<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/WhatsApp-Image-2025-05-02-at-101042-1-3652037832.jpeg" alt="Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP AMPI Henry Indraguna menyatakan, AMPI dukung program kerja Partai Golkar dan Asta Cita Presiden Prabowo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP AMPI Henry Indraguna menyatakan, AMPI dukung program kerja Partai Golkar dan Asta Cita Presiden Prabowo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Henry Indraguna menegaskan positioning kepemimpinan DPP AMPI di bawah Ketua Umum Jerry Sambuaga, mendukung program-program kerja Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadia. Selain itu, turut menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo. Prof Henry Indraguna resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP AMPI. Dia mengatakan, kepengurusan DPP AMPI saat ini tetap solid, kompak, dan kuat, untuk terus mengawal keputusan DPP Partai Golkar dalam kontribusinya kepada bangsa dan negara. &rdquo;Sebagai organisasi pemuda di bawah pembinaan Partai Golkar, AMPI di bawah kepemimpinan Bung Jerry Sambuaga akan tegak lurus melaksanakan, mengawal, dan mengamankan apa pun keputusan DPP Partai Golkar,&rdquo; ujar Prof Henry Indraguna. Prof Henry sepakat dengan permintaan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia yang menginginkan anak muda terlibat dalam pembangunan bangsa. Sebab, potensi generasi penerus bangsa sangat besar. AMPI berinovasi dan bergerak kreatif untuk menarik minat anak muda Indonesia dalam membangun bangsa. &rdquo;AMPI bergerak terus agar anak-anak muda Indonesia bisa bergabung bersama AMPI dalam membangun bangsa,&rdquo; ujar Prof Henry menirukan pernyataan Ketum Bahlil. Prof Henry menyebut komitmen menjadikan AMPI sebagai wadah advokasi kepemudaan yang bermanfaat untuk pemuda dan anak bangsa. &rdquo;Kami siap menyalurkan kegelisahan anak muda melalui terobosan di bidang hukum dan ekonomi,&rdquo; ucap dia. Prof Henry juga mengingatkan bahwa sebagai eksponen dari Partai Golkar, AMPI akan konsisten mendukung pemerintahan Prabowo hingga selesai masa bakti. Dukungan itu bukan membabi buta tanpa objektivitas untuk kepentingan kepentingan bangsa dan negara. &rdquo;AMPI justru akan kritis dan memastikan pemuda menjadi kekuatan utama pembangunan nasional,&rdquo; tegas Prof Henry. Berkaca dari pengalaman AMPI di masa lalu, Prof Henry menyebut, pemberdayaan pemuda melalui wirausaha kreatif, menjawab tantangan lapangan kerja dan ketimpangan ekonomi, menjadi pekerjaan rumah Bersama. Upaya itu bisa dengan mendirikan pusat inkubasi bisnis di setiap provinsi, menyediakan pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi, akses modal, dan jaringan pemasaran. &rdquo;Kami bertekad menjadikan pemuda tidak sekadar menjadi pekerja, tetapi pelaku utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,&rdquo; tandas Prof Henry. Ke depan, menurut dia, AMPI berambisi membangun jaringan pemuda terlatih di bidang hukum dan ekonomi di seluruh Indonesia, menciptakan komunitas yang mampu menyuarakan aspirasi melalui forum Pemuda Bicara dan mengadvokasi kebijakan prorakyat. &rdquo;Dengan pendekatan yang kritis namun konstruktif, AMPI ingin memastikan pemuda tidak hanya mendukung visi Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi pengawal demokrasi yang menjaga kebijakan tetap berjalan di jalur yang benar,&rdquo; tegas Prof Henry.

Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP AMPI Henry Indraguna menyatakan, AMPI dukung program kerja Partai Golkar dan Asta Cita Presiden Prabowo

Prof Henry Indraguna Didaulat Jadi Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP AMPI

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Untitledx-100368833.jpg" alt="Praktisi hukum Prof Dr Henry Indraguna. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Praktisi hukum Prof Dr Henry Indraguna. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pakar hukum, Henry Indraguna mendorong&nbsp; Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk segera disahkan. Sebab, perlu evaluasi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henry memandang RUU tentang Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Sebab korupsi adalah kejahatan yang menghambat pembangunan, merusak perekonomian, dan juga menyengsarakan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan memprioritaskan pengesahan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini sangat penting, karena ini sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi,&rdquo; ujar Henry, Selasa (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015147152/8-rekomendasi-tempat-kuliner-di-surya-kencana-bogor-wajib-mampir">8 Rekomendasi Tempat Kuliner di Surya Kencana Bogor, Wajib mampir!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya berharap pemerintah dan DPR, dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset tindak pidana ini," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menekankan, penguatan regulasi ini diperlukan mengingat masih banyak tindak pidana korupsi di tanah air. Seharusnya DPR tidak perlu berlama-lama mengesahkan, apalagi bila mereka tidak melakukam korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya RUU ini, perampasan aset tindak pidana dimungkinkan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015147098/ahli-pbb-desak-penghentian-permusuhan-segera-antara-israel-lebanon">Ahli PBB Desak Penghentian Permusuhan Segera Antara Israel-Lebanon</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RUU ini juga membuka kesempatan untuk merampas segala aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana, dan aset-aset lain yang patut diduga akan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henry mengamini laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait tren kasus korupsi yang meningkat dari tahun ke tahun, selama lima tahun terakhir. ICW merilis laporan hasil pemantauan tren korupsi di mana jumlah kasus korupsi meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan rilis ICW, kasus korupsi tahun 2019 sebanyak 271 kasus dengan 580 tersangka; tahun 2020 sebanyak 444 kasus dengan 875 tersangka; tahun 2021 sebanyak 533 kasus dengan 1.173 tersangka; tahun 2022 sebanyak 579 kasus dengan 1.396 tersangka. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan kasus korupsi yang tercatat 791 kasus dengan 1.695 tersangka.</div>

Pakar hukum, Henry Indraguna mendorong  Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk segera disahkan.

Biar Ada Efek Jera, RUU Perampasan Aset Didesak Segera Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/WhatsApp-Image-2024-09-15-at-090052-3292599419.jpg" alt="Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Upaya menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sempat menjadi perbincangan hangat para politikus. Tak sedikit yang menyebut bahwa upaya itu sebagai kode untuk mengakomodir kepentingan Presiden Joko Widodo ketika sudah tak jadi presiden. Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH menilai, jika merujuk pada latar belakang pembubaran DPA saat itu ada beberapa faktor. Salah satunya dianggap sangat tidak efisien. &rdquo;Pembentukan lembaga-lembaga baru menyebabkan arah dan tujuan DPA menjadi tidak jelas. Lembaga-lembaga baru ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang lebih jelas,&rdquo; kata Prof Henry. Menurut Prof Henry, penghapusan Lembaga DPA yang diwacanakan dihidupkan kembali seperti era Orde Baru, tidak otomatis menghilangkan fungsi memberikan pertimbangan kepada presiden. Sebagai gantinya, amandemen keempat UUD 1945 mengubah pasal 16 menjadi pembentukan suatu dewan pertimbangan. Dia menjelaskan, pasal 16 UUD NRI 1945 mengatur presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Selanjutnya diatur dalam undang-undang. &rdquo;Jadi fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpre) lebih efisien secara teknis,&rdquo; ujar Henry. Prof Henry berpendapat, DPA menjadi tidak efektif karena dalam praktiknya tidak lagi menjadi sejajar dengan lembaga presiden. DPA yang seharusnya menjadi salah satu alat kontrol kekuasaan justru menjadi subordinat presiden. &rdquo;Nah, ketika DPR RI sudah mampu mengembalikan marwah sebagai alat kontrol kekuasaan dengan tiga fungsi yang mereka miliki, DPA otomatis tak dibutuhkan kembali. Wantimpres menjadi lebih efisien karena secara berkala mengkaji, mengevaluasi kondisi sosial di masyarakat,&rdquo; terang Henry. Hasil kajian tersebut kemudian menurut dia, dijadikan masukan, pertimbangan, dan evaluasi kebijakan yang diambil Presiden. Profesor dari Unissula Semarang itu menyebut keputusan revisi UU Wantimpres yang batal mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA patut diapresiasi. &rdquo;Perubahan nomenklatur kan harus dikembalikan juga pada filosofi. Kalau menjadi DPA, harus dipahami tugas dan fungsi DPA sebagaimana filosofi pembentukannya dulu. Jika sekarang nomenklatur diubah menjadi Wantimpres RI, yakni dengan menambahkan RI di dalamnya, ini juga menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensiil,&rdquo; tandas Prof Henry.

