<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-jk-legowo-jadi-king-maker_m_229481.jpg" alt="Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno meyakini jika JK sudah legowo untuk menjadi king maker atau aktor di balik layar." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno meyakini jika JK sudah legowo untuk menjadi king maker atau aktor di balik layar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengaku terkejut dengan penetapan tersangka kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Terlebih impor gula itu merupakan kebijakan yang biasa dilakukan oleh pemerintah. &ldquo;Pak Tom Lembong yang saya kenal, termasuk salah satu menteri dengan integritas dan kedisiplinan yang tinggi. Kami semua terkejut ketika dengan tiba-tiba yang bersangkutan dijadikan tersangka. Soalnya impor gula sudah merupakan hal yang lazim dilakukan, dan apa yang dilakukan Tom Lembong hanya bagian kecil dari spektrum dan durasi persoalan yang sesungguhnya,&rdquo; ujar Hendrawan pada Kamis (21/11). Hendrawan menilai penangkapan Tom Lembong menurunkan kredibilitas Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung harus lebih transparan terkait alasan penangkapan Tom Lembong. &ldquo;Saya bertemu beberapa kali dengan Tom Lembong. Saya melihat orangnya lurus, integritasnya baik, taat asas, itu sebabnya kami terkejut,&rdquo; jelasnya. Terpisah, pengamat hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan, hakim tunggal sidang praperadilan kasus Tom Lembong harus membebaskan Tom Lembong. Ada dua alasan kenapa gugatan praperadilan harus dikabulkan. Pertama, tidak ada dasar perhitungan kerugian keuangan negara di dalamnya. kedua, Tom Lembong itu dikenakan sangkaan pasal yang mana di dalam undang-undang tindakan pidana korupsi. &ldquo;Artinya tidak pernah clear soal itu, termasuk peristiwa hukumnya yang mana. Karena kalau kemudian kita mendasarkan kepada kebijakan impor itu, toh menteri-menteri yang lain dengan posisi yang sama juga melakukan hal yang sama pula,&rdquo; kata Herdiansyah. Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka dalam kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Selain dia, penyidik juga menetapkan tersangka kepada Direktur Pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 berinisial CS. "Selasa 29 oktober 2024 penyidik Jampiduss menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti yang bersangkutan melakukan korupsi," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10). Thomas diduga memberikan izin impor gula kristal mentah ke gula kristal putih. Dia diduga melampaui kewenangannya sebagai Mendag pada saat itu. "TTL berikan penugasan pada perusahaan untuk mengimpor gula kristal mentah jadi gula kristal putih dalam rangka stabiliasi harga gula karena harga gula melambung tinggi. Padahal, seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri adalah BUMN yang ditunjuk menteri perdagangan itu pun gula kristal putih bukan gula kristal mentah," jelas Abdul. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Thomas dan satu tersangka lainnya dikenakan penahanan selama 20 hari ke depan di dua rutan berbeda. Thomas di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan CS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Hendrawan Supratikno mengaku terkejut dengan penetapan tersangka kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan impor gula

Politikus PDIP Hendrawan Kaget Tom Lembong Jadi Tersangka, Dia Orangnya Lurus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/politisi-tionghoa.jpg" alt="Hendrawan Supratikno - Daniel Johan - Grace Natalie (MIFTAHUL HAYAT - HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Hendrawan Supratikno - Daniel Johan - Grace Natalie (MIFTAHUL HAYAT - HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Politik Identitas Tak Boleh Jadi Instrumen Elektoral</h3> Daniel Johan, Grace Natalie, maupun Hendrawan Supratikno mendorong kalangan Tionghoa untuk aktif berpolitik karena politik sarana untuk melakukan perubahan. Tapi, mereka juga mengingatkan, yang diperjuangkan harus rakyat keseluruhan, bukan golongan tertentu.  KHAFIDLUL ULUM-FOLLY AKBAR, Jakarta  ---  Terima Kasih Gus Dur  PASCAREFORMASI, masyarakat Tionghoa mendapat kebebasan dalam berekspresi, tak terkecuali dalam bidang politik. Daniel Johan termasuk yang merasakan besar dampak perubahan itu.  Menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, kebebasan masyarakat Tionghoa dalam melaksanakan tradisinya.  