke depan dalam membangun Provinsi Sumsel. "Alhamdulillah pada hari ini kita menyatukan langkah dalam menghadapi tuntutan, yang memang ada di dalam janji calon kepala daerah yang harus kita memenuhi baik jangka pendek atau jangka panjang," kata Herman Deru. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah, lanjut Herman Deru tentu tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi harus ada langkah yang selaras bersama Forkopimda. Herman Deru mengharapkan para Forkopimda dapat bahu-membahu bersama menciptakan serta memelihara situasi dan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan urusan pemerintahan umum dan peran Forkopimda di daerah masing-masing. "Seperti yang kita ketahui, saat ini kita dalam suasana Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriyah. Agenda hari ini merupakan agenda yang sangat berkesan karena silaturahmi kita mulai terjalin sebagaimana pasca diamanahkan kembali Saya sebagai Gubernur Sumsel," imbuhnya. Menjelang Idul Fitri 1446 H mendatang, Herman Deru mengajak semua unsur Forkopimda untuk tetap siaga bersiap diri dalam menghadapi kemungkinan yang terjadi, bahu-membahu dalam mencegah aksi kriminalitas yang akan berpotensi menodai kondusifitas wilayah Sumsel. Di Bagian akhir sambutannya Gubernur Sumsel mengajak semua unsur Forkopimda dan masyarakat untuk bersama-sama bersinergi dalam mewujudkan Sumsel Maju Terus Untuk Semua. "Semoga upaya kita dalam menjalankan tugas, tahap demi tahap, rincian demi rincian, akan selalu terkoordinasi dan bersinergi dengan semua stakeholder terkait daerah yang kita pimpin demi tercapainya rencana pembangunan hingga tahun 2030 yang akan datang," pungkas Herman Deru. &nbsp;

Para Forkopimda diharapkan dapat bahu-membahu bersama menciptakan serta memelihara situasi dan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan p

Gelar Rakor Forkopimda, Ajak Bupati dan Walikota Satukan Langkah Bangun Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/0-Gubernur-Sumsel-H-Herman-Deru-.jpeg" alt="Gubernur Sumsel H Herman Deru di dampingi Dirintelkam kombes Pol Ratno Kuncoro, Kadisnkes Sumsel Lesty Nuraini, dan tokoh agama, tadi siang. Gubernur jumpa pers terkait dana hibah covid-19 dari alm Mukidi Tio. (Dok Sumeks/ JPG)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel H Herman Deru di dampingi Dirintelkam kombes Pol Ratno Kuncoro, Kadisnkes Sumsel Lesty Nuraini, dan tokoh agama, tadi siang. Gubernur jumpa pers terkait dana hibah covid-19 dari alm Mukidi Tio. (Dok Sumeks/ JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Sumsel H Herman Deru, angkat bicara setelah mengetahui bahwa dana hibah untuk penanganan Covid-19 Rp 2 Triliun yang disumbangkan oleh keluarga Akidi Tio ternyata hoax. Dia pun meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas tersangka penipuan dana hibah itu.  Seperti diberitakan Sumeks.co (Jawa Pos Group), Deru meminta kepada pihak Kepolisian Polda Sumsel untuk menyelidiki kasus ini. “Saya atas nama pribadi, dan mewakili seluruh masyarakat Sumsel untuk menindak lanjuti kasus ini.," kata Deru saat jumpa di kantor Pemprov Sumsel, Senin (2/8).  Dia meminta mungkin untuk memberikan tindakan tegas kepada tersangka, yang telah melakukan ‘penipuan’ mengenai dana hibah Rp2 Triliun kepada masyarakat Sumsel. "Dan saya berharap diberikan dengan sanksi hukum yang berlaku setegas- tegasnya,” imbuh Deru.  Deru menegaskan dengan adanya hoax ini, jelas sangat merugikan. Khususnya untuk masyarakat Sumsel. Dikarenakan banyak masyarakat telah merasa senang dengan adanya kabar dana hibah tersebut.  Terlebih disebutkan bantuan tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid 19 dan PPKM. “Tentu ini sangat merugikan dan meresahkan sekali, di tengah keadaan ini masih ada saja yang ingin membuat kabar bohong seperti itu,” ungkapnya.