Pakar hukum menyatakan penghapusan DPA yang diwacanakan dihidupkan kembali tidak otomatis menghilangkan fungsi wantimpres

Mana Lebih Efektif, Wantimpres Atau DPA? Ini Penjelasan Pakar Hukum Henry Indraguna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Untitled222-1865327190.jpg" alt="Anggota Tim Ahli bidang Hukum dan Perundang-undangan Wantimpres Henry Indraguna." width="100%">
<figcaption>Anggota Tim Ahli bidang Hukum dan Perundang-undangan Wantimpres Henry Indraguna.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Praktisi Hukum Prof Dr Henry Indraguna meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara cermat, teliti, cerdas, objektif, profesional, tanpa koneksi, dan berani menolak intervensi kekuasaan. &rdquo;Pansel para penggawa antikorupsi ini harus steril, tanpa koneksi, anti intervensi. Pansel harus cermat, teliti memilih kandidat dengan tepat. Tidak sekadar memilih kandidat yang pintar tapi minim integritas,&rdquo; tegas Henry Indraguna menanggapi proses seleksi Capim KPK. Henry mewanti-wanti pansel bahwa pimpinan KPK yang akan mereka cari bukan sekadar pintar atau menguasai pengetahuan hukum dan pengalaman di bidang hukum. Akan tetapi yang paling esensial adalah orang yang benar dan tepat menegakkan lembaga anti rasuah sesuai arah dan jalannya yang tepat berdasar konstitusi. &rdquo;Yang berhak menjadi pimpinan KPK ke depan adalah fitur yang memiliki integritas tinggi, rekam jejak yang baik tanpa cacat moral, apalagi cacat hukum. Tentu harus mengantongi ilmu yang mumpuni, surplus pengalaman, serta memiliki keberanian tinggi melawan korupsi karena independensi yang dimiliki,&rdquo; papar Henry Indraguna. Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Anggota Dewan Pengawas KPK (Pansel KPK) telah menerima 318 pendaftar calon pimpinan KPK dan 207 pendaftar calon anggota Dewas KPK. Dari total tersebut, 74 persen pendaftar capim KPK dan 71 persen pendaftar Dewas KPK telah lolos seleksi tahap administrasi. Pansel Capim KPK telah mengumumkan 236 orang yang lolos seleksi administrasi sebagai capim KPK periode 2024-2029. Sebanyak 236 Capim KPK yang lolos seleksi administrasi terdiri atas 221 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Dari sebanyak itu, empat orang eks pegawai KPK dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, pendaftar Capim dan Dewas KPK yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi, diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu tes tertulis pada Rabu (31/7). &rdquo;Yang perlu dicamkan dan menjadi perhatian serius ke panitia seleksi adalah calon yang mereka pilih akan menentukan nasib KPK lima tahun ke depan. Apakah KPK akan terpuruk citra seperti sekarang ini atau kembali bangkit dan berjaya, sepenuhnya bergantung juga kepada pansel,&rdquo; tandas Henry Indraguna. Pengacara senior itu mengaku senang melihat banyaknya pendaftar untuk ikut seleksi calon pimpinan KPK. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, lintas profesi, usia, gender, seperti advokat, polisi, dan Jaksa. &rdquo;Dengan pengalaman kandidasi ini seharusnya mereka bisa mengangkat kembali citra KPK menjadi lebih baik ke depannya,&rdquo; jelas Henry. &rdquo;Sekalipun mereka berasal dari jaksa, hakim, advokat, polisi, dan internal KPK, jika&nbsp; mereka tidak punya integritas, lebih bagus harus digagalkan sejak awal,&rdquo; imbuh dia. &rdquo;Kalau integritas masa lalu mereka buruk, ya jangan diloloskan. Jangan sampai KPK ternodai gara-gara memilih tidak secara teliti dan cermat,&rdquo; tambah dia. Dia menambahkan, calon pimpinan KPK harus mempunyai kompetensi tinggi. Pimpinan KPK harus kompeten dalam menjalankan tugas. Sebab, untuk pekerjaan berat dan penuh tantangan sebagai pimpinan KPK kompetensi sangat penting. &rdquo;Yang tidak punya kompetensi jangan diloloskan,&rdquo; tegas Henry. &rdquo;Sangat berbahaya kalau dipegang orang-orang yang punya kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,&rdquo; ucap politikus Partai Golkar itu.

