<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/22/1000557903-3731373341.jpg" alt="Herlina Harsono Njoto (kiri) bersama perempuan anggota DPRD Kota Surabaya lainnya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Herlina Harsono Njoto (kiri) bersama perempuan anggota DPRD Kota Surabaya lainnya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bagi Herlina Harsono Njoto, terlahir sebagai seorang perempuan sekaligus seorang Ibu itu jauh dari kata mudah. Profesinya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya juga membuat ia kewalahan membagi waktu. <div class=""> <div id=":1io" class="ii gt"> <div id=":1in" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">Bahkan terkadang, 24 jam dalam satu hari lebih banyak dihabiskan untuk pekerjaan, melayani dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Waktu bersama suami dan anak-anak mau tidak mau ia korbankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hingga hari ini, saya masih berproses menjadi seorang ibu. Tetapi saya tidak dapat sesempurna Mama. Bahkan Mama saya yang pada akhirnya menjadi nenek merangkap ibu bagi cucunya," ujarnya, Minggu (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015449463/17-juta-masyarakat-akan-nikmati-makan-bergizi-gratis-mulai-2025-siapa-saja-yang-bisa-dapat">17 Juta Masyarakat Akan Nikmati Makan Bergizi Gratis Mulai 2025, Siapa Saja yang Bisa Dapat?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Herlina menyadari bahwa masih banyak perempuan di Kota Surabaya yang tidak seberuntung itu. Tidak sedikit perempuan sekaligus seorang ibu, yang rela membanting tulang untuk meringankan ekonomi keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berkaca dari pengalaman di sektor politik, Herlina menyebut keterwakilan perempuan di kursi parlemen dan partisipasi politik perempuan dalam Pemilu juga masih sangat terbatas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terbukti pada Pemilu Legislatif 2024, hanya ada 10 perempuan yang lolos ke Gedung Yos Sudarso, dan menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029. Artinya hanya 20 persen dari total 50 kursi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pada Pemilihan Legislatif 2019, jumlah politisi perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024, mencapai 17 orang atau setara dengan 34 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015448994/wisuda-pascasarjana-unair-menko-ahy-bahas-tantangan-indonesia-di-kancah-global">Wisuda Pascasarjana Unair, Menko AHY Bahas Tantangan Indonesia di Kancah Global</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya peran perempuan di kancah politik di Kota Surabaya menurun 14 persen dibandingkan periode sebelumnya. Padahal ini bukan perkara angka saja," ujar Politikus asal Partai Demokrat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen maupun partisipasi politik, Herlina mengklaim mampu memastikan hadirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung dan memberdayakan perempuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari kita terus mendukung dan meningkatkan peran perempuan secara nyata pada ruang domestik, publik, maupun politik. Selamat Hari Ibu. Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045.&rdquo; tukasnya.&nbsp;(*)</div> </div> </div> </div> </div>

Berkaca dari pengalaman di sektor politik, Herlina menyebut keterwakilan perempuan di kursi parlemen dan partisipasi politik sangat terbatas