Respons Gubernur Sumsel Soal Hoax Dana Hibah Covid-19 Rp 2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/F9EF6B56-1937-4B2F-BB77-B0F4086255A0.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru. Humas Pemprov Sumsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru. Humas Pemprov Sumsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemrov Sumsel) tidak akan menerima kedatangan tenaga kerja asing (TKA) selama adanya pandemi virus korona jenis baru penyebab Covid-19.  Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan lebih mengutamakan mengatasi pandemi Covid-19 yang saat masih berlangsung. ”Kami berkomitmen tidak akan menerima tenaga kerja asing, apalagi saat adanya pandemi Covid-19 sekarang ini,” kata Herman Deru seperti dilansir dari Antara di Palembang pada Selasa (19/5).  Gubernur minta pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel untuk selalu memantau perkembangan pekerja asing tersebut. Apalagi sekarang ini, dua kota telah disetujui untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yakni Palembang dan Prabumulih.  ”Ini berarti penyebaran virus korona cukup serius sehingga harus diatasi bersama termasuk Pemerintah Provinsi Sumsel,” ujar Herman Deru.  Oleh karena itu, lanjut gubernur, pihaknya lebih fokus untuk memutus mata rantai Covid-19 sehingga Sumsel tidak ada lagi warganya yang terpapar virus mematikan itu. Selain itu, memutus mata rantai Covid-9 penting karena dampaknya cukup besar, bahkan sangat berpengaruh dari berbagai sendi kehidupan.  Dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini, kata dia, masyarakat banyak kekurangan penghasilan karena aktivitas terbatas. ”Yang jelas saat ini, kami lebih fokus memutus mata rantai Covid-19 dan bukan mendatangkan TKA,” ungkap Herman Deru.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IewcVjX4QHQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=frbULXFMFWo

Gubernur Sumsel Tolak Tenaga Kerja Asing selama Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mendekat-ke-sriwijaya-fc-mantan-bos-persija-tawaran-memang-ada_m_.jpg" alt="Gede Widiade (kanan) saat menyatakan mundur dari Persija. Kini, dia mendekat ke Sriwijaya FC" width="100%">
<figcaption>Gede Widiade (kanan) saat menyatakan mundur dari Persija. Kini, dia mendekat ke Sriwijaya FC</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/19/03/2019/mantan-bos-persija-tertantang-untuk-kelola-sriwijaya-fc" target="_blank">Gede Widiade</a>, mantan Direktur Persija Jakarta, semakin dekat ke Sriwijaya FC. Gede pun mengakui secara terang-terangan bahwa memang ada tawaran untuk mengelola Laskar Wong Kito. Sebelum terjadi kesepakatan, Gede memberikan tiga masukan untuk Sriwijaya FC saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru. &ldquo;Tawaran itu memang ada. Kami menyarankan dahulu,&rdquo; ucap Gede ketika menjawab tentang kemungkinannya menjadi pengelola Sriwijaya FC. Menurut Gede, kondisi yang sama juga dia lakukan sebelum menerima pinangan Persija Jakarta. &ldquo;Dulu di Persija saya juga bilang bahwa banyak pakar sepak bola di sini. Kenapa harus saya? Mereka menjawab kalau bukan bapak, tidak bisa juara,&rdquo; sebut Gede &ldquo;Sama seperti di Jakarta. Bedanya, kalau di Palembang orangnya lebih realistis. Kedua, mereka punya pakar sepak bola yang bagus-bagus. Ketiga, suporternya sudah terbentuk. Keempat, infrastrukturnya sudah siap,&rdquo; imbuh Gede. Pengusaha asal Wonokromo, Surabaya ini memberikan tiga saran kepada Gubernur Sumsel. &ldquo;Satu, optimalkan seluruh potensi masyarakat yang ada di Palembang. Kedua, minta kontribusi dari Pemprov,&rdquo; sebut Gede. Kontribusi itu tidak berbentuk uang. Melainkan dukungan yang bersifat non-finansial. Seperti kemudahan penggunaan fasilitas. Jika kedua aspek tersebut belum mencukupi untuk menggulirkan Sriwijaya FC di Liga 2, baru dibutuhkan external support. &ldquo;Itu pun dengan syarat pihak ketiga yang menjadi external support, harus memahami sepak bola. Juga harus memahami karakter masyarakat Palembang, serta punya koneksivitas dengan Palembang. Contoh punya usaha di sana. Kalau saya kan punya developer besar di sana,&rdquo; tutupnya.

