<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/IMG_4493JPG-2028007021.jpg" alt="Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menahan dua anggota DPR RI yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua tersangka tersebut yakni Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG).</p> <p>Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan proses hukum terhadap keduanya telah memasuki tahap lanjutan. Ia menyatakan, penahanan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.</p> <p>&ldquo;Sebentar lagi. Sebentar lagi ya terkait tersangka yang sudah diumumkan, yaitu saudara ST dan HG,&rdquo; kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/12).</p> <p>Asep menegaskan, KPK menargetkan penahanan terhadap Satori dan Heri Gunawan dilakukan sebelum akhir 2025. Ia memastikan proses tersebut tidak akan berlarut hingga memasuki tahun berikutnya.</p> <p>&ldquo;Dalam waktu dekat. Semoga tidak menyeberang bulan atau tahun. Tunggu saja ya,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sebelumnya, KPK telah menetapkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluhan Jasa Keuangan (PJK) OJK pada periode 2020&ndash;2023.</p> <p>Dalam perkara ini, Heri Gunawan diduga menerima total uang sebesar Rp 15,86 miliar. Rinciannya, Rp 6,26 miliar berasal dari BI melalui kegiatan PSBI, Rp 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.</p> <p>Politikus Partai Gerindra itu diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan memindahkan aliran dana melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi menggunakan metode transfer perbankan.</p> <p>Dana dari rekening penampung itu kemudian diduga digunakan Heri Gunawan untuk kepentingan pribadi, antara lain pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, serta pembelian kendaraan roda empat.</p> <p>Sementara itu, Satori diduga menerima uang total Rp 12,52 miliar. Rinciannya terdiri atas Rp 6,30 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, Rp 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR.</p> <p>Dari seluruh uang yang diterima, Satori juga diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, penempatan deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.</p> <p>Selain itu, Satori diduga melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito beserta proses pencairannya agar tidak teridentifikasi dalam rekening koran.</p>

KPK akan segera menahan dua anggota DPR, Satori dan Heri Gunawan, terkait dugaan korupsi dana CSR BI-OJK.

KPK Segera Tahan Dua Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI–OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua pihak yang telah terjerat dalam kasus ini, yakni politikus Partai NasDem Satori (ST) dan politikus Partai Gerindra Heri Gunawan (HG).</p> <p>Keduanya kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Senin (15/9). Padahal, KPK telah resmi mengumumkan keduanya sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.</p> <p>"Pemeriksaan hari ini terhadap saudara ST dan saudara HG, berkaitan dengan perkara dugaan gratifikasi dan TPPU berkait dengan program sosial di Bank Indonesia dan OJK," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9).</p> <p>Satori dan Heri Gunawan diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka. Keduanya didalami perannya dalam konstruksi perkara pengesahan program CSR BI dan OJK.</p> <p>"Status pemeriksaan terhadap yang bersangkutan adalah sebagai tersangka tentunya didalami terkait dengan perbuatan dan peran-peran dari saudara HG dan saudara ST, dalam konstruksi perkara tersebut bagaimana proses-proses pengesahan program sosial Bank Indonesia atau PSBI atau CSR Bank Indonesia dan juga di OJK," ujar Budi.</p> <p>Tak hanya itu, keduanya juga ditelisik soal implementasi program CSR BI dan OJK. Pasalnya, KPK menduga anggaran CSR BI dan OJK tidak sepenuhnya mengalir kepada penerima manfaat.</p> <p>"Kemudian didalami juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan mengapa kemudian program sosial itu anggarannya menyasar ke pihak-pihak yang diduga terkait oleh saudara HG dan saudara ST yang kemudian juga diduga bahwa anggaran dari PSBI itu tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya," paparnya.</p> <p>Berdasarkan proses penyidikan, anggaran dana CSR BI dan OJK diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.</p> <p>Berdasarkan temuan penyidik, Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar. Uang itu diduga berasal dari beberapa sumber, di antaranya Rp 6,26 miliar dari kegiatan PSBI Bank Indonesia, Rp 7,64 miliar dari program Penyuluhan Keuangan OJK, dan Rp 1,94 miliar.</p> <p>Dana tersebut kemudian dialihkan ke rekening pribadi melalui yayasan yang dikelolanya dan digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk pembelian aset, kendaraan, hingga pembangunan rumah makan.</p> <p>Sementara, Satori diduga menerima dana senilai Rp 12,52 miliar, dengan rincian Rp 6,30 miliar dari PSBI BI, Rp 5,14 miliar dari OJK, dan Rp 1,04 miliar.</p> <p>Satori diduga menyamarkan dana tersebut melalui transaksi deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, serta pembelian kendaraan dan aset lainnya, bahkan dengan meminta bantuan bank daerah untuk menyamarkan transaksi.</p> <p class="class-paragraph">"Justru malah digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, baik pembelian aset ataupun keperluan lainnya, nah itu yang didalami atas peran-peran ataupun perbuatan dari saudara HG dan saudara ST," urai Budi.</p> <p>Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah memeriksa petinggi dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. KPK mendalami soal pihak-pihak lain, maupun yayasan yang mengelola program CSR tersebut.</p> <p>"Terkait dari yang BI misalnya, bagaimana proses perencanaan dari program sosial itu prosesnya seperti apa, pengesahannya seperti apa sehingga PSBI itu ada," imbuhnya.</p> <p>Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Keduanya juga dijerat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

