<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200619_215034.jpg" alt="Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendorong korban koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya untuk melayangkan gugatan perdata ganti rugi, bersamaan dengan sidang Henry Surya yang segera digelar. Mengingat, Henry Surya akan kembali duduk sebagai terdakwa di persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain penyidikan terhadap perilakunya juga bersamaan dengan itu para korban bisa melakukan gugatan secara perdata yang digabungkan dengan proses pidananya," kata Fickar kepada wartawan, Selasa (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fickar menyatakan, gugatan para korban KSP Indosurya ini bisa dilayangkan bersamaan atau bersama-sama jaksa pada waktu acara tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Menurutnya, gugatan tersebut bisa mempersingkat waktu para korban untuk mendapat ganti rugi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesempatan ini bahkan memperpendek waktu bagi korban ketimbang mengajukan gugatan perdata secara terpisah sendiri-sendiri," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan akan dilaksanakan setelah proses putusan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah melewati proses upaya hukum banding dan kasasi," imbuhnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menyelesaikan berita acara penyidikan (BAP) tersangka Henry&nbsp;Surya. Berkas perkara dan tersangka Henry&nbsp;Surya&nbsp;telah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sore tadi penyidik sudah melaksanakan proses penyerahan tersangka atas nama HS beserta barang bukti ke Kejagung," ucap Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Jumat (12/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejagung menyatakan berkas perkara tersangka Henry&nbsp;Surya&nbsp;telah lengkap (P21). Dalam kasus ini, Henry&nbsp;Surya&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian KSP&nbsp;Indosurya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01644447/habib-bahar-sudah-berdakwah-lagi-usai-ngaku-ditembak-pengacara-wallahu-alam">Habib Bahar Sudah Berdakwah Lagi Usai Ngaku Ditembak, Pengacara: Wallahu a'lam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bareskrim Polri kembali menetapkan bos KSP&nbsp;Indosurya&nbsp;Henry&nbsp;Surya&nbsp;<wbr />sebagai tersangka pada Maret 2023 lalu. Ia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri sejak 15 Maret 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henry&nbsp;Surya&nbsp;awalnya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP&nbsp;Indosurya&nbsp;oleh PN Jakarta Barat. Henry&nbsp;Surya&nbsp;dinilai bersalah, tapi perbuatannya bukan tindak pidana.</div> </div> </div> </div> </div>

Fickar menyatakan, gugatan para korban KSP Indosurya ini bisa dilayangkan bersamaan atau bersama-sama jaksa pada waktu acara tuntutan jaksa

Agar Ganti Rugi Didapat, Korban KSP Indosurya Diminta Layangkan Gugatan Perdata Saat Henry Surya Diadili

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1765739942722565717" data-legacy-message-id="18812b1f63b27655"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":p1" class="ii gt"> <div id=":p2" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200619_215034.jpg" alt="Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri telah merampungkan proses penyidikan terhadap tersangka bos KSP Indosurya, Henry Surya (HS). Bersamaan dengan itu, Polri melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penyidik sudah melaksanakan proses penyerahan tersangka atas nama HS beserta barang bukti ke Kejagung,&rdquo; kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan di Jakarta, Sabtu (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses penyerahan tersangka HS dan barang bukti dalam kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Indosurya ini, merupakan tahapan susulan setelah Kejagung menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P-21.