Momen Hari Ibu 2024! Herlina Harsono Soroti Keterwakilan Perempuan di DPRD Surabaya Anjlok 14 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/WhatsApp-Image-2023-12-01-at-202900-1324082187.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto meminta seluruh pengelola pusat perbelanjaan (mal) memperhatikan layanan publik (pengunjung). Utamanya yang berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan anak. Menurut Herlina, konsekuensi itu harus diambil sebagai kewajiban karena mal menyiapkan/menyewakan tenant penjualan barang kebutuhan bahkan tempat bermain untuk pengunjung (anak). Karena itu, hak kenyamanan dan keselamatan bagi anak juga harus diberikan. &rdquo;Sejatinya pengunjung pusat-pusat perbelanjaan itu didominasi anak-anak. Dan anak-anak lah yang menjadi majikan, karena orang tua seperti saya juga ini lebih banyak hanya berstatus sebagai pengantar saja,&rdquo; ucap Herlina Harsono Njoto. Menurut dia, jika mal tidak lagi bisa menjaga dan memperhatikan beberapa hal yang merugikan bagi pengunjung (anak), para orang tua akan lebih protektif menjaga anak-anaknya agar mencari lokasi alternatif lain yang lebih aman (ramah anak). &rdquo;Padahal mal tanpa pengunjung tidak akan bisa beroperasi, maka layanan ramah anak harus dijaga,&rdquo; jelas Herlina Harsono Njoto. Disinggung soal anaknya yang kehilangan ponsel di salah satu mal, politikus perempuan Partai Demokrat itu dengan santai mengatakan jika insiden itu bisa dijadikan sebagai contoh. &rdquo;Saya mensyukuri akhirnya musibah tersebut, bisa menjadi hikmah bagi banyak pihak,&rdquo; tutur Herlina Harsono Njoto. Herlina juga mendorong DP3APPKB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surabaya menindaklanjuti dengan mengundang mal yang ada terkait layanan untuk aduan anak di mal. Misal dengan pengumuman kehilangan yang disiarkan di mal, SOP respons cepat dari pihak security dan mal, hingga kotak kehilangan jika ada barang hilang dan ditemukan. &rdquo;Semua ini perlu dilakukan untuk percepatan penanganan layanan perlindungan terhadap pengunjung anak,&rdquo; ujar Herlina. &rdquo;Respons cepat dari pengelola saat ada keluhan dari pengunjung itu menjadi hal yang lebih penting, karena menyangkut layanan,&rdquo; papar Herlina. Dirut PT Sinar Galaxy Tarigan menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Seperti pihak kecamatan maupun dari seluruh mal di Surabaya. &rdquo;Kami menambah CCTV yang akan ditempatkan di beberapa titik blank spot untuk pengawasan,&rdquo; tegas Tarigan. Tarigan menambahkan, dalam kejadian beberapa waktu lalu, pihaknya meminta maaf dan akan membenahi manajemen agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dan manajemen akan bertindak sesuai dengan prosedur. &rdquo;Nah dengan kejadian dengan ibu dan anak kemarin itu ya memang kami mohon maaf,&nbsp; Saya atas nama PT Sinar Galaxy&nbsp; mohon maaf Yang sebesar-besarnya nanti setelah kejadian ini, kita akan terus berkoordinasi,&rdquo; kata Tarigan.

Komisi D DPRD Surabaya meminta seluruh pengelola pusat perbelanjaan (mal) memperhatikan layanan publik, utamanya berkaitan dengan anak

DPRD Surabaya Minta Pengelola Mal Utamakan Layanan Ramah Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/WhatsApp-Image-2023-12-01-at-202900-1324082187.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Salah satu politikus perempuan asal Demokrat Herlina Harsono Njoto merespons soal isu dirinya masuk dalam bursa Pilkada Surabaya pada 2024. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya itu memberikan jawaban yang tak terduga. &rdquo;Soal Pilkada? Maju Pilkada? Nanti dulu, mau fokus pengumuman legislatif dari KPU Surabaya,&rdquo; terang Herlina saat ditemui dalam penyerahan sertifikat wakaf Sukolilo Surabaya bersama Menteri ATR/ BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Herlina mengungkapkan, tak ingin terpecah fokusnya dalam urusan pileg 2024. Saat ini, diprediksi Demokrat mendapatkan tiga kursi. Turun satu kursi tidak seperti periode 2019-2024. Ketiga kursi itu diprediksi didapatkan oleh Mochammad Mahmud dengan suara sebanyak 17 ribu lebih, Herlina Harsono (8 ribu lebih), dan Muhammad Saifuddin (8 ribu lebih suara). Pada periode sebelumnya, ada nama Elok Cahyani dan Airlangga Justicia yang menggantikan Ratih Retnowati. Ratih wafat pada 2023. Isu Herlina masuk dalam bursa Pilkada Surabaya itu direspons spontan oleh warga Sukolilo saat pembagian sertifikat wakaf (15/3) malam. Saudi, misalnya. &rdquo;Iya maju saja, Bu,&rdquo; ucap dia.

Politikus perempuan asal Demokrat Herlina Harsono Njoto merespons soal isu dirinya masuk dalam bursa Pilkada Surabaya pada 2024.

