<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/pertamina-bbb-957689631.jpg" alt="Pertamina Patra Niaga berhasil meraih rating ESG BBB dari lembaga pemeringkat internasional, MSCI ESG Research LLC (MSCI), pada 14 Januari 2025. (dok. PPN)" width="100%">
<figcaption>Pertamina Patra Niaga berhasil meraih rating ESG BBB dari lembaga pemeringkat internasional, MSCI ESG Research LLC (MSCI), pada 14 Januari 2025. (dok. PPN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 193 triliun per tahun, seharusnya tidak dialihkan ke ranah politik. Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa mengusut tuntas dari sisi penegakan hukum terhadap dugaan korupsi bahan bakar minyak (BBM) oplosan tersebut. "Ini adalah kasus besar dengan dampak yang luar biasa bagi negara. Masyarakat seharusnya tidak terjebak dalam sisi politisnya, tapi soroti terus dan fokus ke kasus korupsinya saja, dalangnya harus diungkap," kata analis komunikasi politik Kedai Kopi, Hendri Satrio kepada wartawan, Minggu (9/3). Dia menekankan fokus utama masyarakat harus tetap tertuju pada substansi kasus korupsi itu sendiri. Bukan pada spekulasi atau narasi politik yang berkembang di sekitarnya. Hensat begitu Hendri Satrio biasa disapa menegaskan, kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, melibatkan sejumlah tersangka. Mulai dari Riva Siahaan, Yoki Firnandi, Muhammad Kerry Andrianto Riza, Agus Purwono, Gading Ramadhan Joedo, Sani Dinar Saifuddin, Dimas Werhaspati, serta dua nama terbaru, Maya Kusmaya dan Edward Corne. Hensat tak memungkiri belakangan ini muncul kecenderungan di kalangan masyarakat untuk mengaitkan kasus tersebut dengan figur-figur publik lain yang tidak disebutkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hal ini justru akan mengaburkan esensi dari penanganan kasus korupsi yang sedang berjalan. "Ketika kasus ini ditarik ke ranah politik, perhatian publik jadi terpecah. Padahal yang terpenting adalah memastikan keadilan ditegakkan dan kerugian negara bisa diminimalisir, tak hanya meramaikan isu politiknya," tegasnya. Kasus sebesar ini bukan hanya soal angka, tetapi juga dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara dan kesejahteraan rakyat. "Pengawasan publik yang kritis sangat dibutuhkan agar kasus ini tidak tenggelam dalam agenda politik semata. Kita harus pastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya. Menurutnya, dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga sendiri tengah menjadi sorotan karena nilai kerugian yang fantastis dan kompleksitasnya. Penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik praktik tersebut. Karena itu, dia berharap dengan fokus yang tepat dari masyarakat, kasus ini bisa menjadi momentum untuk membersihkan sektor energi dari praktik korupsi yang merugikan. "Dalam kasus sebesar ini, politik seharusnya jadi alat untuk mencari solusi, bukan malah jadi alat untuk menyamarkan kebenaran. Masyarakat harus lebih cerdas dalam hal ini," urainya. Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka di antaranya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Feedstock And Product Optimization PT Pertamina International, Sani Dinar Saifuddin; Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015728138/usai-terima-dirut-pertamina-simon-aloysius-jaksa-agung-pertamax-sudah-bagus-dan-sesuai-standar">Usai Terima Dirut Pertamina Simon Aloysius, Jaksa Agung: Pertamax Sudah Bagus dan Sesuai Standar</a> Kemudian, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza; Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Maya Kusmaya; VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga, Edward Corne. Mereka diduga melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo/storage untuk menjadi Pertamax RON 92. Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sejak 2018-2023. Kasus korupsi itu menelan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Kejagung didorong mengusut tuntas penegakan hukum terhadap dugaan korupsi bahan bakar minyak (BBM) oplosan Pertamina.