Salah satunya perayaan Imlek, tidak bisa lepas dari peran Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.  ”Tanpa Gus Dur, kami masih terdiskriminasi,” katanya kepada Jawa Pos pekan lalu.  Ketika menjadi presiden, Gus Dur mencabut Inpres No 14 Tahun 1967 yang melarang ekspresi agama, kepercayaan, dan adat istiadat warga Tionghoa. Di masa Orde Baru, lanjut Daniel, tulang punggung politik warga Tionghoa dihancurkan sehingga tidak mempunyai kebebasan dalam berpolitik. ”Sama Gus Dur, hak politik dan kebebasan politik Tionghoa dipulihkan,” terangnya.  Tak mengherankan, tambah Daniel, warga Tionghoa sangat mencintai Gus Dur. Misalnya, di Kalimantan Barat yang merupakan daerah pemilihannya. Mereka bisa menggelar perayaan Cap Go Meh dengan sangat meriah.  Toleransi masyarakat di daerahnya sangat tinggi. Mereka menghormati satu sama lain, baik warga Tionghoa, Dayak, maupun Melayu sebagai suku yang ada di Kalimantan Barat. ”Kami menyebutnya Tidayu, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Kami bersyukur Kalimantan Barat menjadi miniatur toleransi antarsuku,” jelasnya.  Daniel pun mendorong warga Tionghoa semakin aktif dalam politik. Mereka bisa menyumbangkan visi yang baik dalam pembangunan politik. ”Jadi, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga dalam politik dan budaya,” ungkapnya.  Sebagai politikus di Senayan, Daniel terus menyerap aspirasi masyarakat. Tentu sesuai dengan bidangnya di DPR, yaitu komisi IV yang membidangi pertanian. Menurut dia, banyak petani Tionghoa miskin di provinsi yang beribu kota di Pontianak tersebut.  Dia akan terus memperjuangkan hak rakyat. ”Berjuang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata ketua DPP PKB itu.  Harus Percaya Diri  Politik, secara teori, menjadi arena terbuka untuk semua anak bangsa. Siapa pun boleh terlibat bahkan berhak untuk dipilih. Namun realitasnya, tidak sedikit yang masih berpikir primordial.  Cara pandang yang membuat sejumlah kelompok menjadi minoritas. Seperti kalangan Tionghoa.  Sejak awal memutuskan untuk terjun ke dunia politik, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sadar betul akan realitas itu. Datang dari kalangan minoritas, dia butuh upaya ekstra.  Salah satu pemantiknya masuk politik adalah kasus banyaknya orang berintegritas sulit mendapat kendaraan politik. Itu banyak dia temui dari para klien saat berkarier di sebuah lembaga survei. PSI pun didirikan untuk kendaraan politik orang-orang baik itu.  Lagi pula, lanjut Grace, cibiran atau pandangan bernuansa SARA sudah ”kenyang” dia terima. Sejak lama, dia terbiasa dengan tantangan itu. Bahkan, saat memulai karier sebagai wartawan pada 2004, celotehan-celotehan sejenis sudah pernah dia terima.  Salah satu momen yang sangat membekas terjadi saat dia meliput acara di Cikeas. ”Ada wartawan senior bilang ngapain jadi wartawan, gak buka toko aja,” katanya.  Beruntungnya, di dunia politik dia berada di PSI. Di partai yang pernah dia ketuai itu, wajah multikulturalisme menjadi semangat. Bahkan, persoalan SARA menjadi salah satu gerakan yang diperangi PSI.  ”Dengan saya Ketum itu sebenarnya pernyataan keras PSI. Keberpihakan pada minoritas,” tegasnya.  Grace berharap, ke depan lebih banyak lagi generasi muda Tionghoa yang berani dan mau terjun ke dunia politik. Bagi dia, politik merupakan sarana yang baik untuk melakukan perubahan.  Bagi kelompok minoritas, kunci masuk ke panggung politik adalah percaya diri. ”Kalau ada yang ngomong gitu (merendahkan minoritas) berarti dia kuper,” kata mantan jurnalis televisi itu.  Terbuka untuk Semua  Hendrawan Supratikno lahir sebagai keturunan Tionghoa. Namun, sebagai politikus, dia tidak hanya memperjuangkan warga dari kaumnya, tapi rakyat secara umum. Bagi dia, politik identitas tidak boleh menjadi instrumen elektoral.  Hendrawan mengatakan, sebagai anggota DPR, dirinya tidak mewakili etnis Tionghoa secara khusus. Apalagi, 95 persen konstituennya di daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang bukanlah warga Tionghoa. ”Saya memang lahir dari etnis Tionghoa, tapi itu bukan kehendak saya,” ungkap politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) itu.  Menurut dia, dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) PDIP, sama sekali tidak disebutkan soal suku etnis. Jadi, walaupun sebagai keturunan Tionghoa, dia tetap diterima dan terpilih dari dapilnya yang bukan mayoritas Tionghoa. Dia terpilih karena kader PDIP.  