Pansel Capim KPK diminta bekerja secara cermat, teliti, cerdas, objektif, profesional, tanpa koneksi, dan berani tolak intervensi kekuasaan

Henry Indraguna Sebut Pimpinan KPK Harus Berintegritas, Kompeten, Berani!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Untitledx-100368833.jpg" alt="Praktisi hukum Prof Dr Henry Indraguna. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Praktisi hukum Prof Dr Henry Indraguna. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Praktisi hukum Prof Dr Henry Indraguna mengapresiasi atensi Kepala Staf Presiden Moeldoko yang telah memerintahkan Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di Tanah Karo, Sumatera Utara (Sumut). Pembakaran rumah wartawan tersebut mengakibatkan tewasnya Rico Sempurna Pasaribu beserta tiga anggota keluarganya di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut. Prof Henry memuji langkah KSP yang cepat, tanggap, responsif, dengan telah menerima aduan dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) pada Rabu (17/7). KSP bekerja sama dengan KKJ dan sejumlah masyarakat sipil untuk mengawal kasus tersebut. Selain itu, Prof Henry mendesak seluruh perbuatan yang mengindikasikan kekerasan baik verbal maupun non-verbal kepada pekerja pers harus dihentikan. Polda Sumatera Utara (Sumut) harus mengusut tuntas hingga menemukan aktor di balik kejahatan sadis tak berperikemanusiaan itu. &rdquo;Kami mengutuk keras kasus kekerasan yang biadab dan barbar kepada jurnalis. Dan meminta kepada semua pihak yang tidak terima atas karya jurnalistik dalam bentuk berita investigatif yang mengungkap sebuah kejahatan tidak bertindak melawan hukum,&rdquo; ujar Prof Henry Indraguna di Jakarta. Pengacara kondang itu menyebutkan, tindakan pembakaran kepada para pekerja pers menjadi bukti bahwa kekerasan masih nyata menghantui kerja-kerja wartawan. &rdquo;Tindakan persekusi apa pun hingga menghabisi nyawa wartawan, bahkan berimbas kepada anggota keluarga korban harus segera dihentikan. Dan negara harus hadir melindungi kemerdekaan pers yang mengungkap apa pun bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat,&rdquo; tegas Henry Indraguna. Prof Henry meminta Polda Sumut tidak berhenti pada penangkapan dua orang tersangka saja. Tetapi master mind, tokoh di belakang layar sebagai dalangnya pun harus bisa ditangkap. &rdquo;Saya yakin kematiannya terkait dengan pemberitaan. Apalagi, Sampurna Pasaribu tengah menguak kasus besar,&rdquo; ucap Henry Indraguna. Prof Henry berharap polisi dapat segera mengungkap aktor intelektual di belakang peristiwa tewasnya Sempurna Pasaribu beserta keluarga. &rdquo;Jika polisi tidak mampu mengungkap aktor intelektual peristiwa ini maka menjadi catatan buruk bagi penyidik. Mereka tidak mampu melindungi jurnalis yang juga adalah mitra strategis,&rdquo; papar Henry Indraguna.