Kasus Megakorupsi Pertamina Rp 193 Triliun, Kejagung Diharapkan Tak Terjebak Penggiringan Opini Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/19/47_setelah-1374800596.jpg" alt="ILUSTRASI JOKOWI. (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI JOKOWI. (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perseteruan antara Joko Widodo dan elite PDI Perjuangan (PDIP) membuka kesempatan Partai Golkar untuk merangkul Jokowi. Partai berlambang pohon beringin itu siap memberikan karpet merah kepada presiden ke-7 RI tersebut untuk bergabung ke Golkar. Sekjen DPP Golkar Sarmuji mengatakan, pihaknya akan menerima Jokowi dengan tangan terbuka. Apalagi, pria asal Solo itu merupakan sosok berpengaruh yang pernah menjadi presiden RI selama dua periode berturut-turut. &rdquo;Golkar adalah partai terbuka, siapa pun boleh masuk,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (8/12). Mengenai kabar bahwa Jokowi telah menjadi anggota kehormatan Golkar, Sarmuji menyebutkan bahwa pihaknya belum menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan terkait hal itu. Begitu pula SK untuk putra mantan presiden, Gibran Rakabuming Raka. &rdquo;Sejauh ini, DPP Partai Golkar belum menerbitkan SK pengangkatan anggota kehormatan untuk siapa pun,&rdquo; tegas politikus yang juga anggota DPR RI tersebut. Sarmuji menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Jokowi. &rdquo;Sementara ini sinyalnya belum ada,&rdquo; sambungnya. Sebelumnya, Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar Derek Loupatty menjelaskan bahwa Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan partainya meski tidak mempunyai kartu tanda anggota (KTA). Dia memaparkan, ada dua jenis keanggotaan di Partai Golkar, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan. Salah satunya, lanjut dia, Golkar memberikan status anggota kehormatan kepada para negarawan seperti presiden, wakil presiden, dan mantan presiden. &rdquo;Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara. Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA,&rdquo; katanya. Di sisi lain, analis komunikasi politik dan founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan bahwa Golkar tengah mengambil kesempatan dari dinamika politik nasional saat ini. Salah satunya perseteruan sengit antara elite PDIP dan Jokowi yang terus memanas hingga sekarang. Namun, Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, menilai &rdquo;rayuan&rdquo; Golkar belum bisa dimaknai sebagai memberikan rumah politik untuk Jokowi. Apalagi jika posisi yang ditawarkan sebatas anggota kehormatan. &rdquo;Anggota kehormatan itu ibaratnya hanya kos-kosan atau kontrakan,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Dipersepsikan Cari Perlindungan Jika melihat rekam jejak politik Jokowi, sambung Hensat, Golkar tidak akan sepenuhnya memberikan rumah politik untuk Jokowi. &rdquo;Yang mau memberikan rumah politik untuk Jokowi mungkin tinggal PSI (Partai Solidaritas Indonesia, Red),&rdquo; tuturnya. Menurut Hensat, Jokowi semestinya tidak perlu rumah politik. Sebab, sebagai presiden RI dua periode yang kini menjadi tokoh bangsa, rumah politik Jokowi adalah Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015395754/terima-kunjungan-jokowi-di-kertanegara-prabowo-isyaratkan-ajak-gabung-gerindra">Terima Kunjungan Jokowi di Kertanegara, Prabowo Isyaratkan Ajak Gabung Gerindra</a> Di luar itu, Hensat juga menyoroti manuver politik Jokowi belakangan ini. Salah satunya agenda silaturahmi ke kediaman pribadi Prabowo Subianto. Menurut dia, apa yang dilakukan Jokowi belakangan ini bisa dipersepsikan sebagai upaya Jokowi mencari perlindungan politik setelah disanksi PDIP. &rdquo;Perlindungan ini tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya, yakni Wapres Gibran,&rdquo; katanya.(tyo/c19/dio)

founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, yang mau memberikan rumah politik untuk Jokowi mungkin tinggal PSI.

