<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r5:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/WhatsApp-Image-2025-05-30-at-31927-PM-3594405090.jpeg" alt="Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mendesak mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, untuk segera membuka siapa dalang di balik kericuhan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (28/8). Sebab, kericuhan itu menelan korban jiwa, salah satunya seorang pengemudi ojek online (ojol), bernama Affan Kurniawan. Menurut Idrus, pernyataan Hendropriyono yang mengindikasikan adanya aktor pengendali dari luar negeri dengan jaringan di Indonesia tidak boleh berhenti hanya sebagai isu. Hal itu harus ditindaklanjuti secara jelas agar publik tidak terjebak spekulasi. &ldquo;Kalau Pak Hendro bilang ada dalang, baik luar maupun dalam negeri, ya sebaiknya disampaikan ke publik siapa orangnya. Jangan dibiarkan masyarakat berspekulasi. Apalagi sudah ada korban jiwa. Ini menyangkut kepentingan bangsa,&rdquo; kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/8). Idrus mengingatkan, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang menghadapi upaya adu domba, baik oleh pihak eksternal maupun internal. Solidaritas kebangsaan harus diperkuat di tengah gejolak politik dan aksi jalanan yang kerap mengatasnamakan rakyat. &ldquo;Kita sesama anak bangsa, jangan mau diadu-domba. Identifikasi masalah harus jernih, bukan berdasarkan emosi sesaat. Jangan sampai ada pihak yang menunggangi ketidakpuasan rakyat lalu menimbulkan korban jiwa,&rdquo; tutur Idrus. Ia menambahkan, protes publik sering kali muncul bukan hanya ketika pemerintah abai, tetapi justru saat pemerintah sedang melakukan perbaikan. &ldquo;Banyak reformasi dan kebijakan korektif itu dilawan dengan resistensi. Ini situasi klasik yang sering bikin pemerintah serba salah. Presiden Prabowo juga sering menyitir soal ini. Kita harus bijak melihatnya,&rdquo; ujarnya. Lebih jauh, Idrus menyinggung teori scapegoat atau kambing hitam dalam politik. Menurutnya, pemerintah sering kali dijadikan sasaran utama kemarahan publik, padahal akar masalah lebih kompleks. &ldquo;Fenomena scapegoating itu nyata. Pemerintah dijadikan kambing hitam atas semua masalah, padahal kadang ada pihak lain yang justru bermain di belakang. Inilah kenapa penting bagi Pak Hendro untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang yang dimaksud. Kalau tidak, teori itu hanya jadi bahan debat tanpa arah,&rdquo; cetusnya. Sebelumnya, mantan Kepala BIN Hendropriyono menyebut, kericuhan di DPR bukan sekadar aksi spontan massa, melainkan dikendalikan aktor non-negara (non-state actor) dari luar negeri. Menurutnya, kelompok itu memiliki pengaruh kuat dalam memengaruhi kebijakan negara melalui kaki tangan mereka di Indonesia. Namun, Hendro belum menyebutkan siapa sosok atau kelompok yang dimaksud. Ia hanya menyatakan akan membuka ke ruang publik jika sudah saatnya. Pernyataan itu disampaikan Hendropriyono usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/8). </div> </div> </div> </div>

Idrus Marham, mendesak mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, untuk segera membuka siapa dalang di balik kericuhan