Praktisi hukum Prof Dr Henry Indraguna apresiasi atensi Kantor Staf Presiden (KSP) kawal kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di Sumut

Apresiasi Atensi Istana Kawal Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Sumut, Prof Henry Indraguna Minta Dalang Diungkap!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/11/WhatsApp-Image-2024-05-10-at-205932-3089754373.jpg" alt="Anggota Dewan Pakar Golkar Prof Henry Indraguna." width="100%">
<figcaption>Anggota Dewan Pakar Golkar Prof Henry Indraguna.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Politisi Partai Golkar asal Jateng Prof Dr Henry Indraguna, SH mengamini pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan. Menurut Prof Henry Indraguna, masyarakat menginginkan kondisi Indonesia tetap stabil. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, seperti sekarang. Rakyat menginginkan legacy Pemerintahan Jokowi dua periode dilanjutkan dan ditingkatkan. &rdquo;Sangat setuju dan bisa menerima kekhawatiran LBP. Ini karena jika Prabowo menjadikan mereka yang toxic selama ini menjadi anggota kabinet, sangat memungkinkan akan menjadi duri dalam daging pemerintahan Prabowo-Gibran,&rdquo; ujar Prof Henry yang juga Anggota Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Secara umum calon menteri toxic, kata profesor dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) itu mengacu kepada menteri yang menjadi racun bagi presiden yang dalam praktiknya sangat merugikan pemerintahan. &rdquo;Calon menteri toxic bukan hanya duri dalam daging tapi bisa jadi berubah jadi serigala meski untuk saat sekarang ini ber-chasing atau bergaya seperti domba,&rdquo; kata Henry. Dia menyebutkan sejumlah ciri-ciri calon menteri toxic yang berpotensi merugikan dan menjadi benalu di pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya, mereka tidak loyal kepada presiden, tidak pro rakyat, serta hanya bekerja untuk kelompok sendiri. &rdquo;Paling mengerikan kalau menjadi pemburu rente dari sebuah kekuasaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan. Saya mendefinisikan menteri toxic itu adalah siapa pun menteri yang jadi benalu presiden,&rdquo; beber Henry Indraguna. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar itu berpendapat bahwa orang-orang toxic yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, lebih mengarah kepada mereka yang selama ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi. Namun Prof Henry kembali mengingatkan, tidak menutup kemungkinan orang-orang toxic yang mau masuk Kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang selama ini tidak kelihatan berseberangan tapi justru punya hidden agenda tertentu. &rdquo;Istilah toxic di mata publik bisa saja dimaknai sebagai calon menteri baru atau sudah lama di pemerintahan sebelumnya. Namun, secara umum toxic yang dimaksud Luhut tersebut bisa mengarah pada orang-orang yang dinilai bisa merugikan pemerintahan,&rdquo; tutur Henry Indraguna, Doktor Ilmu Hukum dari UNS Surakarta itu. &rdquo;Jadi saya juga mengamini dan sangat menghargai pendapat dan pandangan Jenderal Luhut sebagai menteri senior, tokoh nasional berpengalaman yang berkiprah di pemerintahan. Sebagai Prajurit Sapta Marga yang sangat mencintai negeri ini tetap utuh dalam bingkai NKRI dan sebagai senior di Golkar yang selalu menginginkan negeri ini maju, sejahtera, dan berkeadilan,&rdquo; ucap Henry Indraguna, Fungsionaris Pusat Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI). Sebelumnya, Menko Marves Luhut menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toxic ke dalam pemerintahan ke depan. Sebab, akan cenderung merugikan pemerintahan dan menjadi batu sandungan Prabowo-Gibran yang berjanji mengakselerasi program-program Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan kuat saat Indonesia Emas 2045.