Hubungan dengan pemilih di dapil juga dia rawat sebaik-baiknya. Dia selalu turun langsung ke masyarakat. Ketika menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat, dia tidak membeda-bedakan ras, suku, atau agama. ”Tidak ada pembedaan. Karena saya Tionghoa, kemudian prioritas Tionghoa. Yang gitu-gituan di PDIP sudah ketinggalan zaman,” tutur politikus kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, itu.  Setelah era reformasi, kata Hendrawan, partisipasi politik masyarakat terbuka luas. Semua orang bisa memilih politik menjadi jalur pengabdian. Semua orang bisa berjuang di ranah politik.  Memang, lanjut guru besar Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, itu, banyak masyarakat Tionghoa yang berkiprah di jalur perdagangan dan perekonomian. Namun, sekarang bidang politik terbuka lebar bagi semua kalangan.  Tidak hanya itu, peluang mengabdi sebagai TNI, Polri, dan ASN juga sama terbukanya bagi semua anak bangsa. ”Sesuai konstitusi, semua mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum,” beber anggota Komisi XI DPR RI tersebut.  Pada era demokrasi, lanjut Hendrawan, sesama anak bangsa harus saling menghargai. Menghormati perbedaan pendapat dan pandangan. Jadi, tidak boleh memusuhi orang lain yang berbeda pandangan. Tidak boleh memaksa orang lain mengikuti pendapatnya.  Dalam momen Imlek, Hendrawan mengingatkan salah satu konsensus bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. ”Kemajemukan yang dimiliki bangsa ini harus menjadi aset penting dalam kemajuan bangsa,” tuturnya.  Dia mengatakan, keberagaman talenta merupakan sumber daya saing peradaban yang penting. Peradaban yang mampu mengelola kemajukan adalah peradaban yang maju.

Imlek dan Ajakan ke Kalangan Tionghoa agar Lebih Aktif Berpolitik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BRILINK2.jpg" alt="Agen BRILink turut berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Agen BRILink turut berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan jasa keuangan digital atau aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal masih beredar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Minimnya literasi dan akses keuangan membuat masyarakat memilih meminjam di pinjol ilegal sehingga berbuah bencana karena bunga yang tinggi membuat utang jadi makin menggunung.  Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyarankan agar kantor unit perbankan hadir di pasar-pasar tradisional. Tujuannya untuk mengantisipasi masyarakat meminjam uang di pinjol ilegal. Dengan adanya kantor pelayanan bank tersebut, nantinya masyarakat tidak perlu khawatir adanya bunga yang besar, seperti di pinjol ilegal ini.  Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto merespons, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini melalui layanan keuangan BRI yang menjangkau di daerah-daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).  "Beberapa layanan keuangan yang menjadi andalan BRI untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau masyarakat adalah Agen BRILink," ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (20/10).  Aestika mengungkapkan, hingga akhir September 2021 tercatat BRI telah memiliki lebih dari 474 ribu Agen BRILink, dengan transaksi mencapai 656 juta transaksi. Angka tersebut tumbuh sebesar 28,2 secara tahunan dan volume transaksi mencapai Rp 824 triliun atau tumbuh sebesar 38,7 persen secara tahunan.  "Untuk perolehan fee based income Agen BRILink mencapai Rp 967 miliar," pungkasnya. Untuk diketahui, selain Agen BRILink, bank pelat merah ini juga memiliki kantor layanan atau kiosk yang disebut Teras BRI.  Sementara, kredit mikro BRI tercatat sebesar Rp 366,56 triliun atau tumbuh 17 persen secara tahunan pada akhir kuartal II 2021. Hal ini memperkuat komitmen BRI untuk fokus dalam pengembangan bisnis mikro dengan komposisi kredit mikro mencapai 39,44 persen dari total penyaluran kredit BRI.  "Hal ini on the track menuju komposisi kredit mikro minimal 45 persen di tahun 2025," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers secara virtual beberapa waktu lalu.  Pencapaian ini membuat proporsi kredit UMKM BRI merangkak naik menjadi 80,62 persen dibanding 78,58 persen pada periode yang sama tahun lalu.  "Selain kredit mikro, kredit konsumer BRI juga tercatat tumbuh positif sebesar 3,54 persen menjadi sebesar Rp 145,94 triliun pada akhir kuartal II 2021," pungkasnya.