Hendropriyono Sebut Demo Kericuhan DPR Didalangi Asing, Elite Golkar Minta Beberkan Agar Tak Hanya Spekulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/AM-Hendro.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjenguk mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (29/4).  "Pagi ini Pukul 09.00 WIB Bapak SBY menjenguk Bapak AM Hendropriyono di RSPAD," tulis Wasekjen Partai Demokrat Ossy Dermawan dalam akun Twitter pribadinya @OssyDermawan yang dikutip, Jumat (29/4).  Dalam kesempatan tersebut, SBY tak lupa mendoakan Hendropriyono agar senantiasa cepat diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. "Sebagai sahabat, Bapak SBY memberikan doa dan semangat bagi kesembuhan Pak Hendropriyono. Alhamdulillah Pak Hendropriyono dalam kondisi baik dan stabil. Semoga lekas sembuh Jenderal," ujar Ossy.  Sebelumnya, Hendropriyono dikabarkan sedang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto. Diaz Hendropriyono, selaku anaknya mengungkapkan sang ayah sudah dirawat sejak beberapa hari yang lalu akibat demam berdarah.  Dalam akun Instagram Diaz Hendropriyono mengungkapkan trombosit ayahnya sempat rendah di level 8.000. Namun kondisi sang ayah saat ini sudah mulai membaik.  "Alhamdulillah kondisi membaik. Trombosit sempat rendah di level 8.000," ucap Diaz.  Meski Hendropriyono kini dalam kondisi stabil, Diaz menuturkan ayahnya masih disarankan tetap beristirahat untuk memulihkan kesehatannya. "Sekarang hanya butuh bedrest," pungkas Diaz.

SBY Jenguk Mantan Kepala BIN Hendropriyono di RSPAD Gatot Soebroto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210403_192912.jpg" alt=" Atta Halilintar- Aurel Hermansyah bahagia sudah resmi jadi suami-istri. Abdul Rahman/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption> Atta Halilintar- Aurel Hermansyah bahagia sudah resmi jadi suami-istri. Abdul Rahman/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar ingin sekali punya anak kembar. Mereka bahkan sempat berkonsultasi ke adik Raffi Ahmad, Syahnaz Shadiqah, terkait bagaimana caranya biar punya anak kembar. Syahnaz diketahui termasuk yang berhasil memiliki anak kembar.  Personel Gen Halilintar itu secara tegas menyatakan mau punya banyak banyak. Tampaknya ia ingin mengulang suksesnya kedua orang tuanya, punya banyak anak.  Sebelum resmi menikah, mereka sempat memeriksakan Aurel guna memastikan kondisi rahimnya dalam keadaan sehat dan baik sehingga siap dibuahi. Terkait keinginan Atta Halilintar dau Aurel Hermansyah tersebut, banyak orang mendoakan supaya keinginan mereka terkabul.  Doa itu salah satunya datang dari Krisdayanti. Ibunda Aurel itu mendoakan agar keinginan sang putri dan Atta dikabulkan Tuhan.  "Tapi fighting-nya punya anak kembar, challenge-nya beda ya. Tapi kita lihat apakah bisa," ujar Krisdsyanti saat ditemui di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan.  Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono yang hadir dalam acara siraman Atta Aurel Hermansyah, beberapa waktu lalu, juga mendoakan keinginan Atta dan Aurel mau punya anak kembar dikabulkan Tuhan. "Mudah-mudahan bisa punya anak kembar nanti," ucapnya kala itu.  Hendropriyono juga mendoakan agar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bukan hanya sukses menggelar rangkaian acara pernikahan. Lebih dari itu, pria berjuluk the Master of Intelligence itu berharap Atta- Aurel juga sukses membangun mahligai rumah tangga, bisa bersama sampai maut memisahkan.  "Mudah-mudahan Aurel, Atta bisa sukses mengayuh di samudera yang ganas ini, di dunia tentunya tidak mudah. Beda usia mereka cuma selisih 4 tahun ya. Sama seperti saya dan istri saya sekitar 4 tahun bedanya," tandasnya.  Acara akad nikah sekaligus syukuran pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sukses digelar sangat mewah di Hotel Raffles Jakarta pada Sabtu (3/4). Pernikahan pasangan ini santer disebut-sebut sebagai pernikahan selebriti yang paling mewah pada masa pandemi.  Yang juga tak kalah menarik, pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dihadiri Presiden Jokowi, Prabowo dan Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ketiganya memiliki peran penting dalam pernikahan pasangan selebriti ini.  Jokowi dan Prabowo menjadi saksi nikah. Sementara Bamsoet dipercaya menjadi perwakilan keluarga Atta Halilintar di acara pernikahan. Sebab kedua orang tua Atta berhalangan hadir lantaran masih sakit dan menjalani perawatan.  https://www.youtube.com/watch?v=97Mv8eaDWYc