KPK belum menahan Satori dan Heri Gunawan yang statusnya tersangka korupsi dana CSR BI dan OJK, pemeriksaan terus berlangsung.

Alasan KPK Belum Tahan Satori dan Heri Gunawan Meski Telah Menyandang Status Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR BI- OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/HqUrXUPBpeeNlASaZUoGA3nkSULZIIyLJtxrarM9-3880249008.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Satori. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Satori. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dua anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan dan Fraksi Partai Nasdem Satori menerima uang sebanyak Rp 28,38 miliar, dari kasus CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Kedua legislator itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020&ndash;2023. Kedua juga dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</p> <p>Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, kedua tersangka mendapatkan uang puluhan miliar setelah mengajukan permohonan bantuan dana sosial atau corporate social responsibility (CSR) kepada BI dan OJK melalui yayasan yang dibentuknya.</p> <p>"Pada periode 2021-2023, yayasan-yayasan yang dikelola oleh HG dan ST telah menerima uang dari mitra kerja Komisi XI DPR RI. Namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8) malam.</p> <p>Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar yang terdiri atas Rp 6,26 miliar dari BI melalui PSBI, Rp 7,64 miliar dari OJK lewat kegiatan penyuluhan keuangan, serta Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.&nbsp;</p> <p>Dana tersebut diduga dialirkan melalui yayasan milik Heri Gunawan ke rekening pribadi dengan cara transfer, lalu dipindahkan ke rekening penampung yang dibuka oleh anak buahnya.</p> <p>&ldquo;HG kemudian meminta anak buahnya membuka rekening baru untuk menampung dana pencairan tersebut melalui setor tunai,&rdquo; ujar Asep.&nbsp;</p> <p>Uang itu kemudian digunakan Heri untuk membangun rumah makan, mengelola outlet minuman, membeli tanah dan bangunan, hingga membeli kendaraan roda empat.</p> <p>Sementara, Satori diduga menerima total Rp 12,52 miliar. Rinciannya, Rp 6,30 miliar dari BI, Rp 5,14 miliar dari OJK, serta Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.&nbsp;</p> <p>Uang itu dipakai untuk keperluan pribadi seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.</p> <p>Asep menyebut, Satori juga melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah menyamarkan penempatan deposito dan pencairannya agar tidak terdeteksi dalam rekening koran.&nbsp;</p> <h2 class="class-paragraph">Dalami Dugaan Anggota Komisi XI Lainnya Terima Duit CSR&nbsp;</h2> <p class="class-paragraph">KPK memastikan akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini setelah menetapkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka.</p> <p>Sebab, berdasarkan pengakuan Satori, diduga anggota Komisi XI DPR lainnya ikut menerima aliran dana CSR BI dan OJK, tapi tidak sesuai peruntukannya.</p> <p>&ldquo;Bahwa menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Atas perbuatannya, Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br />&nbsp;</p>

Dua anggota DPR, Heri Gunawan dan Satori, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp 28 miliar terkait CSR Bank Indonesia.