BRI Jawab Usul Legilator PDIP soal Bank Harus Ada di Pasar Tradisional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-soroti-keluhan-nasabah-j-trust_m_.jpg" alt="Hendrawan Supratikno" width="100%">
<figcaption>Hendrawan Supratikno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengendalian kasus Covid-19 merupakan kunci untuk memulihkan perekonomian nasional. Upaya pemerintah menekan penyebaran pandemi antara lain melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan vaksinasi.  Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, vaksinasi Covid-19 diharapkan sebagai game changer ke depan. Sebab, saat ini dunia dihadapkan pada varian virus.  "Bila ini berhasil, pandemi bisa diatasi, ada perlombaan antara kecepatan vaksinasi dengan munculnya varian virus (mutasi virus)," kata Hendrawan kepada wartawan, Selasa (26/1).  Hendrawan mengatakan, semakin besar penduduk yang divaksin, semakin terbatas ruang varian virus baru. Dia berharap jangan sampai virus terus bermutasi dan kita menjadi tak berdaya. Karena itu pemulihan krisis kesehatan sangat penting.  "Aspek kesehatan menentukan proses pemulihan ekonomi. Bila penanganan pandemi tidak berhasil, kurva pemulihan tidak berbentuk huruf V tetapi hurup U atau W," tuturnya.  Hendrawan mengatakan, jika kebijakan PPKM berhasil, maka pedal gas masuk era normalisasi kehidupan dan akselerasi pembangunan nasional bisa dilanjutkan.  Sedangkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan semua tentu berharap aktivitas perekonomian tetap hidup, di sisi lain risiko penularan Covid-19 bisa diminimalisir.  "Sehingga kita harap kebijakan PPKM ini dapat berjalan efektif dalam mewujudkan keseimbangan tersebut," ujar Puteri. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/21/01/2021/banyak-pemula-kejeblos-main-saham-dpr-minta-bei-dan-ojk-rajin-edukasi/">Baca Juga: Banyak Pemula Kejeblos Main Saham, DPR Minta BEI dan OJK Rajin Edukasi</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/01/2021/pernyataan-nadiem-soal-polemik-jilbab-lukai-dunia-pendidikan/">Baca Juga: Pernyataan Nadiem Soal Polemik Jilbab Lukai Dunia Pendidikan</a>  Menurut Puteri, dalam masa PPKM sebenarnya kegiatan ekonomi masih bisa berlangsung, tetapi ada pembatasan waktu dan kapasitas operasi. Dengan begitu, lanjut dia, dampak yang dirasakan pelaku usaha dapat lebih teredam. "Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan eskalasi angka penularan dan ancaman varian baru pandemi. Hal ini menjadikan penanganan pandemi, baik melalui program vaksinasi maupun kepatuhan protokol kesehatan menjadi prasyarat efektifnya stimulus PEN bagi sektor riil," kata Puteri.  Puteri yakin keseimbangan antara gas dan rem melalui PPKM dalam jangka panjang dapat menjaga terus berlangsungnya perekonomian. "Hal tersebut sejalan dengan makin meningkatnya keyakinan konsumsi masyarakat, di mana komponen ini menjadi kontributor utama perekonomian," pungkas Puteri.