Gerindra Belum, Golkar Belum, Pengamat Sebut Rumah Politik Jokowi Mungkin Tinggal PSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hendri-satrio.jpg" alt="Hendri Satrio." width="100%">
<figcaption>Hendri Satrio.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Analis komunikasi politik Hendri Satrio melihat pertemuan Jokowi, Prabowo, dan Gibran sebagai bentuk kekompakan. Namun, pertemuan tersebut sejatinya akan lebih komplet jika Wapres Ma&rsquo;ruf Amin juga dilibatkan. Itu seiring adanya Gibran dalam pertemuan tersebut. &rdquo;Pertemuan itu akan lebih komplet dan memiliki kesan serta makna yang luar biasa kalau ada Kiai Ma&rsquo;ruf Amin,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Kehadiran Ma&rsquo;ruf Amin akan semakin melegitimasi bahwa pertemuan tersebut membahas transisi pemerintahan dari Jokowi-Ma&rsquo;ruf ke Prabowo-Gibran. Karena tidak ada Ma&rsquo;ruf Amin, Hensat &ndash;sapaannya&ndash; melihat pertemuan itu tidak sekadar membicarakan transisi pemerintahan, tapi juga urusan lain. Salah satunya terkait dengan rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Hensat, jika melihat ekspresi Jokowi yang semringah setelah bertemu dengan Prabowo, ada kemungkinan wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah klir atau direstui Jokowi. Rencananya, pertemuan Prabowo-Megawati akan dilakukan akhir pekan ini atau menjelang pelantikan. Pengamat politik Ujang Komarudin menambahkan, pertemuan intensif antara Jokowi dan Prabowo bisa dilihat sebagai upaya Jokowi untuk menjaga dan mengamankan transisi pemerintahan. Dia menyebut langkah Jokowi itu penting dilakukan demi menjaga transisi pemerintahan berjalan mulus. Selain itu, Ujang sepakat bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi membicarakan rencana Prabowo memasukkan PDIP dalam koalisinya. Menurut Ujang, langkah tersebut tentu perlu dibicarakan. Apalagi, di tengah isu renggangnya hubungan PDIP dengan Gibran dan Jokowi. &rdquo;Nasib Jokowi setelah tidak menjabat tentu perlu dibahas. Kemudian soal Gibran lima tahun ke depan seperti apa,&rdquo; tuturnya. Di luar itu, Ujang juga melihat Jokowi terus mendorong agar orang-orang kepercayaannya di pemerintahan bisa kembali masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Ma&rsquo;ruf Amin: Sudah Lama Menanti 20 Oktober Sementara itu, di sela groundbreaking Pesantren Darul Amin dan Masjid Mambaul Khair di Kabupaten Bogor kemarin (13/10), Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin menyampaikan kesiapannya jelang pergantian Wapres pada 20 Oktober nanti. Dia mengatakan sudah siap jauh-jauh hari. &rdquo;Bahkan, sudah lama saya menanti datangnya 20 Oktober,&rdquo; kata Ma&rsquo;ruf disambut tawa peserta kegiatan. Sambil bercanda, Ma&rsquo;ruf bahkan berharap kalau bisa dipercepat itu lebih baik. Sayangnya, waktu tidak bisa dipercepat. (tyo/wan/lyn/rgl/atn/c7/oni)

Analis komunikasi politik Hendri Satrio melihat pertemuan Jokowi, Prabowo, dan Gibran sebagai bentuk kekompakan.

Prabowo dan Gibran Intens Bertemu Jokowi Bentuk Kekompakan, Tapi Tidak Ada Ma'ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/01/Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-1JPG-3670112695.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.co</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Analis komunikasi politik Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, dinamika saat ini mengisyaratkan bahwa akan semakin sedikit kubu partai politik yang memilih jalur oposisi. Bahkan, tak dimungkiri bahwa partai politik semakin enggan menjadi oposisi. Menurut Hensat, sapaan Hendri Satrio, keengganan parpol menjadi oposisi disebabkan kurangnya dukungan masyarakat saat pemilu. Hal tersebut bisa dilihat dari perolehan kursi parlemen yang tak banyak mengalami peningkatan. "Jadi, tak ada reward yang signifikan dari rakyat," kata Hensat kepada Jawa Pos kemarin. Sebagai contoh, dua parpol oposisi di awal pemerintahan Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin, yakni PKS dan Demokrat. Dua parpol tersebut tidak mendapatkan dukungan signifikan saat pemilu. PKS hanya naik 3 kursi di DPR tahun ini. Sedangkan kursi Partai Demokrat justru turun. Padahal, dua partai itu memberikan cukup banyak masukan kritis kepada pemerintah. "Reward dari rakyat saat menjadi oposisi terakhir didapatkan PDI Perjuangan yang menang saat Pemilu 2014. Setelah itu, otomatis oposisi tenggelam," kata Hensat. Dia menilai, saat ini tidak ada istilah oposisi jika melihat dinamika politik di Indonesia. "Yang ada adalah kekuatan di luar pemerintahan. Tapi, jika didukung rakyat, seharusnya suara parpol oposisi naik ya," ujar Hensat. Dia menegaskan, oposisi tetap dibutuhkan pemerintah. Sebab, ketiadaan oposisi jelas akan membuat rakyat sulit untuk menyampaikan aspirasi serta masukan kepada pemangku kebijakan. "Tapi, jika ingin menyelamatkan parpol dari, misalnya sandera politik, ya harus kadernya yang bergerak sendiri untuk menyadari akan kebutuhan oposisi itu tanpa intervensi penguasa, rakyat tidak bisa menyelamatkan parpol," tandasnya. (far/tyo/c7/oni)