Mendekat ke Sriwijaya FC, Mantan Bos Persija: Tawaran Memang Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/gubernur-tawarkan-sriwijaya-fc-ke-bumn-ptba-tunggu-tanggal-mainnya_m_.jpg" alt="Sriwijaya FC bakal dikelola oleh BUMN" width="100%">
<figcaption>Sriwijaya FC bakal dikelola oleh BUMN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk memaksimalkan potensi Sriwijaya FC, Gubernur Sumsel, Herman Deru menawarkan tim kebanggaan Sumsel ke tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya, PT Bukit Asam (PTBA). Herman Deru mengatakan dirinya telah berkonsultasi dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno terkait nasib dari Sriwijaya FC. Alhasil, Menteri BUMN pun setuju jika Laskar Wong Kito dipegang oleh BUMN. Hanya saja, memang butuh waktu untuk proses peralihannya. Mengingat pembukuan BUMN harus akuntabel dan auditabel karena berkaitan dengan keuangan negara. "Butuh waktu sekitar enam bulan untuk menuntaskan proses peralihan ini," katanya saat ditemui di Pemprov Sumsel, Selasa (19/2). Di sisi lain, Liga 2 tetap harus berjalan. Karena itu, dirinya masih akan melakukan evaluasi yang terbaik untuk Sriwijaya FC. Dijelaskannya, saat ini ada banyak BUMN yang beroperasi di Sumsel, di antaranya Pertamina, PT Pusri, Garuda Indonesia, Semen Baturaja, PTBA, dan lain sebagainya. Nantinya, Sriwijaya FC akan ditawarkan kepada BUMN yang memang mengurus dan merawatnya. Bukan hanya mengambil alih saham saja. "Pokoknya itu nanti kejutan," beber Herman Deru. Berdasarkan informasi, Sriwijaya FC ditawarkan ke BUMN yaitu PTBA. Apalagi, PTBA juga sempat menjadi sponsor Sriwijaya FC dalam mengarungi Liga 1. Saat dikonfirmasi, Manajer Humas PTBA, Efensi, mengatakan belum dapat memberikan keterangan terkait dengan pengambilan saham Sriwijaya FC. Dirinya juga mengaku belum mengetahui pasti teknisnya seperti apa. "Nanti kita lihat saja tanggal mainnya seperti apa," singkatnya.

Gubernur Tawarkan Sriwijaya FC ke BUMN, PTBA: Tunggu Tanggal Mainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemprov-sumsel-wacanakan-ambil-saham-sriwijaya-fc_m_.jpg" alt="Gubernur Sumsel, Herman Deru saat ditemui di Kantor Pemprov Sumsel" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel, Herman Deru saat ditemui di Kantor Pemprov Sumsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca terdegradasi ke Liga 2, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel berencana mengambil alih saham Sriwijaya FC (SFC). Hal ini menyusul pernyataan pemilik tim Laskar Wong Kito yang siap melepas saham tim kebanggaan Sumsel tersebut. Gubernur Sumsel, Herman Deru mengaku jika saham kepemilikan Pemprov Sumsel hanya berkisar 11 persen sehingga pihaknya tidak mampu berbuat banyak terhadap Sriwijaya FC. Sedangkan sisanya milik Muddai Maddang selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM). "Saya sangat menyambut baik bahwa pemilik siap melepas saham SFC," katanya saat ditemui di Kantor Pemprov Sumsel, Rabu (19/12). Oleh karena itu, dirinya bakal memanggil pemilik Sriwijaya FC untuk menanyakan langsung sebagai bentuk negosiasi. Jika telah disepakati, nantinya dapat dianggarkan dalam APBD Sumsel. Dia mengaku saat ini pihaknya belum dapat mengganggarkan hal tersebut karena harus berdasarkan perencanaan dan lain sebagainya. "Kami selaku pemerintah mempunyai tanggung jawab moral untuk mendorong agar SFC menjadi klub membanggakan Sumsel," ujarnya. Pemanggilan Dirut PT SOM akan dilakukan secara formal yakni sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Jadi nanti sebelum perombakan manajemen kami akan panggil jajarannya," imbuh Herman Deru. Sebelumnya, Plt Dirut PT SOM, Muddai Maddang mengatakan siap untuk melepas saham SFC. Jika memang ada yang berniat mengurusnya. Namun, harus berkomunikasi dengan dirinya langsung tanpa adanya perantara dan lain sebagainya. Sebagai pemilik saham dirinya paling merasa bertanggung jawab dan sedih dengan terdegradasinya SFC. "Jadi jika memang ada yang berniat mengurusnya komunikasi langsung dengan saya. Saya sangat dengan senang hati dan bersedia melepas semuanya," sebut Muddai.