Krisdayanti Sampai Hendropriyono Doakan Atta-Aurel Punya Anak Kembar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Abu-Janda-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berjalan keluar usai diperiksa penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). Abu Janda diperiksa sebagai pihak terlapor dalam dua kasus sekaligus," width="100%">
<figcaption>Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berjalan keluar usai diperiksa penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). Abu Janda diperiksa sebagai pihak terlapor dalam dua kasus sekaligus,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berdalih, cuitannya kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di media sosial merupaka bentuk pembelaan untuk mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Dia tidak terima jika Hendropriyono dihina oleh Pigai.  Abu Janda mengatakan, hinaan Pigai kepada Hendropriyono dilontarkan melalui cuitan di media sosial juga. Pigai sempat menyebut Hendropriyono sebagai dedengkot tua. ’’Ketika saya bikin tweet itu dalam konteks saya membela pak Jenderal, menjelaskan kapasitas pak Jenderal,’’ kata Abu Janda saat ditemui di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (4/2).  Atas dasar itu, Abu Janda bereaksi kepada Pigai. Namun, dia membantah jika kata evolusi yang dilontarkan bermakna menyamakan Pigai dengan hewan. Melainkan, evolusi terhadap cara berpikir Pigai.  Di sisi lain, Abu Janda mengaku tidak memiliki kedekatan dengan Hendropriyono. Dia hanya sempat beberapa kali bertemu saat Hendropriyono masih menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Abu Janda hanya sebatas penggemar purnawirawan TNI AD tersebut.  ’’Sudah jenderal tapi nggak sekadar jenderal. Dia (Hendropriyono) nggak sekadar berjasa di operasi, terus dia mantan Kepala BIN juga, tapi yang spesial juga, dia ini profesor di bidang filsafat intelijen. Jadi memang salah satu aset bangsa yang sangat sangat luar biasa,’’ ucap Abu Janda. ’’Makanya aku bereaksi terhadap hinaan Natalius Pigai kepada pak Jenderal itu, itu karena saya kagum kepada beliau,’’ tambahnya.  Sebelumnya, KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri. Laporan itu dibuat oleh KNPI dan diterima oleh kepolisian dengan nomor LP/B/0052/I/2021/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.  Dalam pelaporan ini, Abu Janda diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 25 ayat (2) dan atau UU Nomor 19 Tagun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian ditambah Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP tentang kebencian permusuhan individu dan atau antar golongan (SARA).  Abu Janda sempat men-twit bernada rasialis terhadap eks Komisioner Komas HAM Natalius Pigai. “Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belom kau?” cuit Abu Janda di akun Twitter @permadiaktivis1 pada 2 Januari 2021.  Tidak lama setelah itu, Abu Janda kembali membuat heboh dunia maya. Dalam akun media sosial twitternya Abu Janda mencuitkan bahwa agama Islam adalah agama yang arogan di Indonesia. ’’Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam, sebagai agama pendatang dari Arab, kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat,’’ isi cuitan Abu Janda. (*)  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HF5ERE7lJK0