Dinamika saat ini mengisyaratkan bahwa akan semakin sedikit kubu partai politik yang memilih jalur oposisi.

Parpol Bergabung ke Koalisi Prabowo, Pengamat Sebut Semakin Sedikit Kubu Partai yang Memilih Jalur Oposisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/Pramono-Anung-Rano-Karno-Dery-Ridwansah-8JPG-3201381489.jpg" alt="Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno usai mendaftar sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno usai mendaftar sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anies Baswedan gagal ikut kontestasi pilgub Jakarta setelah PDI Perjuangan memutuskan mengusung kadernya sendiri, Pramono Anung-Rano &rdquo;Doel&rdquo; Karno. Tanpa Anies, menurut analis komunikasi politik Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio, pilgub Jakarta tetap seru. Bagaimana keseruan pilkada Jakarta tanpa Anies Baswedan? Pertarungan perebutan kursi kepemimpinan di Jakarta akan tetap berlangsung seru meski tidak melibatkan sosok Anies Baswedan sebagai salah satu calon gubernur. Sebab, peran PDIP sangat besar dalam menjaga serunya pilkada Jakarta. PDIP sangat berani mencalonkan kadernya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno, sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Meski, kemungkinan (PDIP) menang dengan Anies sebenarnya lebih besar. Walaupun tanpa berkoalisi dengan partai lain, PDIP memiliki sosok Rano Karno yang lama dikenal sebagai anak Betawi asli berkat perannya sebagai Si Doel. Sedangkan Pramono dikenal sebagai politikus yang bisa diterima pihak mana pun, termasuk oleh Jokowi, Prabowo, maupun partai politik lainnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/Ridwan-Kamil-Suswono-Dery-Ridwansah-4JPG-3953745877.jpg" alt="Pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono usai melakukan pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu (28/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono usai melakukan pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu (28/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos</figcaption>
</figure> Bagaimana peta pertarungan Pramono-Rano vs Ridwan Kamil-Suswono? Pasangan RK-Suswono juga memiliki nilai jual tersendiri. Sebagai seorang arsitek yang pernah menjadi wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat, RK diharapkan bisa membawa ide dan gebrakan baru di Jakarta. Khususnya dalam bidang tata kota Jakarta yang telah menjadi konsentrasi gubernur-gubernur sebelumnya. Sementara Suswono, meskipun namanya tidak setenar RK ataupun Rano Karno, merupakan representasi dari militansi mesin partai yang dimiliki PKS. Ini yang akan diandalkan KIM Plus di pilkada Jakarta. Suswono juga dikenal sebagai politikus yang diterima berbagai kalangan. Selain latar belakang calon, seperti apa gambaran keseruan pilkada Jakarta? Keseruan pilkada Jakarta juga turut didukung oleh militansi yang kuat dari kedua kubu. PDIP dan PKS terkenal memiliki basis massa yang mengakar. Terlebih, dua partai tersebut merupakan pemenang di Jakarta sejak 2004. PKS menang di 2004, 2009, dan 2024. Sementara PDIP pada 2014 dan 2019. Artinya, dua calon ini memiliki mesin partai yang sama-sama militan. Sejauh ini, keseruan itu sudah bisa dirasakan? Kalau kita cermati percakapan di media sosial, ramai dibicarakan unggahan-unggahan lama dari para kandidat. Di antaranya adalah cuitan lawas yang sempat diunggah Ridwan Kamil dan Pramono Anung di platform media sosial X. Pesan untuk para calon yang bertarung di pilkada Jakarta? Dengan pertarungan yang menarik ini, tentu harapannya tidak ada lagi isu sektarian yang berseliweran yang dapat mengganggu pelaksanaan pilkada. (tyo/c19/fal)