Pemprov Sumsel Wacanakan Ambil Saham Sriwijaya FC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/herman-deru-sayangkan-ipm-sumsel-di-bawah-rata-rata_m_166682.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bakal Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyayangkan posisi Sumssl yang sejak tahun 2010 selalu berada di bawah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional. Dia pun mempertanyakan keberhasilan Sumsel jika IPM saja kalah dengan nasional. Dia menerangkan, IPM yang biasa dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk. Indeks ini mengukur sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan data resmi BPS, didapati data bahwa grafik indeks IPM Sumsel 2010-2016 berada dalam kategori sedang. Sementara dari tahun ke tahun naik sedikit. Pada 2010 indeks sebesar 64.44, sedangkan Tahun 2016 menjadi 68.24. "Sayangnya selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2010 itu, IPM Sumsel selalu berada di bawah IPM Nasional," ujar Deru dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/11). Karenanya, dia mengajak semua pihak untuk tidak terbuai dengan bahasa-bahasa pencitraan. &ldquo;Sumsel ini tertinggal, kemiskinan tinggi, ketimpangan juga lebar, coba yang pintar-pintar itu pelajari data BPS secara serius dengan kepala dingin,&rdquo; katanya. Herman Deru menyatakan bahwa para pemangku kebijakan seharusnya jangan menutup mata atas fakta dan data yang ada. "Kalau dilihat sekilas data BPS itu yang ditangkap adalah kesan hebat, IPM selalu meningkat. Tapi saat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia dan di Sumatera, kita tertinggal. Jelas sekali ada PR besar soal itu," ungkapnya. Deru pun menegaskan komitmennya untuk fokus dalam pembangunan manusia. Menurunkan angka kemiskinan dan melakukan pemerataan pembangunan. &ldquo;Sumsel itu satu tubuh, harus dipelihara semua. Jangan hanya satu dua saja daerah yang mendapat pembangunan luar biasa. Pembangunan itu harus merata, kita harus bersatu kalau mau maju. Bersatu bukan hanya orangnya tapi juga orientasi pembangunannya,&rdquo; serunya. Sementara berdasarkan data BPS, lanjut dia, tingkat ketimpangan di Sumsel pada kondisi Maret 2016 mencapai angka 0,348 berbarengan dengan data Tahun 2016 yang menunjukan terpusatnya jumlah usaha ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Kota Palembang. Usaha ekonomi di kota ini angkanya mencapai 23,65 persen. Sumsel dengan kekayaan alam yang melimpah ruah itu, menurut Herman Deru, akan menjadi modal untuk menciptakan pertumbuhan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata. &ldquo;Untuk itulah penting kiranya untuk menciptakan keseimbangan pembangunan. Jika sudah tercipta keseimbangan itu maka akan menjadi landasan kokoh untuk meraih IPM Sumsel yang lebih baik. Raihannya bisa di atas rata-rata nasional, sederhananya begitu,&rdquo; pungkasnya.