Soal Kata Evolusi ke Pigai, Abu Janda Ngaku Bela Hendropriyono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KPK-Dery-Ridwansah-3.jpeg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Komisioner KPK terpilih Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata beserta kementerian dan lembaga saat sosialisasi terkait rancangan peraturan sebagai 7 Peratur" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Komisioner KPK terpilih Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata beserta kementerian dan lembaga saat sosialisasi terkait rancangan peraturan sebagai 7 Peratur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono yang mengapresiasi kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komando Firli Bahuri. Pasalnya, Hendropriyono mengapresiasi langkah Firli Cs yang menahan 46 tersangka korupsi.  Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut pernyataan Hendropriyono itu terlalu tendensius dan tidak berdasar. Padahal, KPK era Firli kini masih banyak catatan yang harus diselesaikan.  Kurnia membeberkan, pimpinan KPK jilid V masih belum bisa menangkap dua buron, yakni eks calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku dan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.  Selain itu, lembaga antirasuah era Firli Bahuri sudah dua bulan lebih tidak melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan, Firli Cs disebut membuat kebijakan internal yang kacau terkait pemulangan paksa penyidik KPK Kompol Rossa Purbo Bekti ke Polri.  "Saya justru bingung apa yang diapresiasi Hendropriyono terkait kepemimpinan KPK pada era Firli Bahuri," kata Kurnia dalam pesan singkatnya, Selasa (31/3).  Hendropriyono kemudian menyebut lembaga antirasuah era Firli tak lagi sembarang melakukan OTT untuk mendapat popularitas murahan. Padahal faktanya, kata Kurnia, 100 persen OTT KPK selalu terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan.  "Ini artinya, baik proses OTT-nya atau pun substansi bukti yang di bawa KPK ke persidangan dibenarkan oleh Hakim," tegas Kurnia.  Guru intelijen Indonesia itu juga menyebut KPK sekarang tidak lagi koar-koar memanggil media. Kurnia menegaskan, penting untuk dia ketahui bahwa KPK berpegang pada azas keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana disebutkan Pasal 5 UU KPK.  "Jadi, publikasi kepada masyarakat menjadi sesuatu yang penting. Selain itu, yang harus ia pahami bahwa KPK itu bertanggungjawab kepada publik," beber Kurnia.  Oleh karena itu, Kurnia menyarankan agar Hendropriyono dapat terlebih dulu membaca data sebelum berargumen. Padahal kini, KPK era Firli Bahuri kurang lagi dipercaya publik.  "Akan lebih baik jika sebelum mengeluarkan pernyataan saudara Hendropriyono memahami terlebih dahulu duduk persoalannya seperti apa. Agar apa yang ia komentari sejalan dengan fakta sebenarnya," sesalnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pdIbQlpYKeQ  https://www.youtube.com/watch?v=OjsObdDou8Y  https://www.youtube.com/watch?v=TfbKyiq7PyM

ICW: Apa yang Diapresiasi Hendropriyono dari Kinerja Firli Bahuri Cs?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Hendro-Mantan-Kabin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyikapi upaya kelompok masyarakat Papua yang berkeinginan memerdekaan diri dari Indonesia. Menurutnya, ini sudah menjadi masalah penting yang harus segera diselesaikan, karena mengancam keutuhan bangsa.  "Kasus Papua merdeka ini sudah masuk dalam kategori kritis," ujar Hendropriyono di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (23/12).  Dia menyebut, gerakan sparatis di Papua sudah mulai diarahkan ke tingkat internasional. Bahkan, baru-baru ini sebuah media asal Australia menyiarkan tanyangan terkait Papua yang menurut Hendropriyono sangat bernada provokatif.  "Kondisi seperti itu memang yang diharapkan kelompok sparatis. Mereka ingin mendapat pengakuan di mata internasional. Oleh karena itu, aparat keamanan Indonesia tidak boleh lalai menangani kasus ini," tutur Hendropriyono.  "Jangan dianggap enteng seruan dari komandan pasukan mereka itu yang menamakan dirinya Tentara Nasional Papua Barat, TNPB," imbuhnya.  Oleh karena itu, penyandang bintang empat TNI itu menganggap sparatis tersebut bukan lagi sebagai Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB), melainkan sudah tergolong pemberontak. Karena sasarannya sudah bukan lagi aparat, melainkan warga biasa juga ikut dibantai.  "Kita masih saja menggangap mereka kelompok kriminal bersenjata. Padahal mereka ini adalah pemberontak," tegasnya.  Hendropriyono pun meminta agar pemerintah bisa lebih serius dalam menangani masalah Papua. Terutama dalam hal diplomasi internasional. Agar tidak ada dukungan terhadap gerakan sparatis Papua.  "Mestinya OPM itu sudah masuk ke list teroris internasional. Karena sudah membunuh rakyat yang tidak berdosa dan mengerti apa-apa. Mereka bunuh tentara polisi, rakyat juga dibunuh," pungkasnya.