Herlina Harsono Njoto Respons soal Isu Maju Pilkada Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/WhatsApp-Image-2023-12-01-at-202900-1324082187.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peningkatan kasus HIV di Kota Surabaya terjadi bukan di kalangan usia pasien dewasa saja. Namun, penderita HIV pun menyasar kalangan remaja. Tepatnya di usia 15-19 tahun. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto menyebut penderita HIV di Kota Pahlawan makin meningkat. Penambahan kasus HIV di Surabaya lebih kurang 30 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. &rdquo;Ini jadi alarm bagi kita semua. Karena jika penderita HIV dari usia 0-14 tahun, penularan dari orang tuanya. Kenyataannya yang terjadi adalah ini remaja yang mereka beraktivitas secara mandiri,&rdquo; ujar Herlina, Srikandi Demokrat, kepada JawaPos.com. Berdasar data yang dihimpun, kasus HIV dari 2022 &ndash; 2023 di Surabaya kelompok umur dengan NIK Surabaya, kurang dari 14 tahun usianya ada 7 penderita, 15-19 tahun 36 penderita, 20-24 tahun 106 penderita, 25-49 tahun ada 398 penderita, dan lebih dari 50 tahun sebanyak 53 penderita. Sementara itu, untuk 2022, usia kurang dari 14 tahun ada 8 penderita, 15-19 tahun 21 penderita, 20-24 tahun 120 penderita, 25-49 tahun ada 386 penderita, dan lebih dari 50 tahun sebanyak 51 penderita. &rdquo;Di usia 15-19 tahun di 2022 dan 2023 terlihat ada peningkatan 15 orang yang menderita HIV,&rdquo; ujar Herlina yang juga Ketua Fraksi Demokrat Surabaya itu. Dia berharap agar Pemerintah Kota Surabaya bersinergi dengan pemerintah provinsi. Sebab, di usia 15-19 tahun ada dua jenjang pendidikan. Yakni, SMP dan SMA. Sementara itu, untuk pendidikan di SMA sederajat ada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. &rdquo;Tolong kedepankan pendidikan yang humanis. Ini masalahnya masih di fase yang bisa dibentuk kok di fase pendidikan SMP dan SMA. Harapan untuk menjadikan generasi yang lebih baik lagi masih ada,&rdquo; imbuh Herlina. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Nanik Sukristina menyampaikan bahwa Kota Surabaya telah melakukan perluasan layanan testing HIV melalui 122 layanan. Di antaranya pada 63 puskesmas, 57 rumah sakit, dan 2 klinik utama. &rdquo;Sedangkan, untuk pemberian layanan dukungan, perawatan dan pengobatan (PDP) HIV juga telah tersebar di 52 layanan di 38 puskesmas, 13 rumah sakit, dan 1 klinik utama,&rdquo; kata Nanik, Jumat (1/12). Dalam kondisi normalisasi layanan testing HIV pasca pandemi Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan, Nanik menjelaskan, kasus HIV dapat ditemukan sejak dini dan segera ditata laksana melalui pengobatan sesuai standar. Kepatuhan mengonsumsi obat ARV bagi pasien terinfeksi HIV turut dipantau dan dikawal dengan ketat.

DPRD Surabaya menyebut penderita HIV di Kota Pahlawan makin meningkat. Penambahan kasus lebih kurang 30 persen dibandingkan tahun lalu

Jumlah Penderita HIV di Surabaya Meningkat, DPRD Minta Pemkot Pakai Pendidikan Humanis  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/WhatsApp-Image-2023-09-11-at-174743-1970388442.jpg" alt="Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto." width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembahasan perubahan APBD 2023 sudah dimulai hari ini (11/9) dengan pembacaan pidato Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dalam rangka Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Surabaya. APBD Perubahan 2023 diproyeksikan sebesar Rp 10.888.344.687.330, menurun 470 miliar dibanding awal 2023. Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengusulkan agar ada intensifikasi peningkatan pendapatan. Pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum misalnya. Kata Herlina, pada 2022 hanya tercapai Rp 18 miliar. &rdquo;Kita harus bekerja keras mencermati di mana kebocoran terjadi. Ambil contoh parkir tepi jalan di sekitar RS Soewandhi dan sekitar Manyar Kertoarjo. Parkir di sana setiap hari padat, tapi kenapa pendapatan parkir masih belum optimal,&rdquo; papar Herlina. Bahkan, lanjut Herlina, depan rumah warga hingga depan ruko juga ditempati parkir. Tidak ada salahnya Pemkot Surabah menerjunkan ASN untuk melakukan penggedokan (pengecekan parkir seharian di lokasi yang sama). &rdquo;Bahkan rumornya lahan parkir bisa diperjualbelikan. Jika memang dimungkinkan pemkot bisa saja memfasilitasi sewa lahan parkir di tepi jalan umum. Ini menjadi PR kita bersama, agar kondisi pendapatan Kota Surabaya dapat lebih optimal,&rdquo; ujar Herlina. Sektor belanja pada perubahan APBD 2023, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan agar ada penambahan biaya operasional bagi RT dan RW di Surabaya. Herlina mendesak agar biaya operasional itu dapat disegerakan pada perubahan APBD 2023. Dia menyatakan, jika dikalkulasikan, kebutuhan biaya sekitar Rp 40 miliar-Rp 50 miliar per tahun. &rdquo;Apabila tidak ada halangan, APBD Perubahan 2023 akan ditetapkan pada 27 September. Efektif per Oktober, APBD Perubahan 2023 sudah mulai running dilaksanakan. Tersisa 3 bulan, jika operasional RT-RW ditambah 300 ribu &ndash; 500 ribu rupiah, kebutuhan anggaran sekitar Rp 12 miliar, saya kira mampu untuk dianggarkan segera,&rdquo; papar Herlina. Herlina menilai, penambahan operasional itu memang diperlukan, mengingat tahun ini pemerintah kota sudah bergerak membangun Balai RT/RW. Dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, kebutuhan listrik, air, dan kebutuhan operasional untuk kegiatan di balai memang butuh di-support.