Anies Baswedan batal jadi cagub di Pilgub Jakarta. Meski begitu Pilgub Jakarta akan tetap terasa seru karena militansi kader PDIP dan PKS.

Pilgub Jakarta Tanpa Anies Baswedan Tetap Seru karena Militansi PDIP dan PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pbnu-1-1688822753.jpg" alt="Ilustrasi PBNU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PBNU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum mereda. Kedua belah pihak masih sibuk saling serang dengan argumentasi masing-masing. Pengamat politik KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, sebagai organisasi masyarakat (ormas), PBNU seharusnya fokus mengurus umat. PBNU garus dijauhkan dari politik praktis. "Harusnya stay di jalur umat, mengurus umat, tidak berpolitik. Biarkan PKB berpolitik," kata Hendri kepada wartawan, Jumat (9/8). Menurut Hendri, PKB bisa sukses menjadi partai besar seperti sekarang ini tidak lain karena hasil dari pengelolaan yang baik. Sedangkan PBNU, idealnya mendukung serta bekerja sama dengan PKB untuk menyampaikan aspirasi rakyat. "Karena jalurnya PBNU untuk masuk politik itu lewat PKB. Tapi, untuk berpolitik praktis itu tidak ada," jelasnya. Hendri juga menyoroti respons PBNU melalui GP Ansor yang terkesan resisten ketika menghadapi demonstrasi di depan Kantor PBNU, Salemba, Jakarta Pusat. Dia menyebut respons itu melewati batas. "Ada pengerahan Banser, Ansor, kalau datang mau digebuk. Polisi aja enggak main gebuk begitu. Sebaiknya, lebih bijaknya PBNU dalam mengurus umat. Kalau sekarang dapat konsesi tambang, mengurus tambangnya untuk umat," imbuh Hendri. Perseteruan antara PKB dan PBNU berawal dari pembentukan Pansus Angket Haji di DPR RI. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai pembentukan pansus itu diiringi dengan motif pribadi. Pernyataan tersebut dibantah oleh banyak pihak, terutama PKB.

Pengamat mengingatkan PBNU untuk fokus mengurus umat dan tidak berpolitik. Itu seiring dengan konflik antara PKB dan PBNU yang tak mereda.

Konflik PKB dan PBNU Belum Juga Reda, Pengamat Ingatkan PBNU Urus Umat, jangan Berpolitik   

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hendri-satrio.jpg" alt="Hendri Satrio." width="100%">
<figcaption>Hendri Satrio.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Politik Indonesia (KedaiKopi), Hendri Satrio, mengingatkan agar sebaiknya Mahkamah Agung (MA) membatalkan&nbsp;putusan PTUN atas perkara gugatan Fadel Muhammad terhadap SK penggantian dirinya dari Pimpinan MPR. "Putusan MA ini berpotensi mengganggu sistem ketatanegaraan. Bagaimanapun ini (penggantian Fadel) bukan persoalan administasi, tapi keputusan politik yang diambil dalam mekanisme pengambilan keputusan sidang paripurna DPD RI," kata Hendri, Senin (5/6). Menurutnya, menjadi aneh jika keputusan penggantian Fadel Muhammad dianggap persoalan administrasi. Padahal keputusan itu bukan keputusan pimpinan DPD RI, melainkan keputusan resmi anggota DPD yang diambil melalui mekanisme sidang paripurna. Hendri khawatir, jika keputusan PTUN ini dikuatkan dalam proses banding, maka keputusan politik DPD, MPR, maupun DPR bisa dipatahkan PTUN, dengan alasan ada mekanisme administrasi yang tidak benar.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01442027/soal-pengganti-fadel-muhammad-sidang-gabungan-harus-segera-digelar">Soal Pengganti Fadel Muhammad, Sidang Gabungan Harus Segera Digelar</a> "Bahaya jika hal-hal yang sifatnya keputusan politik dicampuri oleh pengadilan. Jangan sampai kemudian terjadi hakim menjadi penguasa kebijakan negara," papar Hendri. Ditambahkan pula, sebenarnya PTUN bisa merujuk kasus-kasus serupa yang pernah diadili PTUN. Ada yurisprudensi kasus serupa yang ditolak PTUN karena bukan kewenangan mereka.