Eks Bos BIN Ingin KKB Papua Masuk dalam Daftar Teroris Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Hendropriyono-Sabik-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) TNI AM Hendropriyono meminta anggota TNI maupun para purnawirawan tidak terbawa dalam hingar bingar politik tanah air. Terlebih belakangan kerap terjadi demonstrasi yang masif.  Hendro juga meminta agar dalang-dalang unjuk rasa anarkis segera ditangkap. Tidak boleh ada pembiaran kepada mereka yang berniat mengganggu stabilitas keamanan negara.  "Dalang-dalangnya itu merasa tidak akan bisa ditangkap, padahal tidak ada yang kebal hukum di republik ini. Siapapun yang melanggar harus ditindak," ucap Hendro usai menghadiri HUT ke-74 TNI di Lanud Militer Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10).  Hendro menuturkan, Indonesia sudah merdeka 74 tahun. Sudah saatnya Indonesia menjadi bangsa yang besar dan maju. Tidak kalah dari negara-negara yang berusia lebih muda.  Oleh karena itu, dalang-dalang kerusuhan tentu akan menjadi pengganjal dalam mewujudkan cita-cita tersebut apabila tidak ditertibkan. Terutama dalam waktu dekat ini akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.  "Jelas-jelas mengganggu pelantikan presiden jadi harus sesegera mungkin secara tepat orang-orang yang mengotori gerakan anarkis ini dipisahkan dari massanya," kata Hendro.  Lebih lanjut, mantan Ketua Umum PKPI itu meminta polisi tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Sekalipun ada keterlibatan seorang purnawirawan dalam kerusuhan, harus tetap ditindak secara tegas. Karena tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum.  "Tangkap saja kalau memang melanggar hukum, tangkap saja kalau memang makar. Itu kan ada hukumnya. Polisi jangan ragu-ragu menangkap. Siapapun pemerintahnya yang dipilih rakyat kita dukung," tegasnya.  Di sisi lain, Hendro menilai, upaya untuk mengganggu pelantikan presiden tidak akan berhasil. Sebab, militer tetap bersama pemerintah yang sah. "Di negara manapun di dunia ini, formulanya bahwa kalau angkatan darat dan marinir tidak terlibat aksi-aksi anarkis, aksi-aksi jalanan itu namanya bukan people power jadi masyarakat jangan khawatir," pungkas Hendro.

Mantan Kepala BIN: Dalang Kerusuhan Mengganggu Pelantikan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mantan-kepala-bin-blak-blakan-soal-pertarungan-pancasila-vs-khilafah_m_.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menuturkan, ada perbedaan mendasar di Pemilu kali ini dengan periode sebelumnya. Yakni, adanya pertarungan ideologi Pancasila melawan Khilafah." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menuturkan, ada perbedaan mendasar di Pemilu kali ini dengan periode sebelumnya. Yakni, adanya pertarungan ideologi Pancasila melawan Khilafah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Hendropriyono mengusulkan, agar parpol-parpol koalisi 01 tidak menyetorkan nama-nama calon menteri kepada Jokowi. Tujuannya agar Presiden bebas memilih para pembantunya.  "Setelah duduk menjadi menteri atau duduk dalam pemerintahan kesetiaannya kepada partai selesai, kesetiannya adalah kepada negara, tidak lagi kepada partai, itulah yg ditunjuk," ujar Hendropriyono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).  Hendropriyono juga menginginkan Presiden Jokowi untuk bebas memilih semua menterinya dari kalangan profesional. Baik itu dari luar atau pun non parpol. Sehingga, parpol-parpol pendukung tidak perlu lagi mengajukan nama-nama menterinya.  Setelah dipilih, menteri yang dari partai parpol harus bisa melepaskan latar berlangnya. Semua harus fokus bekerja membantu Jokowi-Ma'ruf Amin dalam mengelola pemerintahan lima tahun ke depan.  Terkait keinginan Presiden Jokowi yang akan meminta menteri dari kalangan milenial. Hendropriyono menegaskan tidak akan mengusulkan nama anaknya yang saat ini menjadi Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono. Karena urusan menteri itu kewenangan penuh Presiden Jokowi.  "Itu kan anak saya. masa saya dorong-dorong anak saya," ungkapnya.  Saat disinggung apakah Hendropriyono berharap sang anak menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia tidak ingin mengatakan, hanya pergi meninggalkan awak media.  "Entar saya salah ngomong abis deh," pungkasnya.