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengusulkan agar ada intensifikasi peningkatan pendapatan seperti sektor parkir

Demokrat Usulkan Dana Operasional untuk RT-RW di Surabaya Ditambah di Perubahan APBD 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/WhatsApp-Image-2023-09-01-at-162718-3311262299.jpg" alt="Baliho Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto bersama AHY di Surbaya." width="100%">
<figcaption>Baliho Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto bersama AHY di Surbaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto angkat suara terkait penawaran Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kepada PKB, jika Cak Imin sebagai calon wakil presiden mendampingi Calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Herlina mengatakan, menjual Anies Baswedan di Surabaya sangat sulit sejak awal. Karena itu, dia menyatakan baliho yang dimilikinya tak ada foto Anies Baswedan sama sekali. &rdquo;Jadi, yang ada itu hanya foto saya dan Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Demokrat. Saya tidak ingin gandol melalui Anies Baswedan,&rdquo; terang Herlina saat dihubungi JawaPos.com. Herlina menambahkan, saat ini, pihaknya ingin fokus ke kerja partai dan kemasyarakatan. Sembari, melihat bagaimana ke depan. &rdquo;Wait and see saja,&rdquo; tambah Herlina. Di DPRD Surabaya, Nasdem dan Demokrat menjadi satu fraksi. Demokrat ada empat legislator, sementara Nasdem tiga legislator. Sebelumnya, Nasdem menawarkan Cak Imin sebagai pendamping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden 2024.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto menyebut sulit menjual Anies Baswedan di Surabaya

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya Bilang Sulit Menjual Anies Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/WhatsApp-Image-2023-08-01-at-1504091-467897258.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto (tengah)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto angkat suara terkait polemik PPDB Surabaya. Legislator Demokrat Surabaya itu mengatakan bahwa setiap tahun PPDB akan tetap bermasalah. &rdquo;Pun ketika menggunakan sistem yang baru. Ini bukan perkara sistemnya, tapi lebih kepada proses PPDB,&rdquo; kata Herlina di ruang Komisi D DPRD Surabaya. Herlina meminta Dinas Pendidikan Surabaya menyelesaikan masalah yang sudah mencuat. Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya itu menuturkan, dalam UU 1945 pasal 31 bahwa negara wajib hadir dalam urusan pendidikan. &rdquo;Seperti ada kasus dia daftar lewat jalur perpindahan tugas. Jangan mencederai anak yang menggunakan jalur prestasi atau afirmasi sebagai warga miskin itu tidak layak sekali,&rdquo; tegas Herlina. Herlina mengusulkan agar Dinas Pendidikan Surabaya membuat SMP negeri di setiap kelurahan. Paling tidak, satu kelurahan ada satu hingga dua SMP negeri. &rdquo;Kalau swasta bertanya kenapa bangun sekolah lagi? Karena demand-nya ada,&rdquo; papar Herlina. Dinas Pendidikan Surabaya (Dispendik) memenuhi panggilan Komisi D DPRD Surabaya. Fakta-fakta bermunculan di ruang Komisi D DPRD Surabaya. Salah satu fakta disampaikan Juliana Evawati, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Juliana mengatakan, mendapatkan aduan ada salah satu warga yang diterima di SMP negeri di Surabaya dengan jalur kurang tepat. &rdquo;Disampaikan bahwa ini orang KTP Surabaya dan tinggal di Surabaya tapi daftar PPDB dengan jalur perpindahan tugas. Perpindahan tugasnya dari mana ini tapi kok ya lolos,&rdquo; kata Juliana. Ketua Umum Perempuan Amanat Jawa Timur itu meminta agar Dispendik Surabaya memaparkan data yang nyata kepada publik. Dispendik Surabaya diminta tidak menutupi data. Belum lagi, lanjut Juliana, permasalahan PPDB yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh. Kadispendik menyampaikan PPDB sudah bermasalah sejak 2002-2003.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan untuk mengatasi masalah PPDB, butuh penambahan SMP negeri di tiap kelurahan