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebelumnya Kejagung telah menyatakan berkas penyidikan P-21, jadi proses penyerahan tersangka dan barang bukti ini bagian tahap 2 penyidikan,&rdquo; jelas Whisnu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses penyerahan tersangka HS dilaksanakan oleh tim Unit 2 Subdit TPPU kepada tim jaksa pada Jampidum di kantor Kejagung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi KSP Indosurya. Mereka yakni,&nbsp;Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya, Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria, dan Direktur Operasional KSP Indosurya Cipta, Suwito Ayub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiganya disangkakan dengan Dugaan tindak pidana Perbankan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan/perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiganya dijerat dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4. Serta, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KSP Indosurya diduga menghimpun dana secara ilegal dengan menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Februari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01428562/bos-ksp-indosurya-dituntut-20-tahun-penjara-terkait-kasus-penggelapan">Bos KSP Indosurya Dituntut 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Penggelapan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perhimpunan dana ini memiliki bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa dilandasi izin usaha dari OJK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini mengemuka setelah Indosurya mengalami gagal bayar. Henry Surya yang menjabat sebagai ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya lantas memerintahkan June Indria dan Suwito Ayub untuk menghimpun dana masyarakat menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sebelumnya Kejagung telah menyatakan berkas penyidikan P-21, jadi proses penyerahan tersangka dan barang bukti ini bagian tahap 2 penyidikan

Penyidikan Tuntas, Bos KSP Indosurya Diserahkan ke Kejagung untuk Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/KSP-Indosurya.jpg" alt="Salah satu pendiri dan mantan Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya (dua kiri) bersama para pengurus KSP Indosurya Cipta menggelar jumpa pers di Grha Surya, Jakarta, Jumat (19/6/2020). ANTARA/Citro Atmoko" width="100%">
<figcaption>Salah satu pendiri dan mantan Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya (dua kiri) bersama para pengurus KSP Indosurya Cipta menggelar jumpa pers di Grha Surya, Jakarta, Jumat (19/6/2020). ANTARA/Citro Atmoko</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis lepas dua terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya. Vonis lepas itu bertentangan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap bos Indosurya, Henry Surya yang dituntut pidana 20 tahun penjara.<br /> <br /> Merespons hal ini, tim kuasa hukum Henry Surya, Soesilo Aribowo menghormati langkah hukum JPU yang mengajukan kasasi atas putusan lepas Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menurutnya, langkah hukum tersebut merupakan hak jaksa sebagai penegak hukum.<br /> <br /> "Itu hak mereka, kita hormati itu. Tapi kita berpendapat kalau putusan itu sudah tepat dan faktanya memang seperti itu," kata Soesilo dikonfirmasi, Rabu (1/2).<br /> <br /> Soesilo meyakini, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai fakta persidangan. Berdasarkan pertimbangan hakim, kata Soesilo, perbuatan Henry Surya bukan merupakan tindak pidana, tapi domain perdata.<br /> <br /> Dia mengungkapkan, kliennya saat ini tengah melaksanakan rencana perdamaian atau perjanjian pembayaran utang dalam PKPU yang sudah di homologasi atau disahkan pengadilan niaga. Putusan hakim PN Jakarta Barat itu pun diketok secara bulat, tanpa adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion.<br /> <br /> "Ini putusannya lepas ya, bukan bebas, perbuatannya itu menurut majelis hakim ada, tapi bukan tindak pidana, itu kasus perdata. Seluruh hakim juga setuju, nggak ada dissenting (opinion), jadi memang bukan tindak pidana," tegas Soesilo.<br /> <br /> Soesilo meluruskan kerugian anggota KSP Indosurya seluruhnya hanya Rp 16 triliun, bukan Rp 106 triliun. Hal itu pun diakui JPU melalui surat tuntutan.<br /> <br /> "Kerugian anggota itu bukan Rp 106 triliun, tapi Rp 16 triliun. Ini saya meluruskan saja, supaya tidak salah. Kerugian Rp 16 triliun itu sudah dibayar sekitar hampir dari Rp 3 triliun, hampir 20 persen nya melalui skema PKPU," jelasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, pemerintah melalui Kejaksaan Agung (Kegung) memutuskan untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas PN Jakarta Barat terhadap terdakwa Henry Surya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya.<br /> <br /> Keputusan itu diambil setelah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, dan dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, Kabareskrim Polri Komjen Polisi Agus Adrianto, Deputi 3 KSP bidang Perekonomian Edy Priyono, Jumat (27/1).<br /> <br /> “Putusan kasus Indosurya membuat Indonesia terkejut Pemerintah dan rakyatnya. Kasus Indosurya sudah dibahas lama dan dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana baik oleh Kepolisian, Kejaksaan Agung dan PPATK tetapi dinyatakan bebas oleh pengadilan,” ucap Mahfud.<br /> <br /> Mahfud menegaskan, pidana yang dilakukan terdakwa sudah jelas, yakni melanggar Pasal 46 UU Perbankan, karena menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin, padahal bukan Bank. Jika alasannya adalah mengatasnamakan koperasi, 23 ribu orang yang menyimpan dana di KSP tersebut bukan anggota koperasi.<br /> <br /> “Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kami juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus delicti dan locus delictinya, karena korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum,” tegas Mahfud.<br /> <br /> Mahfud menuturkan, Pemerintah akan segera melaksanakan putusan PKPU mengambil asset milik KSP Indosurya untuk dibagi kepada anggota. Mahfud lantas menyinggung revisi UU Perkoperasian yang sudah mendesak dilakukan.<br /> <br /> Oleh karena itu, Pemerintah akan memohon pengertian DPR untuk mempercepat revisi UU koperasi, sebab sangat banyak penipuan berkedok koperasi saat ini. Diharapkan semua penipuan berkedok koperasi bisa diakhiri dan ditangkap.<br /> <br /> “Masyarakat saya minta hati-hati agar tidak sembarangan menyimpan uang, pilih usaha yang resmi dan legal,” pungkas Mahfud.

Bos Indosurya Hormati Kejaksaan Agung yang Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memvonis bebas bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelepan. PN Jakarta Barat juga akan mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini.<br /> <br /> Vonis lepas terhadap Henry Surya karena Hakim PN Jakarta Barat menyatakan bahwa kasus tersebut bukan ranah pidana, melainkan perdata.<br /> <br /> "Menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata (onslag van recht vervolging)," demikian amar putusan nomor perkara 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt, sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakbar, Kamis (26/1).<br /> <br /> Oleh karenanya, Henry Surya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. Selain itu, amar putusan menyampaikan bahwa barang-barang yang telah disita sebagai barang bukti dikembalikan dari mana barang bukti itu didapatkan.<br /> <br /> "Barang bukti dikembalikan untuk seluruhnya kepada darimana barang tersebut diatas telah disita. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara," sebagaimana bunyi salinan putusan tersebut.<br /> Sebelumnya, Terdakwa Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Vonis lepas ini, karena perbuatan yang dilakukan Henry Surya bukan ranah pidana, melainkan perdata.<br /> <br /> "Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata," ucap Ketua Majelis Hakim Syafrudin Ainor membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).<br /> <br /> Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim juga memerintahkan agar Henry segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan berkekuatan hukum tetap.<br /> <br /> "Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama," ucap hakim.<br /> <br /> "Memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan," pinta hakim.<br /> <br /> Henry Surya tidak terbukti melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.<br /> <br /> Vonis ini bertentangan dari tuntutan JPU yang menuntut agar Henry Surya dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar subsider satu tahun kurungan.<br /> <br /> "Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia," ujar Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama satu tahun kurungan," sambungnya.<br /> <br /> Jaksa meyakini, perbuatan Henry Surya telah menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para KSP Indosurya yang menjadi korban sebesar Rp 16.017.770.712.843.