menjadi aneh jika keputusan penggantian Fadel Muhammad dianggap persoalan administrasi. Padahal keputusan itu bukan keputusan pimpinan DPD.

Hendri Ingatkan Bahaya Jika Putusan PTUN Soal Fadel Tidak Dikoreksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hendri-satrio.jpg" alt="Hendri Satrio." width="100%">
<figcaption>Hendri Satrio.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu berhitung lebih cermat soal dampak kocok ulang (reshuffle) kabinet jika dilakukan dengan pertimbangan politik. Pasalnya, langkah itu justru bisa memberikan sentimen positif bagi ”lawan”.  Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang juga pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio dalam diskusi virtual kemarin (28/12).  Pria yang akrab disapa Hensat itu menjelaskan, secara teori, apa pun alasannya, reshuffle adalah hak presiden. Namun, dia menilai perlu juga dilihat apa dampak jika dilakukan reshuffle di tahun menuju pemilu saat ini.  Nah, jika reshuffle dilakukan dengan dalih kecewa pada Partai Nasdem, Hensat menilai itu berpeluang blunder. Sebaliknya, bagi Nasdem hal tersebut bisa menjadi sentimen positif terhadap elektoralnya. ”Itu presiden kasih panggung Nasdem. Bisa nembus tiga besar,” ujarnya.  Hensat mengingatkan, sejarah politik Indonesia menunjukkan, sisi emosional sangat berpengaruh. Terutama penentuan sikap politik masyarakat. ”Karena (bisa) dianggap partai yang dizalimi,” imbuhnya.  Apalagi, lanjut Hensat, secara logika, ”kemarahan” pada sikap Nasdem kurang tepat. Sebab, komitmen untuk berkoalisi pasca-Pemilu 2019 dengan keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan untuk Pemilu 2024 merupakan momentum berbeda.  Menurut Hensat, tidak ada kewajiban bagi partai dalam sebuah koalisi untuk selalu bersama dari pemilu ke pemilu. ”Kalau presiden tersinggung dengan Nasdem dan diganti, itu mencoreng level kenegarawanan,” ulas dia.  Kalaupun dilakukan, pemilihan menteri baru tidak juga mudah dan bisa saja menciptakan friksi. Jika nama yang digadang-gadang seperti F.X. Hadi Rudyatmo dimasukkan, misalnya, bisa muncul persoalan dengan PDIP. Sebab, Rudy (sapaan F.X. Hadi Rudyatmo) dikenal sebagai pendukung Ganjar Pranowo.  ”Masak iya tinggal setahun mau menimbulkan friksi?” tuturnya. Menurut Hensat, di sisa dua tahun sebaiknya presiden mulai fokus untuk bagaimana mengakhiri pemerintahan dengan soft landing. Sehingga bisa meninggalkan kursi dengan kesan baik.  Jika ingin reshuffle, keputusannya harus berbasis kinerja. ”Kalau misalnya ternyata presiden (melakukan, Red) reshuffle buat para menteri (yang) sibuk nyapres, itu keren. Masyarakat tepuk tangan,” jelasnya.  Di tempat yang sama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga berharap Presiden Jokowi tidak baper dengan Nasdem. Dia mengingatkan, Nasdem adalah partai yang sudah mendukung sejak periode pertama. ”Kami juga dengan Nasdem dulu di kubu yang berbeda,” ujarnya.  Bagi Herzaky, jika sikap politik Nasdem pada 2024 dikaitkan dengan kabinet, itu merupakan bentuk campur tangan presiden. Padahal, mendukung capres mana pun merupakan kewenangan mutlak partai. ”Biarkan proses kandidasi berlangsung alami,” tuturnya.