Herman Deru Sayangkan IPM Sumsel di Bawah Rata-Rata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/survei-pilkada-sumsel-herman-deru-menang-lagi_m_165419.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada Sumatera Selatan (Sumsel) memasuki babak baru. Yakni rekomendasi pengusungan dari partai politik. Sejauh ini beberapa partai sudah mendeklarasikan dukungan secara terbuka. Salah satunya adalah PAN dan Nasdem yang menyatakan mengusung Herman Deru (HD). Kedua partai ini beralasan, elektabilitas Herman Deru selalu berada di urutan pertama. Hal demikin terbukti dengan rilis survei hampir 10 lembaga survei yang masing-masing menempatkan Herman Deru di posisi tertinggi elektabilitasnya. Setelah seminggu yang lalu Lembaga survei Indomatrix menemukan data elektabilitas Herman Deru di posisi teratas, kini lembaga survei IPOL Indonesia juga mengungkapkan hal yang sama. Dalam Jumpa Pers Rilis Pilkada Serentak di Sumsel 2018, Minggu (29/10), IPOL Indonesia menyatakan elektabilitas Herman Deru yang tertinggi. CEO IPOL Indonesia Petrus Hariyanto memaparkan, jika Pilgub digelar hari Ini, Herman Deru akan memenangkannya. &ldquo;Saat ditanya siapa yang menang? Pertanyaan lni dijawab publik dengan memilih Harman Deru sebanyak 15 persen, disusul Dodi Reza, 13.37 persen. Lalu, lshak Mekki 11.09 persen, Aswari 7.65 persen, Syahrial Oesman 4,45 persen dan Giri Ramanda 3.23 persen,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulisnya. Petrus menambahkan, potensi publik yang belum menentukan pilihan masih tinggi. Yakni, berada di kisaran angka 14,13 persen, menyatakan rahasia 2,31 persen dan golput 7.33 persen. Petrus menjelaskan survei lembaganya digelar di 17 Kabupaten Kota di Sumsel, dengan sampel 800 responden. Metode yang dipakai adalah Multistage Rabdom Sampling dengan Margin of Error 3,46 persen pada Tingkat Kepercayaan 95 persen. Menanggapi temuan survei IPOL Indonesia, tim pemenangan Herman Deru menyatakan cukup senang dan menyambut temuan itu dengan suka cita. Sahrun Sobri dari kantor HD Center menyatakan, temuan tersebut semakin mengukuhkan bahwa Herman Deru adalah figur yang dikehendaki publik untuk menggantikan Akex Noerdin. &ldquo;Semua survei, silakan googling sendiri kalau tidak yakin, menempatkan Bang HD di posisi tertinggi elektabilitasnya, ini tentu kabar baik bagi rakyat Sumsel. Keinginan mereka untuk ada perubahan dan perbaikan di segala lini akan terwujud. Dari data 10 lembaga survei yang berhasil kami himpun, semua menyatakan Bang HD yang tertinggi elektabilitasnya, ini tentu akan kami jaga sampai hari pencoblosan nanti,&rdquo; pungkasnya.

Survei Pilkada Sumsel: Herman Deru Menang Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/maju-pilkada-sumsel-herman-deru-siap-perkecil-ketimpangan-ekonomi_m_162684.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan di Sumatera Selatan (Sumsel) tumbuh cukup baik selama satu dekade terakhir. Hal ini terlihat dari geliat pembangunan di berbagai bidang seperti infrastruktur yang mencakup Light Rapid Transit (LRT), jalan Tol, pelabuhan, berbagai pusat perdagangan, olahraga dan event internasioanal. Namun, semangat membangun di satu sisi memunculkan ketimpangan di sisi yang lain. Malahan tingkat ketimpangan di Sumsel pada kondisi Maret 2016 mencapai angka 0,348. Angka ini terbilang tinggi dan perlu menjadi perhatian para calon gubernur yang akan maju di Pilkada Sumsel 2018 mendatang. Menanggapi soal isu ketimpangan di Sumsel ini, bakal calon Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, munculnya ketimpangan di Sumsel cukup mudah dilihat dengan mata telanjang. Data sensus ekonomi tahun 2016 menunjukan terpusatnya jumlah usaha ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Kota Palembang, usaha ekonomi di kota ini saja angkanya mencapai 23,65 persen. Tidak hanya itu, lanjut dia, para kritikus juga menyatakan seharusnya pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak melulu berorientsi di ibu kota provinsi, tidak selalu harus berada di pusat kota. Ini penting agar daerah pinggiran juga mampu bersaing dan terangsang tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi di Sumsel. "Pembangunan berbasis kawasan dengan memerhatikan aspek keseimbangan dan pemerataan seharusnya menjadi komitmen para kepala daerah sehingga kue pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 14/10). Dia pun memberikan solusi yakni, ketimpangan bisa diminimalisir melalui program pengentasan kemiskinan dan mempersedikit pengangguran. Program menurunkan kemiskinan akan dilakukan melalui stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi tepat sasaran. Sementara menekan angka pengangguran dilakukan melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja lulusan sekolah kejuruan atau lulusan balai latihan kerja melalui program kemitraan dengan industri, magang dan sertifikasi. "Semua langkah itu penting sebab pengangguran yang terjadi saat ini bukan karena kesempatan kerjanya yang menurun. Melainkan karena tidak ada kesesuaian antara tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan industri dan pasar," ungkapnya. Herman Deru yang akan berlaga di Pilgub Sumsel 2018 ini menyesalkan pertumbuhan ekonomi Sumsel sekarang ini tidak dibarengi dengan program pemerataan. Itulah sebabnya memperkecil ketimpangan menjadi concern dirinya ke depan. Menurutnya, ada banyak strategi yang akan dilakukannya untuk memperkecil gap kesejahteraan rakyat. Selain dua hal yang di atas, hal lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan adalah mempermudah kepemilikan aset finansial dan nonfinansial seperti program sertifikasi tanah dan redistribusi asset. Deru menambahkan, solusi lainnya yaitu meningkatkan pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini. "Bayi yang lahir harus sehat, terawat lalu harus mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan pekerjaan baik, upah yang baik, maka kemudian ketimpangan turun," pungkas mantan Bupati OKI Timur dua periode itu.