Hendropriyono: Entar Saya Salah Ngomong, Abis deh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mantan-kepala-bin-blak-blakan-soal-pertarungan-pancasila-vs-khilafah_m_.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menuturkan, ada perbedaan mendasar di Pemilu kali ini dengan periode sebelumnya. Yakni, adanya pertarungan ideologi Pancasila melawan Khilafah." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menuturkan, ada perbedaan mendasar di Pemilu kali ini dengan periode sebelumnya. Yakni, adanya pertarungan ideologi Pancasila melawan Khilafah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menuturkan, ada perbedaan mendasar di Pemilu kali ini dengan periode sebelumnya. Yakni, adanya pertarungan ideologi Pancasila melawan Khilafah. "Jadi ini bukan hanya sekedar mendukung Jokowi-Ma'ruf atau&nbsp; Prabowo-Sandi. Tapi kelompok pro Pancasila melawan pro Khilafah," ujar Hendropriyono saat ditemui di Kantor BIN, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (28/3). Karena itu, Hendropriyono berharap masyarakat tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebab selama ini empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 adalah nilai dasar yang tidak bisa diganggu gugat. "Rakyat harus mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat," katanya. Lebih lanjut, Hendropriyono juga berpesan kepada masyarakat agar jangan golput. Pasalnya apabila masyarakat golput sama saja memberikan pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas bisa terpilih menjadi kepala negara. "Kalau sampai kita dipimpin sama orang terburuk. Maka kita ini bisa dibilang maju kena mundur kena,&lrm;" pungkasnya.

Mantan Kepala BIN Blak-blakan soal Pertarungan Pancasila vs Khilafah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/putra-hendropriyono-janjikan-e-sport-sebagai-profesi-tercatat-di-ktp_m_.jpg" alt="Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggiat ataupun atlet e-sport semakin berkembang di tengah kemajuan dunia digital. Meski keiatan mereka sudah mampu mengumpulkan pundi-pundi, tapi belum dianggap sebagai profesi. Apalagi tercatat di kolom pekerjaan di KTP, paspor, atau kartu keluarga. Dinamika ini dianggap sebagai sebuah tantangan besar bagi Diaz Hendropriyono. Ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu berpendapat perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur e-sport. Untuk itu, dia berharap ke depan akan ada RUU e-sport. "PKPI akan memperjuangkan agar atlet e-sport bisa diakui sebagai profesi. Jadi misalnya masuk ke dalam kolom e-KTP, KK bahkan Paspor," kata putra Hendropriyono itu di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (27/1) malam. Diaz berkomitmen agar para atlet e-sport dapat diakui sebagai profesi, karena pekerjaan dari para atlet itu memang sudah menghasilkan materi. Hal itu atlet e-sport merupakan layak dianggap sebagai profesi yang harus diakui keberadaannya. "Kalau kami bisa memperjuangkan itu semua, maka itu dukungan yang benar-benar ril untuk para pelaku e-sport di Indonesia," ucapnya. "Kita ingin mendorong adanya RUU e-sport sebagai UU yang terpisah dari sistem keolahragaan nasional saat ini," imbuhnya. Di Pemilu 2019 ini PKPI juga menyasar pemilih milenial. Untuk mereka hadir di tengah perhelatan e-sport di JCC. Dengan demikian, PKPI tidak dikenal sebagai partai yang akrab dengan purnawirawan TNI/Polri saja. "Ingin menunjukkan kepada pemuda milenial bahwa PKPI hadir di tengah mereka, respons milenial sangat luar biasa," jelasnya.

Putra Hendropriyono Janjikan e-Sport sebagai Profesi Tercatat di  KTP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hendropriyono

Berita Terkini