PDIP: Pengendalian Covid-19 Penting untuk Pemulihan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PHOTO-2020-08-06-12-07-35.jpg" alt="Potret album yang berisi lagu Resesi. Eros Djarot menciptakan lagu Resesi sebagai alarm atau peringatan kepada pemerintah akan bahaya resesi. Sebab bisa saja menimpa Indonesia saat itu. (Twitter @AdibHidayat)" width="100%">
<figcaption>Potret album yang berisi lagu Resesi. Eros Djarot menciptakan lagu Resesi sebagai alarm atau peringatan kepada pemerintah akan bahaya resesi. Sebab bisa saja menimpa Indonesia saat itu. (Twitter @AdibHidayat)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 (minus) - 3,49 persen secara year on year (yoy/tahunan) dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Angka minus ini menyusul pertumbuhan yang juga negatif di kuartal II, sebesar (minus) -5,32 persen. Atas dasar pertumbuhan dua kuartal berturut-turut yang negatif itu, Indonesia sah disebut mengalami resesi.  "Dalam situasi perlambatan ekonomi atau resesi seperti sekarang, pemerintah yang harus menjadi pelaku ekonomi," demikian ditegaskan Anggota DPR-RI Komisi XI Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  Menurut Hendrawan, kondisi perlambatan ekonomi saat ini sebenarnya sudah dirasakan sejak beberapa tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh mengalami penurunan yang ditandai dengan penurunan harga komoditas di pasar internasional dan tidak tercapainya target pertumbuhan pajak. Indikasinya adalah target pertumbuhan ekonomi yang selalu tidak tercapai.  Hendrawan mengatakan pihaknya sudah mendesak pemerintah untuk melakukan beberapa tindakan strategis. Yang pertama adalah, agar pemerintah membuat perencanaan pembangunan yang lebih realistis sejak 2-3 tahun silam.  Kedua, pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi uang yang bersifat anti-cyclical/countercyclical dalam bentuk kebijakan fiskal yang lebih agresif di mana pemerintah harus turun tangan menjadi pelaku ekonomi. "Itu yang lebih penting bagi pemerintah, dan kami sudah wanti-wanti kepada Kepala Bappenas, OJK, Gubernur BI untuk benar-benar menerapkan kebijakan anti siklik," ujarnya.  Namun dalam perjalanan waktu, ekonomi yang sudah melambat itu ternyata kembali mendapatkan pukulan yang lebih keras ketika terjadi pandemi Covid-19. Kejadian luar biasa ini tidak hanya memberi efek pada satu sisi, supply atau demand saja seperti dalam perlambatan biasa, namun memukul dua sisi sekaligus yaitu supply dan demand.  Senada dengan suara DPR, akademisi juga memberi saran kepada pemerintah untuk mengambil peran lebih besar, guna menjaga agar konsumsi masyarakat tetap terjaga. Bulan-bulan terakhir 2020 ini, menurut Rektor Unika Atmajaya Agustinus Prasetyantoko, kalau ada pos-pos belanja yang tidak maksimal, mestinya dialihkan ke pos yang memiliki kebutuhan lebih tinggi. Misalnya dialihkan ke pos bantuan sosial bilamana bujet di pos ini sudah habis.  "Tindakan seperti ini akan sangat membantu menaikkan permintaan masyarakat menengah ke bawah agar konsumsi mereka tetap terjaga," ujarnya.  Sebaliknya kepada masyarakat, dia berharap kendati isu utama tetap mengenai masalah kesehatan, namun belanja konsumsi juga harus mulai dilakukan. Untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, tegasnya, mau tak mau hal ini harus distimulasi pemerintah melalui bantuan sosial. Sementara untuk masyarakat menengah ke atas, dia berharap mereka mulai berani belanja di sektor leasure.  Hal ini sudah mulai bisa dilakukan karena menurutnya ekonomi Indonesia mulai menunjukkan pemulihan yang ditunjukkan dari angka kontraksi ekonomi yang mulai mengecil, dibandingkan kuartal kedua kemarin. Sejumlah indikator ekonomi juga sudah memperlihatkan perbaikan seperti belanja pemerintah yang terlihat positif.  Dan di balik kesulitan ini, Prasetyantoko melihat ada momentum bagus bagi pemerintah untuk menjadikan digital ekonomi sebagai backbone perbaikan. Misalnya melakukan penyaluran bantuan social melalui teknologi finansial (fintech).  "Memang sudah ada, tapi belum intensif. Kalau sektor ini dimanfaatkan, akan menjadi fase baru ekonomi kita," pungkasnya.  https://youtu.be/Y6-gybnH28g