Barang Bukti Kasus Penggelapan KSP Indosurya Tak Disita Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200619_215034.jpg" alt="Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya mengakui dirinya merasakan penderitaan para anggota KSP yang mengalami kerugian karena kasus gagal bayar. Dia memastikan, tidak akan menutup mata sehingga berkomitmen untuk mengembalikan hak para anggota.<br /> <br /> "Sebagaimana komitmen saya sejak awal, saya tidak akan menutup mata terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh para anggota KSP Indosurya Inti/Cipta dan dengan penuh itikad baik, Saya melalui PT Sun International Capital akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh anggota KSP Indosurya Inti/Cipta," kata Henry Surya membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (11/1).<br /> <br /> Henry menegaskan, komitmennya tersebut dilakukan melalui skema penyelesaian hutang yang telah dituangkan dalam Putusan Homologasi/Perdamaian Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.<br /> <br /> Henry menyebut, niat untuk membayar utang itu juga sebagai iktikad baik untuk menjaga reputasinya dan keluarganya sebagai pebisnis. Dia memastikan, akan bertanggung jawab menyelesaikan kerugian para korban.<br /> <br /> "Jika saya diberikan kesempatan oleh para korban, saya akan berusaha dan optimis untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kerugian para korban. Bukankah tujuan dari persidangan ini adalah untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang dialami oleh para korban?" ungkap Henry Surya.<br /> <br /> Henry mengatakan, dirinya telah melakukan pembayaran utang sebesar Rp 2,7 triliun lewat mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dia menyesal, upaya itu terhambat karena dirinya tengah ditahan atas perkara ini.<br /> <br /> "Karena niat baik dan iktikad baik dari saya untuk menyelesaikan permasalahan gagal bayar selama dua tahun, saya tidak kabur dan sudah membayarkan melalui mekanisme PKPU dan <em>asset settlement</em> dengan nilai Rp 2,7 triliun ini adalah fakta dan nyata," papar Henry.<br /> <br /> Sementara itu, penasihat hukum Henry Surya, Soesilo Aribowo menjelaskan latar belakang terjadinya gagal bayar KSP Indosurya. Dia menyebut hal itu terjadi akibat krisis keuangan global pada 2018-2019.<br /> <br /> "Kendala Kospin Indosurya Cipta dalam membayar imbal jasa dan melakukan pencairan kepada pemegang sertifikat simpanan berjangka, terjadi karena dampak krisis sektor finansial atau keuangan global pada 2018 hingga 2019, diperparah wabah pandemi Covid-19 yang telah merebak sejak awal tahun 2020 sampai sekarang, hingga dunia usaha mengalami kelesuan," papar Soesilo.<br /> <br /> Terkait gagal bayar, Soesilo menyatakan Henry Surya menunjukkan iktikad baik. Hal tersebut tercermin dari penyelesaian pengembalian dana simpanan berjangka anggota KSP Indosurya.<br /> <br /> "Terkait gagal bayar a quo, sesungguhnya terdakwa Henry Surya telah menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan pengembalian dana simpanan berjangka anggota, melalui Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN.Niaga.Jkt.Pst," tegas Soesilo.<br /> <br /> Sebelumnya, jaksa penuntut umuk (JPU) menuntut Henry Surya dipidana penjara selama 20 tahun dan denda senilai Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 1 tahun kurungan. Henry Surya diyakini jaksa melakukan penipuan dan penggelapan uang.<br /> <br /> "Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia," ucap jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 1 tahun kurungan," sambungnya.<br /> <br /> Jaksa meyakini, perbuatan Henry Surya menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para korban sebesar Rp 16 triliun. Henry dituntut melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bacakan Pleidoi, Bos Indosurya Komitmen Kembalikan Hak Anggota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200619_215034.jpg" alt="Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya dituntut 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (KPU). Henry Surya juga dituntut untuk membayar denda Rp 200 miliar subsider satu tahun kurungan, dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.<br /> <br /> "Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia," kata jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 1 tahun kurungan," sambungnya.<br /> <br /> Jaksa meyakini, perbuatan Henry Surya menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para korban sebesar Rp 16 triliun. Henry dituntut melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.<br /> <br /> Menanggapi tuntutan ini, penasihat hukum Henry Surya, Waldus Situmorang menyebut, Jaksa mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dia menyebut, akan mematahkan tuntutan Jaksa.<br /> <br /> "Jadi kalau misal pinjam-meminjam uang dan uang dikembalikan si peminjam itu peristiwa perdata, bukan peristiwa TPPU. Jadi artinya ke depannya kita lihat diabaikan fakta persidangan," ucap Waldus.<br /> <br /> Waldus menyatakan, akan membawa sejumlah dokumen untuk membuktikan jika kliennya sudah mempunyai iktikad baik dalam rangka pengembalian uang milik anggota KSP Indosurya.<br /> <br /> "Besok kita buktikan, kita bawa dokumen pembuktian, itu satu lemari, ada nggak pengembalian uang? Ada ini buktinya. Ada nggak sekian itu? Ada. Pasti kita bawa (dokumen pembuktian), kan kita enggak akal-akalan," pungkas Waldus.