Polemik PPDB, Legislator Demokrat Surabaya Usulkan Tiap Kelurahan Minimal Ada Satu SMP Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-194148-1324875673.jpeg" alt="Politikus Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto." width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beberapa waktu lalu, para predator seksual seolah eksis di Surabaya. Korban muncul dengan cerita yang miris. Terakhir, salah satu siswi SMP kelas VII di Surabaya harus menelan cerita pahit dalam hidupnya di usia yang masih belia. Hal itu membuat politikus Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto geram. &rdquo;Seolah-olah membunuh dan merampas kebahagiaan orang itu mudah sekali,&rdquo; kata Herlina Harsono Njoto. Legislator Komisi D DPRD Surabaya itu menuturkan, butuh kerja sama yang apik antar aspek sosial di kehidupan nyata. Tidak bisa keselamatan seorang siswa dibebankan kepada sekolah seutuhnya. &rdquo;Di rumah, seharusnya, lingkaran terdekat adalah keluarga. Sekolah tidak mungkin bisa mengontrol terlalu dalam di rumah juga,&rdquo; ucap Herlina Harsono Njoto, Srikandi Demokrat Surabaya. Herlina mengusulkan agar Pemkot Surabaya lebih meningkatkan pendidikan karakter melalui aktivitas sosial maupun non sosial di sekolah. Pemkot Surabaya bisa bekerja sama dengan universitas yang ada di Surabaya. &rdquo;Saya yakin semua universitas punya program sosial atau turun ke lapangan. Itu bisa dikerjasamakan, bangun kepekaan sosial lewat aktivitas di sekolah. Saya tahu, Surabaya sudah punya banyak program baik di sektor pendidikan, itu harus diakui baik,&rdquo; papar Herlina Harsono Njoto. Namun, lanjut Herlina, butuh repetisi yang terawasi dan terkontrol. Ajak anak-anak sekolah untuk ikut pelatihan life skill. Sebelumnya, awal bulan ini, Surabaya digegerkan kembali dengan kasus predator seksual yang menyasar remaja belia. Pelaku bermodus pura-pura ingin mengenal lebih dekat korban. Korban yang teperdaya lalu memberikan nomor telepon kepada pelaku. Sejak saat itu, pelaku kerap kali chatting via WhatsApp dengan korban. Pelaku mengajak korban ke Tretes dan tindakan keji serta bejat dilakukan di sana.

politikus Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto menuturkan, butuh kerja sama untuk mencegah tindak kekerasan seksual pada anak