DPR: RI Resesi, Pemerintah Harus Ikut jadi Pelaku Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-buah-megawati-sarankan-fahri-hamzah-bikin-pks-perjuangan_m_187294.jpeg" alt="Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida ‎Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya adalah mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.  Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum provinsi 2021, sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya lewat surat edaran itu, pemerintah memilih untuk tidak menaikan upah minimum.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, memang saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 di tanah air.  Sebab, menurut politikus PDIP itu, pemerintah juga mengimbau perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Namun di satu sisi ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi ini.‎ <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/10/2020/tahun-depan-upah-minimum-tak-naik-pemerintah-tetap-gelontor-bansos/">Tahun Depan Upah Minimum Tak Naik, Pemerintah Tetap Gelontor Bansos</a></li> </ul> "Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Namun dalam kondisi seperti ini prioritas utama adalah bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (28/10).  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berujar jika masyarakat menuntut kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak begitupun para perusahaan.‎  "Nah dalam kondisi begini kalau ada kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga sedang minus‎," katanya.  Oleh sebab itu, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikan upah minimum 2021 ini. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus Korona ini.‎  "Hal ini bisa kita anggap sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak karyawan juga sebaiknya menahan diri untuk tidak menuntut menaikan (gaji-Red) karena ini kan mengalami kesulitan," ungkapnya.‎  Sehingga, kata Hendrawan, langkah yang dilakukan pemerintah ini adalah jalan tengah yang menguntungkan antara perusahaan dan juga para pegawai. Karena saat ini banyak perusahaan yang terdampak bahkan ada yang sampai merumahkan pegawainya.  "Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win-win solution," pungkasnya.

Imbas Pandemi, DPR: Pemerintah Tak Ingin Banyak Buruh Kena PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/fraksi-pdip-abaikan-komentar-pengamat-soal-pansus-angket-kpk_m_146765.jpeg" alt="Hendrawan Supratikno" width="100%">
<figcaption>Hendrawan Supratikno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mewacanakan membayar influencer ‎sebesar Rp 72 miliar untuk meningkatkan gairah wisatakan berkunjung ke Indonesia. Pasalnya, industri wisata di Indonesia menurun akibat Virus Korona.  Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, pemerintah boleh saja memiliki wacana seperti itu. Namun harus dihitung dengan matang. Karena anggaran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).  "Semua harus terukur di tengah kesulitan APBN dan harapan meningkatkan kualitas belanja," ujar H‎endrawan saat dihubungi, Rabu (26/2).  Menurut Hendrawan jika anggaran Rp 72 miliar ini tidak dilakukan secara terukur. Maka nantinya bisa timbul persepsi buruk dari masyarakat mengenai anggaran yang digunakan untuk influencer‎ tersebut.  "Karena bila tidak sesuai harapan, maka insentif tersebut bisa dipersepsi sebagai langkah yang kurang bermakna," katanya.  Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ‎pemerintah berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer sebesar Rp 72 miliar dalam rangka promosi wisata.  Airlangga menjelaskan, anggaran Rp 72 miliar itu bagian dari insentif untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 298,5 miliar. Rinciannya untuk subsidi diskon tiket pesawat Rp 98,5 miliar, anggaran promosi Rp 103 miliar, kegiatan kepariwisataan sebesar Rp 25 miliar, hingga menggunakan jasa pemengaruh.  Menurut Airlangga, secara total pemerintah akan menggelontorkan dana hampir Rp 10 triliun dalam rangka mengantisipasi dampak Virus Korona pada perekonomian Indonesia.  Dana ini akan disalurkan lewat sejumlah kebijakan seperti kartu prakerja, meningkatkan dana PKH, insentif perumahan dan pariwisata, diskon avtur, subsidi tiket pesawat, hingga menghilangkan pajak hotel dan restoran di sepuluh destinasi wisata.