Bos KSP Indosurya Dituntut 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Penggelapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Sidang-Bos-Indosurya-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan, kehadiran terdakwa Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya ke persidangan dinilai tidak sesuai prosedur. Kehadiran Henry Surya ke persidangan melanggar ketetapan yang sudah diputuskan, karena persidangan sebelumnya dilakukan secara daring.<br /> <br /> Henry Surya dalam persidangan itu, menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (21/12).<br /> <br /> "Kedatangan terdakwa ini karena tindakan penuntut umum yang <em>unprocedural</em> tidak mematuhi penetapan majelis, namun hal ini tidak menghalangi terdakwa yang sudah datang di persidangan akan kita periksa," kata Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Meski demikian, proses persidangan tetap dilanjutkan. Majelis hakim mencatat keberatan dari tim kuasa hukum terdakwa.<br /> <br /> "Jadi penetapan sidang online kita cabut untuk pemeriksaan terdakwa saat ini, untuk sidang berikutnya tetap <em>online</em>," tegas Hakim.<br /> <br /> Dalam keberatannya, tim kuasa hukum Henry Surya, Andi Putra Kusuma menyayangkan sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilai menghalalkan segala cara termasuk melawan penetapan majelis hakim.<br /> <br /> "Sangat disayangkan JPU mau menegakkan hukum dengan cara yang tidak sesuai hukum," tegas Andi.<br /> <br /> Oleh karena itu, Andi mengutarakan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke sejumlah instansi berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini penting, agar Jaksa tidak melakukan hal serupa dikemudian hari.<br /> <br /> "Kami dari penasehat hukum Henry Surya akan segera menindaklanjuti tindakan JPU dengan melakukan upaya hukum, baik melalui pelaporan kepada Jampidum dan Jamwas Kejagung maupun dengan melaporkan ke Komisi III DPR," cetus Andi.<br /> <br /> Sebelumnya, JPU mendakwa Henry Surya dan June Indria mengumpulkan uang ilegal yang mencapai Rp 106 triliun. Perhimpunan dana ini memiliki bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga 8-11 persen.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Henry dan June didakwa Pasal 46 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU TPPU atau pasal 4 juncto Pasal 10 UU TPPU.

Majelis Hakim Sayangkan Kehadiran Bos Indosurya ke Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ilustrasi-pencucian-uang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Penasihat hukum terdakwa bos koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya, Andi Putra Kusuma mengakui terdapat kerugian dalam kasus dugaan penggelapan atau penipuan yang menjerat kliennya. Berdasarkan keterangan ahli auditor forensik, kerugian dalam perkara Indosurya senilai Rp 16 triliun.<br /> <br /> "Kerugiannya itu Rp 16 triliun, bukan Rp 106 triliun. Bahkan kalau mengacu pada data PKPU, jadi kerugiannya Rp 13 triliun,” kata Andy kepada awak media, Jumat (9/12).<br /> <br /> Dia mengungkapkan, berdasarkan keterangan ahli, jika melakukan audit hanya berdasarkan data-data yang diperoleh aparat penegak hukum. Sehingga masih ada kecenderungan data tersebut bisa berubah-ubah.<br /> <br /> Menurut Andy, dokumen yang diaudit juga harus memuat formulir permohonan anggota disertai fotokopi, KTP juga menampilkan data yang berisi nama, nomor, dan alamat pemohon. Mengingat melibatkan para anggota Indosurya.<br /> <br /> “Yang artinya jelas penghimpunan dana ini kepada anggota koperasi,” ucapnya.<br /> <br /> Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga petinggi KSP Indosurya sebagai tersangka. Mereka yakni, Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya, Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria, dan Direktur Operasional KSP Indosurya Cipta, Suwito Ayub. Perkara ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.