Maju Pilkada Sumsel, Herman Deru Siap Perkecil Ketimpangan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/herman-deru-sorot-permasalahan-pendidikan-sumsel-begini-katanya_m_162676.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Herman Deru menyoroti permasalahan pendidikan di wilayahnya. Bakal calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2018 itu menuturkan, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat UUD 1945. Namun, hingga 72 tahun kemerdekaan RI, tidak semua masyarakatnya mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya, termasuk di Sumatera Selatan. Data Neraca Pendidikan Daerah (NDP) Kemendikbud RI, menurut Herman, menunjukan kondisi dan capaian pendidikan Provinsi Sumsel pada tahun 2016 Angka Artisipasi Murni (APM) mencapai 91,6 persen (SD), 76,0 persen (SMP), dan 60 persen (SMA/SMK). "Artinya, angka anak putus sekolah masih banyak, khususnya di jenjang SMA/SMK mencapai 40 persen jumlah anak tidak sekolah," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/10). Herman mengatakan, pendidikan dan pemberdayaan akan menjadi salah satu fokus program. Bukan hanya untuk warga miskin dan pengangguran, dirinya juga akan menggalakkan program pendidikan dan pemberdayaan untuk anak yang putus sekolah. Menurut Herman, ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tak mendapat pendidikan secara merata, di antaranya, kondisi ekonomi keluarga, kondisi lingkungan yang tak mendukung, serta motivasi dari anak yang kurang kuat. "Kondisi ekonomi yang kurang baik bisa memaksa anak-anak ikut bekerja. Ini juga semakin membuat motivasi anak untuk sekolah menurun, karena harus menopang keluarganya. Mereka yang terlanjur bekerja lalu memilih melanjutkan itu daripada sekolah, ini menjadi salah satu problem serius yang harus diselesaaikan,&rdquo; terang Herman Deru. Bupati OKU Timur dua periode ini menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus anak putus sekolah tersebut. Terkait pendataan di lapangan, lanjut Deru, akan dilakukan koordinasi dengan Dinas terkait sampai tingkat desa dan kelurahan. Ia ingin anak putus sekolah bisa terdata seluruhnya. "Diperlukan peran aktif pemerintah untuk mengurangi angka putus sekolah di Sumsel. Sayang sekali kita ini, menggembor-gemborkan program pendidikan gratis, tapi anak putus sekolah masih banyak. Ini ironi, ini PR kita bersama," sesalnya. Herman Deru menambahkan, selain peran pemerintah, peran serta semua pihak juga sangat diharapkan untuk menghilangkan anak putus sekolah di Sumsel. Pilihannya, menurut dia, adalah menegaskan bahwa yang disebut wajib belajar adalah benar-benar kewajiban, tidak boleh tidak, harus dijakankan. Semua anak di Sumsel wajib sekolah sampai tamat SMA, yang tidak sekolah akan dikenai sanksi. Bisa saja dengan menunda pemberian bantuan atau jenis lainnya. "Saya tidak mau ada anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, para orang tua harus diajak bicara bahwa menyekolahkan anak adalah wajib, lagian gratis kok, jadi di sini peran aparat pemerintah di lapis bawah harus aktif, harus door to door mengajak keluarga agar anak-anaknya sekolah, kalau tidak sekolah mereka akan merugi," tegasnya. Herman Deru menyatakan bahwa selain memaksa agar anak mau sekolah, pemerintah yang dipimpinnya akan menyiapkan alternatif, apakah program kejar paket seperti yang ada sekarang ini atau pendidikan life skill, vokasi dan sejenisnya. "Kita ini mau maju, semua harus maju. Maju itu ke depan, bergerak melangkah menuju sesuatu yang lebih baik, lebih bagus. Sumsel harus maju, orang Sumsel harus maju, karenanya harus sekolah, hatua belajar, harus punya skill, harus jadi SDM yang andal," pungkasnya.

Herman Deru Sorot Permasalahan Pendidikan Sumsel, Begini Katanya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#herman deru

Berita Terkini