‎Pemerintah Bakal Bayar Influencer Rp 72 Miliar, DPR Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/calon-wakil-ketua-dpr-dari-pdip-sudah-siap-ini-ciri-cirinya_m_177948.jpeg" alt="Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno meminta pemerintah dan manajemen baru PT Asuransi Jiwasraya tidak berupaya menghapus jejak pelanggaran hukum yang terjadi di masa lalu. Menurut catatannya, perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu membukukan ekuitas minus Rp 24 triliun per September 2019.  Hendrawan menilai, dugaan korupsi di Jiwasraya yang saat ini disidik oleh Kejaksaan Tinggi, merupakan buntut kesalahan manajemen lama. Kala itu pemimpinnya adalah Hendrisman Rahim.  "Ini harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen lama. Bukan yang baru," katanya dilansir dari Antara, Senin (2/12).  Menurutnya, kesalahan manajemen lama hingga membuat perseroan minus ekuitas yakni karena salah dalam menempatkan investasi. Manajemen lama menempatkan investasi Jiwasraya pada PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), dan PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN).  "Kalau penempatan investasinya tepat, tentu kasus ini tak akan terjadi. Kalau saya lihat modus dugaan korupsi yang digunakan manajemen lama dengan cara-cara menempatkan investasi yang tampak bagus, padahal buruk," kata politikus PDIP itu.  Kini, Hendrawan berharap pemerintah dan manajemen baru segera menyehatkan kembali Jiwasraya. Manajemen baru juga diharapkan dapat kooperatif dengan penegak hukum dalam mengusut kasus dugaan korupsi tersebut.  "Kami juga berharap nasabah bersabar dan percaya dengan langkah-langkah yang sedang dilakukan manajemen baru dan pemerintah," kata Hendrawan.

Ekuitas Jiwasraya Minus, Hendrawan Tunjuk Hidung Manajeman Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/NASDEM-DAN-PKS_MIFTAHULHAYAT-17.jpg" alt="Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silahturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silahturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan sindiran terhadap pihak-pihak yang menanggapi sinis dan mencurigai pertemuannya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Bahkan dia menyebut ada partai yang mengaku Pancasilais namun mengajak memusuhi kawannya.  Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno menanggapi positif. Hendrawan tidak merasa sindiran itu ditujukan untuk PDIP sebagai partai yang menjunjung nilai Pancasila.  "Pidato Bang Surya Paloh lebih berisi harapan-harapan tentang masa depan, harapan tentang perilaku politik yang ideal. Jadi, sifatnya normatif. Bagus," ujar Hendrawan kepada wartawan, Sabtu (9/11).  Dia menilai pidato Surya mengingatkan kedewasaan dalam politik untuk memajukan bangsa. Hal itu senada dengan komitmen PDIP saat kongres di Bali.  PDIP menilai politik adalah jalan membangun peradaban yang lebih baik. "Ini harapan kita semua. Tanpa harus menghardik, tanpa harus saling mencurigai apalagi saling memusuhi," tegas Hendrawan.  Reaksi berbeda ditunjukkan oleh politikus PDIP lainnya, Andreas Hugo Pareira. Menurut dia sindiran Paloh terlalu berlebihan, karena menyinggung ideologi partai.  "Reaksi Surya Paloh terhadap sindiran Presiden pun menurut saya terlalu emosional, membawa diskursus seolah persoalan pelukan ini masuk dalam wilayah ideologis partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf," ucapnya.  Andreas menuturkan, pembentukan kabinet memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, pemerintah dan koalisi tetap solid.  Selain itu, dia menilai tidak ada satu partai pun yang mengatakan rangkulan Paloh dengan Sohibul Iman memiliki makna ideologis. Di sisi lain PDIP mengerti dinamika elite partai bagian dari politik pertemanan.  "Menurut saya, tuduhan Surya Paloh soal partai Pancasilais pun menjadi terlalu emosional dan sama sekali tidak bermakna ideologis," tukasnya.  Sementara itu, Surya Paloh membantah jika pidatonya terlalu reaktif maupun emosional. "Nggak juga, nggak mungkin kita reaktif dengan Pak Jokowi. Artinya memang selalu bagaimana pun menawarkan alternatif pikiran-pikiran," ucapnya.  Surya pun memastikan tidak dalam hal menyindir PDIP terkait partai Pancasilais yang memusuhi kawannya. "PDIP kan sahabat. Kita bersahabat dengan semuanya. Untuk apa saling menyinggung," pungkasnya.  Sebelumnya, Surya Paloh dalam pidatonya di pembukaan Kongres II menyinggung terkait pertemuannya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Menurut dia, sekarang mulai muncul intrik-intrik yang mengundang sinisme dan kecurigaan satu sama lain.  Paloh menilai kondisi seperti ini tidak sehat dalam berbangsa dan bernegara. Menurutnya, itu membangun diskursus politik picik. "Hubungan rangkulan dan tali silahturahmi politik dimaknai dengan berbagai macam tafsir dan kecurigaan," kata Surya.  "Bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain kecurigaan satu sama lain hingga kita berkujung ke kawan, ini bangsa model apa seperti ini?" imbuhnya.