Anggota Tim Ahli Wantimpres sebut Luhut Binsar Pandjaitan cinta NKRI dengan ingatkan Prabowo tak bawa orang toxic di kabinet

Anggota Dewan Pakar Golkar Prof Henry Indraguna Sebut Jenderal Luhut Cinta NKRI, Ingatkan Prabowo Tak Bawa Orang Toxic di Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/Screenshot_20231023-140646-3962778994.jpg" alt="Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka ditemani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media usai Gibran menerima surat keputusan Rapimnas ke-2 Partai Golkar." width="100%">
<figcaption>Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka ditemani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media usai Gibran menerima surat keputusan Rapimnas ke-2 Partai Golkar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Henry Indraguna merespons positif Partai Golkar yang telah mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon pendamping atau bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Henry Indraguna menilai sosok Wali Kota Solo itu, merupakan representasi anak muda yang berprestasi, bertanggung jawab dan akan mampu membawa Indonesia menuju negara maju dengan segala ide dan gagasan segar khas anak muda. &rdquo;Sosok Gibran bisa menjadi contoh dari orang Solo yang tidak banyak bicara tapi konkret dalam menuntaskan program kerja. Semua itu bisa dibuktikan dengan rekam jejaknya selama memimpin Solo sebagai Wali Kota,&rdquo; ungkap Henry, bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Jateng V (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali). Tak hanya itu, menurut dia, jika Gibran masuk Golkar melalui Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), selaras dengan semangat AMPI yang konsisten mengusung perubahan. &rdquo;Cocok kan, anak muda memang simbolnya perubahan. Tentunya, Gibran akan bisa menjadi representasi AMPI yang mengusung perubahan. Apalagi, Ketua Umum Airlangga selama ini sangat membuka diri dengan sosok-sosok muda untuk tampil menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Baik di legislatif maupun di eksekutif termasuk anggota Kabinet Pak Jokowi, ada Menpora Dito dan Wamendag Jerry Sambuaga. Juga kepala daerah, bupati dengan usia under 40 (di bawah 40 tahun). Kenapa? Karena Golkar merupakan partai yang senantiasa menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan menuju kemajuan,&rdquo; beber Henry Indraguna. Ketua PPK Kosgoro 1957 itu menyatakan, kehadiran Gibran sebagai elemen anak muda, seperti yang diharapkan mayoritas pemilih, akan mampu mendukung Prabowo Subianto untuk memenangkan Pilpres 2024. &rdquo;Apalagi, Golkar memiliki basis massa yang kuat, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Kolaborasi Prabowo dan Gibran, yang didukung Golkar akan memperbesar peluang kemenangan di Pilpres 2024,&rdquo; ucap Henry Indraguna. Henry mengamini pernyataan Ketum Airlangga bahwa Golkar telah menegaskan akan konsisten memberikan ruang bagi under 40 years untuk tampil sebagai calon pemimpin di jabatan publik. Namun juga memastikan bahwa calon pemimpin nasional yang akan datang tetap dapat melanjutkan pembangunan yang ditorehkan pemimpin sebelumnya. Dan akan memberikan spirit baru bagi kemajuan bangsa. Adapun rekam jejak Gibran yang dapat dijadikan tolok ukur kepantasan didapuk menjadi pendamping Prabowo, lanjut dia, adalah berbagai penghargaan dan inovasi yang sudah dilakukan selama menjadi Wali Kota Solo. Selama memimpin, Gibran mempersembahkan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, yang menjadi penanda komitmen Pemkot Solo dalam pelayan kesehatan masyarakat yang luas dan berkualitas. &rdquo;Gibran juga mempersembahkan penghargaan Digital Government Award dari KemenPAN-RB, peringkat ke- 3 penghargaan kinerja terbaik tingkat kota dari Kemendagri, dan tercapainya laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,&rdquo; terang Henry Indraguna. Pengacara kondang itu menyebut, prestasi Gibran berhasil menghadirkan pengelolaan sampah dengan teknologi yang modern melalui inovasi terdepan dengan mengubahnya menjadi energi listrik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat Solo. &rdquo;Rangkaian penghargaan itu, sudah menjadi bukti bahwa Gibran adalah sosok yang bisa kerja, konsisten dan penuh tanggung jawab serta memberikan kebermanfaatan masyarakat. Sehingga tak salah rasanya, jika Prabowo menjatuhkan pilihan pada sosok muda yang berprestasi, seperti Gibran,&rdquo; kata Henry. Majunya Gibran sebagai calon orang nomor dua negeri ini, lanjut Henry, juga akan menjadi sumber inspirasi para generasi muda untuk tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang seperti Gibran. &rdquo;Sudah saatnya, yang muda maju dan mulai mengambil alih estafet kekuasaan untuk membawa Indonesia menuju negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya, seperti yang disebutkan dalam konstitusi kita. Dari satu Gibran, akan tumbuh Gibran lainnya, dan bersama-sama akan membawa kebaikan bagi negara ini,&rdquo; ucap Henry Indraguna.