Politikus Demokrat Surabaya Usul Pendidikan Karakter di Sekolah Lebih Dikuatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/23/keluarga-miskin-surabaya-1188932418.png" alt="BERI BANTUAN: Salah seorag warga tidak mampu di Surabaya mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya. Dewan meminta pemkot membuat perwali untuk mengatur intervensi warga pramiskin." width="100%">
<figcaption>BERI BANTUAN: Salah seorag warga tidak mampu di Surabaya mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya. Dewan meminta pemkot membuat perwali untuk mengatur intervensi warga pramiskin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Komisi D DPRD Surabaya meminta pemkot memberikan sejumlah bantuan kepada keluarga pramiskin. Intervensi itu diwujudkan lewat penerbitan peraturan wali kota (perwali) khusus tentang warga pramiskin. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo menjelaskan, intervensi pemkot bisa dilakukan dengan menerbitkan peraturan wali kota (perwali) sebagai payung hukum. Regulasi itu mengatur kriteria keluarga pramiskin sekaligus bentuk intervensi yang diberikan. &rdquo;Kami khawatir pramiskin lama-lama menjadi keluarga miskin. Jadi, harus ada kebijakan melalui perwali,&rdquo; kata Cahyo Rabu (19/4). Data warga pramiskin di Surabaya cukup besar. Berdasar data dinas sosial (dinsos), pada 2022, jumlah keluarga pramiskin mencapai 246 ribu orang. Ada 219.247 orang yang masih berstatus keluarga miskin. Nah, salah satu upaya mengentaskan kemiskinan adalah memperbanyak lapangan kerja. Dengan bekerja, warga bisa mendapatkan penghasilan yang layak untuk keluarganya. &rdquo;Karena pengangguran ini sumber awal kemiskinan,&rdquo; paparnya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto meminta dinsos mengurai data warga miskin. Khususnya data keluarga miskin ekstrem dan pramiskin. Ketersediaan data yang valid, jelas dia, akan memudahkan pemkot dalam melakukan intervensi. &rdquo;Tanpa data yang valid, mustahil bisa memberikan intervensi yang akurat dan tepat sasaran,&rdquo; jelas Herlina. Menyajikan data keluarga miskin yang valid juga menjadi rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2022. Dinsos diminta lebih aktif berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Jika sudah masuk pendataan, mereka harus dipastikan mendapatkan intervensi bantuan. &rdquo;Harapan kami, Pemkot Surabaya bisa menekan angka kemiskinan, khususnya zero miskin ekstrem, pada 2024,&rdquo; tutur politikus Demokrat tersebut.&nbsp;(mar/c14/aph)

Komisi D DPRD Surabaya minta pemkot memberikan sejumlah bantuan kepada keluarga pramiskin. Intervensi itu diwujudkan lewat Perwali.

Usulan DPRD Surabaya, Atasi Kemiskinan lewat Peraturan Wali Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-17.10.49.jpeg" alt="Herlina Harsono Njoto (kanan). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Herlina Harsono Njoto (kanan). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bulan ini, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Surabaya APBD 2022 melenggang di meja komisi-komisi DPRD Surabaya.  Ketua Fraksi Demokrat - Nasional Demokrat (Nasdem) Herlina Harsono Njoto menilai, Pemerintah Kota Surabaya telah gagal dua kali pada tahun lalu. Dalam menetapkan dan mencapai target.  Pada APBD 2022 murni ditetapkan Rp 10,4 triliun dan pada PAK APBD ditetapkan Rp 10,6 triliun.  ”Yang kemudian pada LKPJ ternyata capaian APBD hanya Rp 9,6 triliun. Di bawah target APBD murni apalagi dari target APBD PAK,” tutur Herlina Harsono Njoto.  Menurut Herlina, secara persentase capaian neraca LKPJ 2022 hanya mencapai 90,25 persen. Tentunya, lanjut dia, semua berharap pada 2023 tidak akan ada lagi yang gagal.  Meskipun demikian, politikus Demokrat itu menyebutkan, ada hal positif dalam LKPJ 2022. Dia mengungkapkan, capaian kinerja perangkat daerah jauh di atas neraca LKPJ 2022. Rata-rata seluruh capaian indikator TSPK PD adalah 98,01 persen.  ”Jika melihat tingginya capaian indikator tersebut ada beberapa frame yang masih menimbulkan pertanyaan,” ujar Herlina.  Apa pertanyaan itu? Pertama, kata Herlina, apakah Pemkot Surabaya terlalu rendah dalam menetapkan indikator kinerja. Sehingga, memudahkan dinas-dinas dalam meraih indikator yang tinggi dan capaian sangat tinggi.  Lalu yang kedua, menurut Herlina Harsono Njoto, ada hal lain yang memengaruhi capaian kinerja lebih tinggi dibanding capaian APBD. Misal, kinerja Pemerintah Kota Surabaya yang mencapai 98,01 persen di atas neraca APBD 90,25 persen karena kerja bersama.  ”Misal CSR, peran Baznas, e-peken, bahkan pemanfaatan lahan BTKD. Namun, hal tersebut belum dapat terbaca secara gamblang dalam LKPJ 2022,” tambah Herlina Harsono Njoto.

LKPJ 2022 Pemkot Surabaya, Bagaimana Penilaian DPRD?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Herlina Harsono Njoto

Berita Terkini