Soal Pidato Sindiran Surya Paloh, Respons para Elite di PDIP Beragam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/907_17663_ichsanuddin-noorsy.jpg" alt="Ichsanuddin Noorsy" width="100%">
<figcaption>Ichsanuddin Noorsy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana perombakan direksi di lima BUMN diprediksi akan tetap dilakukan sesuai jadwal. Meski hal itu dianggap bertentangan dengan perintah Presiden Jokowi.  Namun, muncul kesan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno menolak tunduk pada perintah Presiden. Meskipun seharusnya, menteri sebagai pembantu presiden wajib mentaati perintah kepala negara.  "Saya berpandangan, menteri Rini merasa posisinya lebih kuat secara aspek otoritas legal dibanding Presiden," ujar pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy kepada wartawan, Jumat, (23/08)  Menurut Noorsy, yang dijadikan pegangan Rini untuk melakukan perombakan pengurus BUMN adalah Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pada Bab II Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UU No 19 Tahun 2003 disebutkan, Menteri BUMN berhak mengangkat dan memberhentikan direksi BUMN.  "Sementara, Jokowi menyampaikan pelarangan pergantian direksi BUMN hanya sebatas lisan. Itu pun melalui orang lain. Inilah kelemahan Jokowi," tutur Noorsy.  Presiden Jokowi, lanjut Noorsy, sebetulnya memiliki otoritas untuk mengatur menteri-menterinya. Sehingga, menteri Rini semestinya tunduk kepada perintah Presiden.  "Namun, meski dihadang skema kekuasaan pemerintah, otoritas Presiden tidak serta-merta bisa menghentikan rencana pergantian direksi BUMN tersebut," paparnya.  Apalagi, kata Noorsy, ada indikasi kuat yang memastikan Rini tidak akan tunduk pada perintah Presiden. Bahkan, Presiden tidak memiliki keberanian untuk menjalankan otoritasnya. "Salah satu indikasinya, Jokowi tidak menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo 2 DPR untuk memecat Rini," tegasnya.  Seperti diketahui, pada 28 Agustus 2019 - 2 September 2019, lima BUMN akan menggelar RUPSLB untuk merombak pengurus perseroan. Kelima BUMN itu terdiri atas empat BUMN perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) dan satu BUMN migas, yakni PGN.  Sebelumnya, Anggota komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno juga mengatakan, perombakan direksi jelang periode kedua pemerintahan Jokowi memang harus hati-hati. Jangan sampai itu disisipi kepentingan negatif dan ada kongkalikong.  “Kami akan monitor terus, kalau ada pergantian yang dilatar belakangi hal-hal yang sifatnya tidak profesional, nanti akan kami soroti dan kami akan memberikan kritik baik sebagai partai politik ataupun dewan,” kata Hendrawan  Dijelaskan Hendrawan, Kementerian BUMN menaungi perusahaan negara yang sangat strategis bagi kemajuan Indonesia. Jangan sampai Kementerian BUMN salah mengambil langkah.  “Kementerian ini strategis sekali, (aset BUMN) Rp 8.000 triliun. Paling berpotensi membangun Indonesia,” sebutnya.  Bahkan BUMN ini punya tanggung jawab terhadap program-program pemerintah. Tentunya jika salah ambil tindakan bisa membuat tujuan negara yang diemban BUMN tak bisa tercapai.  “BUMN ini siap digerakkan setiap saat untuk mengemban misi kepentingan negara,” pungkasnya.  &nbsp;

Pakar Anggap Jokowi Bisa Ambil Langkah Tegas Kepada Menterinya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hendrawan supratikno

Berita Terkini