KPK Sebut Anggota DPR Heri Gunawan dan Satori Terima Rp 28 Miliar dari Korupsi CSR BI, Dibelikan Tanah hingga Showroom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/1000502828-4008619650.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> DPP Partai Gerindra akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17,&nbsp;dengan mengusung tema 'Berjuang Tiada Akhir', pada Kamis (6/2) mendatang. Perayaan ulang tahun kali ini dinilai terasa istimewa, karena Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan mandat dari rakyat menjadi Presiden RI ke-8.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan menyatakan, perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra merupakan momentum refleksi atas perjuangan panjang yang telah dimulai sejak 6 Februari 2008 lalu. Selain itu, perayaan HUT Partai Gerindra kali ini untuk meneguhkan semangat dalam melanjutkan perjuangan memakmurkan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;HUT ke-17 mengusung tema &lsquo;Berjuang Tiada Akhir&rsquo; mengisyaratkan bahwa perjuangan tidak hanya untuk meraih kekuasan politik semata. Namun yang terpenting dari itu adalah perjuangan untuk menunaikan janji-janji politik, untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, untuk meningkatkan dan meratakan pembangungan, serta untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat,&rdquo; kata Heri Gunawan kepada wartawan, Senin (3/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015599711/tips-mendekati-scorpio-yang-berapi-api-sebuah-cara-jitu-mengajak-kencan-zodiak-berlambang-kalajengking">Tips Mendekati Scorpio yang Berapi-Api, Sebuah Cara Jitu Mengajak Kencan Zodiak Berlambang Kalajengking</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Hergun itu menyatakan, refleksi bertujuan untuk mengenang masa-masa perjuangan yang penuh dengan suka-duka dan jatuh-bangun. Ia meyakini, refleksi akan memperkuat soliditas partai dan memperkokoh semangat kebersamaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Partai Gerindra telah melewati perjuangan selama 17 tahun dengan penuh dinamika. Sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024, dukungan rakyat kepada Partai Gerindra terus bertambah dan membesar,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP Partai Gerindra itu pada Pilpres 2009, sebanyak 32,5 juta rakyat telah mendukung kader terbaik Partai Gerindra Prabowo Subianto yang waktu itu mendampingi Megawati Soekarnoputri. Sementara, pada Pemilu Legislatif, dari 38 parpol peserta Pemilu, Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang lolos parliamentary threshold dengan mengirim 26 kadernya menjadi anggota DPR-RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, pada Pemilu 2014, dukungan rakyat kepada Partai Gerindra semakin membesar.</div> <div dir="auto">Saat itu, dalam Pemilu Presiden, sebanyak 62,5 juta rakyat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pada Pemilu Legislatif, Partai Gerindra berhasil memperbesar jumlah kadernya yang duduk di DPR-RI menjadi 73 orang, serta mengukuhkan diri sebagai partai terbesar ketiga di Senayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, pada Pemilu 2019, dukungan rakyat kepada Partai Gerindra terus membesar. Dalam Pemilu Presiden, sebanyak 68,6 juta rakyat mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Sementara itu, dalam Pemilu Legislatif, Partai Gerindra berhasil memperbesar jumlah kadernya yang duduk di DPR-RI menjadi 78 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengaku bersyukur, pada Pemilu 2024, dukungan rakyat bertambah secara signifikan. Dalam Pemilu Presiden, sebanyak 96,2 juta rakyat atau sebesar 58,59 persen dari total suara sah telah mengantarkan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden RI ke-8.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015599701/simak-dan-pahami-mom-shaming-jadiancaman-serius-bagi-kesehatan-mental-para-ibu-bagaimana-mengatasinya">Simak dan Pahami! Mom Shaming Jadi&nbsp;Ancaman Serius Bagi Kesehatan Mental Para Ibu, Bagaimana Mengatasinya?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam Pemilu Legislatif, Partai Gerindra juga berhasil memperbesar jumlah kadernya yang duduk di DPR RI menjadi 86 orang. Ia mengingatkan, dalam dinamika itu setidaknya ada dua ajaran penting yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, kader Gerindra tidak boleh mengenal kata menyerah. &ldquo;Pak Prabowo selalu membakar semangat para kader, jika jatuh harus bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi, jatuh lagi harus bangkit lagi, tidak boleh menyerah&rdquo; ungkap Hergun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, lanjut Hergun, kader Gerindra harus selalu membantu rakyat. Menurutnya, nasihat itu selalu diingat oleh seluruh kader Partai Gerindra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika mampu, bantulah sebanyak mungkin orang. Jika tidak mampu banyak, bantulah beberapa orang. Jika tidak mampu beberapa, bantulah satu orang saja. Jika tidak bisa membantu satu orang, maka janganlah menjadi beban di masyarakat,&rdquo; ujar Hergun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hergun melanjutkan, perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra juga harus menjadi momentum untuk meneguhkan dan memperkuat semangat berjuang tiada akhir guna mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Rakyat telah memberikan mandatnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Seluruh kader Partai Gerindra harus semakin solid dan militan untuk menyukseskan kepemimpinan Pak Prabowo,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DPP Partai Gerindra akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17, dengan mengusung tema 'Berjuang Tiada Akhir', pada Kamis (6/2) mendatang.