<br /> <br /> Ketiganya diduga melanggar hukum terkait dugaan tindak pidana perbankan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan/perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang.<br /> <br /> KSP Indosurya diduga menghimpun dana secara ilegal dengan menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Februari 2020.<br /> <br /> Perhimpunan dana ini memiliki bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa dilandasi izin usaha dari OJK.<br /> <br /> Ketiganya dijerat dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4. Serta, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bos Indosurya Akui Ada Kerugian Rp 16 Triliun dari Kasusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PN-PUSAT.jpg" alt="Ilustrasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com –</strong> Pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Henry Surya memastikan dana anggota KSP Indosurya dijamin aman, sejalan dengan semangat proposal perdamaian yang diajukan. Juniver Girsang, Kuasa Hukum Henry Surya menegaskan, kehadiran kliennya dalam lanjutan proses PKPU KSP merupakan sinyal kuat jika pendiri KSP berkomiten kuat menyelesaikan perdamaian.<br /> <br /> Rapat pertemuan perdamaian antara pengurus Indosurya dan anggota sendiri berjalan realtif kondusif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pusat, Rabu (08/07). Meskipun di persidangan sempat diwarnai sejumlah pertanyaan dari para nasabah dan kondisi sempat tegang, proses perdamaian berjalan lancar.<br /> <br /> “Kami melihat antusiasme debitur dengan hadirnya Henry Surya. Komitmen ini dibuktikan dengan kehadirannya langsung dalam rapat perdamaian. Semoga usulan-usulan (perdamaian) bisa diterima dan segera homologasi (mensahkan),” kata Juniver.<br /> <br /> Untuk makin meyakinkan anggota atau nasabah, Henry sendiri mengaku mengajukan PT Sun International Capital sebagai stand by guarantor atas pembayaran dana anggota KSP. Untuk tawaran yang terakhir, Henry menjelaskan, maksud dari corporate guarantee yang diajukannya.<br /> <br /> Dijelaskannya, jika nantinya KSP Indosurya tak mampu mengembalikan dana yang harus dibayarkan atau cedera janji (wanprestasi), maka utang jatuh tempo akan diambil alih oleh PT Sun International Capital, dengan instrumen surat utang (convertible loans) dengan aset perseroan sebagai jaminan. “Prioritas kami adalah memastikan nasabah atau anggota bisa dikembalikan uangnya,” ucap Henry.<br /> <br /> Dalam rapat perdamaian di PN Jakarta Pusat, mayoritas angggota/ nasabah KSP Indosurya menginginkan uang mereka segera kembali. Kebanyakan mereka mengaku kesulitan, di masa pandemi seperti saat ini. Para nasabah yang hadir meliputi orang sakit dan lansia, meminta kepastian kepada pihak Indosurya terkait pembayaran uang mereka.<br /> <br /> Henry Surya dan pengurus yang hadir dalam rapat perdamaian tersebut, meminta maaf kepada para nasabah. Dia berharap proposal bisa menjadi harapan menenangkan para anggota KSP itu.<br /> <br /> "Kami sudah menyiapkan proposal perdamaian. KSP ini sudah berjalan 8 tahun, dan merupakan salah satu koperasi terbesar di indonesia. Tujuan awal didirikan membantu usaha mikro dan UMKM. Sangat sayang jika koperasi Indosurya tidak bisa berjalan lagi," tandasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, sejumlah pihak pun mendorong penyelesaian kasus KSP Indosurya dilakukan lewat jalan perdamaian. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menekankan, perdamaian langkah terbaik yang bisa dilakukan untuk kepentingan bersama koperasi dan anggotanya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=spV_Eut9srw<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs<br /> <br /> &nbsp;

Henry Surya Ajukan Jadi Stand by Guarantor Dana Anggota KSP Indosurya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#henry surya

Berita Terkini