Alasan Politik, Reshuffle Kabinet Bisa Jadi Blunder

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hendri-satrio.jpg" alt="Hendri Satrio." width="100%">
<figcaption>Hendri Satrio.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menambah dukungan dari partai lain menuai respons. Hal itu dipandang sebagai upaya untuk memperkuat fondasi koalisi menuju Pemilu 2024.  Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, sebenarnya suara Partai Golkar, PAN, dan PPP sudah cukup untuk mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Total kursi tiga partai itu adalah 23,67 persen, sudah melampaui ambang batas pencalonan dalam pilpres. Dalam hal ini, syarat 20 persen kursi nasional.  Hensat –sapaan akrab Hendri Satrio– mengatakan, jika dengan modal itu, kemudian mereka masih mencari tambahan anggota koalisi, maka kekuatan KIB masih dipertanyakan. Bisa jadi internal KIB menilai jumlah itu belum kuat. ”Ada kepanikan dalam KIB bahwa salah satu anggota akan meninggalkan KIB,” katanya Senin (1/8).  Menurut dia, ada tiga kemungkinan kenapa KIB terus mencari anggota baru. Pertama, ingin membuat koalisi semakin kuat. Kedua, partai keempat itu akan menjadi cadangan jika ada partai yang keluar. Ketiga, untuk merekatkan bangunan koalisi. ”Alasan ketiga menurut saya yang terkuat. Kerekatannya ada di partai keempat, jadi menambah warna di KIB,” ujarnya.  Hensat mengatakan, ketiga anggota KIB mempunyai latar belakang sejarah dan konstituen yang berbeda. Elite partai memang bisa bersatu, tapi belum tentu konstituen mereka mengikuti. Maka, mereka butuh partai penengah agar konstituen mereka mau bahu-membahu membesarkan KIB. ”Entah itu Demokrat, PKS, mereka itu perekat dan membuat nyaman,” ucapnya.  Direktur eksekutif KedaiKOPI itu menegaskan, yang terpenting bagi KIB sekarang adalah menentukan capres yang akan mereka usung. Sebab, tujuan berkoalisi ialah menentukan capres dan cawapres. Masyarakat menunggu siapa sosok yang bakal diusung.  Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan, KIB berharap bisa menambah satu parpol lagi untuk bergabung. ”Mudah-mudahan bertambah satu partai lagi biar kukuh,” kata Zulhas, sapaannya. Partai yang tengah dijajaki adalah Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  Di sisi lain, Jubir PKS Ahmad Fathul Bari mengungkapkan, pihaknya membuka peluang seluas-luasnya untuk berkoalisi dengan parpol lain. ”Yang jelas semua partai politik. Kami buka kesempatan untuk berkomunikasi, penjajakan, walaupun proses pemilu masih cukup waktu,” paparnya.  Menurutnya, PKS masih fokus dalam proses persiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024. Dia bersyukur karena proses pendaftaran berjalan lancar.  Setelah ini, kata wakil Sekjen DPP PKS itu, PKS akan melakukan penjajakan koalisi. Ahmad menegaskan, partainya berfokus pada upaya perbaikan bangsa dan berpegang pada prinsip nasionalis-religius.  Hal itu juga menjadi landasan kriteria yang dianut PKS dalam menentukan arah koalisi. ”PKS masih menjajaki parpol ataupun koalisi yang sudah ada untuk mencapai sinergi yang diharapkan,” tandasnya.