HUT ke-17 Partai Gerindra, Hergun Tegaskan jadi Momentum Refleksi dan Tingkatkan Soliditas

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/1000502828-4008619650.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi XI DPR fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI). Politikus Partai Gerindra itu mengaku telah memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini saya dipanggil oleh KPK, sebagai warga negara yang baik tentunya saya hadir. Yang pasti hari ini saya dipanggil sebagai saksi. Dan penjelasan sudah disampaikan kepada pihak KPK, sudah selesai pemeriksaannya," kata Heri Gunawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Heri mengaku, dirinya dicecar penyidik KPK sebanyak lima pertanyaan. Namun, ia membantah telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015466270/dugaan-pungli-dana-pip-hak-siswa-miskin-ternoda">Dugaan Pungli Dana PIP, Hak Siswa Miskin Ternoda</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum (terima SPDP). Panggilannya kan sebagai saksi, baru kali ini. Jadi kalau ada berita yang kemarin ke mana-mana, bingung saja. Nanti biar pihak penyidik yang menjelaskan," ucap Heri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Heri juga mengatakan penyidik KPK menyelisik dugaan keterlibatan seluruh anggota DPR RI Komisi XI. Hal itu dikarenakan Komisi XI merupakan mitra BI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua, semua (anggota Komisi XI DPR). Itu kan sebagai mitra. Biar nanti pihak KPK yang menjelaskan," papar Heri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Anggota Komisi XI fraksi Partai Nasdem Satori pun mengaku telah memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Ia memastikan, dirinya kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sudah mengikuti panggilan, dan saya jelaskan kooperatif saya apa adanya saya jelaskan berkaitan dengan kegiatan program CSR BI Anggota Komisi XI," ungkap Satori.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Nasdem itu mengaku dana CSR BI sudah mengalir ke yayasan. Namun, ia menampik ada aliran suap dari proses tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak ada," tegas Satori.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah menggeledah kantor Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu. Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan berbagai barang bukti untuk melengkapi proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun pihak-pihak yang ditetakan sebagai tersangka diduga salah satunya Anggota DPR RI. Namun, KPK masih enggan mengungkapnya secara resmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK&nbsp;Rudi Setiawan sebelumnya&nbsp;mengakui telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi&nbsp;dana CSR)l Bank Indonesia (BI). Namun, KPK masih belum mengungkap identitas dua tersangka tersebut.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersangka terkait dari perkara ini kita sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh dana yang berasal dari CSR Bank Indonesia," ungkap Rudi Setiawan ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat disinggung salah satu pihak dari DPR RI terseret dalam kasus ini, Rudi enggan mengungkap secara gamblang. Ia hanya menyebut, tersangka dalam kasus ini berjumlah dua orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa tersangka yang kita tetapkan sementara dua orang ya," pungkas Rudi.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Anggota Komisi XI DPR fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi program CSR BI.

Heri Gunawan Akui Dicecar Penyidik KPK Soal Dugaan Keterlibatan Anggota Komisi XI DPR di Kasus Korupsi CSR BI

Heri gunawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Heri gunawan

Berita Terkini

KPK Segera Tahan Dua Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI–OJK

Alasan KPK Belum Tahan Satori dan Heri Gunawan Meski Telah Menyandang Status Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR BI- OJK

KPK Sebut Anggota DPR Heri Gunawan dan Satori Terima Rp 28 Miliar dari Korupsi CSR BI, Dibelikan Tanah hingga Showroom

HUT ke-17 Partai Gerindra, Hergun Tegaskan jadi Momentum Refleksi dan Tingkatkan Soliditas

Heri Gunawan Akui Dicecar Penyidik KPK Soal Dugaan Keterlibatan Anggota Komisi XI DPR di Kasus Korupsi CSR BI

Download Aplikasi JawaPos.com