Dewan Pakar Golkar merespons positif Partai Golkar yang usung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto

Henry Indraguna Apresiasi Gibran Dipasangkan Prabowo Menangkan Pilpres 2024: Tegaskan Golkar Pro Anak Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Untitled222-1865327190.jpg" alt="Anggota Tim Ahli bidang Hukum dan Perundang-undangan Wantimpres Henry Indraguna." width="100%">
<figcaption>Anggota Tim Ahli bidang Hukum dan Perundang-undangan Wantimpres Henry Indraguna.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Tim Ahli bidang Hukum dan Perundang-undangan Wantimpres Henry Indraguna menyoroti pentingnya peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal demokrasi. Khususnya terkait dengan soal uji materi usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Henry Indraguna menyebut 9 Hakim Konstitusi sebagai the guardian of democracy harus selalu memiliki jiwa kenegarawanan dan integritas tinggi dalam setiap putusan yang diambil. &rdquo;Putusan terkait usia minimum calon presiden dan wakil presiden adalah salah satu aspek penting dalam proses demokrasi kita yang sehat dan berkualitas,&rdquo; ujar Henry Indraguna, Doktor Ilmu Hukum dari UNS Surakarta dengan predikat summa cum laude itu. Menurut dia, MK adalah penjaga konstitusi dan memegang prinsip-prinsip dasar demokrasi karena lembaga konstitusi itu lahir dari proses reformasi. Oleh karena itu, dalam pengambilan putusan terkait usia minimum capres dan cawapres, MK harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, seperti kepentingan negara dan rakyat. Fungsionaris Pusat yang juga Anggota Dewan Pakar Partai Golkar itu mendukung upaya MK untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, yang dikenal sebagai soko guru demokrasi. Yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasar persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, dan pembatasan pemerintah secara konstitusional. Kemudian pluralisme sosial, ekonomi, dan politik serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) itu meyakini, putusan yang diambil 9 Hakim Konstitusi harus selaras dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. &rdquo;Sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang taat hukum dan konstitusi yang telah sepakat dengan berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, kita harus memberikan dukungan kepada MK dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga demokrasi,&rdquo; tegas Henry yang juga pengacara dan pendiri Henry Indraguna Law Firm &amp; Partner. Bakal Caleg (Bacaleg) DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 4 dalam Pemilu 2024, mewakili Dapil Jateng V (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali) itu berharap, MK selalu mengutamakan integritas, objektivitas, imparsial, dan keberpihakan kepada kepentingan negara dan rakyat serta bukan kepada penguasa. Mahkamah Konstitusi disebut telah selesai menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) atas permohonan uji materi pasal 169 huruf q Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal tersebut berbunyi, Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013078671/prabowo-jadi-pihak-paling-diuntungkan-jika-mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-capres-cawapres">Prabowo Jadi Pihak Paling Diuntungkan jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres</a> Adapun gugatan batas usia capres-cawapres ini telah diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Mei. Dalam permohonannya kepada MK, PSI meminta MK mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun.

Anggota Tim Ahli Wantimpres Henry Indraguna sebut pentingnya peran MK sebagai pengawal demokrasi terkait uji materi usia minimum capres

Anggota Tim Ahli Wantimpres Henry Indraguna Sebut Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Cermin Junjung Demokrasi

Henry Indraguna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Henry Indraguna

Berita Terkini