Koalisi Indonesia Bersatu Ingin Gandeng Satu Partai Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hendri-satrio.jpg" alt="Hendri Satrio." width="100%">
<figcaption>Hendri Satrio.</figcaption>
</figure>PENGUCAPAN sumpah/janji anggota DPR dan DPD tidak sekadar mengesahkan mereka sebagai pejabat negara. Lebih dari itu, pengesahan tersebut membawa beban. Suara dari para pemilih mau tidak mau harus dibawa ke dalam ruang-ruang rapat.  Maka, beban para anggota dewan itu tidak bisa dibilang ringan.  Untuk DPR, khususnya. Beban utamanya, anggota tidak bisa berjuang sendirian. Mungkin ada di antara mereka yang benar-benar idealis. Tapi, mereka akan menghadapi banyak tembok. Mulai internal fraksi, komisi, hingga institusi DPR itu sendiri. Tantangan-tantangan tersebut harus dihadapi dengan baik agar ada pembeda dari mereka.  Saya mencatat, sedikitnya ada tiga beban terbesar yang akan dihadapi DPR periode baru ini. Beban pertama, memperbaiki citra DPR yang telanjur terpuruk di mata publik. Cara terbaik untuk memperbaikinya adalah melakukan kerja-kerja yang nyata. Baik dari sisi legislasi maupun menyerap aspirasi.  Berikutnya, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menghasilkan produk undang-undang yang memang berguna untuk masyarakat. Salah satu yang terdekat adalah UU yang akan menjadi landasan hukum pemindahan ibu kota. UU itu harus segera diselesaikan di awal waktu agar tidak menjadi hambatan di kemudian hari.  Persoalan UU juga tidak bisa dilepaskan dari prolegnas. Di periode sebelumnya, tidak semua UU dalam prolegnas bisa diselesaikan. Tapi, tidak mungkin juga kita mencegah DPR untuk mengusulkan RUU dalam prolegnas. Namun, bila yang diusulkan itu tidak diselesaikan, juga akan jadi masalah baru. Solusinya hanya satu: Selesaikan apa yang sudah diprogramkan.  Bila kita bertanya mengapa pembahasan UU begitu lambat, biasanya akan dijawab, pemerintah yang lambat. Sebaliknya, ketika pemerintah kita tanya soal RUU inisiatif mereka yang lambat dibahas, jawabannya adalah DPR yang lambat. Mereka saling melempar persoalan.  Saya mengira, lambatnya proses legislasi juga tidak terlepas dari anggota DPR yang tidak merasa terbebani. Tidak ada satu punishment ketika RUU yang sudah diprogramkan tak diselesaikan. Maka, sekarang publik harus menantang mereka untuk membuat sebuah sistem reward and punishment. Kalau suatu fraksi mengusulkan RUU, harus selesai. Bila tidak, ada punishment. Misalnya, suaranya akan dikurangi 2 persen pada pemilu mendatang. Atau bentuk punishment lain yang bisa memacu mereka untuk bekerja dengan baik.  Beban ketiga adalah menjaga marwah DPR melalui integritas para anggotanya. Jangan sampai terjebak dalam praktik korupsi. Saya rasa, pengalaman periode sebelumnya sudah lebih dari cukup. Sejumlah anggota DPR tertangkap KPK. Bahkan, ketua DPR juga masuk penjara.  Integritas menjadi kunci bagi anggota DPR. Sejak awal harus ditanamkan: Kalau Anda jadi anggota DPR, jangan bermimpi bisa cepat kaya. Harus diakui, godaan-godaan di DPR terus memanggil-manggil. Sangat sulit untuk menasihati mereka agar tetap berada di jalur yang benar, jalur yang lurus. Akhirnya, harapan-harapan kita untuk pencegahan tindak pidana korupsi jadi terdengar klise.  Pada akhirnya, semua kembali pada diri mereka masing-masing. Para anggota DPR disumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Seharusnya sumpah itu diingat terus. Sumpah itu tidak hanya berlaku di hari pelantikan, tetapi terus mengikat selama mereka menjabat.  Bagaimanapun, kita perlu untuk tetap berharap para anggota dewan bisa bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat. Meskipun, secara pribadi, kalau saya ditanya, saya pasti menjawab tidak yakin. Mereka, terutama yang masih baru, jarang yang memang berjuang sendirian. Banyak dari anggota DPR yang baru itu adalah kerabat seseorang yang sudah punya pengaruh.  Karena saya sudah menyatakan tidak yakin dengan kinerja para anggota DPR periode baru, tugas mereka adalah membalik perkataan saya. Buktikan bahwa ketidakyakinan saya adalah sebuah kesalahan besar. Sesungguhnya, saya sendiri selalu berdoa agar ketidakyakinan saya ini tidak sampai terwujud.  *) Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Bayu Putra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#HENDRI SATRIO

Berita Terkini